Ditemukan 3577 data
159 — 86
prosedur dan mekanismesebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku denganalasan :1 Obyek sengketa diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Riau pada tanggal21 Januari 2013 didasarkan pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf (a)Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2003 tentang Pemberhentian AnggotaPolri yaitu telah dipidana selama 7 (tujuh) bulan penjara berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Pasir Pangarayan Nomor : 195/Pid.B/2011/PN.PSP tanggal13 September 201 1dan telah berkekuatan hukuma
H. TONY MANSYUR BIN MOEHAMAMAD BIN KINAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok
Intervensi:
SELVIANA NASUTION
157 — 126
sertipikat yang terbukti cacad hukum administratif karenaadanya kesalahan prosedur, kesalahan subjek atau objek hak, data yuridis ataudata fisik tidak benar atau kesalahan lainnya yang bersifat administratif.Pembatalan a quo dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depokselaku pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan objek sengketaIN IItIS; 2 on nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nn nnn nce nnn cn ene en nneMenimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan hukuma
CELESTINUS BALI PANGALLO
Tergugat:
1.JOHANIS GALA TANDISAU
2.YOHANA SAMPEALI BANDASO'
3.JHON
124 — 51
Persidangan dan untuk singkatnya dianggap telah dikutipdan dipertinbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalamputusan ini.Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak tidak ada yang ingindisampaikan dan akhirnya Para Pihak mohon putusan.Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, MajelisHakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam berita acarapersidangan yang mempunyai relevansi, dipandang sebagai termuat danmenjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
85 — 29
nama PENGGUGAT telah dijual oleh Penggugat pada bulanJanuari 2018 dengan harga Rp. 154.000.000,00, (Seratus lima puluhempat juta rupiah);Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukankesimpulan yang pada pokoknya masingmasing tetap pada dalildalilnyasemula, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan,harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkandalam putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMA
SUTIKNO BIN MARSUP
Tergugat:
1.PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS Cq.BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS
2.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI RAWAS Cq.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI RAWAS
74 — 12
dan II telah mengajukan kesimpulan yang telah diserahkankepada Majelis Hakim tanggal 14 Maret 2019 ;Halaman 43 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pat.G/2018/PN LIgMenimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi, dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
1.MAHADI
2.TRI BUWONO
3.NUR ASWIN, S.E
4.IRWANSYAH
5.ADI FERIYANTO
6.ENDANG SURIANA
7.YEREMIAS PETER
8.AKHMAD TAUKHIDIN
9.LOT PRIONO, A.Md
10.MARTO
11.DJOHAN
12.TEODURUS HENDRI
13.AJEMANSYAH
14.BENEKDISTUS BENI
15.AMANDUS UNDUK
Tergugat:
1.PT.MALINDO PERSADA KHATULISTIWA
2.PT.MAISKA BHUMI SEMESTA
103 — 25
6 Juni 2018sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugatmenyatakan tidak ada halhal yang diajukan lagi dan mohon putusan, karenaupaya damail yang dianjurkan Majelis Hakim tidak mungkin lagi diwujudkan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
Terbanding/Tergugat I : MARDJONO REKSODIPUTRO
Terbanding/Tergugat II : Ricky S Nazir
Terbanding/Tergugat III : EMIR NURMANSYAH
Terbanding/Tergugat IV : NAFIS ADWANI
Terbanding/Tergugat V : RITA TYASTUTI TAUFIK
Terbanding/Tergugat VI : AGUS AHADI DERADJAT
Terbanding/Tergugat VII : WOODY PANANTO
Terbanding/Tergugat VIII : CHANDRAWATI DEWI
Terbanding/Tergugat IX : LUKY I WALALANGI
Terbanding/Tergugat X : SAHAT M SIAHAAN
Terbanding/Tergugat XI : HERRY NURYANTO KURNIAWAN
Terbanding/Tergugat XII : Nurdin Adiwibowo
Terbanding/Tergugat XIII : FREDDY KARYADI
Terbanding/Tergugat XIV : Yanny M. Suryaretina
Terbanding/Tergugat XV : Ayik Chandrawulan Gunadi
Terbanding/Tergugat XVI : KEVIN OMAR SIDHARTA
Terbanding/Tergugat XVII : Indra Setiawan
Terbanding/Tergugat XVIII : Miriam Andreta
Terbanding/Turut Tergugat I : PT Bangun Karya Pratama Lestari BKPL
Terbanding/Turut Tergugat II
874 — 2791
Kemudian pengembaliannya(ROR) dianggap tidak legal untuk sebuah pinjaman keuangan.Kesimpulannya adalah ABNR sesungguhnya merancang programpembayaran kembali yang menyebabkan Penggugat melanggarhukum Indonesia;IVPERTANGGUNG JAWABAN ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUMA. ADVOKAT WAJIB MEMBERIKAN JASA HUKUM DENGAN DERAJATKUALITAS TINGGI DAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN YANGDITIMBULKAN DALAM PEMBERIAN JASA HUKUM TERSEBUTHalaman 46 Putusan Nomor 623/PDT/2019/PT.DKI56. Dr.
