Ditemukan 3979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 08-10-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1401 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 8 Oktober 2012 — Ir. HUSNI ; Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
33 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sidang Pengadilan Negeri menyatakandengan tegas bahwa saksi tidak tahu kalau Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas Tanah.Bahwa Pasal 13 menyatakan dengan tegas:1 Gubenur/Bupati/Walikota Kepala Daerah dilarang :a Memberikan tanah Negara dengan sesuatu hak apapun sekalipundengan sebutan sementara.b Memberikan izin mempergunakan atau menguasai tanah Negara kecualiapabila wewenang milik itu tegastegas dilimpahkan kepadanya.2 Surat keputusan yang melangar
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Register : 11-09-2014 — Putus : 15-12-2014 — Upload : 20-05-2015
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 233-K/PM II-08/AU/IX/2014
Tanggal 15 Desember 2014 — BARUTO LUCKY ALFIAN, KAPTEN KAL
100 — 50
  • Mohon agar Terdakwa ditahan.Menimbang, bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwamengajukan Pledoi yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksan dan mengadiliPerkara Pidana Terdakwa untuk memutuskan sebagai berikut:Primer:1 Menyatakan Terdakwa tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukanpenerlantaran atau melangar pasal 49 huruf a UU RI nomor 23 tahun 2004 tentangPenghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-03-2014 — Putus : 08-09-2014 — Upload : 03-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 20/Pdt.G/2014/Pn Bna
Tanggal 8 September 2014 — H. M. YUSUF A, SELAKU DIREKTUR PT. PIYEUNG JAYA PERKASA MELAWAN 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
76 — 17
  • Bukan Perbuatan Melangar Hukum a.3.1.Bahwa dalam posita point 11 Penggugat menerangkan bahwa meskipundalam resume rapat telah menghasilkn kesimpulan untuk menuntaskana.3.2.a.3.3.a.3.4.pembayaran sisa volume hasil pekerjaan,... dst, namun hal tersebut tidakditindak lanjuti oleh Tergugat I, II dan III dst.....; Bahwa dalam peitum nomor 6 Penggugat mohon agar dinyatakan sisaharga volume pekerjan Penggugat yang belum dibayar Rp. 4 milyar lebih;Bahwa dalam petitum nomor 7 Penggugat mohon agar terhadap
Pengadilan PN MAMUJU
Register : 06-05-2012 — Putus : 24-07-2012 — Upload : 24-06-2014
Putusan PN MAMUJU Nomor 05/Pid.Sus/2012/PN.Mu
Tanggal 24 Juli 2012 —
66 — 22
  • Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif,maka hal tersebut memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkandakwaan manakah yang paling tepat untuk dikenakan kepada perbuatan para terdakwatersebut;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan faktafakta yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim akan langsung memilih mempertimbangkan Pasal dalamdakwaan yang paling mendekati dengan faktafakta yaitu melangar Pasal 3 Jo.
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 15-04-2015 — Upload : 23-04-2015
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN. Sdw (Narkotika)
Tanggal 15 April 2015 — Terdakwa I SOFWAN bin ARIFULLAH (alm) Terdakwa II ARIF WIBOWO bin SUPARJA
34 — 24
  • ; Ahli menerangkan bahwa obat tersebut biasa di gunakan dalam duniaKesehatan, dan obat tersebut tidak bisa beredar bebas di Pasaran bebas,dan apa bila ada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpakuasanya atau hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahappengobatan maka orang tersebut telah melangar Undangundangsebagaimana di atur dalam Undangundang Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika; 2222022Terhadap keterangan ahli tersebut, para terdakwa tidak keberatan danMIGIMIBENANKENINYA senses neers
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 27-09-2018 — Putus : 15-02-2019 — Upload : 13-03-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1657/Pid.Sus/2018/PN Plg
Tanggal 15 Februari 2019 — Penuntut Umum:
M. FAJAR DIAN PRAWITAMA
Terdakwa:
HENI RESTIAWATI BINTI SUBANDI
41 — 15
  • hasil pemeriksaanLaboratorium Forensik tersebut di atas, diperoleh fakta hukum yang menjadidasar bagi Majelis Hakim untuk menentukan apakah Terdakwa dapatdikualifikasikan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan PenuntutUmum;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan memilihlangsung salah satu alternatif dari dakwaan Penuntut Umum sesuai denganfakta yang terungkap tersebut di atas, yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu;melangar
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Umum Penggelapan
Putus : 07-08-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 144/Pid.B/2017/PN Gto
Tanggal 7 Agustus 2017 — - AHMAD MUKID, SE alias MUKID
