Sebagai ahli waris pengganti dari Sudarso bin Kadirun adalah :1.2.1. Ani Sriwisuda binti Sudarso;1.2.2. Lilis Setyowati binti Sudarso;1.2.3. Andi Suprayitno bin Sudarso;1.2.4. Rudy Sugiarto bin Sudarso;4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

1.Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2.Menetapkan Basri bin Raharjo telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2023 (sebagai Pewaris) ;
3.Menetapkan ahli waris dari Basri bin Raharjo adalah :1.2.1)Basrudin Bin Raharjo (saudara kandung lakil-laki);
2)Suparno Bin Raharjo (saudara kandung lakil-laki);
3)Latifah Binti Raharjo (saudara kandung perempuan);
4.Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima

Perdata tersebut padapokoknya mengamanatkan bahwa para pihak (in casu Pelawan dan Terlawan)yang telah bersepakat dalam suatu perjanjian adalah terikat sehingga harusmelaksanakan perjanjian tersebut sebagaimana layaknya undangundang,dengan demikian yang menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa antaraPelawan dengan Terlawan dalam perkara a quo adalah Perjanjian tersebut(T.1.1/tentang Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 111/KPR/MLG/VIV20 12tanggal 23 Juli 2012);Menimbang, bahwa keberadaan bukti 1.2.1

sebagaimana tercantumdalam Berita Acara Sidang tanggal 25 Mei 2016 adalah berupa foto copysebagaimana adanya dari 1.1.1 berasal dari dokumen asli yang sama,sehingga kekuatan pembuktian yang melekat pada 1.2.1 sama dengankekuatan pembuktian yang melekat pada 1.1.1, oleh karenanya pertimbangandari T.1.1 di atas menjadi pertimbangan dari 1.2.1;Menimbang, bahwa tanpa memeriksa pokok perkara dan semata mataatas dasar Pejanjian Pembiayaan Murabahah (1.1.1 dan 1.2.1) sebagaimanadiuraikan dalam Perjanjian

bukti lain yang dapat membuktikan sebaliknya.Perlu dipertanyakan di sini, apakah bukti P.1 (Sertipikat Hak Milik Nomor 00427)adalah sama dan identik dengan bukti T.T.2.1 (Surat Perjanjian Jual Beli Tanah)khususnya batasbatas tanahnya hingga bukti ini mempunyai kekuatanpembuktian sebagai bukti bantah (tegen bewijs) dari faktafakta yuridis yangditemukan selama perkara disidangkan ternyata, terbukti tidak ada satu punpetunjuk atau bukti yang dapat membuktikan adalah identik antara bukti P.1 danbukti T.1.2.1

dengan demikian dapat disimpulkan dalam hal ini bahwa bukti P.1tersebut adalah persil tanah (objek sengketa) tidak sama dengan persil tanahsebagaimana yang dimaksudkan dengan bukti T.I.2.1, sebab bukti T.1.2.1.adalah persil tanah lain tidak sama dengan persil tanah yang dijadikan objeksengketa perkara ini;Bahwa bukti T.1.2.1 adalah sebuah akta dibawah tangan yang dibuat sendirioleh pihak penjual dan pihak pembeli yang disahkan oleh Kepala Desasetempat.

Namun pula ditegaskan dalam perkara ini buktiT.1.2.1. adalah tidak identik dengan bukti P.1 dengan demikian bukti T.1.2.1adalah tanah lain bukan objek sengketa perkara ini.

Dan bila Hakim PengadilanTinggi Maluku dalam putusannya mempertimbangkan bukti T.1.2.1. adalahidentik dengan bukti P.1 yang adalah objek sengketa perkara ini, maka hal iniadalah suatu kekeliruan dari Hakim Pengadilan Tinggi Maluku dalamputusannya tersebut;Bahwa fakta yuridis yang menjelaskan versi Tergugat bahwa objek sengketaadalah tanah milik Tergugat lwan Teapon dengan demikian adalah tidakmendasar dan keliru pertimbangan dan keputusan Hakim yang membenarkanobjek sengketa adalah bukan milik Tergugat

