dan berdasarkan Pasal 125 jo Pasal 126 HIR. permohonan tersebutdapat diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak hadir di persidangantanpa keterangan tersebut harus dianggap bahwa Termohon sebagai mengakuidalildalil permohonan dan buktibukti yang diajukan Pemohon, maka karenanya berdasarkan pasal 174 HIR. dengan sendirinya dalil Pemohon tersebutdinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah menjadi fakta yang tetap;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan dalil syar'i

Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam;Menimbang bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengandalil syar'i yang terdapat dalam AlQur'an surat Al Bagoroh ayat 229 yangberbunyi sebagai berikut:glouwwslb a) wig!

dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa permohonan a quo termasuk bidang perkawinan,maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 49 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3tahun 2006, dan perubahan kedua dengan dengan Undangundang Nomor 50tahun 2009 serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dandalil syar'i

Antara pemohondan Termohon sudah terpisah baik secara batin maupun dhohir dan tidaksaling memberi kewajiban sebgaimana layaknya suami maupun isitri,karena antr Pemohon dan Termohon sudah beranggapan putusPerkawinannya ( karna Syar'i ) dengan terucapnya sumpah Lian, di depanmajelis Hakim;Bahwa berdasarkan petunjuk dari Pengadilan Agama ini diajukan;8.

sudahmelakukan sumpah Lian, sebagaimana Putusan Pengadilan Agama LamonganNomor:0882/Pdt.G/2018/PA.Lmg, tanggal 24 Juli 2018;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadapsebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secarapatut dan resmi, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnyaTermohon (Verstek) sesuai dengan pasal 125 jo. 126 HIR.Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan dalil syar'i

1989 tentangPeradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 49 UndangUndang nomor 7 tahun 1989, tentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 UndangUndangNomor 3 tahun 2006;Memperhatikan, UndangUndang nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009,tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundangundangan yangberlaku, dan dalil syar'i

bin Sampuri) telah meninggaldunia pada hari selasa tanggal 01 Maret 2016 karena sakit komplikasi,berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Tamanagung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi Nomor470/97/429.512.07/2016 tanggal 27 Mei 2016;Bahwa dalam pernikahan suami Penggugat (Kartani bin Sampuri) denganMiswati binti Tego terdapat unsure pemalsuan status perkawinan yang tidaksesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu UndangUndang Nomor 1tahun 1974 maupun dengan hukum syar'i

dimana suami Penggugat(Kartani bin Sampuri) adalah suami sah Penggugat sebagaimana yangtercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 824/56/I/1980 tanggal 21 Januari1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan CluringKabupaten Banyuwangi dengan demikian perkawinan suami Penggugat(Kartani bin Sampuri) dengan Miswati binti Tegi secara administrasiterdapat unsur cacat hukum dan tidak sah menurut hukum syar'i sehinggaharus dibatalkan;7.

untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas,maka terhadap gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan pertama ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perobahan kedua dengan Undang Undangnomor 49 tahun 2009 maka semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepadaPenggugat ;Mengingat segala ketentuan di dalam Peraturan Perundang undanganyang berlaku dan dalil syar'i

4) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 permohonan tersebut dapat diputus denganverstek;Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak hadir di persidangantanpa keterangan tersebut harus dianggap bahwa Termohon sebagai mengakuidalildalil permohonan dan buktibukti yang diajukan Pemohon, maka karenanya berdasarkan pasal 174 HIR. dengan sendirinya dalil Pemohon tersebutdinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah menjadi fakta yang tetap;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan dalil syar'i

Pasal 116 huruf (b dan f)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengandalil syar'i yang terdapat dalam AlQur'an surat Al Bagoroh ayat 229 yangberbunyi sebagai berikut:glLourlb a pwigl G9, 20 JLouro 1 Ylipo Jr!

yang amarnyasebagaimana disebut di bawah ini;Menimbang, bahwa permohonan a quo termasuk bidang perkawinan,maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 49 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3tahun 2006, dan perubahan kedua dengan dengan Undangundang Nomor 50tahun 2009 serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dandalil syar'i

) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 permohonan tersebut dapat diputus denganverstek;Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak hadir di persidangantanpa keterangan tersebut harus dianggap bahwa Termohon sebagai mengakulidalildalil permohonan dan buktibukti yang diajukan Pemohon, maka karenanya berdasarkan pasal 174 HIR. dengan sendirinya dalil Pemohon tersebutdinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah menjadi fakta yang tetap;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan dalil syar'i

Pasal 116 huruf (b dan f)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengandalil syar'i yang terdapat dalam AlQur'an surat Al Baqoroh ayat 229 yangberbunyi sebagai berikut:glLouslb a wigl Sop 20 JLo 1S Ylino Jd!