84 — 24
  • terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akanmengulangi lagi perbuatannya; Bahwa terdakwa memiliki anak dan istri yang wajib dinafkahinya; Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan PRIMAIR terdakwa didakwa melangar
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 19-04-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 10-06-2017
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN Tjb
Tanggal 8 Juni 2017 — - GUNAWAN ALIAS SIGUN
36 — 9
  • sebagaimana dakwaan yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu alternatif kKesatu melanggar Pasal 114ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ketiga melanggar Pasal 113ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika atau kKeempat melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 16-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2830 K/Pdt./2015
Tanggal 16 Februari 2016 — FAUSTA SUSIATI, DKK VS ADE ILLAWATI, DK
103 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ade Illawati, namunapakah dalam memperoleh Akta Kelahiran itu, mekanisme danpersyaratannya sudah benar dan tidak melangar hukum;Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang telah memberi pertimbanganhukum untuk mengetahui asalusul seseorang dengan memakaiPasal 55 (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, PengadilanTinggi Semarang lupa atau meniadakan pembahasan pasal atau ayatberikutnya, yaitu Pasal 55 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, yang menyatakan: Bila Akta Kelahiran tersebut dalam ayat (1)pasal ini tidak
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 25-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 58/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
I NYOMAN ADIWIJAYA, S.SOS.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
135 — 52
  • Bahwa demikian pula terhadapdijadikannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu dasar hukummengigat dalam obyek sengketa sudah tepat dan benar, karena padasaat diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat yaitu pada tanggal 29April 2019 berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017.Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 2huruf c angka 3) yang intinya menyatakan bahwa berlaku surutnya obyeksengketa telah melangar pasal
Pengadilan PN SELONG Perdata
Register : 18-05-2011 — Putus : 12-01-2012 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN SELONG Nomor 33 /Pdt.G/2011/PN.SEL
Tanggal 12 Januari 2012 — LALU MUHAMMAD, S. Pt MELAWAN H.L. MAHRIP, DKK
37 — 21
  • Pebruari 2011, Desa Dasan Lekong, KecamatanSukamulia, Kabupaten Lombok Timur atas nama tergugat I adalahperbuatan melawan hukum dan atau melanggar hukum danberakibat menimbulkan kerugian bagi penggugat dan negarasebesar Rp. 225.000.000,(dua ratus dua puluh lima juta rupiah).1130.31,32.33,Bahwa karena sertifikat hak milik No.2370, luas 606 M2 tertanggal28 Pebruari 2011, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia,Kabupaten Lombok Timur atas nama tergugat I diterbitkan atasperbuatan melawan hukum dan/atau melangar
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 25-01-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 11/P/FP/2021/PTUN.PL
Tanggal 23 Februari 2021 — Pemohon:
PT. Trisuma Atika Jaya
Termohon:
Bupati Morowali
172 — 105
  • dalam hal iniTermohon tidak pernah sekalipun menyalahgunakan keweananganyang ada padanya untuk kepentingan pribadi ataupun golongan yangmelanggar aturan peraturan perundangundangan;Melanggar Asas KetidakberpihakanAsas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalammenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakandengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara dan tidakDiskriminatif, dimana Termohon tidak membedakan antara pemegangIUP satu dengan pemegang IUP lainnya, ketika melangar
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-12-2009 — Putus : 13-10-2010 — Upload : 20-11-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 490/PDT.G/2009/PN.JKT.PST
Tanggal 13 Oktober 2010 — Y. HARYO UNGGUL ,Cs >< Pemerintah Republik Indonesia C.Q. Menteri Pertahanan Republik Indonesia
98 — 67
  • TNI AD telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum .Bahwa untuk dapat dikatakan melakukan perbuatan melangar hukumharus memenuhi unsur unsur perbuatan melanggar hukum yaitu :a Perbuatan Melawan Hukumb. Adanya KerugianCc Adanya Kesalahand Hubungan kausal antara perbuatan dankerugian Ad. a.
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum
Register : 24-01-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 26/Pid.B/2019/PN Smn
Tanggal 15 April 2019 — Penuntut Umum:
ENI KUSJATWATI, S.H.
Terdakwa:
ARIQ ALGHIFARY,SHI.
