Ditemukan 3977 data
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
FIRDAUS AKBAR bin SABRAH alm
59 — 28
AGUS Bin BUSRA(Alm) biasa di gunakan dalam dunia Kesehatan,dan Narkotika tersebut tidak bisa beredar bebas di Pasaran bebas, danapa bila ada orang lain yang telah memiliki Narkotika tersebut tanpakuasanya atau Hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahappengobatan maka orang tersebut diduga telan melangar ketentuanUndangundang sebagaimana di atur dalam UU No.35 Thn 2009 TentangNarkotika;9.
1.DEVI SAFLIANA SH
2.DEARTY PUSPITASARI SH
Terdakwa:
TEUKU FARIZ Bin TEUKU HASANUDDIN
41 — 10
didakwakan atau tidak, sehingga Terdakwa dapat atau tidakdinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;Menimbang bahwa, karena Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwaHalaman 20 dari 31 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2020/PN Bnadengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas yaitu Primer melanggar Pasal111 ayat (1) Undangundang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ataukedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Ri Nomor 35 tentang Narkotika danSubsidair melangar
57 — 7
Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatannya poin 5 dan 8 yang menyatakanTergugat I telah melangar Pasal 2 Surat Persetujua Pinjam Uang dimana masajatuh tempo pelunasan hutang Penggugat belum lunas tetapi Tergugat I13melaksanakan proses parate eksekusi (quad non) nyatanya merupakan dalil yangmengadaada dan tidak berdasar sama sekali;Perlu Tergugat I tegaskan bahwa Penggugat telah melakukan wan prestasi yaitutidak membayar angsuran kreditnya (pokok dan bunga) yang seharusnya dibayarkansetiap bulannya
36 — 7
Terdakwa ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat 2 UndangUndang Nomor 48tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Bahwa tidak seorangpundapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sahmenurut UndangUndang mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatbertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya ;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telahdidakwa dengan dakwaan Subsidaritas yaitu melangar
LIS NURHAYATI, SH.
Terdakwa:
TUIN Alias TOBIN
104 — 33
yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnyaakan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaanalternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan faktafakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitudakwaan alternatif Kedua yaitu pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatan, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan PerbuatanTerdakwa telah melangar
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
AGUS bin BUSRA alm
59 — 28
AGUS Bin BUSRA(Alm) biasa di gunakan dalam dunia Kesehatan,dan Narkotika tersebut tidak bisa beredar bebas di Pasaran bebas, danapa bila ada orang lain yang telah memiliki Narkotika tersebut tanpakuasanya atau Hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahappengobatan maka orang tersebut diduga telan melangar ketentuanUndangundang sebagaimana di atur dalam UU No.35 Thn 2009 TentangNarkotika;9.
MARIA PRICILIA SILVIANA, SH
Terdakwa:
AZMI KARDO Alias AZMI Bin ZAKARIA Alm
33 — 31
yang setimpal denganperbuatan dan kesalahannya sebagai wujud pertanggung jawaban yuridisnya,sebab selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak ada menemukanalasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa untuk menghilangkanmaupun menghapuskan pemidanaan dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal44 s/d Pasal 52 KUHP;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, ternyata dapat dibuktikan semua unsurunsur dari perbuatan pidana yangdirumuskan dalam dakwaan tunggal melangar
91 — 44
./ UnsurUnsur kedua : Melangar Kesusilaan seBahwa yang dimaksud dengan Melanggar kesusilaanadalah perbuatan yang melanggar kesopanan dibidang kesusilaan yang berhubungan dengankekelaminan dan atau bagian tertentu lainnya yangpada umumnya dapat menimbulkan perasaanjijik,perasaan malu,atau dapat menimbulkanrangsangan nafsu birahi orang lain.Bahwa berdasarkan' keterangan keterangan Terdakwa,keterangan Para Saksi dibawah sumpah serta barangbukti yang diajukan ke persidangan dan setelahmenghubungkan satu
Pembanding/Penggugat II : MARHAMA
Pembanding/Penggugat III : SAH DIYA
Pembanding/Penggugat IV : SUYATI
Pembanding/Penggugat V : MARYANI
Pembanding/Penggugat VI : HOLIPA
Terbanding/Tergugat : SRI REDJEKI
Terbanding/Turut Tergugat I : I KETUT KARIANA, S.H.
