Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 23-08-2015 — Putus : 15-10-2015 — Upload : 06-11-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 15 Oktober 2015 — Ir.IRWAN Bin ZAINAL ARIFIN
9027
  • .- Penetapan pemenang pelelangan umum proyek sumber dana APBD,DAK dan DPID dinas PU BM Kab OKUS TA 2011 356/PAN/ APBD/DPU/II/ OKUS/2011 / 05 April 2011- BA Hasil pelelangan 305.d/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 04 April 2011- Lampiran Hasil evaluasi pelelangan- BA Evaluasi harga penawaran 305.c/BA/PAN/APBD/DPU-BM/OKUS/2011 / 01 April 2011- Lampiran BA Evaluasi harga penawaran 01 april 2011- BA Evaluasi Tekhnis 305.b/BA/PAN/APBD/DPU-BM/OKUS/2011 / 30 maret 2011- Lampiran BA Evaluasi Tekhnis
    Laporan hasil pelelanganPengumuman pemenang pelelangan umum dengan metode pascakualifikasi.Penetapan pemenang pelelangan umum proyek sumber danaAPBD,DAK dan DPID dinas PU BM Kab OKUS TA 2011 356/PAN/APBD/DPU/II/ OKUS/2011 / 05 April 2011BA Hasil pelelangan 305.d/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 04April 2011Lampiran Hasil evaluasi pelelanganBA Evaluasi harga penawaran 305.c/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 /01 April 2011Lampiran BA Evaluasi harga penawaran 01 april 2011BA Evaluasi Tekhnis 305.b/BA/PAN/APBD
    /DPUBM/OKUS/2011 / 30maret 2011Lampiran BA Evaluasi Tekhnis 30 maret 2011BA Evaluasi administrasi 305.a/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 /28 maret 2011Lampiran BA Evaluasi administrasi 28 maret 2011BA Evaluasi kualifikasi 254/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 26maret 2011BA Pendaftaran dan pengambilan dokumen tender 152/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 24 maret 2011Daftar hadir panitia 25 maret 2011BA Pembukaan Penawaran dan lampiran 25 april 2011Fakta Integritas Maret 20119.
    telahdisidangkan ), BURHAIDI Bin IBRAHIM selaku Ketua panitia Pengadaansesuai dengan SK Kepala Dinas PU OKU Selatan Nomor :600/008/KPTS/PU/2011 tanggal 8 Januari 2011 tentang Pejabat/PanitiaPengadaan/Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya Pelaksanaan Pekerjaan PembangunanSumber Dana APBD, DAK & Adhock Bidang Bina Marga, Cipta Karya ,Pengairan & Bina Program Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan KomeringUlu Selatan dan selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
    Pig/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya Pelaksanaan Pekerjaan PembangunanSumber Dana APBD, DAK & Adhock Bidang Bina Marga, Cipta Karya ,Pengairan & Bina Program Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan KomeringUlu Selatan dan selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) sesuaidengan SK Kepala Dinas PU Kabupaten OKU Selatan Nomor : 001/PPKBM.01/PU/OKUS/2011 tanggal 1 April 2011 tentang Penunjukan/ PenetapanPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK Satuan Kerja Perangkat Daerah padaDinas PU Kabupaten OKU
    Laporan hasil pelelangan9.Pengumuman pemenang pelelangan umum dengan metode pasca kualifikasi.Penetapan pemenang pelelangan umum proyek sumber dana APBD,DAK dan DPIDdinas PU BM Kab OKUS TA 2011 356/PAN/ APBD/DPUMI/ OKUS/2011 / 05 April 2011BA Hasil pelelangan 305.d/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 04 April 2011Lampiran Hasil evaluasi pelelanganBA Evaluasi harga penawaran 305.c/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 01 April 2011Lampiran BA Evaluasi harga penawaran 01 april 2011BA Evaluasi Tekhnis 305.b/BA/PAN
Putus : 25-05-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2152 K/PDT/2009
Tanggal 25 Mei 2010 — PT GIZAND PUTRA ABADI vs BOY GUNAWAN DKK
3426 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2152 K/Pdt/2009 Bahwa apabila benar perhitungan perlawanan diajukan dimulai darisaat tanggal disidangkan oleh Majelis Hakim, yakni tanggal 11 Oktober2007, sedangkan perlawanan telah diajukan sejak tanggal 3 September2007, maka jelas terlinat banwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatantelah melanggar aturan yang telah ditetapbkan dalam pedoman tekhnisadministrasi dan tekhnis peradilan perdata umum, yang menetapkanjangka waktu mulai proses registrasi perkara sampai penetapan harisidang yang tidak lebih
Upload : 05-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 631 K/PDT.SUS/2010
DIREKTUR PT. JAYATAMA PERKASA ; MUIS
2621 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dengan demikian Judex Facti yang memeriksa danmengadil i perkara ini dalam memberikan PertimbanganHukum secara tekhnis beracara Hubungan Industrial kurangcermat, kurang teliti, serta keliru member ikanPertimbangan Hukum = yang berakibat Yuridis putusandalamperkara a quo telah cacat hukum dan tidak mempunyai akibathukum sama sekali, oleh karenanya putusan dalam perkara aquo haruslah dibatalkan demi hukum ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan dari PemohonKasasi kasasi tersebut Mahkamah Agung
Register : 16-10-2019 — Putus : 04-11-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PA BUKITTINGGI Nomor 141/Pdt.P/2019/PA.Bkt
Tanggal 4 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
206
  • ternyata Pemohon dan Pemohon II dan adalahpenduduk Kelurahan Bukit Apit Puhun Kecamatan Guguk Panjang KotaBukittinggi, yang berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan AgamaBukittinggi, maka pemeriksaan perkara a quo menjadi kewenangan relatifPengadilan Agama Bukittingg;Menimbang, bahwa dalam hal permohonan Itsbat Nikah (PengesahanPerkawinan) dalam rangka pelayanan persidangan terpadu yang dilakukankhusus berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 makadipandang halhal yang berkaitan dengan tekhnis
Register : 26-03-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr
Tanggal 14 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
YOYOK SATRIO, SH
Terdakwa:
DARMAN, S.Sos. Bin Alm. Fadir Ibrahim
16630
  • RUSMAWATY SIMANJUNTAK dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan a.n. DARMAN, S.Sos.
  • Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00333/1.14.01/SPM/LS/IV/2016 Tanggal 19 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos.
  • Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 19 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos dan MULIADI (selaku Direktur CV. SAIDINA CONSULTANT).
    SINURAT saksi mengenalnya sejak Kegiatan tersebutdan dengannya saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun famili;Bahwa yang membuat Kontrak Nomor : 305/Disnakertransduk P3T/2016tanggal 16 Agustus 2016 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :172/Disnakertranduk.P3T/2016 tanggal 18 Agustus 2016 adalah PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) a.n. DARMAN, S.Sos.
    (Syaratsyarat umum kontrak / Syaratsyarat Khususkontrak) DPA ( Daftar Pelaksanaan Anggaran ).Dokumen tersebut diserahkan ke ULP adalah dalam bentuk Hard Copy danSoft Copy.Bahwa yang membuat Spesifikasi Teknis tersebut adalah Staf Tekhnis diDisnakertransduk Provinsi Riau a.n. IWAN. (Saat ini Sdr.
    IWAN telahPensiun) terhadap Spesifikasi Tekhnis tersebut diketahui oleh KPA/PPK a.n.JULIANSYAH, S.Sos. yang membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) adalahStaf Tekhnis di Disnakertransduk Provinsi Riau a.n. IWAN, dan Sadr.SUSILO, terhadap HPS tersebut diketahui oleh KPA/PPK an.JULIANSYAH, S.Sos. Dasar / Pedoman pembuatan HPS (Harga PerkiraanSendiri) tersebut adalah perbandingan harga Pasar dan harga di lokasikegiatan/Kabupaten serta petunjuk dari PU tentang Harga Satuan. yangmembuat KAK.
    (Kerangka Acuan Kerja) adalah Staf Tekhnis diDisnakertransduk Provinsi Riau a.n. IWAN, terhadap KAK tersebut diketahuioleh KPA/PPK a.n. JULIANSYAH, S.Sos. Dasar / Pedoman pembuatanKAK. (Kerangka Acuan Kerja) Saksi tidak mengetahuinya;Bahwa yang membuat BOQ (Bill Of Quantity) adalah Staf Tekhnis diDisnakertransduk Provinsi Riau a.n. IWAN, terhadap BOQ tersebutdiketahui oleh KPA/PPK a.n. JULIANSYAH, S.Sos.
    RASIDIN SIREGAR, SH (Kepala Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau), menunjuk saksiJULIANSYAH, S.Sos BIN (Alm) ROSIDI selaku Kuasa Pengguna Anggarandan Terdakwa DARMAN, S.Sos Bin (Alm) Fadir Ibrahim selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) an.
