sertifikat dan rumah Penggugat di jadikanjaminan hutang oleh Tergugat A kepada Tergugat B;Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Tergugat A telahmenjaminkan objek perkara kepada Tergugat B maka perbuatan Tergugat Atelah menjaminkan objek perkara kepada Tergugat B adalah perbuatanmelawan hukum dan tanpa hak;Bahwa perbuatan Tergugat B menerima begitu saja Sertifikat Hak Milikyang dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat A yang bukan miliknya dan tidakatas nama Tergugat A adalah suatu perobuatan yang cacad

Sudah jelasmengandung cacad hukum karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum dantidak sah, batal demi hukum;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas para Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Padang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminanatas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeritersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulusebagai berikut:1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;2.

Pengadilan Negeri Padang telahsalah menerapkan hukum pembuktian dalam hal menilai surat buktikarena surat bukti yang diajukan oleh Termohon untuk Kasasi A, B, T.B,T.B.3, T.B.4 adalah surat bukti yang mengandung cacad hukum karenasewaktu ditandatangani oleh Pemohon untuk Kasasi 1 dan almarhumisterinya mereka dalam keadaan sakit dan dipapah membawanyakekantor Notaris tidak dibacakan isinya dan maksud dari surat tersebutdan yang ditandatangani adalah blangko kosong dan orang yang sakitdan tidak sempurna

Dengan demikian ahli waris bukan hanya BuntuanginSihotang dan Banduarap Sihotang sesuai gugatan penggugat pada point2).Berdasarkan uraian di atas telah terbukti majunya Maruhum Sihotang sebagaipenggugat dalam perkara ini adalah cacad hukum atau bertentangan denganhukum yang berlaku. Oleh karenanya tergugat I menolak tegas gugatanpenggugat untuk seluruhnya, dengan alasan cacad juridis yaitu subekpenggugat salah atau cacad hukum.

Hal 11 dari 63 haldengan tidak memperhatikan azas kehatihatian bertindak sehingga menjadisalah dan keliru serta mengandung cacad hukum oleh karenanya harusdinyatakan batal demi hukum, dan oleh karena tindakan TergugatIV dapatterbayangkan akan menimbulkan kerugian tidak pada tempatnya bagiPenggugat maka tindakan TergugatIV dimaksudpun dapat dikwalifikasikansebagai perbuatan melawan hukum.E.

Bahwa oleh karena terbitnya surat paksa dari Tergugat VI sementara landasanpembuatan/penerbitannya didasarkan pada tindakan tindakan hukum yangkeliru dan salah (berturutturut) mulai dari LHP selanjutnya surat suratpenagihan dari TergugatIl, surat surat Tergugat V yang seluruhnya itu adalahkeliru) dan salah dengan demikian cukup beralasan menurut hukummenyatakan surat paksa tidak sah dan cacad hukum sehingga tidak memilikikekuatan hukum mengikat/memaksa bagi Penggugat.46.Bahwa selanjutnya tindakan

Hal 18 dari 63 hal10.Menyatakan surat Tergugat IV Nomor : O01/KT/LK BBPOM JB.TA 2010/03Tanggal 18 Maret 2011 tidak sah, cacad hukum serta merta dinyatakan bataldemi hukum dengan segala akibat hukum yang timbul karenanya.11.Menyatakan tindakan Turut TergugatI terbukti tidak transparan, tidak fair, tidakberimbang atau berat sebelah, diskriminatif dan manipulatif dengan menerbitkansurat Nomor : KU.05.03.213.05.11.306 Tanggal 4 Mei 2011 untuk maksud dantujuan melaksanakan rapat pembahasan Tanggal 09

Mei 2011 terhadap suratTergugatIV Nomor : 01/KT/LK BBPOM JB.TA 2010/03 Tanggal 18 Maret 2011.12.Menyatakan hasil rapat pembahasan yang dilakukan Turut Tergugat Tertanggal09 Mei 2011 tidak sah dan cacad hukum dengan segala akibat hukum yangtimbul karenanya.13.Menyatakan surat surat TergugatII :13.1.

Surat Tergugat Vi Nomor : SP16/PUPNC.13/2015 Tanggal 10Maret 2015.)seluruhnya itu tidak sah dan cacad hukum karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan memaksa kepada Penggugat.PUTUSAN.No.390/PDT//2017/PT.Bdg.

Erlis ahliwaris dari Isrun Almarhum, bahwa sertifikat tersebut cacad administrasi karenaterbit tanpa dilengkapi Warkat atau tidak dengan prosedure yang diinginkanoleh UndangUndang/aturan yang berlaku ;Bahwa yang hadir dalam acara mediasi tersebut antara lain ERLIS dan dariRT.RW serta dari BPN IIN INDRAYANI,H.ABD.RACHMAN ;Bahwa saksi tahu tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut lahan yangpernah disengketakan antara PT.

menerbitkan Sertifikat atasnama H.Abdul Razak Porosi tersebut;Bahwa pengukuran dilakukan pengukuran dalam tahun 2006 dan terbitSertifikat dalam tahun 2006 ;Bahwa tenggang waktunya adalah 3 (tiga) bulan lamanya antara pengukurandengan terbitnya Sertifikat ;Bahwa kalau menurut saksi Sertifikat hak milik atas nama H.Abdula RazakPorosi tersebut, telah terjadi Kelalaian Administrasi dimana cara Penomorantentang pengukuran tidak sama dengan penomoran Sertifikat, sehinggamengakibatkan sertifikat tersebut cacad

administrasi ;20Bahwa dengan adanya kelalaian atau kesalahan administrasi pada sertifikattersebut,maka sertifikat tersebut dapat dibatalkan ;Bahwa prosedurnya agar sertifikat yang telah dinyatakan cacad administrasitersebut dapat dikatakan sah atau berkekuatan hukum apabila yangbersangkutan telah mengajukan kembali permohonan kepada BPN untukperbaikan kesalahan Administrasi atas sertifikat tersebut ;Bahwa ada ada 2 (dua) hal yang dapat menjadikan sertifikat tanah batal,pertama terjadinya cacad Administrasi

sehingga terjadi pelepasan hak secara suka rela dan padawaktu itu ditahun 2004, saksi masih di BPN Kota Kendari ;21Bahwa dengan adanya pelepasan Hak tersebut, merupakan Warkas ataukelengkapan berkas ;Bahwa dalam pelepasan hak tersebut ada Konpensasi antara PT.MagagaFurindo dengan USMAN ada Kompesasi pembayaran sejumlah uang ;Bahwa gambar tanah yang ada di HGB harus tidak harus sama dengan gambartanah yang ada pada sertifikat yang baru diterbitkan tersebut;Bahwa Sertifikat yang saksi tadi katakan cacad

cacadadministrasi kalau dipulau Jawa Jarang terjadi karena tanahtanah disanapetakpetaknya sudah tertata secara akurat, tapi kalau di Sulawesi Tenggarasering terjadi seperti itu karena belum ada pemetaan secara akurat seperti diPulau Jawa ;Bahwa apabila telah terjadi kelalaian administrasi, maka yang bertanggungjawab adalah pihak BPN ;Bahwa sertifikat ada yang dinyatakan batal demi hukum, berdasarkan putusanPengadilan dan ada juga yang dapat dibatalkan apabila terjadi cacadadministrasi, apabila terjadi cacad

Bahwa sudah jelas Tergugat surat pengosongan yang dikeluarkanoleh Tergugat cacad hukum dan Tergugat tidak bisa secara sewenang wenang melakukan pengosongan rumah milik Penggugat secara melawanhukum tanpa didasarkan putusan pengadilan, karena pengosongan hanyadapat dilakukan oleh adanya putusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap yang di ataur dalam Pasal 196 HIR.Bahwa tindakan Tergugat yang memerintahkan Penggugat mengosongkanrumah miliknya adalah dapat dikatagorikan Perbuatan Melawan

Menyatakan Surat Perintah Pengosongan Rumah tanggal 7 Juli2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat cacad hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum apapun;5. Menghukum Tergugat dan, Turut Tergugat untuk mematuhi isiputusan;6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu walupunada upaya hukum banding atau kasasi; (uit Voerbar Bij voeraad)7.

Bahwa sudah jelas, surat pengosongan rumah yang di keluarkanoleh Tergugat Cacad Hukum dan Tergugat tidak bisa secara sewenang wenang melakukan pengosongan rumah milik Penggugat secara melawanhukum tanpa didasarkan Putusan Pengadilan, karena pengosongan hanyadapat dilakukan aleh adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap yang di atur dalam pasal 196 HIR.Bahwa tindakan Tergugat yang memerintah Penggugat mengosongkanrumah miliknya adalah dapat dikatagorikan perbuatan melawan

Menyartakan surat perintah pengosongan rumah tanggal 7 Jull2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat cacad hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum apapun;5. Menyatakan Sah Sita Jaminan milik Penggugat yang terletak diSitu. Bandung Golf 1!

Menyartakan surat perintah pengosongan rumah tanggal 7 Jull2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat cacad hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum apapun;5. Menyatakan Sah Sita Jaminan milik Penggugat yang terletak diSitu.

Dengan demikianpembuatan akta jual beli di atas didasarkan pada kewenangan yangtidak sah menurut hukum, sehingga akta jual beli tanah tersebutpatut dinyatakan cacad hukum ;b.

Sehingga Gambar Situasi No.: 6998/1988tertanggal 18 Nopember 1988, adalah cacad hukum ;. Bahwa bertitik tolak dari fakta persidangan yang telah dikemukakan diatas, bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar a quotidak mempertimbangkan bahwa Sertipikat Hak Milik No.: 271/DesaSanur Kauh, Gambar Situasi No.: 6998/1988, tertanggal 18 nopember1988, luas 200 M2 atas nama Ir.

.: 175/28/DS/1985, tanggal 22 MeiHalaman. 30 dari 46 Putusan Nomor 198/Padt/2017/PT DPS1985, (samasama cacad hukum), seperti telah diterangan tersebut diatas ;.

:Halaman. 33 dari 46 Putusan Nomor 198/Padt/2017/PT DPS175/28/DS/1975, tanggal 22 Mei 1985 (sama sama cacad hukum) danperjanjian jual beli antara Penggugat dan penggugat atas tanah seluas200 M2 tersebut adalah tidak sah karena tanah tersebut adalah hartabersama dan tidak mendapat persetujuan dari Ni Made Djambrig istridari Gede Tegeg ;.

Menyatakan hukum bahwa jual beli tanah dengan Akta Jual Beli No.:175/28/DS/1985, tanggal 22 Mei 1985, luas 200 M2 antara Penggugatsbg Pembeli dan Gede Tegeg sbg penjual, adalah cacad hukum,sehingga perjanjian jual beli itu tidak sah dan batal demi hukum ;. Menyatakan hukum bahwa Gambar Situasi No.: 6998/1988, tanggal 18Nopember 1988 yang tercantum di dalam Seritipikat Hak Milik No.:271/Desa Sanur Kauh, luas 200 M2 atas nama Ir. Nengah Suarcaadalah cacad hukum ;.

Bahwa, karena terbukti kehadiran Tergugat dalam RUPS LB kelltanggal 27 Desember 2010 adalah dalam kapasitas selaku kuasa dariPenggugat sehingga oleh karenanya apa yang dilakukannya seharusnyaadalah untuk kepentingan Penggugat dan bukan untuk kepentingan pribadi,dan terbukti pula RUPS tersebut cacad hukum karena mengambil keputusanuntuk agenda lainlain dengan cara bertentangan dengan ketentuan Pasal 75ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka dengandemikian jual beli saham portepel

Bahwa, karena terbukti kepemilikan saham Tergugat pada Tergugat IIlahir karena penyalahgunaan kuasa yang diberikan oleh Penggugat, danberdasarkan putusan RUPS yang cacad hukum, maka untuk menghindariadanya perbuatanperbuatan hukum lain yang dapat dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat II berkaitan dengan kepemilikan saham olehTergugat padaTergugat Il selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sehingga dapatmerugikan pihak Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yang MuliaMajelis Hakim yang memeriksa

Sehingga dengan demikian keputusan RUPStersebut tidaklah cacad hukum, justru sebaliknya keputusan RUPS tersebutadalah keputusan yang sah menurut hukum. ;Bahwa tindakan Tergugat dan Sdr. Andre Mirza Hartawan menjadi StandBy Buyer dan membeli saham dalam portepel adalah tindakan yangdidasari oleh itikad baik dari Tergugat 1 dan Sdr.

Karena itu harus di TOLAK;Bahwa oleh karena tidak terbukti kepemilikan saham Tergugat padaTergugat Il lahir dari penyalahgunaan kuasa yang diberikan olehPenggugat, dan berdasarkan keputusan RUPS yang cacad hukum, makadengan demikian gugatan Penggugat haruslah di TOLAK pula. ;Bahwa keputusan RUPSLB keIl tanggal 27 Desember 2010 tersebut telahdibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. BankLiman International sebagaimana dimaksud dalam Akta Notaris IrmaBonita, SH.

2. apakah RUPSLB tanggal 27 Desember 2013 cacad hukum ?Menimbang bahwa berdasakan bukti T.I.T.Il 19 ternyata Dewan Direksidan Dewan Komisaris PT.

hukum banding maupun kasasi dalamperkara ini;Bahwa menurut Pemohon Kasasi, pemanggilan Tergugat dan Tergugat IItelah sempurna dan sah menurut hukum jika yang bersangkutanmengabaikan panggilan Pengadilan Negeri Pontianak berarti Tergugat /Chao Chi Seng dan Tergugat II Susanto tidak mengindahkan lembagaPeradilan Umum (Pengadilan Negeri Mempawah) sehingga konsekwensihukumnya adalah putusan verstek putusan tersebut sah dan haruslahdipertahankan menurut hukum dan putusan Pengadian Negeri Mempawahtidak cacad

Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan hukumPengadilan Tinggi pada halaman 7 alinea 3 yang sependapat denganPutusan Pengadilan Negeri Mempawah tentang penilaian surat kuasa dariChao Chi Seng alias Afei kepada Advokat Kamarussalam,SH, haruslahdilegalisir Consulat Jenderal setempat atau Kementerian Luar Negerisehingga surat kuasa yang diberikan Chao Chi Seng kepadaKamarussalam,SH, adalah cacad hukum dan tidak dapat dipergunakanapalagi surat kuasa tersebut diragukan kebenarannya, sebab

,M) berarti Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa surat kuasaChao Chi Seng kepada Advokat Kamarussalam,SH, adalah cacad hukumdan palsu atau dipalsukan;. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut hanyalah bersifat formal sajasedangkan secara material penguasaan barang berupa mesinmesinpengolah sabut kelapa yang dikirim melalui CV. Winning EnterpriseHal. 10 dari 13 hal. Put.

bangunan milik PENGGUGAT melalui lelang HakTanggungan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan pasal 6 Undang Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan jo Peraturan MenteriKeuangan RI Nomor 40/PMK.07/2006 tanggal 23 April 2010 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang dan pelaksanaan Lelangnya telah terjadi PERBUATANMELAWAN HUKUM;Bahwa oleh karena itu, Pelaksanaan lelang yang telah dilakukan pada tanggal23 November 2018 oleh KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG TEGAL (TURUT TERGUGAT II) adalah cacad

atas, maka PENGGUGAT mohon kepadaYang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Brebes melalui Majelis HakimPemeriksa perkara ini untuk sudi kiranya menerima dan memeriksa gugatanini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :Hal 5 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pat.G/2019/PN BbsDALAM POKOK PERKARA8.Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;Menyatakan TERGUGAT telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;Menyatakan Pelaksanaan Lelang tanggal 23 November 2018 oleh TURUTTERGUGAT II adalah cacad

kelirumenyimpulkan dan mencermatiIntiatauPokok Surat Gugatan,sehingga dengan kekeliruan/ketidakcermatan tersebut JudexFactie telah melanggar hukum karena tidak mempertimbangkanseluruh Petitum Gugatan.Bahwa dalam Halaman 31 alenia ke8 Menyatakan :..Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat setelahdicermati, dalil Posita angka 7 (tujuh) dan Petitum angka 3 (tiga) padapokoknya menyatakan hukum Penetapan Pengadilan Negeri NegaraNomor 2/Pdt.P/2015/PN Nga tertanggal 16 Januari 2015 adalahmengandung cacad

Hukum, tidak Sah sehingga harus dinyatakan Batalsecara Hukum...Bahwa kalau dicermati Surat Gugatan a quo, dalam Dalil GugatanAngka 7 (tujuh) maupun Petitum pada angka 2 (dua) dan Angka 3(tiga),disana tidak hanya menuntut Penetapan Pengadilan Negeri NegaraNomor 2/Pdt.P/2015/PN Nga Batal secara hukum (Vide:Petitum angka3) tetapi juga menuntut bahwa upacara angkat sentana (Pengangkatananak) yang dilakukan secara adat agama hindu yang dilakukan OlehTergugat kepada Tergugat Il mengandung cacad hukum,

Sehingga mengambil kesimpulanyang salah bahwa Judex Factie tidak berwenang mengadili perkaraa quo.Bahwa dalam gugatan a quo yang menjadi inti/ookok gugatanadalah 2 (dua) poin yaitu :1) Menyatakan agar Upacara Angkat Sentana (Pengangkatan anak)yang dilakukan secara Adat Agama Hindu, yang dilakukan olehTergugat kepada Tergugat Il dinyatakan cacad Hukum sehinggaharus dinyatakan tidak sah dan batal secara hukum karena tidakHal 7 dari 22 hal Put.

No. 35/Pdt/2018/PT.DPSada persetujuan Penggugat selaku pewaris Purusa dan tidak adaPenyiaran diwilayah Adat setempat (Vide : Petitum angka 2).2) Menyatakan agar Penetapan Pengadilan Negeri Negara No. 2Pdt.P/2015/PN Nga tertanggal 16 Januari 2015 adalahmengandung cacad Hukum, tidak sah sehingga harus dinyatakanbatal secara hukum(Vide : Petitum angka 3)Bahwa dari inti/ookok Gugatan diatas(Gugatan a quo) kalau dicermatitidak hanya mengenai Pembatalan Penetapan Pengadilan NegeriNegara No. 2/Pdt.P/2015

dwangsom) setiaphari sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) terhitung sejakputusan provisi diucapkan sampai dengan diberhentikan eksekusitersebut ;DALAM POKOK PERKARA :1.Menerima dan mengabulkan gugatan perlawanan Para Pelawanuntuk seluruhnya ;10.11.Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) ;Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah pelawan yang baik ;Menyatakan bahwa Relaas Panggilan Tegoran/Aanmaning Nomor :02/Pdt.Eks/2014/PN Kdl tanggal 25 Agustus 2014; tanggal 4September 2014 cacad

hukum karena Para Termohon Eksekusi/Para Pelawan tidak mempunyai pinjaman apapun kepada PemohonEkseksui/Terlawan adalah batal demi hukumMenyatakan bahwa Relaas Panggilan Tegoran/Aanmaning Nomor :02/Pdt.Eks/2014/PN Kdl tanggal 17 September 2014; tanggal 25September 2014 cacad hukum karena Obyek Eksekusi tidakmempunyai kepastian hokum adalah batal demi hokum ;Menyatakan bahwa Relaas Panggilan Tegoran/Aanmaning Nomor :02/Pdt.Eks/2014/PN Kdl tanggal 25 Agustus 2014; tanggal 4September 2014; tanggal

gugatan pada Relaas PanggilanTegoran/Anmaning Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 02/Pdt.Eks/204/PN Kdl tanggal 25 Agustus 2014, 4 September2014, 17 September 2014 dan 25 September 2014 untukmenghadiri sidang Anmaning, yang mendalilkan:.1 Tidak adanya kepastian hukum tentang subyek hukum danobyek eksekusinya;.2 Di posita angka 4 Relaas tersebut di atas, mengandungcacad hukum karena tidak memenuhi kepastian hukum,oleh karenanya batal demi hukum atau setidaktidaknyadinyatakan batal;Ada dan tidak adanya cacad

194/2001 tangal11 April 2001.Bahwa Tanah Sengketa milik Penggugat telah dijual oleh Tergugat yang bukan miliknya dengan cara mengakui Tanah Sengketaadalah miliknya dan mengaku seolaholah Tergugat lah yangbernama Penggugat maka perbuatan Tergugat tersebut sudahdapat dikualifikasikan atau digolongkan sebagai perbuatan yangmelawan hukum, maka sebagai akibat hukumnya akta jualbeliTanah Sengketa Nomor: 194/2001 tanggal 11 April 2001 yangdibuat oleh Tergugat V adalah batal demi hukum karenamengandung cacad

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah);Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telahmempunyai kekuatan hukum tetap.Bahwa Tergugat Il yang membeli Tanah Sengketa milik Penggugatdari Tergugat dengan akta jual beli Nomor: 194/2001 tanggal 11April 2001 yang sudah cacad hukum atau batal demi Hukum,menjual lagi Tanah Sengketa milik Penggugat kepada Tergugat Ill(Ir.

Maka jual beli tanah sengketa antara Tergugat Il denganTergugat Ill yang akta jual belinya dibuat dihadapan Tergugat Vdengan nomor: 252/2002 tanggal 29 April 2002 juga menjadi bataldemi Hukum karena mengandung cacad Hukum.Bahwa Tanah Sengketa milik Penggugat dijual lagi oleh TergugatIll (Ir.

KarenaTergugat Ill menjual Tanah Sengketa milik Penggugat berdasarkanHalaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pat.G/2016/PN Dps.10.11.12.akta Jual beli nomor: 252/2002 tanggal 29 April 2002 yang telahbatal demi hukum atau) mengandung cacad Hukum, makaperbuatan Tergugat Ill tersebut juga merupakan perbuatanmelawan Hukum.

Maka jual beli Tanah Sengketa antara TergugatIll denganTergugat IV, dengan akta jual beli Nomor: 488/2003tanggal 8 September 2003 juga menjadi batal demi Hukum.Bahwa Tergugat IV telah mengajukan permohonan pensertifikatantanah sengketa menjadi atas namanya kepada Tergugat VI (KantorPertanahan Kota Denpasar) berdasarkan akta jual beli Nomor:488/2003 tanggal 8 September 2003 yang telah batal demi Hukumatau mengandung cacad Hukum, maka perbuatan Tergugat IVtersebut juga perbuatan melawan Hukum.

Bahwa, terdapat cacad hukum atau cacad kehendak dalamPerjanjian Pemberian Kredit Modal Kerja (PKMK), Surat PenawaranPemberian Kredit (SPPK), Adendum addendum, Surat Kuasa;Surat Pernyataan, surat surat/akta akta lainnya ; .

Surat Peringatan Il (Kedua) Nomor : RTR.RCC.BCR.SMG /2308/2015 tanggal 9 September 2015 ; Surat Peringatan Ill (Ketiga) Nomor : RTR.RCR.BCR.SMG /2812/2015 tanggal 6 Oktober 2015 ; Bahwa, terdapat cacad hukum atau cacad kehendak PerjanjianKredit Modal Kerja (PKMK) Nomor : 139.05/024/PKMK/2008tanggal 26 Juni 2008, Penggugat dalam keadaan terpaksa tidak sahdan batal, termasuk Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK)tahun 2008 sampai dengan yang terakhir, Adendum pertamasampai dengan terakhir, seluruh

untuk membayar biaya perkara ini ; Demikian berdasarkan fakta fakta tersebut diatas dengan segalakerendahan hati dengan ini perkenankan Penggugat mengajukanpermohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pekalonganagar berkenan memberikan putusan, sebagai berikkut : 1.2.3.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Coservatoir beslag) ; Menyatakan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : 139.05/024/PKMK/2008 tanggal 26 Juni 2008 terdapat cacad

selaku debitur danpihak Tergugat selaku kredtur, dan setelah dibuat perjanjian tersebut lalupihak kreditur menjelaskan langsung mengenai isinya kepada pihak debiturdan selanjutnya ditanda tangani oleh kedua belah pihak Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadiuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapatPenggugat tidak dapat membuktikan akan dalil dalil gugatannya yangmenyatakan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : 139.05/024/PKMK/2008 tanggal 26 Juni 2008 terdapat cacad

hukum (cacad kehendak)dan Penggugat menandatangi dalam keadaan terpaksa dan perjanjian itubatal demi hukum atau setidak tidaknya dinyatakan batal ; Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapatmembuktikan akan dalil gugatannya tersebut, maka petitum angka 3 darigugatan Penggugat haruslah dinyatakan untuk ditolak ; Menimbang, bahwa bahwa oleh karena petitum angka 3 darigugatan Penggugat tersebut dinyatakan untuk ditolak, maka petitum angka1, petitum angka 2 dan pertitum angka 4 s/d petitum angka

Karena merupakan Permasalahan Keperdataan yangtidak dapat dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tata UsahaNegara, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara harusmenyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa ini,karena dasarpertimbangan untuk menilai cacad Yuridisnya Keputusan Tata Usaha Negara obyeksengketa aquo adalah tidak jelas, oleh karena itu meskipun Para Penggugat / ParaPembanding menunjuk obyek gugatannya berupa Sertipikat Hak Milik nomor 97/Kelurahan Sememi atas

nama Sipah sebagai obyek gugatannya akan tetapi untukmenilai cacad Yuridisnya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa aquo,menyangkut masalah Keperdataan yang belum jelas, karena merupakan kewenanganPeradilan Perdata dan dalam sengketa ini tidak ada putusan Perdata yang terbuktidapat di pedomani, maka Pengadilan Tata Usaha Negara harus menyatakan11tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa ini ; Menimbang, bahwa selain itu didalam Proses pemeriksaan sengketa dalamperkara ini pihak

CengCeng, SE, yang kemudian beralih kepada Donni SnyoHalim berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor : 199/2011,tanggal 09062011, ikut pula menjadi cacad hukum karenaproses peralihannya dari awal telah mengidap cacad hukumyang amat mendasar, sehingga tindakan Tergugat dalammelakukan proses balik nama terhadap Sertipikat Hak Milik No.892/1992 atas nama Hasanuddin Misman adalah bertentangandengan Pasal 24 ayat (1) dan (2) jo pasal 25 jo Pasal 56Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran

yang relaas panggilannya belum datang diabaikan tidakdipanggil lagi pada sidangsidang selanjutnya;Bahwa hal yang kedua adalah, pada sidang lanjutan tanggal 16 Januari 2014, pemeriksaanperkara Cerai Talak dilakukan tidak dalam sidang tertutup, hal ini menyalahi ketentuan Pasal68 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pelaksanaan persidangan tersebut di atasmenyebabkan cacad

Penggugatsebagal pembeli kemudian terhadap tanah sengketa II dibuatkan Akta Nomor18 Perjanjian Jual Beli dan Akta Nomor 19 Kuasa Menjual tertanggal07052008 yang dibuat oleh Notaris/PPAT MADE DWITA, SH, Notaris diGlanyar, dimana Nyoman Widajaya sebagai penjual dan Penggugat sebagaiHal 13 dari 36 halaman putusan perkara perdata Nomor 347/Pdt.G/2014/PN Dps14pembeli. bahwa jual beli yang dilakukan oleh Nyoman Widajaya selakupenjual dan Penggugat selaku pembeli terhadap tanah sengketa dan tanahsengketa II adalah cacad

07052008 dan Kuasa MenjualNomor 22 tanggal 07052008 yang dibuat di Notaris Made Dwita, SH,Notaris di Gianyar terjadi setelah terbitnya Akta Pembatalan Nomor 02tanggal 23 April 2008 terhaclap tanah sengketa II dan terbitnya AktaPembatalan Nomor 03 tanggal 28 April terhadap tanah sengketa Il yangdibuat dihadapan Notaris Gusti Made Max Odantara, SH, Notaris diDenpasar, dengan demikian maka Perjanjian Jual Beli antara Tergugatdengan Nyoman Widajaya terhadap tanah sengketa dan tanah sengketaIl adalah Cacad

Oleh karena PerjanjianJual Beli dan Kuasa Menjual antara Tergugat dengan Nyoman Widajayatersebut Cacad Hukum dan Batal Demi Hukum, maka Akta Jual Beli Nomor03/2009 tanggal 21 januari 2009 terhadap tanah sengketa II adalah BatalDemi Hukum, demikian juga Akta Jual Beli Nomor 04/2009 tanggal 24januari 2009 terhadap Tanah sengketa yang pembuatannya berdasarkanAkta Kuasa Menjual yang Cacad Hukum dan Batal Demi Hukum makaAkta Jual Bell tersebut adalah Batal Demi Hukum.

Bahwa Penggugat mendalilkan Akta Kuasa Menjual yang dibuat NyonyaTIMBUL IRAWATI dan Nyonya INDRAWATI sebagai Penjual dan ACHMADANSORI sebagai Pembeli dihadapan FENNY HERAWATI, SH, MKn NotarisProbolinggo No. 13 tanggal 15 Mei 2013 adalah tanpa sepengetahuan danseijin Penggugat adalah cacad hukum dan patutlah dibatalkan ;.

Bahwa Penggugat mendalilkan Akta Jual Beli No. 334 tanggal 25 September2013 dibuat dihadapan JOSIDARA, SH, Mkn Notaris dan PPAT di DringuKabupaten Probolinggo antara TIMBUL IRAWATI dan INDRAWATI ( Penjual )dan ACHMAD ANSORI ( Pembeli ) atas sebidang tanah Hak Milik No. 106 /Desa Laweyan seluas : 1.162 M* sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukurtanggal 16 April 1998 No. 146/1998, selanjutnya perubahan atas namapemegang hak ACHMAD ANSORI cacad hukum dan batal demi hukum ;.

Bahwa Penggugat mendalilkan peralinak hak atas tanah Sertifikat Hak MilikNo. 106/ Desa Laweyan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan KabupatenProbolinggo tanggal 10 Oktober 2013 atas nama ACHMAD ANSORI( pemegang hak ) cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;.

Bahwa dalam petitum Penggugat menyatakan Akta Perjanjian Jual Beli denganHak Membeli Kembali No. 30 tanggal 23 April 2013 dibuat Penggugat denganTergugat dihadapan FENNY HERAWATI, SH, MKn, Notaris Probolinggo danKuasa Menjual No. 13 tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat TIMBUL 1RAWATI11dan INDRAWATI ( pemberi kuasa ) kepada ACHMAD ANSORI ( penerimakuasa ) dihadapan Notaris FENNY HERAWATI, SH, MKn adalah cacad hukumdan batal demi hukum ;.

Bahwa Akta Jual Beli No. 344 tanggal 25 September 2013 antara TIMBULIRAWATI dan INDRAWATI ( penjual ) dengan ACHMAD ANSORI ( pembeli )dibuat dihadapan Notaris / PPAT Dringu, Kabupaten Probolinggo JOSIDARA,SH, Mkn adalah cacad hukum dan batal demi hukum ;Bahwa peralihnan hak milik atas Sertifikat Hak Milik Nomor. 106 / DesaLaweyan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Probolinggo atasnama ACHMAD ANSORI adalah cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatanhukum ;.

