Ditemukan 3979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PN ROTE NDAO Perdata
Register : 05-10-2017 — Putus : 17-05-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PN ROTE NDAO Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Rno
Tanggal 17 Mei 2018 — Penggugat:Nimrot Yopy Ballo Tergugat:POLCE NADEK
80 — 50
  • oleh orang lain tersebut, dalam hal ini setelah Majelis Hakim mencermatigugatan Penggugat dan Replinya bahwa Penggugat merasa perbuatan Tergugatyang menguasai dan mensertifikatkan tanah objek sengketa sangatlah merugikandan melanggar hak Pengguat, sehingga Penggugat mengajukan gugatannya ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kePengadilan dan menarik Polce Nadek sebagai Tergugat merupakan suatu halyang wajar karena Pengguat (Nimrot Jopi Ballo) merasa Tergugat (Polce Nadek)telah melangar
Pengadilan PN MUARA ENIM Pidana Umum Kejahatan terhadap Kesusilaan
Register : 09-05-2017 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 09-05-2017
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN.Mre
Tanggal 23 Maret 2017 —
84 — 35
  • Bahwa, Terdakwa sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali menyetubuhi SaksiDIKABURKAN, dalam kurung waktu dari yang pertama tanggal 17 Juli 2016danyang terakhir pada tanggal 02 Desember 2016;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasmenurut Majelis Hakim, perobuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatanberlanjut sehingga unsur tersebut telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa semua unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatifkedua dari Penuntut Umum yaitu melangar
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Umum Penggelapan
Putus : 01-07-2015 — Upload : 29-09-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 110/Pid.B/2015/PN Gto
Tanggal 1 Juli 2015 — - SIDIK PERMANA alias SIDIK
42 — 13
  • persidangan dianggap telahtermuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;oonnon= Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganterdakwa yang dihubungkan dengan barangbarang bukti yang diajukandipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaanPenuntut Umum tersebut dipandang terbukti atau tidak terhadap diri terdakwa;ee Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengandakwaan Primair Melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidanaSubsidair Melangar
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Khusus PHI
Register : 19-08-2011 — Putus : 14-11-2011 — Upload : 18-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2011/PN.Yyk
Tanggal 14 Nopember 2011 — FITRIYAH, Dkk Melawan: PT. DELTA NUSANTARA
132 — 12
  • Pemkab Sleman tanggal 20 Oktober 2010No. 560/1905/2010 maupun Risalah Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial tanggal 1 Oktober 2010, karena menurut hematdan keyakinan Tergugat hal itu bukan merupakan kewajiban dariTergugat dan tidak sesuai dengan faktafakta hukum yang ada sertatidak berdasarkan atas hukum dan peraturan perundangundanganyang12 Bahwa "las but not least, Tergugat dengan tegas menolak kebenarandan keabsahan tuntutan Para Penggugat yang menyatakan : secarahukum Tergugat telah melangar
Pengadilan PN PASURUAN Pidana Khusus
Register : 27-05-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN PASURUAN Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Psr
Tanggal 10 Juni 2021 — Terdakwa
149 — 25
  • Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.SusAnak/2021/PN PsrMenimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melangar
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 08-09-2011 — Upload : 21-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 66/ Pid.B/ 2011/PN.SBY
Tanggal 8 September 2011 —
58 — 8
  • dengan system PDE ke KPPBC Tanjung Perak danmendapat Nomor PIB 014188 tanggal 23 Februari 2010. pada PIB diberitahukan 4.000bag SULFAMIC ACID dari Negara Cina yang dimuat dalam5 kontainer, setelah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap jenis bubuk putihsesuai dengan surat Kepala BPIB bubuk DEXTROSE MONOHIDRATE, menurutpendapat saksi jenis barang tersebut masuk klasifikasi HS.1702.30.10.00, hal tersebuttidak sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) adalah merupakan tindak pidanakepabeanan dan melangar
Pengadilan PN MENGGALA Perdata
Putus : 08-11-2017 — Upload : 24-07-2019
Putusan PN MENGGALA Nomor 19/Pdt.Plw/2017/PN. Menggala
Tanggal 8 Nopember 2017 — T I L A N O Dkk MElawan KEPALA DESA BRASAN MAKMUR
116 — 33
  • Nomor 528.K/Pdt.G/2007 telah diputus danmempunyai kekuatan hukum tetap, hal ini melangar prinsip Hukum AcaraPerdata dan bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara KesatuanRepublik Indonesia (NKRI) menjadi preseden buruk bagi Hukum acaraPerdata di Indonesia;2. Bahwa gugatan perlawanan Para Pelawan kabur (obscuur libel).