Putus : 23-02-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 533 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR VS PT. MEITHA PERKASA UTAMA
8737 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Utama dilarang menempatkan sertamengoperasikan mesin dan peralatan yang digunakan untukoperasi produksi didarat.Bahwa apabila PT Meitha Perkasa Utama tidak dapat melaksanakanseluruh ketentuan ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini, makaPemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, akan mencabut IzinUsaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT.Meitha PerkasaUtama.Bahwa sebagaimana Surat Direktorat Jenderal Mineral dan BatubaraNomor : 1072/30/DBM/2011 tanggal 4 Oktober 2011 perihalpertimbangan tekhnis
    Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan,sekalipun Tergugat/Pembanding/Pemohon kasasi telah memberikankesempatan kepada Penggugat/Terbanding/ Termohon kasasi selakuPemegang IUP untuk memperbaiki kelalaiannya dan ataumelaksanakan kewajibannya, sebagaimana Surat Direktorat JenderalMineral dan Batubara Nomor : 1072/30/DBM/2011 tanggal 4 Oktober2011 perihal pertimbangan tekhnis ( Bukti T 4 ), dengan mencabutSurat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor: 167 Tahun2012, tanggal 12
    Meitha Perkasa Utama dilokasiWilayah Laut Desa Paret Kecamatan Kotabunan Kabupaten BolaangMongondow Timur oleh Tergugat/Terbanding/Termohon kasasi, telahdilakukan sesuai mekanisme dan prosedur perundangundangan yangberlaku sesuai dengan kewenangannya sebagaimana yang diatur dalamPasal 151 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara dan juga sebagaimana Surat Direktorat JenderalMineral dan Batubara Nomor : 1072/30/DBM/2011 tanggal 4 Oktober 2011perihal pertimbangan tekhnis
Register : 03-04-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 25-09-2017
Putusan PA MAROS Nomor 155/Pdt.G/2017/PA.Mrs
Tanggal 24 Agustus 2017 — perdata - Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi - Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi
3120
  • Meskipun demikian,pada hakikatnya, pihak prinsipal dari perobuatan hukum tersebutadalah kedua calon mempelai.Bahwa demikian halnya dengan serah terima uang belanja,meskipun tekhnis penyerahan, penerimaan, penyimpanan,pengelolaan serta pemanfaatannya tidak langsung dilakukan olehkedua mempelai, namun demikian perbuatanperbuatan tersebutHal. 26 dari 31 Put. No. 155/Pdt.G/2017/PA Mrs.pada dasarnya adalah perbuatan kedua mempelai.
    Pihak keluargahanya bertindak sebagai wakil karena secara tekhnis keduamempelai tidak memungkinkan untuk dilibatkan menangani secaralangsung. Bahwa konteks perkara ini semakin memperjelas pertimbangantersebut di atas, yaitu ketika Penggugat Rekonvensi mendalilkanada uang belanja diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi yangberarti bahwa uang belanja itu sesungguhnya diserahkan dandiperuntukkan kepada mempelai perempuan, bukan kepada pihakkeluarganya.
Register : 07-03-2017 — Putus : 02-10-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PN NEGARA Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Nga
Tanggal 2 Oktober 2017 — -Ni Gusti Ayu Made Agustini(P) -I Wayan Sukaya(T1) -Ni Komang Budiartini(T2)
7252
  • No. 3087 K/PDT/2015 yang telahberkekuatan hukum tetap (inkracht), mengaku bahwa tanahtanah obyeksengketa sebagai harta gono gini antara Wayan Kondra dengan Ni GustuAyu Made Agustini (Penggugat).Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka terhadap gugatan Penggugattersebut adalah kekurangan subyek atau kurang lengkap, halmana sesuaiketentuan dalam hukum acara perdata, terhadap hartaharta bersamamerupakan jaminan pembayaran utang yang harus ditanggung bersamasuami dan istri (Vide, Pedoman Tekhnis Administrasi
    No. 3087 K / PDT / 2015 yang telahberkekuatan hukum tetap (inkracht), mengaku bahwa tanahtanah obyeksengketa sebagai harta gono gini antara Wayan Kondra dengan Ni GustuAyu Made Agustini (Penggugat).Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka terhadap gugatan Penggugattersebut adalah kekurangan subyek atau kurang lengkap, halmana sesuaiketentuan dalam hukum acara perdata, terhadap hartaharta bersamamerupakan jaminan pembayaran utang yang harus ditanggung bersamasuami dan istri (Vide, Pedoman Tekhnis Administrasi
    No.3087 K/PDT/2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht),mengaku bahwa tanahtanah obyek sengketa sebagai harta gono gini antara Wayan Kondra dengan Ni Gustu Ayu Made Agustini (Penggugat).Dan sesuai ketentuan dalam hukum acara perdata, terhadap hartahartabersama merupakan jaminan pembayaran utang yang harus ditanggungbersama suami dan istri (Vide, Pedoman Tekhnis Administrasi Dan TekhnisPeradilan Umum Dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah AgungRl, Jakarta 2008, hal. 101 103), begitu
Putus : 12-01-2012 — Upload : 15-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 442 PK/Pdt/2011
Tanggal 12 Januari 2012 — ROSITA SILVIA, vs PT. WISMAMAS CITRARAYA
6251 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sekarangDepok, Jawa Barat dan juga mengetahui batasbatasnya (Novum P.7PK);Surat dari Tim Teknis Pengadaan Tanah Kelurahan Limo yang ditandatangani oleh Udin K. tertanggal 19 Februari 2008 perihal UndanganMusyawarah yang ditujukan kepada Rosita Silvia (Bukti Novum P.8 PK);Hasil Kesepakatan sementara dari pihak yang bertemu antara wargaWismamas dan disaksikan oleh pihak BPN dan ditanda tangani masingmasing yang hadir, dimana perihal undangan musyawarah yang ditujukankepada Rosita Silvia dari tim tekhnis
    Sertifikat No. 254 Tahun 1985/ DesaLimo, Kecamatan Sawangan Kabupaten Bogor sekarang Kota Depok dan jugamengetahui batasbatasnya (Vide Novum P.7PK), hal ini membuktikan kegiatanTergugat I/Pembanding/Termohon Kasasi /Termohon Peninjauan Kembali dalam areatanah terperkara termasuk juga dalam area tanah Pemohon Peninjauan Kembali /Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan sah sebagai pemilik atas tanah tersebutdalam Sertifikat Hak Milik No.254/Limo tersebut;Bahwa demikian juga berdasarkan surat dari Tim Tekhnis
    Pengadaan tanah KelurahanLimo Kecamatan Sawangan Kabupaten Bogor tanggal 9 Februari 2008 Perihal :Undangan musyawarah yang ditujukan kepada Rosita Silvia (bukti Novum P.8PK)dan Foto Copy Surat hasil kesepakatan sementara yang bertemu antara warga denganWismamas yang disaksikan oleh pihak BPN Kota Depok (Novum P.8aPK) bahwauntuk memenuhi undangan dari Tim Tekhnis Pengadaan tanah Kelurahan LimoKecamatan Sawangan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding diwakilkan kepada Tuti
Putus : 07-03-2014 — Upload : 01-04-2014
Putusan PT BANTEN Nomor 1/PID.SUS/2014/PT.BTN
Tanggal 7 Maret 2014 — DADI RAHMANHADI, SH.MH. bin SURAHMAN, dkk.