52 — 11
  • 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah); Bahw akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksiSantoso Tandyo (pemilik AG Mobilindo) menderita kerugian sebesarRp.168.000.000,00 (Sseratus enam puluh delapan juta rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan :Kesatu : melangar
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Putus : 17-11-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PT PALEMBANG Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG
Tanggal 17 Nopember 2016 — - HJ. KARTINI, DKK, - TUAN H. MUHAMMAD ROMLI, DKK
88 — 41
  • dalam Rekonpensi/Penggugat konpensi bertambah, sedangkanHalaman 60 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.tanah para Pengugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi, sebagaimanadisebutkan dalam sertifikat yang sah menurut hukum, yaitu Sertikat tanahNomor 2482 Surat /Gambar Situasi Nomor 1419 tahun 1997, atas namapemegang Hak HJ.KARTINI, tanah seluas 63.55, M.2. ( enam ribu tiga ratuslima puluh lima meter persegi ), akan berkurang, akibat adanya sertifikatyang dipecahpecah itu, yang karenanya telah melangar
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 25-01-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 13/P/FP/2021/PTUN.PL
Tanggal 23 Februari 2021 — Pemohon:
PT. Cahaya Ginda Ganda
Termohon:
Bupati Morowali
921 — 901
  • hal ini Termohon tidak pernah sekalipun menyalahgunakankeweanangan yang ada padanya untuk kepentingan pribadi ataupun golonganyang melanggar aturan peraturan perundangundangan;Melanggar Asas KetidakberpihakanAsas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalammenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan denganmempertimbangkan kepentingan para pihak secara dan tidak Diskriminatif, dimana Termohon tidak membedakan antara pemegang IUP satu denganpemegang IUP lainnya, ketika melangar
Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama
Register : 12-10-2020 — Putus : 01-02-2021 — Upload : 01-02-2021
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1548/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Tanggal 1 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
209 — 130
  • Pdt.G/2021/PA.Pbr.hak yang dibenarkan yaitu sebanyakbanyaknya 1/3, andaikatabenar hibah itu benar, tentunya bahagian yang telah diterima olehTergugat pada tahun 1997 berdasarkan Akta Notaris TajibRaharjo sudah lebih dari 1/3 bahkan saat ini sudah keseluruhanyang dikuasai oleh Tergugat terhadapi harta peninggalan Hj,Amnah dan atau pun Syamsuddin, hal inilah yang tidakdibenarkan, kedudukan anak angkat tidak boleh menguasaiseluruh harta peninggalan pewaris (orang tua angkatnya) karenaini jelasjelas melangar
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 04-09-2017 — Putus : 20-10-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan PTUN PADANG Nomor 2/P/FP/2017/PTUN.PDG
Tanggal 20 Oktober 2017 — YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA ( YLBHI) LAWAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
854 — 1847
  • Geominex Sapek sering melangar kesepakatan yang telah di sepakatitersebut, maka warga ada yang membakar eskavator PT Geominex Sapektersebut; =o nnn nn nn nn nnn nn nn nnn nn nnn nn nnn n nnn n n= Bahwa bentuk kontribusi dengan masyarakat, PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 22-05-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1649 K/Pdt/2013
Tanggal 22 Mei 2014 — NY. TUTI SULASTRI VS P.T. DUA BINTANG PADI, DKK
35 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Akan tetapi PPJB itu diajukan sebagai bukti di persidangandan anehnya dipertimbangkan oleh Hakim, bukankah hal inimerupakan perbuatan melangar hukum, karena telahmempertimbangkan bukti fiktif?Mengapa Hakim Banding ikut menyatakan hal itu sudah tepatdan benar?
Pengadilan PN KOTABARU Perdata
Register : 17-04-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan PN KOTABARU Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Ktb
Tanggal 14 Maret 2019 — Penggugat:
PT INDONESIA BULK TERMINAL
Tergugat:
1.H. Anwar alias Haji Nuar
2.Suhardi
3.Syahrani
4.Syamsul Bahri
5.Hendry
6.Muhammad Juhaini Ikhsan
7.Suriansyah
8.Jaliansyah
9.Yusran
10.M. Syarif
11.Wardiansyah
114 — 18
  • Ketentuanketentuan mengenai penyelesaian yangdiadakan oleh Menteri Agraria dan Pengusaha Daerahsebagai dimaksud dalam pasal 3 dan 5 dapat memuatancaman pidana dengan hukuman kurungan selamlamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak Rp5000. terhadap siapa yang melangar atau tidakmemenuhinyab. UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah UntukKepentingan Umum1.