Ditemukan 3406 data
139 — 33
Narkotika yaitu peternakan, pertamanan,kebersihan dan pertanian.e Bahwa Hartoni menjadi pemuka Bimker ada S.K. dari Kanwil Kementerian Hukumdan HAM Semarang.e Bahwa saksi tidak mencatat namanama napi yang kerja diluar L.P. meskipun tidakada sangsi tetapi saksi merasa menyesal.e Bahwa Warga binaan yang keluar lapas setahu Bimker tapi saksi tidak mencatatnamanya.e Bahwa Kandang sapi dibuat tahun 2009 dan Hartoni sudah ada di luar sewaktuKKPLP nya masih Pak Indra.Bahwa atas keterangan saksi tersebut
156 — 41
Tidak menyampaikan SPTBahwa ahli tidak menghitung pajak masukan CV.Tira Persadakarenadiatur di Pasal 9 ayat (9) UU KUP.Bahwa kalau ada bukti setoran setelah melakukan pengungkapanketidak benaran tidak dihitung atau tidak bisa dikurangkan tetapi uangtidak hilang bisa diretur atau dialinkan untuk pembayaran yang lain.Bahwa untuk UU KUP disamping kena sangsi pidana juga kenaadministrasi.Bahwa Ahli menghitung Kerugian Negara dalam konteks Pidana danberdasar UU KUP serta peraturanperaturan lain yang berhubungandengan
100 — 48
Bumi Manguns Karya terdapat kekurangan administrasi danteknis sebagai berikut :Analisa teknis tidak adaDaftar dan jadwal penggunaan material tidak ditanda tanganiStruktur Organisasi perusahaan tidak ada.Daftar pengalaman perusahaan 7 tahun terakhir dalammelaksanakan paket yang sama tidak ada.Surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidakbangkrut dan tidak sedang dalam melasanakan sangsi pidanatidak ada.Surat pengesahan akta dari Menkuham tidak ada.KTP direksi dan Komisaris tidak dilampirkan.Surat
Rimba Mas Indah terdapat kekurangan administrasi danteknis sebagai berikut :256Surat penryataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidakbangkrut kegiatan usahanya tidak sedang di hentikan atau tidaksedang menjalani sangsi pidana tidak ada.Daftar pengalaman perusahaan 7 (tujuh) tahun terakhir dalammelaksanakan pekerjaan yang sama tidak ada.Analisa teknis tidak ada.Struktur organisasi pelaksanaan pekerjaan tidak ada nama.. PT.
294 — 78
Ketentuan Umum angka 7(wakil sah para pihak) dan angka 10 (pengalihnan dan / atau subkontrak) dimana jika melanggar ketentuan tersebut maka kontrakdiputuskan dan penyedia dikenakan sangsi sebagaimana diatur dalamSSKK, Jika ada perubahan yang mengajukan adalah Direkturperusahaan diajukan kepada PPK untuk dievaluasi sesuai atau tidakterhadap dokumen berdasarkan keahlian yang dimiliki; Bahwa Gambar kerja yang dimaksud adalah Gambar Lelang dan jikaada perubahan dituangkan kedalam Gambar Shop Drawing,
Simalango mengeluarkan Surat Pernyataan Kuantitas dan Kualitastertanggal 13 Desember 2013 yang intinya kuantitas atau mutupekerjaan fisik yang dilaksanakan telah sesuai dengan spesifikasiteknis yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian kontrak, danapabila ternyata kuantitas dan kualitas tidak sesuai dengan ketentuanspesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam kontrak, makabertanggung jawab sepenuhnya serta bersedia menerima sangsiadminstrasi dan sangsi hukum, atas dasar itulah sehingga kamimemproses
526 — 247
adalah Melawan Hukum Formal.Bahwa melawan hukum formal itu adalah berupa melawan UndangUndang dalam pengertian formil yang dibuat oleh eksekutif dan legeslatif.Jadi Putusan Mahkamah Konstitusi mempersempit ruang gerak JaksaPenuntut Umum untuk membuktikan melawan hukum dalam konteksformal.Bahwa pengertian perbuatan pidana itu adalah perbuatan yang dilarangdalam UndangUndang dan ada ancaman bagi barang siapa yangmelakukan.Bahwa jika dilinat UndangUndang No.11 tahun 2012 Peraturan UndangUndang yang ada sangsi
541 — 3467 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT Metropolitan Tirtaoerdana, Dk.216.20 2 (dua) lembar catatan tangan tentang sangsi denda kalah kasasidan 1 (satu) lembar fotokopi nomornomor registrasi perkaraperdata.216.21 2 (dua) lembar Surat Ref.
PT Metropolitan Tirtaoerdana, Dk.2 (dua) lembar catatan tangan tentang sangsi denda kalah kasasidan 1 (satu) lembar fotokopi nomornomor registrasi perkaraperdata.2 (dua) lembar Surat Ref.