TURUT TERGUGAT IX DENGAN DASARSEOLAHOLAH TERJADI PERBUATAN MELAWAN HUKUMa. Bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat secara tegasmenyatakan bahwa debiturnya (Turut Tergugat I/PT. BKPL) telahmelakukan wanprestasi karena gagal melakukan pembayaran. Namundalam posita terkait ganti kerugian, Penggugat meminta agar Tergugat s.d. Tergugat XVIII, Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat IX membayarganti kerugian atas pinjaman yang telah diberikan Penggugat kepadaTurut Tergugat (PT. BKPL).
Ida Bagus Nyoman Putra
Tergugat:
1.I Nyoman Agus Rossena
2.Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar
3.Pemerintah RI Cq. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali di Denpasar Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar
4.KPKNL Denpasar
5.PT Bank Bali Jakarta
6.Notaris I Gede Ardana,SH,Mkn
7.I Made Dharma
8.Notaris I Nyoman Gunawan
99 — 43
Bank Bali/BDL, terletak di Desa Bitera, KecamatanGianyar, Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, seluas 2.260m2, sebagaiberikut :Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 24/Padt.G/2017/PN Gin1.Tentang Posisi Hukuma. Pada Tahun 1999 Bank Indonesia telah mengalinkan Hak Tagihatas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Pemerintahcq.
46 — 7
tersebut secara keseluruhan,dari pembacacaan surat permohonan, jawaban, replik, duplik, dalam pokokperkara dan jawab menjawab dalam intervensi;Bahwa setelah mempelajari berkas berkara secara keseluruhan MajelisHakim merasa cukup untuk mempertimbangkan perkara ini;Hal. 58 dari 63 hal.Put.No 0696/Pdt.G/2015/PAJPBahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam beritaacara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMA
626 — 450
TENTANG FAKTAFAKTA HUKUMa) PEMERIKSAAN SAKSISAKSI1.Keterangan saksi Pelapor MOE IRWAN RAHARJA dan keterangan LIEELLEN RAHARJA selaku istri pelapor menerangkan dirinya memilikibidang tanah yang terletak di Kelurahan Marunda, KecamatanCilincing, Jakarta Utara, seluas 17.670 M2 (tujuh belas ribu enam ratustujuh puluh meter persegi) dengan bukti kepemilikan berdasarkan GirikC.DKI No. 1196 persil 11 S Il yang berasal dari Girik Jawa Barat No. 148persil 11 S Il luas 17.670 M2 (tujuh belas ribu enam ratus
72 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
AcaraPidana, Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;Menimbang, bahwa oleh Karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar ongkosperkara dalam kedua Tingkat Peradilan;Bahwa pertimbangan hukum = (lega/ reasoning) seperti itu sesualdengan arahan/petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia yangharus secara jelas dan terang, dimana dalam memori BandingPemohon Kasasi/Terdakwa telah menunjukan Fakta hukum barusehingga menurut Pemohon Kasasi/Terdakwa pertimbangan hukuma
71 — 37
, bahwa setelah selesai pembuktian, pihak Penggugat dan ParaTergugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 11 Oktober 2021, melaluipersidangan secara elektronik;Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yangtermuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagianyang tak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat , Para Tergugat dan Turut Tergugatmenyatakan tidak ada halhal yang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
Terbanding/Tergugat IV : MULYANINGSIH
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Purwodadi Kabupaten Grobogan
Terbanding/Tergugat III : Kementrian Keuangan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat I : PT.Bank Negara Indonsia PerseroTbk Pusat JAKARTA CQ PT. Bank Negara Indonsia PerseroTbk Cabang Kudus
Turut Terbanding/Penggugat IV : AGUS RIYANTO
Turut Terbanding/Penggugat II : SUGENG HARIYONO,S.Pd
Turut Terbanding/Penggugat I : ISTANTO
105 — 102
SIFAT MELAWAN HUKUMA. SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM PERBUATAN MELAWANHUKUM1. Bahwa PerbuatanPerbuatan PARA TERGUGAT merupakanPerbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam :1). Pasal 1365 Tiap perbuatan melanggar hukum yangmembawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkanorang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut2).