15396
  • Komitmen (PPK) ProgramKegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform (Redistribusi TOL)dan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan / Penggunaan danPemanfaatan Tanah (IP4T) Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Banten berdasarkan Surat keputusan KepalaKantor Wilayah BPN Propinsi Banten Nomor : 01I2008 tanggal08 Februari 2008, mempunyai tugas dan wewenang sebagaiberikut :DIKTUM KEEMPAT :1.2.3.Melakukan komitmen sehubungan dengan pelaksanaankegiatan yang dikelolanya ;Menyusun organisasi pelaksana tekhnis
    ,MH. selaku PPK danTerdakwa II FANI FAHLEVI, A.Ptnh Bin ABDUL GANI SABIselaku Koordinator Pelaksana Tekhnis Kegiatan (KPTK)kegiatan Redistribusi TanahObjek Landreform pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Bantentidak melakukan Identifikasi berupapenelitian danpengecekan ulang dengan mencocokan data yang diusulkandengan Dokumen SK Kinag/Buku Pal A yang ada di KanwilBPN Provinsi Banten yang menjadi kewajibannya tetapi DadiRahmanhadi, SH.
    Komitmen (PPK) Program Kegiatan RedistribusiTanah Objek Landreform (Redistribusi TOL) dan InventarisasiPenguasaan Pemilikan/Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah(IP4T) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiBanten berdasarkan Surat keputusan Kepala Kantor WilayahBPN Propinsi Banten Nomor : 01l2008 tanggal 08Februari 2008, mempunyai tugas dan wewenang sebagaiberikut :DIKTUM KEEMPAT :1.23.Melakukan komitmen sehubungan dengan pelaksanaankegiatan yang dikelolanya ;Menyusun organisasi pelaksana tekhnis
Putus : 23-10-2014 — Upload : 28-05-2015
Putusan PN PRAYA Nomor 144/PID.SUS/2014/PN.Pya
Tanggal 23 Oktober 2014 — SUGIADI HARTONO
40136
  • tonggak pohon mahoni yangberada di kebun daerah lebih kecil dari lebar papan yang bisa dihasilkan sepertiyang dibawa oleh Terdakwa, dan jumlah pohon mahoni yang ada d ikebundaerah tidak bisa memenuhi jumlah seperti jumlah papan yang dibawa olehTerdakwa, sehingga jelas Terdakwa memperoleh kayu jenis mahoni darikawasan hutan dan Terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen atau ijin untukmengangkut/memiliki kKayu jenis mahoni tersebut dan berdasarkan PermenhutNomor: P.18/Menhut II/2007 tentang Petunjuk Tekhnis
    pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa ahli bersedia memberikan keterangan sesuai dengankeahlian dan pengetahuan dan ahli.dapat menunjukkan surattugas yaitu Surat Perintah Tugas Nomor : 090/01/Hutbun/2014,tanggal 04 Pebruari 2014;Bahwa riwayat pendidikan ahli diantaranya pendidikan umum ahliadalah SD (Sekolah Dasar) tamat tahun 1993, SMP (SekolahMenengah Pertama) tamat tahun 1996, dan SMA (SekolahMenengah Atas) sedangkan untuk pendidikan ahli yaitu DiklatPolhut tahun 2009, Diklat Pengawas Tenaga Tekhnis
Register : 30-05-2016 — Putus : 30-05-2016 — Upload : 28-11-2016
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor Nomor15/Pdt./2016/PTTJK
Tanggal 30 Mei 2016 — 1. DEWAN PIMPINAN WILAYAH ASSOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA LAMPUNG (DPW APBMI),alamat dahuludi JalanSumatera No. 19 Panjang Bandar Lampung, alamat sekarangdi Jalan Teluk Lampung No. 45 Panjang Bandar Lampung;- ----------------------------- 2. PT. Varuna Tirta Prakasya, alamat di Jalan Gatot Subroto No. 57C Garuntang, Bandar Lampung; 3. PT. Bintang Samudera Makmur, alamat di Jalan Teluk Lampung No,. 