Akhmad Wahidin adalah merupakanperbuatan melawan hak dan hukum;Menyatakan sebagai hukum surat jual beli yang dilakukan/dibuat olehAmagq Akhyar alias Haji Asari sebagai penjual dan Dyahmat alias HajiAkhmad Wahidin sebagai pembeli adalah cacad hukum dan batal demihukum;Menyatakan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibuat dan diterbitkan olehTergugat 5 atas nama Dyahmat alias Haji Akhmad Wahidin adalahtidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi siapapun juga;Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat

Akhmad Wahidinadalah merupakan perbuatan melawan hak dan hukum;Menyatakan sebagai hukum surat jual beli yang dilakukan/dibuatoleh Amagq Akhyar alias Haji Asari sebagai penjual dan Dyahmatalias Haji Aknhmad Wahidin sebagai pembeli adalah cacad hukumdan batal demi hukum;Menyatakan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibuat dan diterbitkanoleh Tergugat 5 atas nama Dyahmat alias Haji Akhmad Wahidinadalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi siapapunjuga;Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat

putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan NegeriBandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan yang Penggugat ajukan untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat dan Tergugat II telan melakukan perbuatanmelawan hukum yang sangat merugikan kepentingan Penggugat;Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4519/1989, tertanggal 31Agustus 1989 atas nama Rosy Rostika yang dikeluarkan oleh TergugatIll mengandung cacad

:Menyatakan segala transaksitransaksi terhadap objek sengketa berupatanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dayang Sumbi, Nomor 2,Bandung yang telah dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat Il kepadapihakpihak lainnya (pihak ketiga) mengandung cacad hukum danmenjadi batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan sah dan mengikat sita jaminan (conservatoir besl/aq)terhadap bangunan yang terletak di Jalan Dayang Sumbi, Nomor 2,Bandung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 285/Lebak Siliwangi,

194/2001 tangal11 April 2001.Bahwa Tanah Sengketa milik Penggugat telah dijual oleh Tergugat yang bukan miliknya dengan cara mengakui Tanah Sengketaadalah miliknya dan mengaku seolaholah Tergugat lah yangbernama Penggugat maka perbuatan Tergugat tersebut sudahdapat dikualifikasikan atau digolongkan sebagai perbuatan yangmelawan hukum, maka sebagai akibat hukumnya akta jualbeliTanah Sengketa Nomor: 194/2001 tanggal 11 April 2001 yangdibuat oleh Tergugat V adalah batal demi hukum karenamengandung cacad

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah);Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telahmempunyai kekuatan hukum tetap.Bahwa Tergugat Il yang membeli Tanah Sengketa milik Penggugatdari Tergugat dengan akta jual beli Nomor: 194/2001 tanggal 11April 2001 yang sudah cacad hukum atau batal demi Hukum,menjual lagi Tanah Sengketa milik Penggugat kepada Tergugat Ill(Ir.

Maka jual beli tanah sengketa antara Tergugat Il denganTergugat Ill yang akta jual belinya dibuat dihadapan Tergugat Vdengan nomor: 252/2002 tanggal 29 April 2002 juga menjadi bataldemi Hukum karena mengandung cacad Hukum.Bahwa Tanah Sengketa milik Penggugat dijual lagi oleh TergugatIll (Ir.

KarenaTergugat Ill menjual Tanah Sengketa milik Penggugat berdasarkanHalaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pat.G/2016/PN Dps.10.11.12.akta Jual beli nomor: 252/2002 tanggal 29 April 2002 yang telahbatal demi hukum atau) mengandung cacad Hukum, makaperbuatan Tergugat Ill tersebut juga merupakan perbuatanmelawan Hukum.