yang amarnyasebagaimana disebut di bawah ini;Menimbang, bahwa permohonan a quo termasuk bidang perkawinan,maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 49 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3tahun 2006, dan perubahan kedua dengan dengan Undangundang Nomor 50tahun 2009 serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dandalil syar'i

untuk umum, halini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat ( 1) Undangundang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dandiperbaiki dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, ternyata Pemohon dan Pemohon Il tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya ;Menimbang, bahwa untuk menetapkan keabsahan suatu pernikahan,terlebin dahulu dipertimbangkan apakah perkawinan tersebut dilaksanakansesuai ketentuan hukum syar'i

menilai telah memenuhi syarat formal kesaksian, oleh karenaitu Kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,terbukti perkawinan Pemohon dengan Pemohon II tersebut ada pengantinpria dan wanita, ada wali nikah pengantin wanita, ada dua orang saksi, adajab qabul dari wali pengantin wanita dengan pengantin pria, oleh karena ituMajelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun perkawinansesuai ketentuan hukum syar'i

Pasal39 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa pada saat melangsungkan perkawinan terbuktiPemohon tidak sedang terikat nikah dengan perempuan lain sedangkanPemohon Il tidak sedang terikat nikah dengan lakilaki lain, maka MajelisHakim memandang Pemohon dan Pemohon II tidak terdapat penghalanguntuk menikah menurut ketentuan hukum syar'i jo. Pasal 9 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Pasal 116 huruf fKompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan nomor 2 Penggugat mohon agar PengadilanAgama Probolinggo menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bahwauntuk memenuhi ketentuan hukum syar'i dan menunjuk Surat Edaran Pengadilan Tinggi AgamaSurabaya Nomor PTA.m/Hk.03.5/2456/2001, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatanPenggugat dengan amar putusan sebagai berikut: Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugatterhadap

tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempatperkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakanuntuk itu ;Menimbang, bahwa karena perkara ini dibidang perkawinan, maka sesuai pasal 89Undangundang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Mengingat peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum syar'i

tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) dan ayat(4) Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan dalil syar'i dalamKitab Al Bajuri juz II halaman 189 yang berbunyicojld le casey gw yo aiSeaoll arg jl asinArtinyaSuami wajib memberi nafkah kepada isteri yang telahtamkin (berserah diri) kepadanya.Oleh sebab itu) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutannafkah madliyah Penggugat dapat dipertimbangkan dan dapatdikabulkan dan disesuaikan dengan pekerjaan Tergugat sorangsopir angkutan Kota dengan Penghasilan Rp.30.000

telah tamkin kepada Tergugatdan tidak terbukti bahwa Penggugat membangkang ( nusyuz )kepada Tergugat, oleh karenanya dengan dikabulkannyapermohonan ikrar talak Tergugat maka Tergugat harus memenuhikewajiban kewajiban yang yang menjadi hak hak Penggugat,sebagai berikut Tergugat wajib membayar nafkah Iddah, Maskan (tempattinggal) dan Kiswah (busana) kepada Penggugat selamaPenggugat menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud pasal149 huruf (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuaidengan dalil syar'i

ANAK II, umur 12 tahun dan terbukti pula bahwa anak anaktersbut tersebut sekarang tinggal bersamaPenggugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b)Undang undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (4) huruf(b) dan huruf (c) , pasal 149 (d), pasal 156 huruf (d) danPasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesualdengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman177 yang berbunyiCe nig aple Yl a aaj 2 Ig IArtinya : Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkahanaknya Tergugat

anak tersebut dewasa dan dibayarkan kepada Penggugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapatdikabulkan ; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSIT: Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalambidang perkawinan, maka oleh sebab itu sesuai ketentuan pasal89 ayat (1) Undangundang No.7 tahun 1989, yang diubahterakhir dengan Undang Undang Nomor:50 Tahun 2009, maka biayaperkara ini dibebankan kepada Pemohon / Tergugat; Mengingat, ketentuan hukum = syar'i

Syar'i Effendy, S.H. dan Dra.Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. masingmasing sebagai Hakim Anggotayang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkanPenetapan Nomor 32/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 20 Januari 2022,putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itujuga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim AnggotaHal 20 dari 21 hal. pts.