174 — 49
peraturanperundangundangan adalah:1) Undangundang dasar tahun 19452) Ketetapan MPR3) UndangUndang/Perpu4) Peraturan Pemerintah5) Peraturan Presiden6) Peraturan Daerah Provinsi7) Peraturan DaerahSedangkan peraturan Menteri Keungan RI (In Cassu) Nomor:93/PMK.06/2010 yo PMK No: 106/PMK.06/2013 tidak masuk jenisperaturan perundangundangan, Apalagi Pasal 26 UndangUndang Haktanggungan No 4 1996 tidak ada memerintahkan bahwaperaturanpelaksanaannya adalah peraturan Menteri Keuangan.Menyatakan tidak sah dan batal demi hukumA
16 — 9
apapun lagi dan Pemohon menyampaikan kesimpulansecara tertulis pada tanggal 4 Pebruari 2015 pada pokoknya tetap padapermohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan,demikian juga Termohon menyampaikan kesimpulan tanggal 4 Pebruari 2015pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwalsebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakanbagian tak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk. Pusat Jakarta Cq. PT BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk Cab. Tegal
Terbanding/Tergugat II : YUNI ANDARYATI S.H
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah R.I Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Brebes
73 — 56
SIFAT MELAWAN HUKUMA. SIFATMELAWAN HUKUM DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM1. Bahwa berdasarkan seperti apa yang telah PENGGUGAT Uraikanpada FAKTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukanoleh Para TERGUGAT yang kesemuanya merupakan PerbuatanMelawan Hukum sebagaimana diatur dalam:1). Pasal 1365 KUHPer : Tiap perbuatan melanggar hukumyang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkanorang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut.2).
70 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ario Bimo Perkasa sebagai pihak dalamperkara a quo sehingga dapat mendudukkan sengketa hukuma quo secara lebih jelas dan terang, maka gugatan Penggugattelah tidak memenuhi syarat formal sebuah gugatan;4. Bahwa dalam gugatannya a quo Penggugat juga menyatakan dalampoin 11 dan 12 bahwa Tergugat telah membebankan objek perkaradengan hak tanggungan;5.
Soetomo
Tergugat:
1.Muhammad Adriansjah
2.Evida Kurniawati
3.Ranti Artsilia, SH
4.PT. Bank Danamon Tbk. Up Collection SEMM
5.Ketua Yayasan Kas Pembangunan Kodya Surabaya
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang KPKNL Surabaya
2.Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I
3.Kristina, SE
130 — 17
;Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, Pihak Penggugat, Tergugat ,Il, Ill, IV, V dan Turut Tergugat III telah mengajukan Kesimpulan masingmasingdiajukan pada sidang tanggal 19 September 2019, selanjutnya para pihakmenyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Putusan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis cukup menunjuk segala sesuatu yangtermuat dalam Berita Acara Persidangan dan hal tersebut merupakan satu bagianyang tak terpisahkan dengan putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
RIZKY AMELIA
Tergugat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
133 — 98
Fakta Hukuma. Bahwa Penggugat adalah asisten ahli Komite anggaran, audit danaktuaria BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Keputusan DewanPengawas BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/26/DEWAS/052016tentang Pengangkatan Sdri. Rizky Amelia sebagai asisten ahli komiteanggaran, audit dan aktuaria BPJS Ketenagakerjaan;b.
246 — 79
Peraturan DaerahSedangkan Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia (In Cassu)Nomor : 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturanPerundangundangan apalagi pasal 26 Undangundang Hak tanggungan(UUHT) Nomor 4 tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa PeraturanPelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;Menyatakan tidak sah dan batal demi hukumA.