Maka jual beli Tanah Sengketa antara TergugatIll denganTergugat IV, dengan akta jual beli Nomor: 488/2003tanggal 8 September 2003 juga menjadi batal demi Hukum.Bahwa Tergugat IV telah mengajukan permohonan pensertifikatantanah sengketa menjadi atas namanya kepada Tergugat VI (KantorPertanahan Kota Denpasar) berdasarkan akta jual beli Nomor:488/2003 tanggal 8 September 2003 yang telah batal demi Hukumatau mengandung cacad Hukum, maka perbuatan Tergugat IVtersebut juga perbuatan melawan Hukum.

perbuatan Tergugat ,Tergugat Il dan Tergugat Ill yang berkaitan dengan proses Pilkades Passopada tanggal 18 April 2008 tersebut, adalah merupakan suatu perbuatanmelawan hukum dan perbuatan mana adalah tidak sah menurut hukumdan atau batal demi hukum;Bahwa oleh karena Tergugat yang telah mengusulkan kepadaTergugat Ill untuk melakukan pelantikan Kepala Desa Passo atas nama sar.Marthen Sarimanella, padahal proses Pilkades Passo yang dilaksanakan padatanggal 18 April 2008 tersebut, adalah terdapat cacad

Menyatakan pemilihan Kepala Desa Passo yang dilaksanakan olehTergugat Il pada tanggal 18 April 2008 adalah cacad hukum atautidak sah menurut hukum;3. Menyatakan Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara jo. Berita AcaraPerhitungan Suara tanggal 18 April 2008 dari Tergugat Il adalah tidak sahHal. 8 dari 17 hal. Put. No. 1851 K/Pdt/2010menurut hukum dan batal demi hukum;4.

No. 1851 K/Pdt/2010pemilihan kepala desa tersebut adalah cacad hukum atau tidak sahmenurut hukum;Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan perkara ini, ternyatabahwa proses penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Passo (yangkini jadi obyek sengketa) tidak dilaksanakan, berdasarkan PeraturanDaerah, tetapi dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon(Tergugat Ill) No. 207 tahun 2003 tanggal 16 Juli 2003, jo.

Pasal 47ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005, maka menurut hukumTergugat Il tidak diberi kewenangan untuk melaksanakan pemilihan KepalaDesa dan konsekwensi yuridis, segala perbuatan yang telah dilakukan olehTergugat Il adalah batal demi hukum atau harus dianggap tidak pernahterjadi atau dibekukan;Dengan demikian dalam perkara a quo, haruslah dianggap tidak pernahterjadi proses pemilihan Kepala Desa, atau setidaknya haruslah dianggapproses pemilihan Kepala Desa Passo tersebut memiliki cacad

Akibatnya terjadi kesalahan subyek dan obyek haknya, keadaan inisangat bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik terutama AsasTertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Kepastian Hukum sebagaimana di atur dalamPasal 53 ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan jugadinyatakan CACAD HUKUM ADMINISTRATIF DALAM PENERBITANNYA sesuaidengan ketentuan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/

Kepala BPN Nomor 9Tahun 1999, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :Cacad hukum administratifsebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) adalah : a.

KETENTUANPASAL 53 AYAT (2) HURUF (A) UNDANGUNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004,UNTUK MEMBATALAN SERTIFIKAT HGB NOMOR 263/KUNINGAN BARAT1 Bahwa Judex Factie dan Judex Juris dalampertimbangan hukum yang mendasaripembatalan dan pencabutan Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 263/KuninganBarat bertanggal 31 Agustus 2005 dan SuratUkur Nomor 00305/2002 tanggal 5 Maret2002, seluas 14,145 M2 (SHGB NOMOR263/KUNINGAN BARAT) (vide halamanAO alinea pertama Putusan PTUN), adalahkarena SHGB Nomor 263/Kuningan Baratmengandung cacad

hukum = secaraprosedural maupun substansial yang diaturketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a)UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986tentang PTUN (UU PTUN), quod non.Z Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a)UU PTUN ternyata sama sekali tidak berisiketentuan, atau mengatur, atau menyebutnyebut tentang sebab, alasan dan kualifikasitindakan administratif apakah yangbagaimana suatu) objek TUN dapatdinyatakan (telah) cacad hukum secaraHal

,(penerbitan) SHGB Nomor 263/Kuningan Barat a quomengandung cacad hukum secara prosedural karena tidakterdapat surat keterangan ODesa/Kelurahan, maupunpengesahan dan pemeriksaan yang dituangkan dalam RisalahPemeriksaan Tanah oleh Panitia yang dibentuk pihak Tergugatdan atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional1213sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 PeraturanMenteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9Tahun 1999, ...Bahwa Termohon PK dalam surat gugatan TUN dengan jelasdan

,tanggal 19 April 2018, adalah putusan yang cacad yuridis atau putusan yangtidak didasarkan atas ketentuanketentuan atau kaidahkaidah Hukum AcaraPidana. Saya menyatakan seperti itu dengan alasan sebagai berikut :Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa seseorang baru dinyatakan bersalahapabila didukung oleh sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah.Sedangkan yang dimaksud dengan alat bukti yang sah menurut ketentuanPasal 184 KUHAP adalah :1. Keterangan saksi2. Keterangan ahli3. Surat4. Petunjuk5.