884 — 317
Perusahaan pernah memanggilTerdakwa mengenai susut muat yaitu pada Januari 2013 sebelumTerdakwa diturunkan, alasannya karena sisa minyak kotor diberikan padaperahu di bawah dan ditukarkan dengan sayursayuran dan buahbuahandan itu pengakuan dari pemilik perahu dimana pada saat itu Mualim MT.Santana adalah Terdakwa Deki Bermana ;Bahwa Terdakwa diturunkan terkait memberikan minyak limbah kepalaperahu yang ditukarkan tersebut tidak terkait dengan klaim dari Pertamina ;Bahwa perusahaan pernah memberikan sangsi
101 — 37
Bahkan lebih dari itu dalam Pasal 93keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang menjadi kesalahan penyediabarang atau jasa yang melampaui 5 % kontrak dapat diputus secara sepihakdan penyedia barang atau jasa dikenakan sangsi : denda jaminanpelaksanaan dicairkan sisa uang muka harus dibayar lunas penyedia/jasadimasukan dalam daftar hitam /black list.
Dan Menurut Pasal 87 ayat (3)penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utamaberdasarkan kontrak dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain kecualisebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang atau jasa spesialis.Pelanggaran jika dilakukan dikenakan sangsi berupa denda yang besarannyasesuai dengan kontrak.Bahwa Tugas dan Kewenangan Pengguna Anggaran (Pasal 8Perpres No.54tahun 2010 jo Perpres No. 70 tahun 2012 ) adalah :a.
452 — 172
PT Metropolitan Tirtaoerdana, Dk.2 (dua) lembar catatan tangan tentang sangsi denda kalah kasasi dan 1(satu) lembar fotokopi nomornomor regristrasi perkara perdata.2 (dua) lembar Surat Ref.No.:199/LSMTML/L/V/2009 tanggal 12 Mei2009 hal Putusan Arbitrase SIAC mengenai kewenangan mengadili dananti suit injuntion terkait dengan Perkara' Perdata No.:1100/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel.1 (satu) bundel fotokopi Catatan pembayaran denda putusan besertabukti transfer Bank BCA.1 (satu) lembar fotokopi List Perkembangan
PT Metropolitan Tirtaoerdana, Dk.2 (dua) lembar catatan tangan tentang sangsi denda kalah kasasi dan 1(satu) lembar fotokopi nomornomor regristrasi perkara perdata.2 (dua) lembar Surat Ref.No.:199/LSMTML/L/V/2009 tanggal 12 Mei2009 hal Putusan Arbitrase SIAC mengenai kewenangan mengadili dananti suit injuntion terkait dengan Perkara Perdata No.:1100/Padt.G/2008/PN.Jkt.Sel.1 (satu) bundel fotokopi Catatan pembayaran denda putusan besertabukti transfer Bank BCA.1 (satu) lembar fotokopi List Perkembangan
190 — 405 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tahun 1992 tentangPerbankan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998;Bahwa pendapat Judex Facti tersebut telah jelas sangat keliru danmenyalahi prinsip UndangUndang Perbankan, karena prinsipUndangUndang Perbankan sifatnya administratif artinyapemberlakuan pidana di dalam UndangUndang Perbankan ini harusbersifat subsidaritas yaitu ketika masalah administrasi sudah sulituntuk dilakukan penyelesaian sengketa maka baru bisa dibawa keranah hukum pidananya atau sangsi
152 — 35
Dum.Minum Kota Dumai dengan pihak ketiga.Bahwa saksi menundak lanjuti Disposisi Sekda adalah karena hubungan kerjaselama ini, mengingat juga pentingnya Kerjasama air bersih kota Dumai, dan bisagagal jika tidak dilaksanakan serta saya akan mendapat sangsi karena melawanatasan.Bahwa setelah Nota Dinas didisposisi oleh Sekda, Saksi kemudian ada Konsultasidengan Sekda waktu itu di ruangan Sekda dan saksi sampaikan bahwa APBD tahun2004 belum disahkan, dan itu belum bisa keluar, kata sekda kepada saya
76 — 24
., setelah itu mereka menganggap masalahnya selesai.e Terdakwa mencabut kembali pernyataan saya kepada Nurmala Sidiq karena waktu itusaya diancam oleh Nurmala akan dipecat juga dari suruhan Junet mengancamkeselamatan keluarga saya dan sekarang saya sudah diberi sangsi dengan diturunkanjadi eselon IV .e Tarif retribusi dan label perhitungan itu saya buat atas perintah bu Nurmala Sidiq ;Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum selain mengajukan saksisaksi, juga mengajukan alat bukti berupa
162 — 44
seluruh nilaikontrak kepada penyedia apabila tidak dapatmenyelesaikan pekerjaannya, namun tidak lepas darisistem pembayaran yang digunakan/diteapkan dalamkontrak, yaitu bisa saja dibayar sebagian sesuai nilaijumlah barang yang diserahkan, dan tentunya sudahmemenuhi = spesifikasi / kualitas yang mana sebelumdibayarkan kerekanan mestilah ada berita acarapemeriksaan barang dari penitia pemeriksa barang, dantidak dibenarkan membayar barang yang belum diserahkan,sesuai kepres No. 80 tahun 2003 mengenai' sangsi
145 — 183
PAKEMA INDAHASRI keberatan atas sangsi denda yang dikenakan oleh PT. DWIPRATAMASBANGUN SELARAS, proses pemeriksaan laporan kemajuan pekerjaan hinggaterjadinya pembayaran yang memakan waktu lama dan ketidaksamaan dalamstandar penilaian laporan kemajuan pekerjaan serta tidak seimbangnya antara uangyang telah dikeluarkan oleh PT.PAKEMA INDAH ASRI dengan yang diterimadari pembayaran tagihan PT DWIPRATAMAS BANGUN SELARAS.Bahwa pada tanggal 11 Desember 2008 : PT.