    Nomor 528.K/Pdt.G/2007 telahdiputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, hal ini melangar prinsipHukum Acara Perdata dan bertentangan dengan hukum yang berlaku diNegara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi preseden burukbagi Hukum acara Perdata di Indonesia;. Bahwa gugatan perlawanan Para Pelawan kabur (obscuur libel).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-11-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 705 PK/Pdt/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — SAMMY HAMZAH vs. SALAHUDIN BIN OESMAN, dkk
91 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 705 PK/Pdt/2017memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah dankepercayaan, dan kewenagan pemerintah dibatasi berdasarkan suatuprinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintahan tidak bertindakseweanangweanang dan tidak melangar hakhak rakyat, karenanyakepada rakyat diberikan peran sesuai kKemampuan dalam peranannyasecara demokratis;13.
Pengadilan PN MALANG Pidana Umum
Register : 04-09-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN MALANG Nomor 462/Pid.B/2019/PN Mlg
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
MAHARANI INDRIANINGTYAS,SH
Terdakwa:
PENY RIYANTO Bin SUKADI
78 — 4
  • alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap denganberpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memangterbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan faktafaktahukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan danberdasarkan faktafakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakimmemilih perbuatan terdakwa melanggar pasal dalam dakwaan alternatif kesatuyaitu 362 KUHP, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan PerbuatanTerdakwa telan melangar
Pengadilan PN MUARA ENIM Pidana Umum
Register : 30-03-2021 — Putus : 22-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mre
Tanggal 22 Juni 2021 — Penuntut Umum:
MAYORUDIN FEBRI, SH
Terdakwa:
THOMAS ALPA EDISON ALS. UNYIL BIN TEGUH.
71 — 40
  • I Binti TAJRI;4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,(dua ribu rupiah);Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang padapokoknya sebagai berikut:1 Menyatakan terdakwa THOMAS ALFA EDISON BIN TEGUH, tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimanadisebutkan dalam Dakwaan Jaksa Penunutut Umum melangar pasal Pasa81 Ayat (3) UU No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No 1 Tahun2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 04-04-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3613 K/Pdt/2016
Tanggal 4 April 2017 — TENGKU KHAIRUL AMAR VS TENDEANUS
52 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • melawanhukum (onrecht matige daad) Nomor 414, SHM Nomor 864 dan SHMNomor 1360, diatas tanahn SHM Nomor 1869 atas nama Tandeanus(Penggugat) maka terbukti jelas Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum, oleh karena itu permohonan Penggugat petitum Nomor 4dapat dikabulkan:Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya tersebut telah salahdalam menafsirkan menerapkan secara sempit pengertian perbuatanmelawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365KUHPerdata, tidak ada perbuatan melangar
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Pertanahan
Register : 31-08-2010 — Putus : 20-04-2011 — Upload : 08-11-2011
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 27 / G / 2010 /PTUN
