Hakim Pengadilan Tinggi Banten dalam putusan a quo salahmenerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya,yaitu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten dalam putusan aquo yaitumenguatkan putusan pengadilan Negeri Serang No.682/Pid.B/2010/PN.SRG tanggal 09 November 2010 yang dimintakanbanding oleh Penuntut Umum. bahwapertimbangan hakim dalam tingkat pertama dalam putusannya dapatdilihat dalam pertimbangan hakim yang menjatuhkan pidana penjaraterhadap anak nakal berdasarkan Pedoman Tekhnis

Sikap masingmasing pihak yang tidak saling memperdulikan itu secara jelas tidak disebabkanoleh suatu hambatan geografis atau tekhnis karena selama pisah tempattinggal, baik penggugat maupun tergugat tinggal di wilayah Kecamatan yangsama di Kabupaten Kepulauan Selayar, yang sangat terjangkau sekalipundengan alat tranportasi umum.Menimbang, bahwa disharmoni hubungan penggugat dan tergugatdalam rumah tangga sudah berlangsung secara monoton, hal tersebutditunjukkan dengan tidak adanya suatu usaha nyata

juta rupiah);Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugatmenyatakan menerima sesuai dengan kesanggupan Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat tersebut danPenggugat telah menyatakan bersedia menerimanya, maka majelis tidak perlumempertimbangkannya lagi dan menetapkannya sebagai hukum, sebagaimanabunyi amar putusan ini;Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum atasdikabulkannya tuntutan Penggugat, menurut majelis dipandang logis danrasional serta menyangkut tekhnis

Penemuan Hukum danPemecahan Masalah Hukum Jilid I, Proyek Pembangunan Tekhnis YustisialMahkamah Agung RL);Menimbang, bahwa tentang definisi kerugian tidak disebut secara tegas dalampasal 1365 KUHPerdata oleh karenanya menurut Pengadilan Tinggi dapatdidefinisikan atau dirumuskan didasarkan pada fakta dan kasus yang ada dandikaitkan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku danberkaitan dengan fakta dan kasus tersebut, ;Menimbang, bahwa berkaitan perkara a quo, diterbitkannya KeputusanMenteri

Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena tidak stabilnya kebutuhan anak tersebutsampai dewasa maka ukuran yang ditetapkan adalah ukuran minimal akanmengalami perubahan sesuai situasi dan kondisinya;Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum ataspermohonan Pemohon, menurut Majelis Hakim dipandang logis dan rasionalserta menyangkut tekhnis acara peradilan sesuai dengan azas sederhana,cepat dan biaya ringan, maka nafkah anak harus dibayar oleh Pemohonsebelum

Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda yang seluruhnya atauPTSN : 474/Pid.B/2013/PN.RGTsebagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya.Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidanganberdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh faktahukum

Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh Terdakwa atau telah berpindah tempat.

HADI Bin KOWI dan Terdakwa VIII.EDIH Bin MANSUR pernah diberitahu oleh saksi SUMARNA tentangrencana pembangunan infrastruktur demi kelangsungan hidup paraJemaah, salah satunya yaitu pembangunan sumur bor untukkelangsungan hidup para Jemaah tersebut, yang bertempat di KampungCisalopa Desa Bojong Tipar Kecamatan Jampang Tengah KabupatenSukabumi, karena programprogram saksi SUMARNA tersebut, seringmengalami terus hambatan secara tekhnis, baik penentanganmasyarakat terhadap ajaran THARIQAH AT TIJANIYAH

EDIH Bin MANSUR pernah diberitahuoleh saksi SUMARNA tentang rencana pembangunan infrastruktur demikelangsungan hidup para Jemaah, salah satunya yaitu pembangunansumur bor untuk kelangsungan hidup para Jemaah tersebut, yangbertempat di Kampung Cisalopa Desa Bojong Tipar Kecamatan JampangTengah Kabupaten Sukabumi, karena programprogram saksi SUMARNAtersebut, sering mengalami terus hambatan secara tekhnis, baikpenentangan masyarakat terhadap ajaran THARIQAH AT TIJANIYAHMUTLAK yang dipimpin oleh saksi