Pasal 189 Ayat (4)KUHAP jelas menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Negeri BantaengNo. 5/Pid.C/2018/PN.Ban., tanggal 19 April 2018 adalah cacad yuridis.Bahwa berdasar atas Fakta Hukum tersebut, maka menurut hukum Hakimtunggal Pengadilan Negeri Bantaeng telah menjatuhkan putusan yang tidakHal. 4 dari 9 Pts. 264/PID/2018/PT.MKS.didasarkan atas ketentuanketentuan atau kaidahkaidah Hukum AcaraPidana.

Andi Takdir Makkulau sebagai pihakPembeli adalah merupakan Akta Jual Beli yang CACAD YURIDISTIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM, sebab secara nyata,almarhumah Saleha Binti Balolang dan anaknya, yaitu Ratnawati,sama sekali tidak pernah bertemu dengan Tergugat II Andi Takdir.

Caya (sebagaipihak Penjual) dan pihak Tergugat II Terbanding Andi Takdir Makkulausebagai pihak Pembeli, maka secara hukum, Akta Jual Beli yangditanda tangani oleh PPAT Sementara Camat Bajeng adalahmengandung kesalahan prosedur yang berakibat Akta Jual Belltersebut adalah CACAD YURIDIS, TIDAK SAH DAN BATAL DEMIHUKUM (sejak semula batal), sehingga Akta Jual Beli tersebut tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat.Jadi dari faktafakta yang telah diuraikan diatas, maka sangat jelastelah terbukti bahwa

Nai, maka tanahsengketa milik Penggugat Pembanding tersebut telah dijualnya kepadaTergugat Il Terbanding Andi Takdir sebesar Rp. 30.000.000, dengancaracara membuat Akta Jual Beli yang sama sekali tidak benar, cacad yuridis dan tidak sah sertabatal demi hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum yang mengikat.Bahwa sebaliknya bila disimak dan diteliti Bukti Balasan (pihakTergugat Terbanding sama sekali tidak mengajukan surat bukti dansaksi) yang telah diajukan oleh Kuasa Tergugat Il Terbanding AndiTakdir

Apalagi luas tanah dan batas sebelah Barat tanah yangtercantum dalam Akta Jual Beli tidak sama dengan luas dan bataskenyataan dilokasi tanah sengketa pada saat Pemeriksaan Setempat.Bahwa selanjutnya karena secara nyata surat bukti Akta Jual Belitersebut (Surat bukti bertanda T.2.1) terbukti merupakan Akta Jual Belliyang direkayasa, cacad yuridis, tidak sah, batal demi hukum dan tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka suratsurat buktiTergugat Il Terbanding yang lainnya harus pula ditolak

Halini semua justeru membuktikan bahwa Akta Jual Beli bertanda T.2.1tersebut adalah dibuat tidak sesuai dengan prosedur hukum, sehinggaberakibat Akta Jual Beli tersebut cacad yuridis, tidak sah dan batal demihukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.Bahwa juga keterangan saksi Il H. Abd. Salam Dg. Rani yangmenyatakan ada Akta Jual Beli tanah dari Saleha Dg.

Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam bagian konvensi, Akta Jual Beli Nomor26/15/kk/1992 tanggal 4 desember 1992 memuat cacad kehendak (dwaling)yang disesatkan oleh alm. Sutoko. Seolaholah akta yang ditandatanganihanyalah pengaturan utang dengan jaminan Sertifikat bukan akta jual beli. DanHal. 5 dari 16 Hal.