Tanggal 20 April 2011 — ABDUL AZIS bin H. ABDURRAHMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Parit H. Husin II Komp. Meranti Indah Blok F/18 Rt.. 004/Rw. 023, Kel. Bangka Belitung, Kec.Pontianak Selatan, Kota Pontianak Selanjutnya disebut sebagai;------------------------ PENGGUGAT----------------------------- Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada 1. RIZAL KARYANSYAH, SH., 2. JUNAIDI, SH..MH., Pekerjaan Advokad dan Penasehat hukum, kedua-duanya berkewarganegaraan Indonesia yang berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan,Komp.Gerbang Permata Asti Blok B.1 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tettanggal 23 Agustus 2010 ;------------------------------------------------------------------ MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK, yang berkedudukan di Jalan Daeng Manambon No. 12 Mempawah yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. NUZ1RMAN, A.Ptnh. 2. MAWARDI, S. Sos. dan 3. GUSTI IDRIS, SH. Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak berdasarkan Surat Togas noses No.O9/ST-61.02/1X/2010 Tanggal 01 September 2010, untuk selanjuinya disebut sebagai ;
102 — 39
  • Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik sebagaimana dimaksuddalam posita 5 tersebut diatas tanpa sepengetahuan Penggugat dantanpa adanya pemberitahuan kepada Penggugat' serta Penggugattidak pernah berhubungan dengan orang orang yang namanya sebagaipemegang hak milik dimaksud dengan demikian tindakan yangdilakukan oleh Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat HakMilik dimaksud diatas telah menyalahi atalt melangar ketentuanUndang Undang sebagaimana dimaksud diatas telah menyalahi ataumelanggar ketentuan
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 30-10-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 12-04-2019
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Gns
Tanggal 9 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
187 — 457
  • Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB).2.7.
    4329/1997, tanggal 25 Agustus 1997 luastanah 49,8 hektar terletak di Kampung Terbanggi Subing,Halaman 119 dari 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN GnsKecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, ProvinsiLampung, dalam proses penerbitan sertipikatnya:1.a FF WNSudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlakuatau sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku;Telah memenuhi norma kepatutan;Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;Tidak Sewenangwenang;Tidak melangar
    Sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlakuatau sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku;Telah memenuhi norma kepatutan;Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;Tidak Sewenangwenang;ao fF wnTidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB);6. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :a). Tidak terjadi Kesalahan prosedur;b). Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturanperundangundangan;c). Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak;d).
Pengadilan PN KABANJAHE Perdata Tanah
Register : 14-06-2010 — Putus : 25-04-2011 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN KABANJAHE Nomor 23 / Pdt.Int /2010 /PN.Kbj
Tanggal 25 April 2011 — -KENARI Br. GINTING VS BANA BR. SINURAYA,DKK VS PARA AHLI WARIS ALM. TENNI GINTING
80 — 28
  • Bukankah apa yang dilakukan olehsaudara Abdi Sitepu dengan merubah lahan padahal lahan tersebut belum sahsecara hukum menjadi hak miliknya adalah tindakan yang melangar hukum?Mengapa Para Penggugat hanya meminta sita jaminan pada objek perkara nomor2 dan 3 padahal objek perkara nomor juga dalam sengketa ?17. Bahwa Para Penggugat apakah pernah terpikir bagaimana nasib cucunya yangmasih kecil harus menatap masa depannya sedangkan ayahnya sebagai pencarinafkah utama sudah tiada?