26 Pidada, Panjang, Bandar Lampung; 4. PT. Ilham Jaya Samudera, alamat di Jalan Yos Sudarso Gg. Prosija No.12 Way Lunik, Bandar Lampung; 5. PT. Budi Samudera Tata Karya, alamat di Jalan Yos Sudarso No.94 KM 7 Panjang, Bandar Lampung; 6. PT. Sinar Gunung Mukti, alamat di Jalan Sumatera No.45 B Panjang, Bandar Lampung; 7. PT. Gunung MaduPlantation, alamat di Jalan Gatot Subroto No.108 B, Bandar Lampung; 8. PT. Sentra Sentosa Alam Indah, alamat di Jalan Yos Sudarso Panjang, Bandar Lampung; 9. PT. Bhanda Graha Reksa, alamat di Jalan Gatot Subroto No.42, Bandar Lampung; 10. PT. Lastarindo Makmur Perkasa Jaya, alamat di Jalan Yos Sudarso No.38 A Panjang, Bandar Lampung; 11. PT. Cakarya Lampung Mandiri, alamat di Bukit Kencana Blok J No.29 Bandar Lampung; 12. PT. Citra Karsa Mahesa, alamat di Jalan Selat Malaka IV Gg. Selat Sunda No.6Panjang, Bandar Lampung; 13. PT. Satria Duta Perkasa, alamat di Jalan Soekarno Hatta No.11Pidana, Panjang, Bandar Lampung; 14. PT. Sagora, alamat di Jalan Yos Sudarso No.17Panjang, Bandar Lampung; 15. PT. Guna Sampurna Utamindoraya, alamat di Jalan Sulawesi No.62 Panjang, Bandar Lampung; 16. PT. Rizka Surya Permata, alamat di Jalan Yos Sudarso No.12 Panjang, Bandar Lampung; 17. PT. TebarJaya Samudera, alamat di Jalan Tanjung Pura No.47Panjang, Bandar Lampung; 18. PT. BarunaKarya Investama, alamat di Jalan Bahari No.1 APanjang, Bandar Lampung; 19. PT. Kresindo Kencama, alamat di Jalan Kartini No.29, Bandar Lampung; 20. PT. LintasNusantara Prima, alamat di Jalan Teluk Lampung No.4Pidada I Panjang, Bandar Lampung; 21. PT. Duta Nusantara Terpadu, alamat di Jalan Raya Batu Suluh No.43 Way Lega, Panjang, Bandar Lampung; 22. PT. Bahana Utama Arta Samudera, alamat di Jalan Yos Sudarso Gg. Dewi No.10 Panjang, Bandar Lampung; 23. PT. InternodaBuanaTrans, alamat di Jalan Yos Sudarso Panjang, Bandar Lampung; 24. PT. PBM Koperasi Pelangi, alamat di Jalan Yos Sudarso No.49 A Panjang, Bandar Lampung; Dalam hal ini kesemuanya (no.urut 1 s.d. 24) memilih kediaman hukum di kantor kuasanya dan memberi kuasa kepada: YUDO PRIYATNO, S.H. Advokat dan Pengacara yang berkantor dan berkedudukan di Perumahan Bukit Bilabong Jaya Blok D5 No. 8 Langkapura, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 13 April 2015;- --------------------------- Selanjutnya disebut sebagai paraPEMBANDING–semulaparaPENGGUGAT;- ---------------------------------------------------------------------------- M E L A W A N : PT. PELABUHAN INDONESIA II (Persero) Cabang Panjang,beralamatdi Jalan Yos Sudarso Nomor:337, Panjang, Bandar Lampung, dalam hal inidiwakili oleh kuasa hukumnya dan memberi kuasa kepada:TRI KUSUMA DEWI, S.H., SUTIKNO, S.H., ANYK KURNIASIH, S.H., SUPRIYANTI, S.H., IRFANSYAH, S.H.dan ADI WIBOWO, S.H.SELAKU JAKSA PENGACARA NEGARA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2015, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanggal 07 Mei 2015, dibawah No.256/SK/2015/PN.Tjk.;- ----------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING–semula TERGUGAT
389302
  • Pelabuhan Il (Persero) Cabang Panjang (Tergugat) dengan DPW APBMICabang Panjang tentang Tekhnis Pelaksanaan Penanganan bongkar muatdi terminal curah kering (TCK) dan Non Terminal Curah Kering (NTCK)Pelabuhan Panjang Nomor : 026/APBMVLPG/VIV2012 dan NomorHK.566/7/6/C.Pjg12 tanggal 13 Juli 2012, dimana isi kesepakatan bersamatersebut intinya menyepakati 2 (dua) hal antara lain sebagaimana yang telahdisebutkan dalam poin 10 gugatan aquo.Bahwa Kesepakatan bersama tersebut ditandatangani dan disetujui
    Terbandingmeminta dengan hormatkepada Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini untukberkenan memberikan putusan sebagai berikut:PRIMAIR:DALAM EKSEPSI: Menerima Eksepsi Terbanding untuk seluruhnya.DALAM POKOK PERKARA: Menyatakan menolak Bandingpara Pembanding untuk seluruhnya; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:52/Pdt.G/2015/PN.Tjk. tanggal 7Desember 2015; Menyatakan Kesepakatan Bersama Nomor:025/APBMVLPG/VIV2012 dannomor: HK.566/7/6/C.Pjg12 tanggal 13 Juli 2012 tentang Tekhnis