Hal ini tidak pernah disangkal oleh Para Tergugat ini berarti ParaTergugat membenarkan dalil gugatan tersebut sepanjang objek sengketasementara objek sengketa bukti P.1 sama sekali tidak identik dengan buktiT.1.2.1 dimana objek sengketa kini terdapat bangunan milik Tergugat Il denganbatasbatas persil sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat dengandemikian adalah keliru dan salah pertimbangan hukum dan keputusan MajelisHakim Tinggi Maluku dalam putusannya tersebut yang tidak membenarkanadanya

No. 138 K/Pdt/2011pemeriksaan perkara (Hukum Acara Perdata), salah di dalam menerapkanHukum baik di dalam penerapan Hukum Pembuktian maupun di dalammenerapkan Hukum Perjanjian khususnya di dalam lkatan Jual Beli tanah(bukti tanda 1.2.1.) dihubungkan dengan ketentuan UndangUndang No. 5tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria berikut denganperaturan pelaksanaannya, maka oleh karenanya Pemohon Kasasi mohonkiranya putusan Pengadilan Tinggi a quo sangat patut dan beralasan hukumdinyatakan

Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Majelis Hakim Tinggi Pengadilan TinggiMataram telah salah di dalam menerapkan Hukum Pembuktian, hal initerlihat dan terbaca pada halaman 6, tentang kebatalan perjanjian lkatanJual Beli tanah obyek sengketa sebagaimana bukti tanda 1.2.1, yangpertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut :"Menimbang bahwa dengan demikian dilihat dari bukti T.2.1 diantaranya adaklausula kebatalan yakni pelunasanpelunasan mengalami keterlambatandan uang muka kembali kepada si pembeli";Hal

kedua pihak menyatakan ikatanjual beli dimaksud tanda 1.2.1. adalah batal, hal ini telah sesuaisebagaimana pasal 1320 KUH Perdata);b.

., dengan demikian maka telah nyata dan telahmenjadi fakta hukum bahwa bukti tanda 1.2.1. tidak berlaku;.

Bahwa dengan adanya fakta hukum bahwa Perikatan Jual Beli No. 21tanggal 18 Juni 2008, bukti tanda 1.2.1. tidak berlaku lagi karena keduapihak sepakat menyatakan tidak berlaku lagi, sedangkan uang panjar/DPyang telah diterima oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi ,dinyatakan akan dikembalikan kepada Termohon Kasasi Il, sebagaimanadi dalam bukti tanda 1.2.1. tetapi oleh karena tidak dinyatakan dengantegas tentang kapan waktu untuk mengembalikan uang panjar/DPtersebut sebesar Rp. 34.000.000,, dengan

HawangLakadonteng tanggal 22 Juni 2017, maka hanya satu sisi batas yang tidaksama dengan yang tertera dalam bukti Surat P.1.2.1 yaitu batas sebelah Selatanyaitu dalam bukti surat P.1.2.1 tertera berbatas dengan MKS, sementaradilapangan sebelah Selatan berbatas dengan selokan.

Sebelah barat dalambukti surat P.1.2.1 juga memang berbeda dengan dilapangan, yaitu di buktiP.1.2.1 tertulis sebelah barat berbatas dengan Ramlah Djibran dan dilapanganmajelis dapati sebelah barat berbatas dengan Fadlun (Penggugat 2). Terhadapperbedaan pada sisi sebelah barat ini, telah diterangkan penggugat dalamgugatannya bahwa sisi sebelah barat adalah obyek sengketa 2 yaitu tanah milikFadlun, yang dibeli dari Umar, dan sebelumnya lagi Umar mendapatkannya dariRamlah Djibran.

Apabila berdasarkan buktibukti nanti Penggugat mampumembuktikan bahwa tanah sebelah barat dari obyek sengketa 1 tersebutdahulu benar milik Ramlah Djibran, maka dari semua sisi tanah obyeksengketa, hanya sisi sebelah selatanlah yang berbeda antara bukti suratP.1.2.1dengan yang dilapangan, yaitu di surat P.1.2.1 sebelah selatan berbatasdengan MKS sedangkan secara fakta dilapangan sebelah selatan berbatasdengan selokan.