Putusan No.443 Peninjauan Kembali/Pdt/2014di samping itu terdapat cacad substansial, yaitu akta jual beli tersebutbertentangan dengan UndangUndang hak waris, di mana ketiga anakPenggugat Rekonvensi yang seharusnya juga memiliki hak atas rumah dantanah tidak ikut disertakan sebagai penjual (kapasitas dan identitas dalamkomparisi akta tidak nampak), padahal disebut jelas dalam akta jual beli bahwaistri Penggugat Rekonvensi telah meninggal dunia sehingga timbul hak warisbaik kepada Penggugat Rekonvensi

Bahwa mengingat Akta Jual Beli Nomor 26/15/kk/1992 tanggal 4 Desember1992 adalah cacad hukum, maka menurut hukum haruslah dinyatakan tidaksah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku;. Bahwa karena Akta Jual Beli Nomor 26/15/kk/1992 tanggal 4 Desember1992 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku, maka semuaperalihan hak dari Penggugat Rekonvensi kepada alm.

dalamundangundang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dalam memoripeninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor2923 K/Pdt/2012 tanggal 17 Juni 2013 terdapat suatu kekhilafan Hakim atausuatu kekeliruan yang nyata;Menurut Yahya Harahap, SH., bahwa tidak layak mempertahankanputusan yang cacad

Bahwa fakta yang terurai dalam angka 5 (lima) dan angka 6 (enam)tersebut diatas memperlihatkan bahwa Tergugat berada dalam keadaanunggul secara ekonomis sebaliknya Penggugat berada dalam keadaansangat membutuhkan serta tidak mempunyai pilihan yang lain, sehinggaperjanjian tersebut adanya cacad kehendak.

Bahwa lahirnya Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 26 Juni 2015 olehpara pihak didasari oleh adanya cacad kehendak, oleh karena TermohonBanding sudah merencanakan secara sistimatis ingin mendapatkankeuntungan bunga 5,5 % sebulan atau setidaktidaknyanya inginmemperoleh obyek tanah sengketa dengan cara berlidung dalamPerjanjian Pengakuan Hutang tanggal 26 Juni 2015 sebagai berikut :a.

Penggugatmemberikan imbalan jasa sebesar 5,5 %, mengandung ketidak adilansebagai akibat dari kedudukan atau posisi tawar menawar yang tidakseimbang diantara para pihak, dalam hal ini Penggugat/Pembanding adapada posisi yang lemah sehingga tidak sesuai dengan asas kepatutan.Bahwa begitu pula Tergugat/Terbanding berada dalam keadaan unggulsecara ekonomis' sebaliknya Penggugat/Pembanding berada dalamkeadaan sangat membutuhkan serta tidak mempunyai pilihan yang lain,sehingga perjanjian tersebut adanya cacad

Penggugat dengan Terbanding/Tergugat dan untukklausula tentang imbalan jasa sebesar 5, 5% setiap bulan, dimana Pengqqugat sendirilah datang kepada Tergugat dan menjanjikan imbalan jasa sejumlah itu kepada Tergugat jika diberikan pinjaman uang kepadaPenggugat untuk membayar kreditnya di Bank Mega.TBK Cabang Denpasar karena telah macet dan untuk mencegah dilelangnya rumahtersebut oleh Bank: Bahwa demikian pula terhadap Perjanjian Pengakuan Hutang tertanggal26 Juni 2015 tersebut, sama sekali tidak ada cacad

Kemudian mengakibatkan cacad sehingga tidak dapatberjalan seperti biasa dan saksi korban tidak dapat bekerja seperti biasa saksikorban sampai dengan sekarang ;Bahwa luka tersebut diobati yaitu pada bagian punggung 11 (sebelas) jahitan,tangan 7 (tujuh) jahitan dan pada kaki tidak terhitung jahitannya (karenabanyak) ;e Bahwa lukaluka tersebut telah dilakukan visum melalui Visum Et Repertumpada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung Kabupaten TanggamusNomor: 288/46/2013 tanggal 18 April 2013 dengan kesimpulan

Kemudian mengakibatkan cacad sehingga tidak dapatberjalan seperti biasa dan saksi korban tidak dapat bekerja seperti biasa saksikorban sampai dengan sekarang ;Bahwa luka tersebut diobati yaitu pada bagian punggung 11 (sebelas) jahitan,tangan 7 (tujuh) jahitan dan pada kaki tidak terhitung jahitannya (karenabanyak);Bahwa benar, terhadap lukaluka pada saksi korban tersebut telah dilakukanpemeriksaan melalui Visum Et Repertum atas nama korban DONIKHAIDARS YAH, dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung

Kudung (rompong), cacad (verminking), 5).Lumpuh(verlamming), 6).Berubah pikiran lebih dari empat minggu (pikiran terganggu,kacau atau tidak dapat berfikir lagi dengan normal) dan menggugurkan ataumembunuh bakal anak kandungan ibu. (Penjelasan KUHP, R.

Kemudian mengakibatkan cacad sehinggatidak dapat berjalan seperti biasa dan saksi korban tidak dapat bekerja seperti biasasaksi korban sampai dengan sekarang ; Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas Majelis Hakimberpendapat bahwa unsur tersebut terbukti ada dan dipenuhi oleh terdakwa ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsurunsur dari dakwaan PrimairJaksa Penuntut Umum, sehingga dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan

;Menyatakan Hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang Mengalihkan/menguasai dengan cara melakukan jual beli, membangun 3 (tiga)bangunan permanen, 1 (satu) buah berugak, 1300 pohon buah naga dan500 pohon raju mas dan mempertahankan tanah kebun obyek sengketatersebut di atas adalah dengan tanpa alas hak yang syah/jelas danmerupakan perbuatan melawan hukum;Menyatakan hukum penerbitan sertifikat kedua, ke atas nama Tergugatt(satu) H.Mursidin yang berdasarkan jual beli dengan almarhumah Halijahadalah cacad

Mursidin yang berdasarkan jual beli denganalmarhumah Halijah adalah cacad hukum, oleh karenanya sertifikattersebut harus dinyatakan tidak mempunyai nilai kekuatan hukum; Menghukum kepada Tergugat I/Terbanding (H. Mursidin) untukmembongkar dan memindahkan 3 (tiga) bangunan permanen, 1(satu) buah berugak yang ada diatas tanah obyek sengketa; Menghukum kepada para Tergugat/Para Terbanding, atau siapa sajayang menguasai tanah kebun obyek sengketa seluas 16.575 M?

CengCeng, SE, yang kemudian beralih kepada Donni SnyoHalim berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor : 199/2011,tanggal 09062011, ikut pula menjadi cacad hukum karenaproses peralihannya dari awal telah mengidap cacad hukumyang amat mendasar, sehingga tindakan Tergugat dalammelakukan proses balik nama terhadap Sertipikat Hak Milik No.892/1992 atas nama Hasanuddin Misman adalah bertentangandengan Pasal 24 ayat (1) dan (2) jo pasal 25 jo Pasal 56Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran

yang relaas panggilannya belum datang diabaikan tidakdipanggil lagi pada sidangsidang selanjutnya;Bahwa hal yang kedua adalah, pada sidang lanjutan tanggal 16 Januari 2014, pemeriksaanperkara Cerai Talak dilakukan tidak dalam sidang tertutup, hal ini menyalahi ketentuan Pasal68 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pelaksanaan persidangan tersebut di atasmenyebabkan cacad

tidak pernah menerima Keputusan Majelis Kehormatan HakimNomor: 04/MKH/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 yang dijadikan dasardikeluarkannya Objek Sengketa dalam perkara a quo maupun hasil tesurineoleh BNN dimaksud oleh Komisi Yudisial Rl termasuk Objek Sengketadalam perkara a quo hingga diajukannya gugatan a quo pada KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta oleh Penggugat padahal Penggugatadalah pihak yang dituju oleh keputusan tata usaha negara (beschiking)sehingga tindakan Tergugat dinilai cacad

hukum/ cacad yuridis formal danharuslah dinyatakan tidak sah;.Bahwa berikut uraian keadaan dan/ atau peristiwa hukum serta faktafaktahukum yang menjadi latar belakang diajukannya gugatan atas ObjekSengketa dalam perkara a quo sebagaimana berikut;Bahwa Komisi Yudisial Republik Indonesia telah memanggil Penggugatdengan Surat Panggilan perihal: Panggilan untuk hadir dan menghadapuntuk dimintai keterangan atas informasi masyarakat yang tercatat dalamregistrasi: 0359/L/KY/VIII/2012, tertanggal 13 Agustus

hukum dan/ atau cacad yuridis formalmeskipun mempunyai kewenangan namun Tergugat seyogyanyamempertimbangkan serta memperhatikan keadaan, peristiwa maupunfaktahukum mengenaiadanya gugatan Penggugat pada KepaniteraanPengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 04 April 2014 sebelumdikeluarkannya Objek Sengketa dalam perkara a quo yang telah diputus padatanggal 23 September 2014 dan Penggugat telah mengajukan banding padatanggal 06 Oktober 2014;27.Bahwa sangat beralasan hukum lainnya terkait kewenangan

yang cacadhukum dan/ atau cacad yuridis formal dimaksud, Tergugat seharusnyamemperhatikan Surat Pemberhentian Sementara oleh Ketua MahkamahAgung RI Nomor: 55/KMA/SK/IV/2014 tertanggal 14 April 2014 berikut SuratNomor: 31/KMA/HK.01/1V/2014 tertanggal 15 April 2014 yang selain sangatdiragukan keabsahannya yakni Usul Pemberhentian Tetap Dengan HakPensiun atas nama Penggugat juga telah lewat tenggang waktu (daluarsa)sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundangundangan yang berlakuyakni Pasal 20A

hukum/ cacad yuridis dan haruslahdinyatakan batal/ tidaksah oleh karena didalam hukum normatifyaituperaturan perundangundangan tidak pernah mengatur tentang tindakanadministrasi tersebut dianggap tidak pernah ada dengan pengertian hukum41.bahwa Tergugat tidak berwenang lagi untuk mengeluarkan keputusan yangberkaitan dengan Objek Sengketa dalam perkara a quo;Bahwa Penggugat dalam gugatan memohon kepada Majelis Hakim untukmemberikan pertimbangan dan pengujian atas objek sengketa a quodilakukan secara

atas nama Penggugat yang telah dijual kepadaTurut Tergugat, telah dibaliknamakan atas namaTergugat II berdasarkanpermohonan Tergugat Il kepada Tergugat IV padahal Tergugat IVmengetahui bahwa atas tanah Sertifikat Nomor 148/Desa Cibuaya, atasnama Penggugat tersebut sertifikatnya telah dibawa lari oleh Tergugat IIseperti dalil gugatan Penggugat Point 5 di atas sehingga jelas TergugatIl dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukumdan terbitnya sertifikat atas nama Tergugat Il mengandung cacad

Bahwa karena Akta Jual Beli Nomor 71/Pedes/1991, tanggal 7 Februari1991 berikut Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 2b tanggal 7Februari 1991 antara Tergugat dan Tergugat II yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat Ill dibuat dengan cara melawan hukum sehingga aktatersebut mengandung cacat hukum, berkenan kiranya Pengadilan NegeriKarawang menyatakan Akta Jual Beli Nomor 71/Pedes 1991, tanggal7 Februari 1991 berikut Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 2btanggal 7 Februari 1991 adalah cacad

berdasarkan halhal tersebut di atas, Tergugat IV mohon agargugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Karawang telahmemberikan Putusan Nomor 4/Pdt/G/2010/PN.Krw., tanggal 9 Agustus 2010,dengan amar sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan perbuatan Tergugat , Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IVtelah melakukan perbuatan melawan hukum;Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 71/Pedes/1991, adalah cacad

Hal 11 dari 63 haldengan tidak memperhatikan azas kehatihatian bertindak sehingga menjadisalah dan keliru serta mengandung cacad hukum oleh karenanya harusdinyatakan batal demi hukum, dan oleh karena tindakan TergugatIV dapatterbayangkan akan menimbulkan kerugian tidak pada tempatnya bagiPenggugat maka tindakan TergugatIV dimaksudpun dapat dikwalifikasikansebagai perbuatan melawan hukum.E.