EDIH Bin MANSUR pernah diberitahuoleh saksi SUMARNA tentang rencana pembangunan infrastruktur demikelangsungan hidup para Jemaah, salah satunya yaitu pembangunansumur bor untuk kelangsungan hidup para Jemaah tersebut, yangbertempat di Kampung Cisalopa Desa Bojong Tipar Kecamatan Jampanghalaman 26 dari 55 halaman, Putusan No. 194/Pid/2013/PT.Bdg.Tengah Kabupaten Sukabumi, karena programprogram saksi SUMARNAtersebut, sering mengalami terus hambatan secara tekhnis, baikpenentangan masyarakat terhadap

HAIIK AR selaku Manajer KUD "Ol ROKO"mempunyai tugas sesuai dengan petunjuk tekhnis pelaksanaan kredit usahataninomor : 1081/KPTS/BM.530/10/1999 yaitu :20/SKB/M/X/1999 Menyediakan formulir RDKK sesuai kebutuhan kelompok tani ; Menyeleksi kelompok tani yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan ; Melakukan pengecekan atas kebenaran RDKK yang diajukan oleh kelompoktani ; Menyusun dan menandatangani rekapitulasi RDKK berdasarkan RDKK yangdiajukan aleh kelompok tani ; Mengajukan persetujuan penyaluran

No. 2180 K/Pid/2006Selain itu LSM tersebut juga wajib mengembaiikan kepada Bank atasdana KUT yang tidak disaiurkan/direalisasikan kepada kelompok tani/petani ;Sesuai dengan petunjuk tekhnis pelaksanaan Kredit Usaha Tani Nomor :1081/KPTS/BM.530/1 0/1999 20/SKB/M/X/1999Adapun tugas Koperasi dan LSM sebagai pelaksana penyaluran KUT yaitu :Menyediakan formulir RDKK sesuai dengan kabutuhan kelompok tani ;Menyeleksi kelompok tani yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan ;Melakukan pengecekan atas kebenaran

HALIK AR selaku Manajer KUD "Ol ROKO"mempunyai tugas sesuai dengan petunjuk tekhnis pelaksanaan kredit usahataninomor : 1081/KPTS/BM.530/10/1999 yaitu :20/SKB/M/X/1999 Menyediakan formulir RDKK sesuai kebutuhan kelompok tani ; Menyeleksi kelompok tani yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan ; Melakukan pengecekan atas kebenaran RDKK yang diajukan oleh kelompoktani ; Menyusun dan menandatangani rekapitulasi RDKK berdasarkan RDKK yangdiajukan aleh kelompok tani ; Mengajukan persetujuan penyaluran

pencairan KUT pada waktu yang tepat dan jumlah dana yang utuh sesuaidengan kesepakatan disertai penyediaan dan pelayanan sarana produksikepada petani/kelompok tani hamparan sesuai kebutuhan dalam RDKK ;Selanjutnya LSM tersebut wajib mengembalikan dana KUT tersebutkepada Bank sesuai jadwal pengembalian yang tercantum dalam rekapituiasiRDKK ;Selain itu LSM tersebut juga wajib mengembaiikan kepada Bank atasdana KUT yang tidak disaiurkan/direalisasikan kepada kelompok tani/petani ;Sesuai dengan petunjuk tekhnis

Heru Wibowo PoerboKonsultan Tekhnis :Perencana : Ir. Ruth Meliana DewiAnggota : Ir. Sandi KomarudinPelaksana : Ir. Henry BastianAnggota : Ir. Chandra Gozali Otja DjuarsaHalaman 4 dari 72 halaman Putusan Nomor 20/TIPIKOR/2016/PT.BDGSekretariat : Yusuf SuksenaLogistik : 1. Heri2. Rahayu Nurdin3. Pepen RukmanaKeuangan : 1. Ratna Fatimah,2. Dayat Engkos,3. Hikmat Firmansyah.Bahwa terdakwa Drs. H.

Bahwa dalam rangka Pembangunan Gedung PMI Cabang KotaBandung, terdakwa menerbitkan Surat keputusan Ketua PMI CabangHalaman 24 dari 72 halaman Putusan Nomor 20/TIPIKOR/2016/PT.BDGKota Bandung Nomor :046/S.Kep/X/2007 tanggal 06 Oktober 2007,tentang Pembentukan Tim Pembangunan Gedung PMI Cabang KotaBandung dengan susunan Tim sebagai berikut ;PengarahKetua Pelaksana/Penanggung JawabWakil Ketua/PenanggungJawabBidang DanaSekretarisWakil SekretarisBendaharaPengawas BangunanKonsultan AhliKonsultan Tekhnis