Register : 10-09-2018 — Putus : 19-10-2018 — Upload : 26-04-2019
Putusan PN TAPAK TUAN Nomor 127/Pid.B-LH/2018/PN.Ttn
Tanggal 19 Oktober 2018 — - Sarkawi Bin Warigo - Sabaruddin Bin Alm. M. Yusak
40634
  • Ttn.Bahwa riwayat pendidikan dan jabatan ahli adalah:Riwayat Pendidikan Formal:SD tamat tahun 1981.SMP tamat tahun 1984.SMA tamat tahun 1987.Sarjana Kedokteran Hewan Unsyiah tamat tahun 1992.Pasca Sarjana Magister Manajemen Unsyiah tamat tahun 2003.Riwayat Pendidikan Non Formal:Sosialisasi Pengenalan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yangdiperdagangkan pada tahun 2001 di Banda Aceh.Bimbingan Tekhnis Review Of Significant Trade CITES SpeciesAppendix II di Bogor tahun 2014.Riwayat Pekerjaan.Tahun 19992000
    Aceh.Tahun 2000 Ajun Tekhnisi Bidang Konservasi Jenis di BKSDA Aceh.Tahun 2001 Tekhnis Bidang Konservasi Jenis/Pengendali EkosistemHutan Pertama Penata Muda Tingkat I/IIIb.Tahun 2008 Pengendali Ekosistem Hutan Muda Penata Ill/c.Tahun 2010 Pengendali Ekosistem Hutan Muda Penata Tingkat I/Illd.Tahun 2012 sampai dengan sekarang Pengendali Ekosistem HutanMadya Pembina IV/a.Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 127 /Pid.BLH/2018/PN.
Register : 15-12-2010 — Putus : 06-05-2011 — Upload : 05-08-2011
Putusan PN TEGAL Nomor 184/PID.SUS/2010/PN.TGL
Tanggal 6 Mei 2011 — CHRISTANTO PANCA PRASETYO, SST bin BROTO SANIDJO
12974
  • Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/jasamelakukan evaluasi administrasi dan tekhnis terhadapperusahaan yang memasukkan penawaran dan berdasarkanevaluasi yang dilakukan, peserta lelang atas nama CVDerestu.
    KepalaDinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal yang juga selaku KuasaPengguna Anggaran membentuk beberapa kepanitiaan yang antaralain terdiri daria) Menunjuk Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK), yakni PRIYANTO KUSNODO, SPi.b) Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan, yangterdiri darie Ketua : KELIK HARYONO, SPIe Sekertaris : EDY PURNOVOe Anggota : DIANANTO HARRY S,Mdc) Membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa,yang terdiri dari:e Ketua : SIRAT MARDANUS, SPIe Sekertaris : Dra.
    Menimbang, bahwa ketika menandatangani Berita AcaraPemeriksaan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut,seluruh Panitia Pemeriksa Kegiatan,Pejabat .............:068Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Plt.
    Kepala Dinas Kelautan dan PertanianKota Tegal selaku Kuasa Pengguna Anggaran atau telah terbuktitidak melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban dan tanggungjawabnya maka Panitia Pemeriksa Kegiatan PengadaanBarang/Jasa, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) danPlt.
    Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegalselaku KuasaPTC WIN, cesusne seme ov x nee Pengguna Anggaran telah terbukti melakukan penyalahgunaankewenangan ;Menimbang, bahwa karena Panitia Pemeriksa KegiatanPengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) dan Plt.
Putus : 20-03-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2789 K/PID.SUS/2016
Tanggal 20 Maret 2017 — JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAYAWIJAYA ; YUNUS WANIMBO
8944 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upayapenanggulangan kemiskinan pedesaan;Bahwa sesuai Petunjuk Tekhnis Operasional dan Penjelasan PNPM MandiriRespek Tahun 2012, tahapan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri adalahsebagai berikut:a.b.Sosialiasasi Program di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota;Musyawarah Distrik Sosialisasi; Persiapan Pelaksanaan (Pendataan Awal);= Pelaksanaan Musdis;c. Musyawarah Kampung Sosialisasi (MKS);d. Pelatihan pelaku;>oQ =j.k..
    Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upayapenanggulangan kemiskinan pedesaan;Bahwa sesuai Petunjuk Tekhnis Operasional dan Penjelasan PNPM MandiriRespek Tahun 2012, tahapan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri adalahsebagai berikut:a.b.Sosialiasasi Program di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota;Musyawarah Distrik Sosialisasi;" Persiapan Pelaksanaan (Pendataan Awal);= Pelaksanaan Musdis;c. Musyawarah Kampung Sosialisasi (MKS);d. Pelatihan pelaku;>oQ =i:k..
    Memeberikan bantuan tekhnis langsung kepada TPKK dan kelompokmengenai pembukuan, laporan dan pengembalian dana perguliran;g. Melakukan pemeriksaan pembukuan TPKK dan kelompok secara berkalaatau sesuai kebutuhan;h. Membuka rekening di Bank pemerintah terdekat bersama pendamping distrikdan PJOK untuk dana operasional perencanaan;i. Membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) Operasional dan laporanpenggunaannya untuk dibahas dan disetujui bersama pendamping distrik danPJOK;j.
    Selanjutnya atas inisiatifnya sendiri SaksiYAFET JIKWA mencari orangorang yang mau ditunjuk menjadi TPKD diDistrik Kelila tanoa melalui mekanisme Musyawarah Distrik (Musdis) yangdiatur dalam Petunjuk Tekhnis Pencairan dan penggunaan Dana UrusanHal. 29 dari 158 hal. Put.
    Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalamupaya penanggulangan kemiskinan pedesaan;Bahwa sesuai Petunjuk Tekhnis Operasional dan Penjelasan PNPM MandiriRespek Tahun 2012, tahapan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri adalahsebagai berikut:a. Sosialiasasi Program di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota;b. Musyawarah Distrik Sosialisasi; Persiapan Pelaksanaan (Pendataan Awal); Pelaksanaan Musdis;c. Musyawarah Kampung Sosialisasi (MKS);d. Pelatihan pelaku;e.
Register : 28-05-2015 — Putus : 07-10-2015 — Upload : 11-01-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 54/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl
Tanggal 7 Oktober 2015 —
6540
  • MANARMAN masingmasing selaku Pengawas lapangan, maka IRSONJUNAIDI, ST selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan HERI YANTO(DPO) Direktur CV.
    MANARMAN selaku Pengawas Lapangan II (dua),adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan danmelaporkan kemajuan / perkembangan pekerjaan dilapangan kepada IRSONJUNAIDI, ST selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)e Bahwa dana proyek penetrasi jalan Talang Rami TalangBeringin Penyabungan tahun 2011 sudah dicairkanseluruhnya (100 %), dengan 4 (empat) tahapan pencairan,yakni :5.
    MANARMAN selakuPengawas Lapangan II (dua), adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaanpekerjaan fisik di lapangan dan melaporkan kemajuan / perkembangan pekerjaan dilapangankepada IRSON JUNAIDI, ST selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)Menimbang, bahwa sebagai realisasi dari tugas pokoknya tersebut paraterdakwa telah menyetujui dan menandatangani laporan administrasi guna pencairan danproyek pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami Talang Beringin Penyabungan tahun 2011di Kab.
    Saksi Hon Syahri selaku ketua Tim PHO membuat berita acara, berupa:a) berita acara pemeriksaan tekhnis lapanganb) lampiran berita acara pemeriksaan tekhnis lapangan,c) berita acara pemeriksaan administratif dan prosedur;yang pada intinya menyatakan pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami TalangBeringin Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab.