Syar'i Effendy, S.H. Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.Biaya Perkara:1. Biaya ProsesPanitera PenggantiAsep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.: Rp130.000,00 2. Redaksi : Rp 10.000,003. Meteral : Rp 10.000,00Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).Hal 21 dari 21 hal. pts. No.32/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

Dapi demi menghindari mudharatyang besar, sesuai dengan dalil syar'i sebagaimana termaktub dalamkitab AlAshbah Wan adhair yang berbuny/i : , B 2m 4, =Me a: P&Pa we Da 4 ooCay wartalyse yy be Ge stlySEAArtinya : "Bila ditemukan /dihadapkan dua kemudharatan, makadianjurkan untuk memilih mudharat yang lebih ringan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di muka, maka majelis memandang adalah bijaksana bilapemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan anaknya, sehinggapermohonan pemohon dapat dikabulkan.Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkaravolumteir, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.Memperhatikan segala peraturan perundangundangan yang berlaku,serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkaraMENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan pemohon.2.

dilihat dari fisik dan cara berfikimya ternyata cukup pantas melakukanpermikahan, bahkan bila dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya, yang sudahsedemikian erat, dan sulit dipisahkan, bahkan saat ini anak Pemohon sudah hamil, makauntuk menghindarkan mafsadah yang akan timbul dikemudian hari dan akan lebihmaslahah bagi calon mempelai dan keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinandengan segera, dan ternyata pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya tidakada halangan menurut ketentuan Syar'i

bidangperkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepadaPemohon;Mengingat, pasal 7 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, pasal 49 Undangudnang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006, dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 ,dan segalaketentuan perundangundangan yang berlaku, dan dalil syar'i

yang bersangkutan denganperkara ini;Mengingat, pasal 49 Undangudnang Nomor 7 tahun 1989 dan segala ketentuanperundangundangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkaraini;MENETAPKAN1.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengandalil syar'i yang terdapat dalam AlQur'an surat Al Bagoroh ayat 227 yangberbunyi sebagai berikut:Dan jika mereka berencana (bertetap hati) untuk talak, makaArtinya :sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka gugatan Pemohon, a quo telah beralasan dan permohonanPemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan

wilayahnya meliputi tempat kediamanPemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinandilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;Menimbang, bahwa permohonan termasuk bidang perkawinan, makasesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkaradibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 49 Undangundang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006, serta segalaketentuan perundangundangan yang berlaku, dan dalil syar'i

Pemohon telahdua kali persidangan secara berturutturut tidak menghadap sidang tanpaketerangan setelah diperintahkan dan dipanggil untuk menghadap sidangtersebut secara resmi, sah, dan patut, dan pula tidak mengutus orang lain untukmenghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyataketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah karenanya iadinyatakan tidak bersungguhsungguh dalam berperkara, dan pemeriksaanperkara a quo dinyatakan selesai, hal mana sejalan dengan dalil syar'i

diterima sebagaimanaamarnya disebut di bawah ini;Menimbang, bahwa permohonan a quo termasuk bidang perkawinan,maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 49 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3tahun 2006, dan perubahan kedua dengan dengan Undangundang Nomor 50tahun 2009 serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dandalil syar'i

No.0839/Pdt.G/2015/MS.Mbo.Bahwa, saksi meyakini pernikahan mereka sah karena selama mereka menikahtidak seorangpun yang mempermasalahkan pernikahan mereka.Bahwa tidak ada halanyana syar'i mereka menikah..

PT memberikan keterangan yang pada pokonyamenyatakan bahwa: Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon IL.Bahwa, benar mereka suamin isteri dan telah mempunyai anak.Bahwa, saksi meyakini pernikahan mereka sah karena selama mereka menikahtidak seorangpun yang mempermasalahkan pernikahan mereka.Bahwa tidak ada halanyana syar'i mereka menikah.Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan saksi di atas Para Pemohonmembenarkannya, dan pada kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap padapermohonannya semula

4) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 permohonan tersebut dapat diputus denganverstek;Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak hadir di persidangantanpa keterangan tersebut harus dianggap bahwa Termohon sebagai mengakuidalildalil permohonan dan buktibukti yang diajukan Pemohon, maka karenanya berdasarkan pasal 174 HIR. dengan sendirinya dalil Pemohon tersebutdinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah menjadi fakta yang tetap;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan dalil syar'i

Pasal 116 huruf (b dan f)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengandalil syar'i yang terdapat dalam AlQur'an surat Al Bagoroh ayat 229 yangberbunyi sebagai berikut:gLuslb ewig So, 20 JLoo 1 Ylipo Jr!

yang amarnyasebagaimana disebut di bawah ini;Menimbang, bahwa permohonan a quo termasuk bidang perkawinan,maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 49 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3tahun 2006, dan perubahan kedua dengan dengan Undangundang Nomor 50tahun 2009 serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dandalil syar'i

II;e Bahwa wali yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah KandungPemohon II bernama Montan, sedangkan saksisaksi pada pernikahan tersebut saksitidak ingat;e Bahwa status Pemohon I saat itu adalah perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;e Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sebesarRp 5000,00;Penetapan Register Nomor 106/Pdt.P/2014/PA.Mdn.Halaman 3 dari 8 halaman.e Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak adahalangan syar'i

Jermal Lorong Tengah, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan.dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang padapokoknya sebagai berikut :e Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah karena keponakan PemohonU;Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon I menikah dengan Pemohon II, saksi tahubahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dari cerita kerabat dekat;e Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak adahalangan syar'i

diterima secarasah ";2 Dalam Kitab Tanah alThalibin, Juz 2 halaman 308, menerangkan:625 aid uo dlyol clSi, Jdlell SWI 3) Jaa,"Artinya :" Dapat diterima pengakuan seorang lakilaki dewasa dan berakal ataspernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isterimembenarkan pengakuan tersebut";3 Dalam Kitab Tuhfah, halaman 122, menerangkan:cISJL aldlell all 143 JasArtinya : " Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima";Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i

4) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 permohonan tersebut dapat diputus denganverstek;Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak hadir di persidangantanpa keterangan tersebut harus dianggap bahwa Termohon sebagai mengakuidalildalil permohonan dan buktibukti yang diajukan Pemohon, maka karenanya berdasarkan pasal 174 HIR. dengan sendirinya dalil Pemohon tersebutdinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah menjadi fakta yang tetap;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan dalil syar'i

Pasal 116 huruf (b dan f)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengandalil syar'i yang terdapat dalam AlQur'an surat Al Bagoroh ayat 229 yangberbunyi sebagai berikut:Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagidengan yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik";Menimbang, bahwa berdasakan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan Pemohon a quo telah cukup beralasan dan tidakmelawan hukum, oleh sebab

yang amarnyasebagaimana disebut di bawah ini;Menimbang, bahwa permohonan a quo termasuk bidang perkawinan,maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 49 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3tahun 2006, dan perubahan kedua dengan dengan Undangundang Nomor 50tahun 2009 serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dandalil syar'i

dilihat dari fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukanpernikahan, bahkan bila dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya, yang sudahsedemikian erat, dan sulit dipisahkan, bahkan saat ini anak Pemohon sudah hamil, makauntuk menghindarkan mafsadah yang akan timbul dikemudian hari dan akan lebihmaslahah bagi calon mempelai dan keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinandengan segera, dan ternyata pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya tidakada halangan menurut ketentuan Syar'i

bidangperkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepadaPemohon;Mengingat, pasal 7 UndangUndang Nomor tahun 1974, pasal 49 Undangudnang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006, dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 ,dan segalaketentuan perundangundangan yang berlaku, dan dalil syar'i

yang bersangkutan denganperkara ini;Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan,maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkaradibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 49 Undangudnang Nomor 7 tahun 1989 dan segala ketentuanperundangundangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkaraini;MENETAPKAN1.

An Nisa ayat 7 ) ;Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan almarhum SUAMIPEMOHON menujukkan adanya hubungan darah sehingga berhak mewarisi hartawaris kedua orang tuanya, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan penetapanahli waris adalah untuk mengurus harta waris yang menjadi hakhak anak Pemohonsebagai ahli waris, oleh karena itu secara yuridis teknisnya perlu ada penetapan dariPengadilan Agama, hal mana sejalan dengan dalil syar'i sebagaimana termaktubdalam alQuran surat al ahzab ayat 6 yang

:Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti dan pertimbangansebagaimana tersebut diatas, dinyatakan terbukti bahwa tidak ada lagi ahli warisyang masih hidup atau ahli waris yang kedudukannya dapat digantikan oleh ahliwaris lain kecuali satu satunya ahli waris dari pewaris ( SUAMI PEMOHON ) yangberhak mewarisi hartaharta peninggalan pewaris adalah anak Pemohonsebagaimana tersebut diatas, hal mana sesuai dengan dalil syar'i sebagaimanatersebut diatas dan ketentuan pasal 174 ayat (1) huruf a, oleh karenannyapermohonan

pemohon harus dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkarapermohonan (Volunter), dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini harusdibebankan kepada Pemohon ;Mengingat, pasal 49 Undangundang No. 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama ,sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, sertasegala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dan dalil syar'i

2tahun 1987 tentang Wali Hakim pasal 2 ayat (3), Wali Nikah Pemohon telah dipanggil untukmemberikan keterangan di depan persidangan, dan telah memberikan keterangan sebagaimanaterurai tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, majelis hakimberpendapat bahwa dengan ketidak hadiran wali nasab menguatkan tentang keengganannyauntuk bertindak sebagai wali nikah dan terbukti menurut keterangan saksisaksi bahwakeengganan tersebut tidak atas dasar yang dibenarkan secara syar'i

disatu sisi serta disisi lainantara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada halangan secara syar'i jikakeduanya melangsungkan pernikahan dan antara keduanya sudah tidak bisa dipisahkan lagi,lebihlebih Pemohon dan calon suami Pemohon telah menjalis cinta selama+ 2 tahun;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas, Majelis hakim berpendapatbahwa dengan terbuktinya keengganan wali disatu sisi dan disisi lain antara Pemohon dengancalon suami Pemohon tidak ada halangan secara Syar'i