tanggal 31 Oktober 2011tentang Anggaran Pendapatan & Belanja Perubahan Palang MerahIndonesia Kota Bandung Tahun 2011 ;1 (Satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Palang Merah IndonesiaKota Bandung Nomor : 332/S.KEP/XII/2011 tanggal 28 Desember2011 tentang Penghapusan Beban Pinjaman Markas Ke UDDUntuk Modal Awal Bulan Dana PMI Kota Bandung Tahun 2009 danTahun 2010 ;1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Pusat Palang MerahIndonesia Nomor : 065/KEP/PP.PMI/V/2012 tanggal 29 Mei 2012tentang Petunjuk Tekhnis

MerahIndonesia Kota Bandung Tahun 2011 ;1 (Satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Palang Merah IndonesiaKota Bandung Nomor : 332/S.KEP/XII/2011 tanggal 28 Desember2011 tentang Penghapusan Beban Pinjaman Markas Ke UDDHalaman 61 dari 72 halaman Putusan Nomor 20/TIPIKOR/2016/PT.BDG5556575859606162636465Untuk Modal Awal Bulan Dana PMI Kota Bandung Tahun 2009 danTahun 2010 ;1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Pusat Palang MerahIndonesia Nomor : 065/KEP/PP.PMI/V/2012 tanggal 29 Mei 2012tentang Petunjuk Tekhnis

atas nama Sekolah Dasar ;Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) sekolah yang menerima bantuantersebut termasuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Laju Langgududengan Terdakwa selaku Kepala Sekolah dimana jumlah dana yangdiperoleh sebesar Rp371.956.000,00 (tiga ratus tujun puluh satu jutasembilan ratus lima puluh enam rupiah) untuk 4 (empat) lokal ruang kelasdimana pengerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat tersebut langsungdikerjakan oleh pihak sekolah dengan Metode Swakelola berdasarkanPetunjuk Tekhnis

Nomor 2668 K/PID.SUS/2015dikerjakan oleh pihak sekolah dengan Metode Swakelola berdasarkanPetunjuk Tekhnis Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang KelasRusak Berat Sekolah Dasar Tahun 2012 ;Bahwa setelah dana sebesar Rp371.956.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satujuta sembilan ratus lima puluh enam rupiah) masuk ke rekening Bank BRIan. SD INP. Laju kemudian Terdakwa selaku Kepala Sekolah membentukPanitia atas penggunaan bantuan tersebut yakni berdasarkan SuratKeputusan Kepala SDN Inp.

atas nama sekolah dasar.Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah yang menerima bantuan tersebuttermasuk Sekolah Dasar Negeri SDN) Inpres Laju Langgudu dengan terdakwaselaku Kepala Sekolah dimana jumlah dana yang diperoleh sebesarRp.371.956.000.( tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluhenam rupiah) untuk 4 (Empat) lokal ruang kelas dimana pengerjaan RehabilitasiRuang Kelas Rusak Berat tersebut langsung dikerjakan oleh pihak Sekolahdengan Metode Swakelola berdasarkan Petunjuk Tekhnis

atas nama sekolah dasar.Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah yang menerima bantuantersebut termasuk Sekolah Dasar Negeri SDN) Inpres Laju Langgudu denganterdakwa selaku Kepala Sekolah dimana jumlah dana yang diperoleh sebesarRp.371.956.000.( tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluhenam rupiah) untuk 4 (Empat) lokal ruang kelas dimana pengerjaan RehabilitasiRuang Kelas Rusak Berat tersebut langsung dikerjakan oleh pihak Sekolahdengan Metode Swakelola berdasarkan Petunjuk Tekhnis

Muda Pidana Khusus No. 3190/2012/S.1220.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 12 Oktober 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahanselama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 November 2012 ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Kelas A Knusus Palembang, karena didakwa :PRIMAIR :Bahwa ia Terdakwa Inseri, SE bin Dahri selaku Pegawai Negeri Sipilpada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang danditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis

Bin Dahri bersamasama dengansaksi Ilham Riyadi Trinurcahyo, SE BIN TRISNO SUROYO sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) sub b ayat (2)dan ayat (3) UndangUndang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang No.20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.SUBSIDAIR:Bahwa ia Terdakwa Inseri, SE bin Dahri selaku Pegawai Negeri Sipilpada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang danditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersamasama saksi Ilham Riyadi Trinurcahyo, SE Bin Trisno Suroyo dengan caracarasebagai berikut:Bahwa ia Terdakwa Inseri, SE bin Dahri selaku Pegawai Negeri Sipilpada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang danditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkanSK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat LawangNo. 560 / 34 / KEP / Nakertrans / 2010 tanggal 01 Juni 2010 bersamasamadengan saksi Ilham Riyadi

atas nama sekolah dasar.Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah yang menerima bantuantersebut termasuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Pasir Putihdengan terdakwa selaku Kepala Sekolah dimana jumlah dana yangdiperoleh sebesar Rp. 369.651.000 (tiga ratus enam puluh sembilanjuta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) untuk 5 (lima) lokal ruangkelas dimana pengerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berattersebut langsung dikerjakan oleh pihak Sekolah dengan MetodeSwakelola berdasarkan Petunjuk Tekhnis

atas nama sekolah dasar.Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah yang menerima bantuantersebut termasuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Pasir Putihdengan terdakwa selaku Kepala Sekolah dimana jumlah dana yangdiperoleh sebesar Rp. 369.651.000 (tiga ratus enam puluh sembilanjuta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) untuk 5 (lima) lokal ruangkelas dimana pengerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berattersebut langsung dikerjakan oleh pihak Sekolah dengan Metode24Swakelola berdasarkan Petunjuk Tekhnis

PerdirjenHalaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pat.G/2018/PN BnjKekayaan Negara No. 2/KN/2917 tentang Petunjuk Tekhnis PelaksanaanLelang.Bahwa hak untuk menjual Hak Tanggungan atas kekuasaan sendirimerupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yangdipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan. Hal tersebut didasarkan padajanji yang diberikan oleh Pemberi Hak Tanggungan in casu Penggugatbahwa apabila debitur cidera janji.

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,sehingga lelang eksekusi dapat dilaksanakan tanpa melalui fiat eksekusiPengadilan Negeri.Bahwa Tergugat Il dalam menerima permohonan lelang terlebin dahuludilakukan pemeriksaan secara formil terhadap dokumen yang dilampirkan,dinyatakan bahwa dokumen tersebut telah memenuhi persyaratan lelangyang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang jo PerdirjenKekayaan Negara No. 2/KN/2017 tentang Petujuk Tekhnis

biayabiaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya ituia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaanatau badan hukum ;Bahwa para Tergugat menolak dalil Penggugat nomor 10(sepuluh), karena surat pemberitahuan yang dibuat olehTergugat Il telah didasarkan' pada Surat PernyataanPembatalan Pembeli Lelang yang dibuat oleh Tergugat sebagaimana telah ditentukan oleh Direktur JenderalPiutang dan Lelang Negara No.Per02/PL/2006, tentangPetunjuk Tekhnis

Tergugat II kepada Penggugat,berdasarkan hal tersebut maka Tergugat telah sesuaidengan ketentuan yang berlaku ;Halaman 25 dari 42, Putusan Nomor : 08/G/2010/PTUNJKT.2626Bahwa para Tergugat menolak dalil Penggugat nomor 12(dua belas) dan 13 (tiga belas), karena tindakan Tergugat mengeluarkan surat pernyataan dan tindakan Tergugat IImengeluarkan surat pemberitahuan sudah benar dan sesuaidengan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Direktur JenderalPiutang dan Lelang Negara No.Per02/PL/2006, tentangPetunjuk Tekhnis

dan Kehutanannomor.P.43/Menlhksetjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil HurtanKayu Yang Berasal dari Hutan Alam, dan berlaku sejak tanggal 1 Januari2016 ;Bahwa penggunaan aplikasi SIPUHH haruslah menggunakan jaringaninternet karena jika jaringan internet bermasalah atau tidak ada makaaplikasi SIPUHH tidak bisa diakses dan digunakan ;Bahwa sejak diberlakunya aplikasi SIPUHH terkadang aplikasi tersebutsulit diakses, hal tersebut tentunya bukanlah kesalahan dari usahawan,namun karena adanya kendala tekhnis

P.43/MenlhkSetjen/2015 dan Peraturan Dirjen Lingkungan Hidup PeraturanDirjen Pengelolaan hutan produksi Lestari Nomor : P.17/phplset/2015tersebut sifatnya tekhnis kedalam, maka sebaiknya sebelum diberlakukanaturanaturan tersebut dilakukan diberitahukan kepada masyarakatkhususnya kepada perusahaan kayu ;Menimbang, bahwa oleh karenanya suatu hal yang tidak adil hanyakarena adanya perubahan sistem untuk dokumen pengangkutan berupaFAKO dari blanko manual ke Blanko yang di unggah melalui aplikasiSIPUHH

Permendiknas RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Kab. Konawe Tahun 2009.2. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 299 Tahun 2009 tanggal 06 Juli 2009.3. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 189 Tahun 209 tanggal 24 April 20094.