Dan terhadap ketiga sisi batas tanah yang samadengan bukti surat P.1.2.1 adalah menurut majelis merupakan petunjuk bahwabenar obyek yang disebutkan dalam surat P.1.2.1 adalah obyek yangdinyatakan penggugat sebagai miliknya dilapangan, dengan catatan, bahwa sisisebelah barat yaitu yang tertulis di bukti surat P.1.2.1 berbatas dengan RamlahDjibran mampu dibuktikan oleh Penggugat bahwa saat ini tanah sebelah baratmilik Ramlah Djibran tersebut telah menjadi milik Fadlun sebagaimana faktadilapangan bahwa

Hawang Lakadontengtanggal 22 Juni 2017, maka pada obyek ini juga hanya satu sisi batas yangtidak sama dengan yang tertera dalam bukti surat P.1.2.1 yaitu batas sebelahSelatan, yaitu dalam bukti surat P.1.2.1 tertera sebelah selatan berbatasdengan MKS, sementara dilapangan sebelah Selatan berbatas dengan selokan,sementara ketiga sisi lainnya sama antara yang dilapangan dengan yangtertera dalam bukti surat P.1.2.1.

Bahwa dengan demikian Gugatan PENGGUGAT yang menggugatTERGUGAT terkait dengan perselisihan hubungan industrialdan/atau pemutusan hubungan kerja yang timbul terkait denganhubungan kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tanpaberdasarkan bukti dan selanjutnya bahwa sebagaimana diuraikanpada Butir 1.2.1. di atas maka hubungan hukumantaraPENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak ada karena telah berakhirdan atau telah lewat waktunya.Sehingga jelas bahwa GugatanPENGGUGAT telah salah alamat dan oleh karenanya GugatanPENGGUGAT

Gugatan PENGGUGAT Kepada TERGUGAT Tidak Berdasarkan Hukum3.1.Bahwa Perjanjian Kerja sebagaimana diuraikan pada Butir 1.2.1 di atasyang dibuat dan ditandatangani antara PENGGUGAT dengan TERGUGATadalah kesepakatan tertulis yang sah secara hukum sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata (Asas Kesepakatan Para Pihak)yang mengatur:Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. sepakat merekayang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3.suatu hal tertentu; 4.

Adapun di dalam dalil 6 nyaPENGGUGAT, yang mendalilkan bahwa TERGUGAT tidakmemperbolehkan PENGGUGAT bekerja pada TERGUGAT sejak bulanDesember 2015 tersebut berdasarkan keadaan fakta hukum yang manahubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah berakhirsecara hukum saat itu.3.3.Bahwa dengan demikian Gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGATtidak berdasarkan hukum, karena hubungan kerja PENGGUGAT telahberakhir pada tanggal 30 November 2015 berdasarkan Perjanjian Kerjasebagaimana diuraikan pada Butir 1.2.1

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja yang dibuat dan ditandatangani olehPENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana diuraikan pada Butir 1.2.1 diatas,dimana PENGGUGAT pernah bekerja pada TERGUGAT berdasarkanperjanjian kerja waktu tertentu (pekerja kontrak) berdasarkan Pasal 59, 61 dan62 UU.No13/2003, Perjanjian Kerja mana yang dibuat dan ditandatangani olehPENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana diuraikan pada Butir 1.2.1 diatas adalah sah secara hukum yang sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdatadan oleh karenanya

2003,; Bahwa gugatan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat baik dalam Positamaupun Petitum, sangat jelas telah kabur dan mengada ngada dimanamencampur adukan Perkara Pemutusan Hubungan Kerja dengan PerkaraPengakhiran Perjanjian Kerja yang dalam hal ini diatur sesuai huruf b PasalHalaman 19 dari 22Putusan No.191/Pdt.SusPHI/2016/PN.Mdn61 ayat(1) UU No.13 tahun 2003 dimana hubungan kerja antara Penggugatdengan Tergugat telah berakhir secara hukum,; Bahwa Perjanjian Kerja sebagaimana diuraikan pada butir 1.2.1

/04/2012 tanggal 26 April 2012 dan Surat Tugasperpanjangan Nomor ST289/OPN.Teknis.1.2.1/07/2012 tertanggal 6Juli 2012, Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN) BPKP telahmelakukan pemeriksaan terhadap Penggugat.Bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Penggugat telahmenyerahkan seluruh dokumen yang diminta oleh Tim OPN BPKP.Bahwa pada tanggal 11 Februari 2014, Penggugat menerima SuratNomor S62/OPN.Teknis.1.2.1/02/2014 tertanggal 11 Februari 2014 dariTim OPN BPKP perihal Temuan Hasil Pemeriksaan (THP