perbuatan Tergugat ,Tergugat Il dan Tergugat Ill yang berkaitan dengan proses Pilkades Passopada tanggal 18 April 2008 tersebut, adalah merupakan suatu perbuatanmelawan hukum dan perbuatan mana adalah tidak sah menurut hukumdan atau batal demi hukum;Bahwa oleh karena Tergugat yang telah mengusulkan kepadaTergugat Ill untuk melakukan pelantikan Kepala Desa Passo atas nama sar.Marthen Sarimanella, padahal proses Pilkades Passo yang dilaksanakan padatanggal 18 April 2008 tersebut, adalah terdapat cacad

Menyatakan pemilihan Kepala Desa Passo yang dilaksanakan olehTergugat Il pada tanggal 18 April 2008 adalah cacad hukum atautidak sah menurut hukum;3. Menyatakan Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara jo. Berita AcaraPerhitungan Suara tanggal 18 April 2008 dari Tergugat Il adalah tidak sahHal. 8 dari 17 hal. Put. No. 1851 K/Pdt/2010menurut hukum dan batal demi hukum;4.

No. 1851 K/Pdt/2010pemilihan kepala desa tersebut adalah cacad hukum atau tidak sahmenurut hukum;Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan perkara ini, ternyatabahwa proses penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Passo (yangkini jadi obyek sengketa) tidak dilaksanakan, berdasarkan PeraturanDaerah, tetapi dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon(Tergugat Ill) No. 207 tahun 2003 tanggal 16 Juli 2003, jo.

Pasal 47ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005, maka menurut hukumTergugat Il tidak diberi kewenangan untuk melaksanakan pemilihan KepalaDesa dan konsekwensi yuridis, segala perbuatan yang telah dilakukan olehTergugat Il adalah batal demi hukum atau harus dianggap tidak pernahterjadi atau dibekukan;Dengan demikian dalam perkara a quo, haruslah dianggap tidak pernahterjadi proses pemilihan Kepala Desa, atau setidaknya haruslah dianggapproses pemilihan Kepala Desa Passo tersebut memiliki cacad

Diberi kesempatanmaksimum 3 kali untuk memperbaiki, kalau misalnya dalam 2 atau 3 kalitidak bisa dicapai kapasitas sesuai kontrak barulah PLN mengaplikasikankontrak tadi untuk memperhitungkan ;Bahwa apabila telah diusahakan akan tetapi kapasitas mesin tetap tidakdapat dicapai sesuai kontrak, maka hal tersebut terjadi dapat karenaadanya cacad design pada mesin itu sendiri ;Bahwa semua keterangan yang ahli sampaikan pada saat dipersidanganBANI adalah benar ;Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat Il

design pada mesingenset tersebut sehingga tidak dapat menghasilkan power (tenaga) sesuaidengan yang diperjanjikan yang tidak pernah dikemukakan maupun dibenarkanoleh tergugat dalam persidangan arbitrase dan bahkan tergugat denganberbagai alasan memungkiri adanya cacad design tersebut sehinggamenyebabkan hal tentang cacad design itu luput dari pertimbangan tergugat IIdalam membuat putusannya, sehingga putusan yang dibuat oleh tergugat Iltersebut adalah putusan yang diambil dari hasil tipnu muslihat

design atasmesinmesin genset yang menjadi objek jual beli antara penggugat sebagaipembeli dan tergugat sebagai penjual, apakah tergugat sebagai penjual tidakmengemukakan atau membenarkan hal tersebut sebagai fakta serta apakah haltentang cacad design itu belum dipertimbangkan dalam putusan tergugat II ?

;Menimbang, bahwa tentang hal cacad design yang didalilkan olehpenggugat tersebut majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa dari dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalamgugatannya, cacad design atas mesinmesin genset yang dijual oleh tergugat kepada penggugat adalah diketahui dari tidak mampunya mesinmesin gensettersebut menghasilkan power sebesar 1745 Kwe untuk jenis mesin genset gasTCG2020V20 karena yang keluar hanya 1500 Kwe dan sebesar 512 Kwe untukjenis mesin genset

cukup alasan bagi majelis hakim untuk menyatakan putusan BANINo. : 381/II/ARBBANI/2011 tanggal 27 Maret 2012 tersebut batal ;Menimbang, bahwa oleh karena batalnya putusan BANI No : 381/II/ARBBANI/2011 tanggal 27 Maret 2012 tersebut adalah didasarkan pada adanya tipumuslihat yang dilakukan oleh tergugat sehingga fakta hukum tentang cacaddesign dari mesinmesin genset yang dibeli penggugat dari tergugat tidakdikemukakan sebagai fakta hukum dalam pemeriksaan sengketa di BANI(tergugat Il), sedangkan cacad