Bahwa oleh karena terbitnya surat paksa dari Tergugat VI sementara landasanpembuatan/penerbitannya didasarkan pada tindakan tindakan hukum yangkeliru dan salah (berturutturut) mulai dari LHP selanjutnya surat suratpenagihan dari TergugatIl, surat surat Tergugat V yang seluruhnya itu adalahkeliru) dan salah dengan demikian cukup beralasan menurut hukummenyatakan surat paksa tidak sah dan cacad hukum sehingga tidak memilikikekuatan hukum mengikat/memaksa bagi Penggugat.46.Bahwa selanjutnya tindakan

Hal 18 dari 63 hal10.Menyatakan surat Tergugat IV Nomor : O01/KT/LK BBPOM JB.TA 2010/03Tanggal 18 Maret 2011 tidak sah, cacad hukum serta merta dinyatakan bataldemi hukum dengan segala akibat hukum yang timbul karenanya.11.Menyatakan tindakan Turut TergugatI terbukti tidak transparan, tidak fair, tidakberimbang atau berat sebelah, diskriminatif dan manipulatif dengan menerbitkansurat Nomor : KU.05.03.213.05.11.306 Tanggal 4 Mei 2011 untuk maksud dantujuan melaksanakan rapat pembahasan Tanggal 09

Mei 2011 terhadap suratTergugatIV Nomor : 01/KT/LK BBPOM JB.TA 2010/03 Tanggal 18 Maret 2011.12.Menyatakan hasil rapat pembahasan yang dilakukan Turut Tergugat Tertanggal09 Mei 2011 tidak sah dan cacad hukum dengan segala akibat hukum yangtimbul karenanya.13.Menyatakan surat surat TergugatII :13.1.

Surat Tergugat Vi Nomor : SP16/PUPNC.13/2015 Tanggal 10Maret 2015.)seluruhnya itu tidak sah dan cacad hukum karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan memaksa kepada Penggugat.PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg.

Penggugatsebagal pembeli kemudian terhadap tanah sengketa II dibuatkan Akta Nomor18 Perjanjian Jual Beli dan Akta Nomor 19 Kuasa Menjual tertanggal07052008 yang dibuat oleh Notaris/PPAT MADE DWITA, SH, Notaris diGlanyar, dimana Nyoman Widajaya sebagai penjual dan Penggugat sebagaiHal 13 dari 36 halaman putusan perkara perdata Nomor 347/Pdt.G/2014/PN Dps14pembeli. bahwa jual beli yang dilakukan oleh Nyoman Widajaya selakupenjual dan Penggugat selaku pembeli terhadap tanah sengketa dan tanahsengketa II adalah cacad

07052008 dan Kuasa MenjualNomor 22 tanggal 07052008 yang dibuat di Notaris Made Dwita, SH,Notaris di Gianyar terjadi setelah terbitnya Akta Pembatalan Nomor 02tanggal 23 April 2008 terhaclap tanah sengketa II dan terbitnya AktaPembatalan Nomor 03 tanggal 28 April terhadap tanah sengketa Il yangdibuat dihadapan Notaris Gusti Made Max Odantara, SH, Notaris diDenpasar, dengan demikian maka Perjanjian Jual Beli antara Tergugatdengan Nyoman Widajaya terhadap tanah sengketa dan tanah sengketaIl adalah Cacad

Oleh karena PerjanjianJual Beli dan Kuasa Menjual antara Tergugat dengan Nyoman Widajayatersebut Cacad Hukum dan Batal Demi Hukum, maka Akta Jual Beli Nomor03/2009 tanggal 21 januari 2009 terhadap tanah sengketa II adalah BatalDemi Hukum, demikian juga Akta Jual Beli Nomor 04/2009 tanggal 24januari 2009 terhadap Tanah sengketa yang pembuatannya berdasarkanAkta Kuasa Menjual yang Cacad Hukum dan Batal Demi Hukum makaAkta Jual Bell tersebut adalah Batal Demi Hukum.