Putus : 15-02-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 884 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 15 Februari 2016 — Ir. HENNY J.M. NAINGGOLAN, M.Si
151170 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Menyelenggarakan perencanaan kaji ulang sistem management mutuLaboratorium;Menyelenggarakan pengembangan dan penelitian dalam peningkatankualitas lingkungan;Menyelenggarakan peningkatan kualitas SDM pada lingkunganlaboratorium;Menyelenggarakan koordinasi pembinaan evaluasi dan pengendalianpenyelenggaraan laboratoium;Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dalam pengaturanpengawasan dan keselamatan penggunaan laboratorium dengan instansiterkait dan kabupaten kota;Menyelenggarakan pengembangan tekhnis
    mutulaboratorium; Menyelenggarakan pengembangan dan penelitian dalam peningkatankualitas lingkungan; Menyelenggarakan peningkatan kualitas SDM pada lingkunganlaboratorium; Menyelenggarakan koordinasi pembinaan evaluasi dan pengendalianpenyelenggaraan laboratorium;Hal. 10 dari 39 hal Putusan Nomor 884 K/Pid.Sus/2015 Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dalam pengaturanpengawasan dan keselamatan penggunaan laboratorium dengan instansiterkait dan kabupaten kota; Menyelenggarakan pengembangan tekhnis
    mutulaboratorium; Menyelenggarakan pengembangan dan penelitian dalam peningkatankualitas lingkungan;Hal. 18 dari 39 hal Putusan Nomor 884 K/Pid.Sus/2015 Menyelenggarakan peningkatan kualitas SDM pada lingkunganlaboratorium; Menyelenggarakan koordinasi pembinaan evaluasi dan pengendalianpenyelenggaraan laboratorium; Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dalam pengaturanpengawasan dan keselamatan penggunaan laboratorium dengan instansiterkait dan kabupaten kota; Menyelenggarakan pengembangan tekhnis
Register : 27-01-2012 — Putus : 27-06-2012 — Upload : 01-07-2013
Putusan PTUN JAMBI Nomor 6/G/2012/PTUN.JBI
Tanggal 27 Juni 2012 — PT Bumi Rejo vs 1. Ketua Kelompok Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket Pal Merah Ring Road Jambi dengan Sumber Dana Loan IBRD-7786-ID (4834-IND) Tahun Anggaran 2011 2. Kepala Unit Layanan Pengadaan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia 3. PT. Tri Citra Perdana - PT. Sumber Sedayu (JO)
10739
  • Tri Citra Perdana PT.Sumber Sedayu (JO) tidak lulus evaluasi administrasi danevaluasi tekhnis dikarenakan PT. Sumber Sedayuberdasarkan :Putusan KPPU Perkara No. 08/KPPUL/2010 tanggal 6September 2010 juncto Putusan Pengadilan Negeri JambiNo. : O1/PDT.KPPU/2010/PN.JBI Tanggal 19 April 2011tentang skorsing pelanggaran pelelangan karenapersekongkolan PT.
    Sumber Sedayu (JO) tidak lulus evaluasi administrasidan evaluasi tekhnis karena PT. Sumber Sedayu masukdalam daftar hitam dan masih dalam pengawasan28pengadilan dengan keluarnya putusan dari KPPU yangdiperkuat dengan Putusan dari Pengadilan Negeri Jambisebagaimana yang telah kami jelaskan dalam point 7.6.Selain itu dengan keluarnya putusan dari KPPU dan dariPengadilan Negrei Jambi maka kualitas dan kemampuandari PT. Sumber Sedayu dalam melaksanakan proyekpemerintah perlu dipertanyakan;8.
    Sumber Sedayu (JO)30jelas dan nyata seharusnya tidak lulus evaluasi administrasi danevaluasi tekhnis, sehingga hal tersebut merugikan Penggugat;10.
Register : 06-06-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 30-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 39/PID.SUS/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 22 Oktober 2012 — AGUS TATA HARIYANTO, S.Hut.
14436
  • DINAR RAYA MEGAH kemudian Calon Pemenang Cadangan adalah PT.GUNARAMINDO PRTAMA, hal tersebut didasari dengan adanya laporan hasilevaluasi pelelangan yang dilakukan oleh Panitia dimana dua perusahaan yangmemenuhi persyaratan administrasi, administrasi tekhnis harga dan kualifikasi,dan pada tanggal 19 Oktober 2010 atas dasar itulah Saksi menandatanganipenetapan pemenang PT. DINAR RAYA MEGAH kemudian Calon PemenangCadangan adalah PT.
    Surat Pernyataan memiliki kKemampuan menyediakanfasilitas dan peralatan.2.Syarat Tekhnis:. Formulir isian data dan spesifikasi teknis dari barang yang ditawarkansebagaimana tercantum pada Bab VII dengan mencantumkan Negara asalbarang. Gambar/Brosur barang/alat asli atau yang telah dilegalisir distributor. Rekaman Surat Penyalur Alat Kesehatan atau Sub PAK. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan barang, mulai dari tanggal ditanda tanganinyaSurat Perjanjian/kontrak.
    Data spesifikasi tekhnis peralatan. Surat dukungan nomor : S0340/EMPPST/SM/X/2010 tanggal 2 Oktober 2010. Surat dukungan nomor : S0320/EMPPST/SM/X/2010 tanggal 2 Oktober 2010(arsip asli (foto copy) dari PT.
    Data spesifikasi tekhnis peralatan. Surat dukungan nomor : S0330/EMPPST/SM/X/2010 tanggal 2 Oktober 2010.
    Data spesifikasi tekhnis peralatan12.13.Daftar populasi mesinSurat Pernyataan Levering Barang kurun waktu 45 hari nomor : S0414/EMPPST/SM/X/2010 tanggal 4 Oktober 20101 (satu) bundel print softcopy asli surat dukungan kepada PT. UNGGULKEMALA HUSADA yang berisi :. Surat dukungan nomor : S0384/EMPPST/SM/X/2010 tanggal 4 Oktober 20102.
Putus : 21-12-2015 — Upload : 27-01-2016
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 504/Pid.B/2015/PN.TBT
Tanggal 21 Desember 2015 — Muji Als. Mimin
304
  • kekuasaan orang yang melakukan atau yangmengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, baik seluruhnyamaupun sebahagian dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagaisesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagian milikorang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baikbersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis