Ditemukan 2287 data
77 — 37
Unsur seti ran2. Unsur secara melawan hukum ;3. Unsurmelakukan perbuatan memperkaya dirisendiri,atau orang lain atau suatu korporasi ;4. Unsuryang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara ;5.
79 — 34
DJ.J/SETI/KU.00.1/1120/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihalRevisi APBNP Kementerian Agama Tahun 2010 dari Dirjen Pendidikan Islamkepada Dirjen Perbendaharaan.Fotocopy Perubahan APBN per program kegiatan dan anggaran Ditjen PendidikanIslam Kementerian Agama tahun 2010 (Pagu Ese.I dan Ese.)Fotocopy Surat Direktur Pelaksana Anggaran kepada para masingmasing KPASatker No.
212 — 87
Ramlan Comel, SH dan Djodjo Djohari, SH sebagaiHakim Anggota Majelis, ditetapkan di Bandung pada tanggal 27April 2012 oleh Singgih Budi Prakoso, SH, MH selaku KetuaPengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;b. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Surat Penunjukan PaniteraPengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 26/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg pada tanggal 27 April 2012 menunjukSusilo NB, SH, MH dan Seti Handoko, SH selaku Panitera Penggantidalam perkara Terdakwa Uus Ruslan, SE., M.Si;c
Ramlan Comel, SH dan Djodjo Djohari, SHsebagai Hakim Anggota Majelis, ditetapkan di Bandung padatanggal 27 April 2012 oleh Singgih Budi Prakoso, SH, MH selakuKetua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Surat Penunjukan PaniteraPengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 26/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg pada tanggal 27 April 2012 menunjukSusilo NB, SH, MH dan Seti Handoko, SH selaku PaniteraPengganti dalam perkara Terdakwa Uus Ruslan, SE., M.Si.1 (satu
Ramlan Comel, SH dan DjodjoDjohari, SH sebagai Hakim Anggota Majelis, ditetapkan di Bandung padatanggal 27 April 2012 oleh Singgih Budi Prakoso, SH, MH selaku KetuaPengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.. 1 (Satu) lembar fotocopy berlegalisir Surat Penunjukan Panitera PenggantiPengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdgpada tanggal 27 April 2012 menunjuk Susilo NB, SH, MH dan Seti Handoko, SHselaku Panitera Pengganti dalam perkara Terdakwa Yanos Septadi.. 1 (satu)
Ramlan Comel, SH dan Djodjo Djohari, SH sebagaiHakim Anggota Majelis, ditetapkan di Bandung pada tanggal 27 April 2012 olehSinggih Budi Prakoso, SH, MH selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiBandung.. 1 (Satu) lembar fotocopy berlegalisir Surat Penunjukan Panitera PenggantiPengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 26/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdgpada tanggal 27 April 2012 menunjuk Susilo NB, SH, MH dan Seti Handoko, SHselaku Panitera Pengganti dalam perkara Terdakwa Uus Ruslan, SE., M.Si.475c
Ramlan Comel, SH dan Djodjo Djohari, SH sebagaiHakim Anggota Majelis, ditetapkan di Bandung pada tanggal 27 April 2012 olehSinggih Budi Prakoso, SH, MH selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiBandung.b. 1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Surat Penunjukan Panitera PenggantiPengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 26/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg689pada tanggal 27 April 2012 menunjuk Susilo NB, SH, MH dan Seti Handoko, SHselaku Panitera Pengganti dalam perkara Terdakwa Uus Ruslan, SE., M.Si.c
59 — 21
Unsur Seti rang:Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, disebutkan : setiap orang adalah orang perseorangan atau termasukkorporasi ;Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal30 Juni 1995 disebutkan : kata setiap orang adalah sama dengan terminologi kataparang siapa.
377 — 266
Unsur Seti rangMenimbang, bahwa dalam ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubahdan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orangperseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah samadengan barangsiapa sebagai salah satu unsur tindak pidana yang sudah lazimdidipergunakan/dirumuskan dalam praktek peradilan pidana, yakni menunjuk padasubyek hukum tertentu selaku
91 — 72
Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP, dengan unsurunsur sebagai berikut :2.nsur Seti rang;Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana pengertian unsursetiap orang merupakan subyek hukum artinya seorang manusia yang tidakmembedakan jenis kelamin perempuan atau lakilaki yang mampu dandapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dihadapanhukum.
120 — 44
Unsur seti ran2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atorang lain atau suatu korporasi ;3. UnsurMenyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau Sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan ;4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atperekonomian Negara ;5.
99 — 72
Unsur seti rang;2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi ;3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan ;4.