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 23-06-2021 — Putus : 27-09-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan PN PELALAWAN Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Plw
Tanggal 27 September 2021 — Penuntut Umum:
NIDYA EKA PUTRI, S.H
Terdakwa:
MUHAMMAD FARHANS PRATAMA Als FARHAN Bin YULIADRI
83 — 49
  • seluruhnya dari pidana yangdijatunkan;Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN PlwMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atau hukuman bukanlahmerupakan suatu pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi merupakaninsttumen yang diberikan oleh Negara untuk dilakukan pembinaan bagiTerdakwa yang sudah melakukan perbuatan yang melangar
Pengadilan PN KALIANDA Perdata
Register : 26-04-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Kla
Tanggal 28 Oktober 2019 — Penggugat:
1.SAIDAH
2.MUSIDIK
Tergugat:
1.KETUA PANITIA PENCALONAN KEPALA DESA KARANG SARI
2.KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANG SARI
3.KEPALA DESA KARANG SARI
4.CAMAT JATI AGUNG
5.BUPATI LAMPUNG SELATAN
81 — 7
  • pada tanggal 10 April 2019 sudah ada dua calon KepalaDesa yang terdaftar walaupun kedua calon tersebut merupakan pasangansuami istri namun tidak ada Peraturan yang melarang suami istri mendaftarkandiri sebagai bakal calon Kepala Desa dalam waktu bersamaan dan hal tersebutsudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku, telah memenuhi normakepatutan, tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian, tidaksewenangwenang, tidak melangar
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 04-08-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 28/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 11 Nopember 2021 — Penggugat:
Drs. BUSTAM AS, M.Sc., MM.
Tergugat:
Gubernur Sulawesi Tenggara
286 — 157
  • 50/MM.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 sebagai dasar dalamkonsiderans Membaca, padahal pada saat Penggugat berhak pensiun denganhormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun pada tanggal23 September 2018 atau pada tanggal 5 Desember 2018 dengan adanya SKGubernur No. 627 Tahun 2018, Penggugat belum berstatus Terpidana dalamperkara Nomor: 71/Pid.SusTPK/2018/PN Kdi. dan baru putus pada tanggal 26Juni 2019 serta mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 3 Juli 2019:5) Tergugat melangar
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-12-2008 — Putus : 15-04-2009 — Upload : 06-08-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 448/PDT.G/2008/PN.JKT.PST
Tanggal 15 April 2009 — DADANG SUKANDAR, DKK (13 ORANG) >< MENTERI LUAR NEGERI RI
117 — 17
  • Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum meliputiperbuatan dan tidak berbuat, UndangUndang tidak menentukan apa yabgdimaksud dengan perbuatan melawan hukum, namun yurisprudensimemberikan criteria yaitu:1.2.1. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;1.2.2. melanggar subyektif orang lain;1.2.3. melangar kaidah tata susila;1.2.4. bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian sertasikap hatihati yang seharusnya dimiliki seseorang dalampergaulan dengan sesame warga masyarakat atauterhadap
Pengadilan PN BUKITTINGGI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 23-02-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 18_Pid_Sus_2016_PNBkt_Hukum_08062016_Narkotika
Tanggal 8 Juni 2016 — Jaksa Pada Kejari Bkt ; Terdakwa YULIZA AMRI ;
39 — 5
  • diatas boxtengah antara kursi sopir dan kursi penumpang dan 1 (satu)unit Handphone Nokia 6300 warna merah milik Terdakwayang terletak diatas soedo meter dalam mobil tersebut;Bahwa terdakwa sebagai Pegawai LembagaPemasyarakatan Kelas Biaro Bukittinggi, pada saatTerdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut keluardari Lembaga Pemasyarakatan Biaro Bukittinggi sedangtidak bertugas (jam lepas dinas) dan tidak melaluipemeriksaan petugas yang sedang berjaga, Terdakwamenyadarai perobuatan Terdakwa ini melangar
Pengadilan PN LUMAJANG Pidana Khusus
Putus : 16-12-2014 — Upload : 02-03-2015
Putusan PN LUMAJANG Nomor 235/Pib.Sus/2014/PN.Lmj
Tanggal 16 Desember 2014 — HERY SANTOSO Al. HENFA
124 — 49
  • Bahwa dalam melakukan kegiatan menghimpun dana dariorang lain atau masyarakat yang bukan anggota Koperasitersebut terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pimpinan BankRakyat Indonesia.Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melanggarpasal yang didakwakan maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur unsur pasal sebagaimana yang di dakwakan Penuntut Umum.Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu melangar pasal