802 — 2269
Setelah ada perolehan hak tanahnya ketika dilaporkan ke BPN,maka BPN akan memantau 3 (tiga) tahun sejak memperoleh tanahnyatidak digunakan atau digunakan tidak sesuai dengan fungsinya maka adaaturanaturan lagi bisa dikenakan sangsi atau penetapan tanah terlantar;Bahwa permohonan diajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong,kemudian ditanggal yang sama kami membalas surat tersebut, kami akantindaklanjuti apabila persyaratanpersyaratan dipenuhi karena ketikadiberikan ada beberapa perusaha tidak menyerahkan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : HERU KAMARULLAH, SH.,MH
381 — 360
Tentunya orang tersebut meskipun telah melakukan perbuatan melawanhukum dan dapat berakibat merugikan keuangan negara hanya bisadituntut/diadili dengan UndangUndang Perpajakan, karena didalamUndangUndang Perpajakan sudah diatur dengan tegas sangsihukumannya, jadi tidak bisa dituntut/diadili dengan UndangUndangTindak Pidana Korupsi.Halaman 128 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUSTPK/2019/PT SBYJadi didalam penerapan sangsi hukuman, termasuk menuntut danmengadili seseorang yang melakukan perbuatan
830 — 1200
pihak yangmemerlukan terutama penegak hukum, membuktikan TERGUGAT Il dakamHalaman 134 dari halaman 150 Putusan Nomor : 463 /Pdt.G/2013/PN.JKT.SELmembuat laporan tidak mengindahkan ketentuan KODE ETIK PSIKOLOGI (buktiP4) tentang kewajiban kerahasian laporan.Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli SETO, bahwaserang psikologi dalam menjalankan pekerjaannya terikat dan dibatasi dengankode ETIK PSIKOLOGI INDONESIA, atas pelanggaran terhadap kode ETIKtersebut psikologi dapat dilakukan tindakan sangsi
112 — 10
Juni sejak diterbitkan SuratPerjanjian Kontrak Kerja Sama sampai tanggal 4 November 2011 ;Bahwa pekerjaan tersebut terdakwa penuhi pada tanggal 9November 2011 ;Bahwa terdapat dalam Berita Acara ada barang yang belumdipenuhi secara keseluruhan oleh terdakwa selaku pihak penyediabarang / jasa, itu diambil sebelum tanggal 9 November 2011 ;Bahwa pada keterangan saksi menerangkan Surat Pernyataandiberikan karena barang yang ada belum lengkap, tetapi setahuterdakwa kalau barang tidak lengkap maka ada sangsi
DIMAS SIGIT TANUGRAHA, S.H.
Terdakwa:
KANG JUN HO Alias Mr. Kang Anak dari KANG HAE WON.
155 — 21
pidana pemalsuan suratadalah berkaitan dengan waktu (kapan surat tersebut dibuat dan digunakan) :pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakanatau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolaholah asli dan tidakdipalsukan, penggunaannya harus dapat/bisa mendatangkan kerugian(kerugian tidak perlu harus betulbetul ada, baru kemungkinan saja akan adanyakerugian itu Sudah cukup); Bahwa baik yang memalsukan ataupun yang sengaja menggunakan suratpalsu (Siapa saja) dapat dikenakan sangsi
ANDI SUDIRMAN, SH
Terdakwa:
ALFIAN T. HI PANINTJO
319 — 365
kebijakan selalu harus mengacu pada UndangUndangHalaman 57 dari 132 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Prgyang berlaku, ia harus bisa memahami dan juga melaksanakan amanatdari undangundang dalam kegiatannya termasuk pada saat ketikamelaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atauberdasarkan prinsip bank syariah semua ada aturan mainnya, ada SOP,ada peraturan OJK ada peraturan bank indonesia semua aturan itu harusdilaksanakan dan setiap melakukan tindakan penyimpangan ataupelanggaran pasti ada sangsi