SK Kepala Dinas Pendidikan Nasional Nomor:800/473/DP/2009 tentang pembentukan tim tekhnis pendamping pelaksanaan prroyek DAK Tahun 2009.5. 6 (enam) lembar fotocopy berita acara penyerahan dokumen dari tim tekhnis ke kepala sekolah.6. 11 (sebelas) lembar catatan tangan tertulis Irwan Hamid tertanggal 11 Agustus 2009.7. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran SKPD Dinas Diknas Kab.

Daftar pengawasan BAHCRUL, A.Md Tim Tekhnis Kabupaten pada Proyek DAK Bidang Pendidikan Kab. Konawe Tahun 2009.9. Laporan pertanggung jawaban biaya umum DAK bidang pendidikan Dinas Pendidikan Kab. Konawe Tahun Anggaran 2009.10. 1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 1 Unaaha Nomor : 800/08/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 lokasi SDN Unaaha Kec. Unaaha Kab.

Konawe senilai Rp.46.104.000.000, (empat puluhenam milyar seratus empat juta rupiah) bulan Juni 2009.Daftar pengawasan BAHCRUL, A.Md Tim Tekhnis Kabupaten padaProyek DAK Bidang Pendidikan Kab. Konawe Tahun 2009.Laporan pertanggung jawaban biaya umum DAK bidang pendidikanDinas Pendidikan Kab.

Kdi7878~10.11.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 189Tahun 209 tanggal 24 April 2009SK Kepala Dinas Pendidikan Nasional Nomor:800/473/DP/2009tentang pembentukan tim tekhnis pendamping pelaksanaanprroyek DAK Tahun 2009.6 (enam) lembar fotocopy berita acara penyerahan dokumen dari timtekhnis ke kepala sekolah.11 (sebelas) lembar catatan tangan tertulis Irnwan Hamid tertanggal11 Agustus 2009.1 (satu) lembar fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran SKPDDinas Diknas Kab.

Konawe senilai Rp.46.104.000.000, (empatpuluh enam milyar seratus empat juta rupiah) bulan Juni 2009.Daftar pengawasan BAHCRUL, A.Md Tim Tekhnis Kabupaten padaProyek DAK Bidang Pendidikan Kab. Konawe Tahun 2009.Laporan pertanggung jawaban biaya umum DAK bidang pendidikanDinas Pendidikan Kab.

Sumber Rejeki Dusun Sengon :2) Kelompok Tani Sumber Dadi Dusun Sambilawang ;3) Kelompok Tani Sumber Gandrung Dusun Sambilawang ;Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto nomor : 188.45/763/HK/416012/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang penetapan gabungan kelompok tani(GAPOKTAN) pelaksana pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP)TA. 2009 yang menjadi pengurus gapoktan Sumber Pangan Desa SambilawangadalahKetua >: SANIMAN ;Sekretaris : PARSUDI :Bendahara : SUPRIADI :Bahwa berdasarkan Petunjuk Tekhnis

kelompok1) Kelompok Tani Sumber Rejeki Dusun Sengon :2) Kelompok Tani Sumber Dadi Dusun Sambilawang ;3) Kelompok Tani Sumber Gandrung Dusun Sambilawang ;Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto nomor : 188.45/763/HK/416012/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang penetapan gabungan kelompok tani(GAPOKTAN) pelaksana pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP)TA. 2009 yang menjadi pengurus gapoktan Sumber Pangan Desa SambilawangadalahSekretaris : PARSUDI :Bendahara : SUPRIADI :Bahwa berdasarkan Petunjuk Tekhnis

Binti ZAINAL PATARIA, tanpa sepengetahuan dan seijin saksiZYNTHIA DEWI PATARIA Binti ZAINAL PATARIA.Menimbag, bahwa dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barangtelah terbukti ;Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lainMenimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis