pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah tante Saksi; Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki seorang anak yang bernamaAdriansyah Putra Sinambela yang lahir pada tanggal 24 April tahun 1999; Bahwa identitas anak Pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran dimananama anak Pemohon tertulis Adrian Syahputra dengan tanggal lahir 24 Maret1999 adalah benar tidak sesuai dengan identitas yang terdapat pada ijazahanak Pemohon; Bahwa oleh karena ketidak sesuaian

pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah tetanggasaksi; Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki seorang anak yang bernamaAdriansyah Putra Sinambela yang lahir pada tanggal 24 April tahun 1999; Bahwa identitas anak Pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran dimananama anak Pemohon tertulis Adrian Syahputra dengan tanggal lahir 24 Maret1999 adalah benar tidak sesuai dengan identitas yang terdapat pada ijazahanak Pemohon; Bahwa oleh karena ketidak sesuaian

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PejabatPencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register aktaPencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk KabupatenKulon Progo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23Tahun 2006, Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memberikan penetapanatas permohonan pemohon tersebut;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terbukti benar adanya ketidak sesuaian

penulisan namapemohon pada Kutipan Akta Kelahiran putri pemohon yang tertulissebelumnya Hary Haryono menjadi Haryono yang dikeluarkan oleh CatatanSipil Kabupaten bekasi;Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan,telah terbukti benar, pada Kutipan Akta Kelahiran putri pemohon yang tertulissebelumnya Hary Haryono, sedangkan di dokumen dokumen lain tertulisHaryono;Menimbang, bahwa ketidak sesuaian nama pemohon tersebut terjadidi Kutipan Akta Kelahiran putri pemohon yang tertulis

Perdata danPasal 164 HIR;Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.5) bukan merupakan akta autentik,akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya MajelisHakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalildalilpermohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUH.Perdata;Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.3) merupakan akta autentik yangdibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi Pemohon menerangkan isiyang ada dalam bukti ini terdapat ketidak sesuaian

Bahwa dalam bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran danKartu Keluarga) adalah nama Pemohon PEMOHON;Menimbang, bahwa berdasarkan faka hukum di atas, maka petitumpermohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa ketidak sesuaian nama dalam Kutipan Akta Nikahtersebut menjadikan Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus dokumenkependudukan, karena tidak samanya nama Pemohon dalam dokumen yangHalaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 235/Pat.P/2019

dan P.4) tersebutmerupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinyatersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktianya adalah sebagaiHalaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 141/Pat.P/2019/PA.Pt.bukti yang bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH.Perdata dan Pasal 164 HIR;Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.2) merupakan akta autentik yangdibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi Pemohon menerangkan isiyang ada dalam bukti ini terdapat ketidak sesuaian

Bahwa dalam bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk dan KartuKeluarga) adalah nama Pemohon PEMOHON;Menimbang, bahwa berdasarkan faka hukum di atas, maka petitumpermohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa ketidak sesuaian nama dalam Kutipan Akta Nikahtersebut menjadikan Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus dokumenkependudukan, yaitu menyulitkan Pemohon dalam mengurus Akta KelahiranAnak karena tidak samanya nama Pemohon dalam dokumen yang dimiliki

perbaikan kesalahan identitas (nama ibu),yang terdapat dalam Akta Kelahiran Pemohon SASMITHA AYUBA di mana telahdi muatkan dalam Akta kelahiran sesuai dengan nomor register : 7501LT160720130068.7) Bahwa Untuk itu mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Limboto CqHakim Agar dapat melakukan Perbaikan kesalahan nama ibu Pemohon yangtercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon sebagai mana yang terdapat pada AktaKelahiran sah Ibu Pemohon Yakni menjadi : MISNI HARTATI HUNOWU.8) Bahwa dengan adanya ketidak sesuaian

Hunowu diperbaiki menjadi Misni Hartati Hunowu ;e Bahwa setahu Saksi perbaikan tersebut dilakukan agar nama lbu Pemohon yangtercantum dalam Akta kelahiran Pemohon bersesuaian dengan nama yangtercatat dalam Akta Kelahiran sah yang di miliki oleh Ibu Pemohon ;e Bahwa benar nama lengkap Ibu Pemohon adalah MISNI HARTATI HUNOWU ;e Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya ketidak sesuaian identitas nama ibuPemohon dalam Akta Kelahiran di khawatirkan di kKemudian hari akan menjadihambatan dalam proses pengurusan

Sal Hal. 4 dari halaman 9di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang,dimana dalam penulisan nama Pemohon pada petikan buku pendaftaran nikahyang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengaran,Kabupaten Semarang tersebut terdapat perbedaar/ ketidak sesuaian antaranama yang tertuis pada dokumen dokumen Pemohon lainnya, sehinggadengan adanya perihal tersebut, ketika Pemohon mengurus berbagaiadministrasi baik yang terkait dengan dirinya sendiri maupun untuk yang lainmenemui

hambatan dan kesulitan, karena oleh intansi intansi terkaitdipersoalkan Karenna ketidak sesuaian antara data yang terdapat padapetikan buku pendaftaran nikah dengan data yang ada pada dokumendokemen lain milik Pemohon.

WILISadalah sebagai berikut :Ketidak sesuaian antara laporan dari sdr. WILIS dengan fakta temuandilapangan antara jumlah ritase dan kubikasi.Diketemukan selisih Total Uang sebesar Rp. 26.141.796, (dua puluhenam juta seratus empat puluh satu tujuh ratus sembilan puluh enamrupiah).. Dengan buktibukti dokumen adalah sebagai berikut :1 (Satu) bendel permohonan dana untuk pembelian bahan baku CV. RESEPyang dilaporkan oleh sdr.

WILIS adalahsebagai berikut :Ketidak sesuaian antara laporan dari sdr. WILIS dengan fakta bahwalaporan pembelian secara ritase dan fakta pembelian tidak memakai ukurankubikasi. Diketemukan selisih Total Uang sebesar Rp. 103.402.500, (seratus tigajuta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah).d. Dengan buktibukti dokumen adalah sebagai berikut :1 (Satu) bendel permohonan dana untuk pembelian bahan baku CV. RESEPyang dilaporkan oleh sdr.

Dengan adanya fakta fakta yang saksi ketemukan tersebut diatas makasaksi dapat menemukan selisih yang tidak dilaporkan oleh terdakwa adalahsebagai berikut ;Ketidak sesuaian antara laporan dari terdakwa dengan fakta temuandilapangan antara jumlah ritase dan kubikasi. ;Diketemukan selisin Total Uang sebesar Rp. 26.141.796, (dua puluh enamjuta seratus empat puluh satu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah)..

Dengan demikian ada selisin yang tidak dilaporkan oleh terdakwa sebagaiberikut :Halaman 70 dari 79 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Mjye Ketidak sesuaian antara laporan dari terdakwa dengan fakta bahwa laporanpembelian secara ritase dan fakta pembelian tidak memakai ukurankubikasi. e Diketemukan selisih Total Uang sebesar Rp. 103.402.500, (Seratus tiga jutaempat ratus dua ribu lima ratus rupiah).d.

ALI MUSTAFA dan ibu NUR ENDAH, sebagaimana disebutkandalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3505LT140720170015 yangditerbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Blitar;Bahwa pada tahun 2019 terbitlah Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor:3505030810060082 dan pada tahun 2020 terbitlah KTP Pemohon NIK:3505031212590003, dalam KTP dan KK tersebut nama Pemohon tertulisALI MUSTAFA dan nama anak ke delapan Pemohon tertulis MAULIDAAULADANA ASPANANI;Bahwa oleh karena terdapat ketidak sesuaian

ALI MUSTAFA dan ibu NUR ENDAH, sebagaimana disebutkandalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3505LT140720170015 yangditerbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Blitar; Bahwa pada tahun 2019 terbitlah Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor:3505030810060082 dan pada tahun 2020 terbitlah KTP Pemohon NIK:3505031212590003, dalam KTP dan KK tersebut nama Pemohon tertulisALI MUSTAFA dan nama anak ke delapan Pemohon tertulis MAULIDAAULADANA ASPANANI; Bahwa oleh karena terdapat ketidak sesuaian

Bahwa ternyata timbul ketidak sesuaian di dalam:a. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Reg. Camat Samarinda Ulu No.593.21/61/IV/2016 tertanggal 25 April 2016; Surat Pernyataan tanggal16 Februari 2015 dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal16 Februari 2015;b. Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah Reg. Camat SamarindaUlu No. 593.83/545/IV/2016 tertanggal 27 April 2016; Surat Pernyataantanggal 22 Maret 2016 dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal22 Maret 2016;c.

Bahwa atas ketidak sesuaian tersebut butir 5, ternyata untuk memperbaikiadministrasi suratsurat pada butir 5a sampai dengan 5e tersebutdiharuskan adanya penetapan perubahan penambahan nama Pemohontersebut dari Pengadilan Negeri, dan oleh karenanya mohon perubahannyadinyatakan sah menurut hukum;7.

menambah nama dibelakang namanyamenjadi ACHMAD AR AMJ berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronikdengan NIK 6472080304680001 atas nama ACHMAD AR AMJ (bukti suratP1) dan Kartu Keluarga No. 6472081508110010 atas nama KepalaKeluarga ACHMAD AR AM) (bukti surat P2); Bahwa benar sesuai keterangan SaksiSaksi dapat dipastikan orang yangbernama ACHMAD AR adalah satu orang yang sama dengan yang bernamaACHMAD AR AM J; Bahwa benar akibat dari perbaikan atau penambahan nama Pemohontersebut menimbulkan ketidak sesuaian

(lima belas koma enam ribu tujuh ratusdelapan meter kubik) yang tidak sesuai dengan dokumen penyertanya yaituberapa Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (GKSKB) Nomor DG 2018151tanggal 21 Agustus 2014 yang menerangkan kayu didalam kontainertersebut sejumlah 92 batang dengan volume 14,3620 M (empat belas komatiga ribu enam ratus dua puluh rupiah) dan setelah dilakukan pemeriksaanterhadap kayukayu tersebut terutama untuk dokumen penyertaannyadidapatkan ada ketidak sesuaian antara nomor batang kayu dengan

LHPyang dibuat oleh Terdakwa EDISON ANWAR padahal LHP tersebutmerupakan dasar untuk pembayaran Provisi Sumber Dana Hutan/DanaReboisasi (PSDH/DR) sebagai syarat yang harus dipenuhi untukditerbitkannya Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) sebelumdilakukan pengangkutan, dan karena ketidak sesuaian antara fisik kayudengan dokumennya sehingga kayukayu didalam kontainer TRLU Nomor9343604 tersebut merupakan kayukayu yang tidak memiliki dokumen yangsesuai dan perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan

didapatkannya barang bukti berapa 1 (satu) kontainer yangberisikan kayu nona dengan jumlah kayu sebanyak 105 (seratus lima)batang dengan volume 15,6708 M yang tidak sesuai dengan dokumenpenyertanya yaitu berupa Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB)Nomor DG 2018151 tanggal 21 Agustus 2014 yang menerangkan kayudidalam kontainer tersebut sejumlah 92 batang dengan volume 14,3620 Mdan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kayukayu tersebut terutamauntuk dokumen penyertanya didapatkan ada ketidak sesuaian

(lima belas koma enam ribu tujuh ratusdelapan meter kubik) yang tidak sesuai dengan dokumen penyertanya yaituberupa Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (GKSKB) Nomor DG 2018151tanggal 21 Agustus 2014 yang menerangkan kayu didalam kontainertersebut sejumlah 92 batang dengan volume 14,3620 M (empat belas komatiga ribu enam ratus dua puluh meter kubik) dan setelah dilakukanpemeriksaan terhadap kayukayu tersebut terutama untuk dokumenpenyertanya didapatkan ada ketidak sesuaian antara nomor batang kayudengan

LHP yang dibuat oleh Terdakwa EDISON ANWAR padahal LHPtersebut merupakan dasar untuk pembayaran Provisi Sumber DanaHutan/Dana Reboisasi (PSDH/DR) sebagai syarat yang harus dipenuhiuntuk diterbitkannya Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB)sebelum dilakukan pengangkutan, dan karena ketidak sesuaian antara fisikkayu dengan dokumennya sehingga kayukayu didalam kontainer TRLUNomor 9343604 tersebut merupakan kayukayu yang tidak memilikidokumen yang sesuai dan perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukantanpa

Gst tidak ada mencatum batasukuran terhadap objek sengketa (a quo), maka menurut majelis HakimGugatan Para Penggugat tidak memenuhi formalitas dan berimplikasiketidak jelasan mengenai ukuran batas batas objek sengketa ( a quo)Menurut hemat kami para pemohon banding semula para Penggugatmengenai ketidak sesuaian ukuran berdasarkan pemeriksaan setempat yangdi laksanakan pada hari Jum/at tanggal 29 September 2017 majelis hakimtingkat pertama telah melalukan pembohongan dengan mengatakan dalam Halaman

10 dari 20 Hal Putusan Nomor 113/Pdt/2018/PT MDNputusan ketidak sesuaian ukuran objek perkara, pada hal majelis hakimtingkat pertama pada pemeriksaan setempat pada tanggal 29 September2017 tidak dilakukan pengukuran hanya melihat dari bukti para Tergugatyang banyak Coretan coretan.

Bahwa judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama dalampertimbangannya mengenai ketidak sesuaian ukuran dan batas batasberdasarkan pemeriksaan setempat pada tanggal 29 Desember 2017menurut hemat kami Para Pembanding semula Para Penggugat majelishakim tingkat pertama hanya melihat serta mendengar keterangan darisepihak harusnya pada pemeriksaan setempat tersebut selain yangdilihat objek perkara tentu pengukuran dengan objek perkaranya jugadilakukan sehingga pertimbangan hukumnya sah;b.

Mengenai ketidak sesuaian batas batas dengan luasnya dalam perkaraini: Bahwa Judex factie pengadilan tingkat pertama telalu terburu burudan keliru membuat putusan dan hanya melihat bukti dan keterangansepihak tanpa melihat fakta di persidangan dan pemeriksaan setempat.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register aktaPencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk KabupatenBekasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun2006, Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memberikan penetapan ataspermohonan pemohon tersebut;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terbukti benar adanya ketidak sesuaian

nama pemohonantara Akta Kelahiran putra anak Pemohon dengan dokumen dokumenlainnya ;Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan,telah terbukti benar, ingin merubah nama pemohon di akta kelahiran anakpemohon yang semula Suarno menjadi Suwarno di akta kelahiran pemohon,sedangkan di dokumen dokumen lainnya nama pemohon telah sesuai;Menimbang, bahwa ketidak sesuaian nama pemohon tersebut terjadidi kutipan akta Kelahiran, karena pendaftarannya di Kantor Catatan SipilKabupaten Bekasi

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29November 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkandengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugatmemberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:DALAM KONVENSIDALAM EKSEPSI Bahwa gugatan No. 072/PDT.G/2016/PN Krg adalah gugatan yangkabur (obscuur libel) dikarenakan terdapat ketidak sesuaian

DALAM KONVENSIDalam EksepsiMenimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa gugatan obscuur libel karena ada ketidak sesuaian antara positadan petitum gugatan; Bahwa gugatan mengandung unsur kontrakdiksi yaitu dalam perihalmenyatakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sedangkan dalamposita gugatan menyatakan gugatan wanprestasi; Bahwa tidak disebutkan secara jelas apa yang menjadi petitum gugatanpenggugat;Menimbang

bahwa terhadap eksepsi' tersebut Penggugatkonvensi/Tergugat Rekonvensi telah menanggapi dalam repliknya sebagaiberikut: Bahwa gugatan Obscuur libel adalah tidak benar oleh karenatimbulnya perobuatan melawan hukum adalah karena perbuatan ingkarjanji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat; Bahwa ketidak sesuaian antara posita dan petitum oleh karenaketerbatasan penggugat dalam hukum acara;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi terlebih dahulu) majelis

didasarkan pada perjanjian yang dilakukan olehpara pihak.Perbuatan dikategorikan sebagai suatu perbuatan wanprestasiapabila para pihak tidak melaksanakan prestasi, atau melaksanakanprestasi tetapi hanya sebagian atau melaksanakan prestasi tetapi terlambat;Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka jelas bahwa adaperbedaan yang mendasar antara gugatan Perobuatan Melawan Hukum dangugatan Wanprestasi;Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensidalam eksepsinya menyebutkan adanya ketidak sesuaian

kecil anak pemohon tersebut tidak mengikut sertakan nama keluarganya TIO oleh karena itu hal tersebut termasuk wewensng Pengadilan Negeri sedangkan nama keluarganya tetap yaitu TIO/ TEOH;~ Meniubang bahwa berdasarkan uraian sertimbangan pertimangantersebut diatas dan etelah dihubungan dengan keterangan pemohondipersidangan dengan surat surat bukti yang dilempirkan bersamasama dengan surat permohonan pemohon untuk menguatkan permohonanpemohon tersebut yang mana satu dengan yang lainnya saling ber sesuaian

Pt.Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.2) merupakan akta autentik yangdibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi Pemohon menerangkan isiyang ada dalam bukti ini terdapat ketidak sesuaian dengan yang ada dalamdokumen identitas diri lainnya yang dimiliki Pemohon, karenanya nilaipembuktian akta ini menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan aktalain, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH.Perdata dan Pasal 163 HIR;Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.4) bukan merupakan akta autentik,akan

Bahwa dalam bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluargadan Surat Kelahiran) adalah nama Pemohon PEMOHON;Menimbang, bahwa berdasarkan faka hukum di atas, maka petitumpermohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa ketidak sesuaian nama dalam Kutipan Akta Nikahtersebut menjadikan Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus dokumenkependudukan, yaitu menyulitkan Pemohon dalam mengurus Akta KelahiranAnak Pemohon, karena tidak samanya nama Pemohon

Menimbang, bahwa permohonan untuk memperbaiki kesalahandalam akta catatan sipil adalah merupakan jenis permohonan yang dapatdiajukan melalui Pengadilan Negeri, yang untuk itu harus dibuktikanadanya kesalahan tersebut oleh pemohon;Menimbang, bahwa karena pemohon bertempat tinggal diKabupaten Bekasi, maka Pengadilan Negeri Cikarang berwenangmemberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terbukti benar adanya ketidak sesuaian

kandung pemohon pada Akta Kelahiran Putranya yang bernamaRAKHA MAULANA No. 5386/ISTIMEWA/2009 tanggal 23 April 2009, yangtertulis pada bagian Suami Istr, ASEP SAEPUDIN menjadi ASEPSAEPPUDIN; yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Bekasi;Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terbukti benar, pada kutipan akta kelahiran pemohontersebut nama pemohon tertulis ASEP SAEPUDIN, sedangkan di aktakelahiran putranya lain tertulis ASEP SAEPPUDIN;Menimbang, bahwa ketidak sesuaian

Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah / memperbaiki nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomer : 3372-LU-16092014-0017 tertanggal 24 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dari : Arsenio Darren Al Ghifahri anak pertama dari Ayah M Juliansyah Abdullah dan Ibu Intan Kurnia Putri menjadi Arsenio Darren Al Ghifari, memperbaiki kesalahan penulisan nama saat mengajukan pembuatan Akta Kelahiran, sehingga ada ketidak sesuaian