bangunan milik PENGGUGAT melalui lelang HakTanggungan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan pasal 6 Undang Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan jo Peraturan MenteriKeuangan RI Nomor 40/PMK.07/2006 tanggal 23 April 2010 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang dan pelaksanaan Lelangnya telah terjadi PERBUATANMELAWAN HUKUM;Bahwa oleh karena itu, Pelaksanaan lelang yang telah dilakukan pada tanggal23 November 2018 oleh KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG TEGAL (TURUT TERGUGAT II) adalah cacad

atas, maka PENGGUGAT mohon kepadaYang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Brebes melalui Majelis HakimPemeriksa perkara ini untuk sudi kiranya menerima dan memeriksa gugatanini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :Hal 5 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pat.G/2019/PN BbsDALAM POKOK PERKARA8.Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;Menyatakan TERGUGAT telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;Menyatakan Pelaksanaan Lelang tanggal 23 November 2018 oleh TURUTTERGUGAT II adalah cacad

Pol :STPL/B/ DTR/X/2012/DA JBR/ RES SKL tanggal 30 Oktober 2012;Dengan demikian surat anjuran Nomor 565/2649PHI tanggal 7 Mei 2012 dariDinas Tenaga kerja Kabupaten sukabumi adalah cacad hukum/tidak berkekuatanhukum.12.

Menyatakan Surat Anjuran No. 565/2649PHI tanggal 7 Mei 2012 yangdikeluarkana oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sukabumi adalah cacad hukum/tidak berkekuatan hukum;8. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perkaraPerbuatan Melawan Hukum;9.

Hal. 13 dari 19 hal.Put.Nomor 363 K/Pdt.SusPHI/2013Mempelajari hasil dari pertimbangan hukum dan analisis yuridis dari majelisHakim Pengadilan Hubungan Industrial berdasarkan dari hasil putusan perkara ini,makaPemohon Kasasi dahulu Tergugat/Penggugat Rekonvensi dapatmembuktikan bahwa:1.Eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ PenggugatRekonvensi dengan menyatakan atas isi gugatan yang diajukan olehTermohon Kasasi dahulu Penggugat/Tergugat Rekonvensi adalah tidakberdasar hukum, cacad

surat penetapan PengadilanNegeri/Agama sebagai ahli waris dengan cara mengajukan fatwa waris";Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003yang berbunyi:"Pemutusan Hubungan Kerja denqgn alasan pengunduran diri ataskemauan sendlri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaianperselisihan hubun gan industrial";Maka atas tindakan Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ TergugatRekonvensi bertindak sebagai Pekerja dan mengaku sebagai ahli warisharuslah dinyatakan tidak diterima dan cacad

hukumadministratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yangberkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan, sedangkan yangdimaksud dengan pengertian cacad hukum administratif berdasarkan ketentuan Pasal 10744disyaratkan adanya, (a).

Yati dimohonkan pembatalannya oleh Penggugatsecara hukum dapat dikabulkan bila terdapat cacad hukum administratif dalampenerbitannya, sedangkan ketentuan cacad hukum administratif sebagaimana disyaratkandalam Pasal 107 dan bila dihubungkan dengan sertipikat yang dimohonkan pembatalannya(in casu Sertipikat Hak Milik No.1489 An.

Yati tidak terdapat cacad hukum administratif, maka Majelis Hakimberpendapat permohonan pembatalan hak atas tanah oleh karena terdapat cacad hukumadministratif sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 107 Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan tidak terpenuhidan namun demikian keputusan pembatalan hak atas tanah tetap dapat diterbitkan sesuaidengan ketentuan Pasal angka

Pembatalan hak atas tanah dapat diterbitkan oleh karenamelaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, danberdasarkan bukti serta fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karenapermohonan pembatalan hak atas tanah berdasarkan cacad hukum administratif tidakterpenuhi, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuaidengan peraturan perundangundangan yaitu menunggu adanya putusan pengadilan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk

terhitung dari Jalan Patal Pusri' telah disisakan untuk DMJ ;Bahwa, berdasarkan alat bukti surat dan keterangan Saksisaksi terungkap fakta1 Bahwa, bidang tanah milik Penggugat dan bidang tanah milik Tergugat I Intervensiyang dimohonkan pembatalannya adalah berbatasan / bersebelahan ;2 Bahwa, tidak terdapat cacad hukum administratif dalam penerbitan Sertipikat HakMilik No. 1489 atas nama Tergugat II Intervensi ;3 Bahwa, bidang tanah maupun hak atas tanah antara Penggugat dengan Tergugat IIIntervensi