19 — 2
efeff7effVefefeffF7F77f7efeffV7effJ7efefeff7F7f7fJefeffleffJefefeff7f77f7efeffV7eff7efefeffL777fJefeff7effVefefeff777f7efeffV7effV7efefeff77 7 flJefeffV7efflV7efefeffL77F7fJefeff7efflVefefeff777fF7efeff7effJV7efefeffL7f7F7fVefeffl/efflV7efefeffL7777efeff7efflefefeff7f7f7fVJ7efeffVefflVefefeff7F77f7efeffV7effVefefeff7F77f7efeff7effV7efefeff77f7f7efeffV7eff7efefeff777fJefefflefflefefeff7f7F7fJVefeff7effVefefeff7F77f7efeffV7eff7efefeff7F77fJefeffleffJefefeff7f77f7efefflV7eff7efefeff7F7f7fV7efeff7effVefefefP/iPVEILIS6LSOLE /eLi /eretetive/L/L/eferty/ eit lveteftetr/L/i yi /eLerE/ Seti
efeff7effVefefeffF7F77f7efeffV7effJ7efefeff7F7f7fJefeffleffJefefeff7f77f7efeffV7eff7efefeffL777fJefeff7effVefefeff777f7efeffV7effV7efefeff77 7 flJefeffV7efflV7efefeffL77F7fJefeff7efflVefefeff7777efeff7effVefefeffL7(7F7fV7efeff7efflV7efefeff7C777efetivjetivetefet it /f/LVi/etetiyert /efeketrt/LyE/ijTetet i verttveteteti ye 7i/ ivefeff7effV7efefeff77f7f7efeffV7eff7efefeff777fJefefflefflefefeff7f7F7fJVefeff7effVefefeff7F77f7efeffV7eff7efefeff7F77fJefeffleffJefefeff7f77f7efeffVeffV7efefeffL7f7f7flJefeff7efflVefefefP/iPVEILIS6LSOLE /eLi /eretetive/L/L/eferty/ eit lveteftetr/L/i yi /eLerE/ Seti
320 — 239
15 (lima belas) buah kanvasdepan)e 9 (sembilan) buah rantaikecil;e 8 (delapan) laherKonek; e 44 (empat puluh empat) kabel spido/Q aS; 2222 == e 9 (sembilan) buah relai lampuSQN, n 2a nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnne 1 (satu) buah stirjepit; e 4 (empat) buah taliPambel; 17.1 (satu) dosberisikan :e 10 (sepuluh) dos girSINOD; e 20 (dua puluh) buah gir merekSSS; nnnnn nnn nn nnn nnn nnn enn n ence ncnNinja; e 1 (satu) buah dosberisikan :so 10 (sepuluh) botol oliNiNja; ed (tiga puluh sembilan seti
462 — 338 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2659 K/Padt/2015 20 November 7g 1669/x/2005 3.500.000,00 20% 8 Oktober 2005 2007 773 1.512.115,0779 0881/11V2006 5.000.000,00 20% 12 Maret 2006 Mews z007 618 1.727013,70go 001/1/2006 1.500.000,00 20% 2006 2007 648 543.254,79ai Seti 6.000.000,00 14% N57 2007 83 75.945,21ge #001 168 6.000.000,00 14% N37 2007 83 75.945,21ga *eogotee 7.000.000,00 20% 2008, 2007 384 1.502.334,2534 46000109 7.000.000,00 20% 2008 2007 364 1.502.994.0546000110 1 November 20 November85 6.000.000,00 20% 2006 2007 384
249 — 144
Unsur seti rang;2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi ;3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau Sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan ;4. Unsur tmerugikank ngan negara atperekonomian Negara ;5.
64 — 41
Unsur seti rang :2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi denganmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;3. Unsur dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian Negara ;4. Unsur secara bersamasama : 5. Unsur Perbuatan Berlanjut :6.
101 — 58
Unsur seti rang :2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi denganmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;3. Unsur dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian Negara ; 4. Unsur secara bersamasama :5.
135 — 57
Unsur seti rang:Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orangperorangan yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yangberada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang merupakan pelaku darisuatu perbuatan pidana dan kepadanya dapat diambil pertanggungjawabandidepan Pengadilan ;Menimbang, bahwa didalam perkara ini pelaku dimaksud adalahTerdakwa Ir.
103 — 36
Unsur :Seti rangMenimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, tidak menentukan adanya suatu syarat untuk dapat menjadiSubyek Hukum yang menyertai unsur Setiap Orang.
50 — 28
Unsur seti ranBahwa di dalam UndangUndang Tindak Pidana Korupsi,pengertian setiap orang di jelaskan pada pasal 1 butir ke 3Ketentuan Umum UU No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanatTindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa setiap orangadalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepadasubjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajibanyang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung
INDRIASARI SIKAPANG, SH
Terdakwa:
RUSLIE AS Bin ABDUL SAMAD
288 — 31
Rp250,000.00 Rp217,448.03
220 Servasius oso / Agustina Sabina Mi Rp1,900,000.00 Rp1,652,604.99
221 Seti Buttu Rp500,000.00 Rp434,896.05
222 Setiyo Tri Raharjo Rp1,500,000.00 Rp1,304,688.15
223 Sewaya Hali / Thamrin Hali Rp2,500,000.00 Rp2,174,480.25
224 Shamsuat Turnip/ Siti Nirbaya Rp3,200,000.00 Rp2,783,334.72
225 Silvia Agustin Rp1,500,000.00 Rp1,304,688.15
226 Siti Hanisah / Andini R. I.
133 — 32
Unsur Seti ranMenimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, disebutkan : setiap orang adalah orang perseorangan atautermasuk korporasi ;Menimbang bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata setiap orang adalah samadengan terminologi kata barang siapa.
61 — 10
Unsur Seti ranBahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, disebutkan : Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasukkorporasi ;Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal30 Juni 1995 disebutkan : kata setiap orang adalah sama dengan terminologi kataparang siapa.