Perdata danPasal 164 HIR;Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.2) merupakan akta autentik yangdibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi Pemohon menerangkan isiyang ada dalam bukti ini terdapat ketidak sesuaian dengan yang ada dalamdokumen identitas diri lainnya yang dimiliki Pemohon, karenanyanilaipembuktian akta ini menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan aktalain, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH.Perdata dan Pasal 163 HIR;Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1 dan P.3) adalah

Bahwa dalam bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk dan KartuKeluarga) adalah nama Pemohon Xxx, tempat tanggal lahir Pemohon Pati,21 November 1963 dan nama Ayah Pemohon Sadawi;Menimbang, bahwa berdasarkan faka hukum di atas, maka petitumpermohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa ketidak sesuaian nama dalam Kutipan Akta Nikahtersebut menjadikan Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus dokumenkependudukan, yaitu menyulitkan Pemohon dalam mengurus persyaratanpendaftaran

DG 2018151 tgl 21 Agustus 2014 yangmenerangkan kayu didalam kontainer tersebut sejumlah 92 batang dengan volume14,3620 M3 dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kayukayu tersebut terutamaHalaman 7 dari 74 Putusan No.78/Pid.Sus/2015/PN.Sby.untuk dokumen penyertaannya didapatkan ada ketidak sesuaian antara nomor batangkayu dengan LHP yang dibuat oleh saksi EDISON ANWAR padahal LHP tersebutmerupakan dasar untuk pembayaran provisi sumber dana hutan/dana reboisasi(PSDH/DR) sebagai syarat yang harus

DG 2018151 tgl 21 Agustus 2014 yangmenerangkan kayu didalam kontainer tersebut sejumlah 92 batang dengan volume14,3620 MP dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kayukayu tersebut terutamauntuk dokumen penyertaannya didapatkan ada ketidak sesuaian antara nomor batangkayu dengan LHP yang dibuat oleh saksi EDISON ANWAR padahal LHP tersebutmerupakan dasar untuk pembayaran provisi sumber dana hutan/dana reboisasi(PSDH/DR) sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk diterbitkannya surat keterangan sahnyakayu

dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kayukayu tersebut terutamauntuk dokumen penyertaannya didapatkan ada ketidak sesuaian antara nomor batangkayu dengan LHP yang dibuat oleh saksi EDISON ANWAR padahal LHP tersebutmerupakan dasar untuk pembayaran provisi sumber dana hutan/dana reboisasi(PSDH/DR) sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk diterbitkannya surat keterangan sahnyakayu bulat (SKSKB) sebelum dilakukan pengangkutan, dan karena ketidak sesuaianantara fisik kayu dengan dokumennya sehingga

Daud memiliki 3 (tiga) orang anak dan permohonmerupakan anak ke 3 (tiga) ;Bahwa nama dari iobu kandung pemohon adalah Tiasahan Majid ;Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonnya ke Pengadilan NegeriSigli adalah sesuaian dengan datadata kependudukan yang data orang tualakilaki pemohon miliki sekarang ini ;Bahwa pada saat Pemohon mengajukan untuk pembuatan Akta Kelahirantersebut, Pemohon telah keliru didalam memberikan datadataPenetepan Nomor 374/ PDT.P/2019/PN.Sgi, Halaman 3 dari 7 Halamankependudukan

Daud memiliki 3 (tiga) orang anak dan permohonmerupakan anak ke 3 (tiga) ;Bahwa nama dari iobu kandung pemohon adalah Tiasahan Majid ;Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonnya ke Pengadilan NegeriSigli adalah sesuaian dengan datadata kependudukan yang data orang tualakilaki pemohon miliki Sekarang ini ;Bahwa pada saat Pemohon mengajukan untuk pembuatan Akta Kelahirantersebut, Pemohon telah keliru didalam memberikan datadatakependudukan sehingga terdapat kesalahan penulisan nama orang tua lakilaki