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PROBOLINGGO
72 — 47
Sedangkan untukgugatan perbuatan melawan hukum (PMH), seharusnya didasarkan padapasal 1365 KUHPerdata:Tiap perbuatan yang melangar hukum dan membawa kerugiankepada orang lain, mewayjibkan orang orang yang menimbulkan kerugianitu karena kesalahanya untuk menganti kerugian tersebut,Bahwa, Apabila gugatan perdata diajukan oleh Para Penggugat dengandasar Perbuatan Melawan Hukum, mengapa dalam isi posita7,17,18,22,24, secara jelas disebutkan adanya hubungan hukum Utangpiutang / terdapat kekurangan bayar
308 — 71
melakukanpembakaran lahan; Bahwa saksi pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwatidak pernah melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, paksaan atauyang lain lain, pada saat itu Terdakwa memberikan keterangan dipenyidikan memberikan keterangan sesuai dengan yang disampaikanoleh Terdakwa; Bahwa saksi ada memberikan penjelasan kepada Terdakwamengenai pasal yang didakwakan oleh Terdakwa yaitu mengenaiundangundang perkebunan dan perda yang mengatur tentangpembakaran lahan dan konsekuesi apabila melangar
177 — 47
untukmenghindari konflik antar anakanaknya, maka perbuatanpembatala atau pencabutan hibah Tergugat I tersebut telah sesuai dengan hadits RasulullahSAW tersebut di atas;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 76 K/AG/1999 tanggal 23 Oktober 1999 antara lain dalam pertimbangannya menyatakanBahwa hibah yang lebih dari 1/3 harta yang dimiliki, bertentangan dengan ketentuanhukum;Menimbang, bahwa perbuatan hukum hibah Tergugat I kepada Tergugat II atassebidang tanah obyek sengketa telah melangar
76 — 56
Melangar Prosedur yakni:Penggugat tidak dikonfirmasi sampai terbitnya produk atauhasil dari Keputusan Tergugat berupa LHAI BI yangmenyebut nama Penggugat antara lain dalam halaman 1 dan4;2.
31 — 3
untukmencukupi kebutuhan sehari hari keluarganya sebab salah satu tanganterdakwa Il telah terpotong (telah menderita cacat seumur hidup) dan sejakitu tidak bisa bekerja berat lagi ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan PRIMAIR para terdakwa didakwa melangar
104 — 51
;Maka sudah seharusnya maka jabatan Penggugat dapat diperpanjang 1(satu) kali masa jabatanOleh karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan telah mengabaikandan melangar Asas Azas Bertindak Cermat (Principle of Carefulness),atau Asas Kecermatan, maka sudah seharusnya Keputusan ObyekSengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah; 23. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa aquo telah melanggar peraturan perundangundanganyaitu:23.1.
47 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
diterbitkan Tergugat menyebabkan pendaftaran yang telah dilakukandan Sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat menjadi tidak berarti;Bahwa untuk itu nyatalah dan tepatlah apabila tindakan Tergugat menerbitkanKeputusan TUN Obyek sengketa dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal19 ayat 1 dan 2 serta Pasal 23 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar Pokok Agraria berikut penjelasan Angka IV mengenai Dasardasaruntuk mengadakan kepastian Hukum;Keputusan TUN Obyek sengketa juga melangar
63 — 31
Ataukah keseluruhanpenggugat itu yang bertindak sebagai para penggugat dalam perkara ini.Jadi siapakah yang bertindak sebagai penggugat tidak jelas atau kabur.Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata bahwa seseorang wajibbertanggugung jawab secara perdata untuk menganti kerugian kepada oranglain yang karena salahnya melangar hukum (onrechtmatigdaad) membuatkerugian pada orang itu.
BERIZKI FARCHAN HANDHITAMA, S.H.
Terdakwa:
RUSTAM EFENDI Als INDI Bin TABRI Alm
77 — 56
Pasal 132 (ayat) 1 UndangUndang No.35 tahun 2009 atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI 35 Tahun2009 tentang Narkotika atau ketiga melangar Pasal 127 ayat (1) huruf aUndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotikaPasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Republik IndonesiaNo. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umumberbentuk alternatif, maka sesuai dengan due process diberikankewenangan kepada Hakim untuk memilih dakwaan mana yang
64 — 16
dengantetap berpegang teguh pada adagium tiada pidana tanpa kesalahan;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdidakwa dalam suatu surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :Kesatu : melanggar Pasal 285 KUHP;Atau;Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa surat dakwaan disusun secara alternatif, maka MajelisHakim akan mempertimbangkan salah satu dari kedua dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaankesatu, yaitu melangar
96 — 40
didakwakan oleh Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa dengan dakwaan Penuntut Umum berbentukSubsidairitas;Primair : Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Subsidair : Pasal 170 ayat (2) ke3 KUHP.Lebih Subsidair : Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Lebih Subsidiair lagi : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPMenimbang, bahwa karena dakwaan penuntut umum di susun secara subsidaitas, makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih yaitu melangar
82 — 281 — Berkekuatan Hukum Tetap
adalah :e Menyuruh/memerintahkan Penerima Kuasa Nuryadi Mulyodiwarno untukmelegalisasi Surat Kuasa Khusus yang diberikan Pemberi Kuasa Arthur EdwardMorgan Jones tersebut oleh Perwakilan RI setempat,e tidak tepat Majelis Hakim mempersulit, apalagi langsung menyatakan Surat KuasaKhusus tersebut cacat formil tanpa menyuruh / memerintahkan lebih dahulu untukmenyempurnakannyaDari penjelasan di atas, tindakan Majelsi Hakim yang tidak mengikutipedoman yang digariskan yurisprudensi tersebut, nyatanyata melangar