Bahwa atas Temuan Hasil Pemeriksaan Tim OPN BPKP, Penggugat15.sangat keberatan dengan perhitungan Tim OPN BPKP tersebut;Bahwa pada tanggal 6 Maret 2014, Penggugat telah mengajukan SuratNomor 002/KSUTM/III/2014, tertanggal 6 Maret 2014, perihalTanggapan Surat Nomor S62/OPN.Teknis.1.2.1/02/2014, yang padaintinya menyatakan bahwa kekurangan bayar Royalti Penggugatberdasarkan perhitungan Ditjen Migas, hanya sebesarRp382.445.656,90 (tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus empatpuluh lima ribu enam

Mandagie.* Anggota Tim : Munawaroh dan Mulyo Handoyo;Bahwa dalam pertemuan tanggal 2 Oktober 2014 tersebut, Penggugattetap menyatakan sangat keberatan atas perhitungan dan Temuan HasilPemeriksaan Tim OPN BPKP Nomor S62/OPN.Teknis.1.2.1/02/2014tertanggal 11 Februari 2014;Bahwa kemudian Penggugat menerima Surat Tergugat Nomor2061/84/DBP/2014 tertanggal 2 Desember 2014 perihal PemberitahuanPertama Lebih Bayar Royalti Kurang Bayar Royalti, dan Kurang Bayarluran Tetap Periode Tahun 2010 sampai dengan

Hal inisangat bertentangan dengan Pasal 5 ayat(1) dan ayat (4) PeraturanMenteri ESDM Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 23 September 2010sebagaimana kami uraikan di atas;Selain itu, Penggugat juga telah mengirimkan Surat Nomor002/KSUTM/III/2014 tertanggal 6 Maret 2014 perihal TanggapanSurat Nomor S62/OPN.Teknis.1.2.1/02/2014 kepada Tim OPNBPKP untuk melaporkan bahwa Penggugat telah melunasikekurangan pembayaran royalti untuk kegiatan ekspor tahun 2010sampai dengan 2011 sebesar Rp382.445.656,90 (tiga ratus

Putusan Nomor 213 K/TUN/201617 Tahun 2010 dan bukan mineral Logam sebagaimana dalamPasal 7 Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2010;Bahwa menurut Temuan Hasil Pemeriksaan Nomor S62/OPN.Teknis.1.2.1/02/2014 tertanggal 11 Februari 2014, TimOPN Tim Teknis BPKP menggunakan Peraturan Dirjen MINERBANomor 999.K/30/DJB/2011 tentang Tata Cara Penetapan BesaranBiaya Penyesuaian Harga Patokan Batubara dalam menghitungbesaran biaya penyesuaian harga patokan mineral logam yangselanjutnya menjadi dasar Surat

Tergugat rekonpensi bersedia membayar kepada Penggugat rekonpensi berupa : 1.2.1.Nafkah 2 (dua) orang anak tersebut sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, sampai dengan anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;1.2.2. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah); 1.2.3 Mut

Tergugat rekonpensi bersedia membayar kepadaPenggugat rekonpensi berupa :1.2.1. Nafkah 2 (dua) orang anak tersebut sekurangkurangnya sejumlah Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah) perbulan, sampai dengan anak anak tersebutdewasa atau mandiri;1.2.2. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp.1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah);1.2.3 Mutah berupa cincin mas 24 karat seberat 2gram;1.2.4. membayar Mahar yang dipinjam berupa perhiasan masseberat 5% gram.2.

Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK5202051301890001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten LombokTengah, telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya (Bukti P.1.2.1) ;2. Fotokopi Kartu.

Pasal 283 R.Bg., maka Hakimberpendapat banhwa Pemohon dan Pemohon II dibebani untuk membuktikandalildalil permohonannya tersebut ;Menimbang, bahwa bukti surat P.1.2.1 dan P1.2.2 yang diajukanpemohon dan pemohon Il merupakan acta ambtelijk yang telah memenuhiketentuan Pasal 1868 BW jis.

Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata,yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka majelishakim dapat menerima surat P.1.2.1 dan P.1.2.2 tersebut sebagai alat buktidalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P.1.2.1 dan P.1.2.2 tersebuttelah terbukti bahwa pemohon dan pemohon Il adalah penduduk wilayahkabupaten Lombok Tengah, maka majelis hakim berpendapat bahwa PengadilanAgama Praya berwenang memeriksa dan mengadili permohonan a quo ;Menimbang bahwa keterangan

Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK52020510128660885 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten LombokTengah, telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya (Bukti P.1.2.1) ;2. Fotokopi Kartu.

Pasal 283 R.Bg., maka Hakimberpendapat banhwa Pemohon dan Pemohon II dibebani untuk membuktikandalildalil permohonannya tersebut ;Menimbang, bahwa bukti surat P.1.2.1 dan P1.2.2 yang diajukanpemohon dan pemohon Il merupakan acta ambtelijk yang telah memenuhiketentuan Pasal 1868 BW jis.

Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata,yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka majelishakim dapat menerima surat P.1.2.1 dan P.1.2.2 tersebut sebagai alat buktidalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P.1.2.1 dan P.1.2.2 tersebuttelah terbukti bahwa pemohon dan pemohon Il adalah penduduk wilayahkabupaten Lombok Tengah, maka majelis hakim berpendapat bahwa PengadilanAgama Praya berwenang memeriksa dan mengadili permohonan a quo ;Menimbang bahwa keterangan

Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK5202053112740099 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten LombokTengah, telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya (Bukti P.1.2.1) ;2. Fotokopi Kartu.

Pasal 283 R.Bg., maka Hakimberpendapat bahwa Pemohon dan Pemohon II dibebani untuk membuktikandalildalil permohonannya tersebut ;Menimbang, bahwa bukti surat P.1.2.1 dan P1.2.2 yang diajukanpemohon dan pemohon Il merupakan acta ambtelijk yang telah memenuhiketentuan Pasal 1868 BW jis.

Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata,yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka majelishakim dapat menerima surat P.1.2.1 dan P.1.2.2 tersebut sebagai alat buktidalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P.1.2.1 dan P.1.2.2 tersebuttelah terbukti bahwa pemohon dan pemohon Il adalah penduduk wilayahkabupaten Lombok Tengah, maka majelis hakim berpendapat bahwa PengadilanAgama Praya berwenang memeriksa dan mengadili permohonan a quo ;Menimbang bahwa keterangan

Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK5202050107771151 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten LombokTengah, telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya (Bukti P.1.2.1) ;Fotokopi Kartu.

Pasal 283 R.Bg., maka Hakimberpendapat bahwa Pemohon dan Pemohon II dibebani untuk membuktikan dalildalil permohonannya tersebut ;Menimbang, bahwa bukti surat P.1.2.1 dan P.1.2.2 yang diajukanpemohon dan pemohon Il merupakan acta ambtelijk yang telah memenuhiketentuan Pasal 1868 BW jis.

Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata,yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka majelishakim dapat menerima surat P.1.2.1 dan P.1.2.2 tersebut sebagai alat buktidalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1.2.1 dan P.1.2.2 tersebuttelah terbukti bahwa pemohon dan pemohon II adalah penduduk wilayahkabupaten Lombok Tengah, maka majelis hakim berpendapat bahwa PengadilanAgama Praya berwenang memeriksa dan mengadili permohonan a quo ;Menimbang bahwa keterangan

Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK5202050403790003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten LombokTengah, telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya (Bukti P.1.2.1) ;Fotokopi Kartu.

Pasal 283 R.Bg., maka Hakimberpendapat bahwa Pemohon dan Pemohon II dibebani untuk membuktikandalildalil permohonannya tersebut ;Menimbang, bahwa bukti surat P.1.2.1 dan P.1.2.2 yang diajukanpemohon dan pemohon II merupakan acta ambtelijk yang telah memenuhiketentuan Pasal 1868 BW jis.

Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata,yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka majelishakim dapat menerima surat P.1.2.1 dan P.1.2.2 tersebut sebagai alat buktidalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1.2.1 dan P.1.2.2 tersebuttelah terbukti bahwa pemohon dan pemohon II adalah penduduk wilayahkabupaten Lombok Tengah, maka majelis hakim berpendapat bahwa PengadilanAgama Praya berwenang memeriksa dan mengadili permohonan a quo ;Menimbang bahwa keterangan

Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK5202053012750002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten LombokTengah, telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya (Bukti P.1.2.1) ;2. Fotokopi Kartu.

/Penetapan No.0365/Padt.P/2016/PA PraMenimbang, bahwa bukti surat P.1.2.1 dan P1.2.2 yang diajukanpemohon dan pemohon Il merupakan acta ambtelijk yang telah memenuhiketentuan Pasal 1868 BW jis.

Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata,yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka majelishakim dapat menerima surat P.1.2.1 dan P.1.2.2 tersebut sebagai alat buktidalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P.1.2.1 dan P.1.2.2 tersebuttelah terbukti bahwa pemohon dan pemohon Il adalah penduduk wilayahkabupaten Lombok Tengah, maka majelis hakim berpendapat bahwa PengadilanAgama Praya berwenang memeriksa dan mengadili permohonan a quo ;Menimbang bahwa keterangan

Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK5202050107780437 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten LombokTengah, telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya (Bukti P.1.2.1) ;2. Fotokopi Kartu.

Pasal 283 R.Bg., maka Hakimberpendapat bahwa Pemohon dan Pemohon II dibebani untuk membuktikan dalildalil permohonannya tersebut ;Menimbang, bahwa bukti surat P.1.2.1 dan P1.2.2 yang diajukanpemohon dan pemohon Il merupakan acta ambtelijk yang telah memenuhiketentuan Pasal 1868 BW jis.

Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata,yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka majelishakim dapat menerima surat P.1.2.1 dan P.1.2.2 tersebut sebagai alat buktidalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P.1.2.1 dan P.1.2.2 tersebuttelah terbukti bahwa pemohon dan pemohon Il adalah penduduk wilayahkabupaten Lombok Tengah, maka majelis hakim berpendapat bahwa PengadilanAgama Praya berwenang memeriksa dan mengadili permohonan a quo ;Menimbang bahwa keterangan

Sam pel dengan kode lab09042 1.1, 09042 1.3.1, 09042 1.3.2, 09042 tida dapat dianalisis profilDNAnya, dengan kemungkinan terjadinya degradasi pada sampelsampeltersebut.Profil DNA dari RODE KOAGOW dengan kode lab 09042 3 menunjukanbahwa separuh profil DNA nya cocok dengan profil DNA dengan kode lab09042 1.2.1 An. FRANS KOAGOW dan separuhnya lagi cocok dengan profilDNA dengan kode lab 090421.2.2 An.

Gumpan Darah 09042 1.2.1 KorbanKering An. FransKoagow3. Gumpalan darah 09042 1.2.2 KorbanAn. FemiKumendong4. Satu bilah pisau 09042 3.1 10 Juni 2009 Mata Pisaubergagang kayu 09042 3.2warna coklat 5. Satu buah parang 09042 2.1 Gagang Kayu Warnayang terbuat dari Coklatbesi bergagangkayu6. Sehelai daun 09042 2.2 Diduga terdapat bercakpisang kering darah7. Darah dalam 09042 3 Anak dari Frans Koagowtabung Edta An. dan Femi Kumendong Rode Koagow I.

Sam pel dengan kode lab090421.1, 09042 1.3.1, 09042 1.3.2, 09042 tida dapat dianalisis profilDNAnya, dengan kemungkinan terjadinya degradasi pada sampelsampeltersebut.Profil DNA dari RODE KOAGOW dengan kode lab 090423 menunjukanbahwa separuh profil DNA nya cocok dengan profil DNA dengan kode lab09042 1.2.1 An. FRANS KOAGOW dan separuhnya lagi cocok dengan profilDNA dengan kode lab 090421.2.2 An.

Sam pel dengan kode lab09042 1.1, 090421.3.1, 09042 1.3.2, 09042 tida dapat dianalisis profilDNAnya, dengan kemungkinan terjadinya degradasi pada sampelsampeltersebut.Profil DNA dari RODE KOAGOW dengan kode lab 09042 3 menunjukanbahwa separuh profil DNA nya cocok dengan profil DNA dengan kode lab09042 1.2.1 An. FRANS KOAGOW dan separuhnya lagi cocok dengan profilDNA dengan kode lab 090421.2.2 An.

Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK5202053112690056 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten LombokTengah, telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya (Bukti P.1.2.1) ;2. Fotokopi Kartu.

Pasal 283 R.Bg., maka Hakimberpendapat bahwa Pemohon dan Pemohon II dibebani untuk membuktikandalildalil permohonannya tersebut ;Menimbang, bahwa bukti surat P.1.2.1 dan P1.2.2 yang diajukanpemohon dan pemohon Il merupakan acta ambtelijk yang telah memenuhiketentuan Pasal 1868 BW jis.

Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata,yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka majelishakim dapat menerima surat P.1.2.1 dan P.1.2.2 tersebut sebagai alat buktidalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P.1.2.1 dan P.1.2.2 tersebuttelah terbukti bahwa pemohon dan pemohon Il adalah penduduk wilayahkabupaten Lombok Tengah, maka majelis hakim berpendapat bahwa PengadilanAgama Praya berwenang memeriksa dan mengadili permohonan a quo ;Menimbang bahwa keterangan

yangdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenBuleleng pada tanggal 11 Januari 2013 yang telah bermeterai cukupdan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1.2.1) ;2.

Pasal 1685 Kitab UndangUndang Hukum Perdata ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya tersebut, Pemohon dan Pemohon Il telah mengajukan bukti P.1.2.1, P.1.2.2,P.1.2.3, dan P.1.2.4 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan masingmasing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 sebagaimanayang akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini ;Menimbang, bahwa bukti P.1.2.1. adalah bukti tertulis berupa fotokopiKartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P.1.2.2. adalah buktitertulis

Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata), Majelis Hakimberpendapat bahwa bukti P.1.2.1. dan P.1.2.2 tersebut telah memenuhi syaratformil pembuktian dan syarat materiil pembuktian sehingga bukti tersebutmempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya buktitersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai fakta hukum yang tetap ;Menimbang, bahwa bukti P.1.2.3. adalah bukti tertulis berupa fotokopiKartu Keluarga atas nama Pemohon merupakan akta otentik yang dikeluarkanoleh Pejabat

1 dan Pasal 1908 serta Pasal 1911 Kitab UndangHalaman 10 dari 21 halaman Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Sgr.Undang Hukum Perdata), karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian karena kedua orang saksi Pemohon dan Pemohon Il tersebut dapatditerima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Pemohon IIyang dikuatkan oleh bukti tertulis yang bertanda P.1.2.1

Pemohon II yang posita dan petitumnya tetap dipertahankannya dengan perubahansebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara aquo ;Bahwa, untuk menguatkan dalildalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon IItelah mengajukan alat bukti tertulis berupa :1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202093112680217 atas nama HALIL BINAMAQ NIKMAH(Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten LombokTengah pada tanggal 14012016 yang telah bermeterai cukup dan telah cocok denganaslinya (Bukti P.1.2.1

Pasal283 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II dibebani untukmembuktikan dalildalil permohonannya tersebut ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya tersebut,Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1.2.1 sampai dengan P.1.2., dan telahmenghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masingmasing bernama Layum binAmg Layim, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani , Bertempat tinggal diDusun Punimbe, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok

Tengah danSahnam bin Amaq Sahnam, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani ,Bertempat tinggal di Dusun Punimbe, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, KabupatenLombok Tengah sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini ;Menimbang, bahwa bukti P.1.2.1. dan P.1.2.2. adalah bukti tertulis berupa fotokopiKartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta otentikyang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang isinya menjelaskan tentang PemohonI dan Pemohon II adalah

Pasal 1907 paragraf 1 dan Pasal 1908 serta Pasal 1911 KitabUndangUndang Hukum Perdata, Majel:is Hakim berpendapat bahwa keterangan saksitersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yangdikuatkan oleh bukti tertulis yang bertanda P.1.2.1, P.1.2.2, dan P.1.2.3, serta keterangan 2( dua) orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan faktafakta sebagai berikut :1.