Ditemukan 4979 data
Urut Berdasarkan
Register : 30-09-2013 — Putus : 19-02-2014 — Upload : 22-04-2014
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 40/G/2013/PTUN.BJM Tanggal 19 Februari 2014 — H. M. BAMBANG HIDAYAT, S.Sos, M.AP., ;
M E L A W A N
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
341 — 273
341 — 273
Berdasarkan peraturan perundanganundangan yang berlaku.Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa a quo(Bukti P1 identik Bukti T1) di dasarkan pada Peraturan PemerintahNomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan PemerintahNomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;e.
karenadipidana penjara; vide Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan PemberhentianPegawai Negeri Sipil dan Penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf bMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 PeraturanPemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan,Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 18-02-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 8/G/2019/PTUN.BDG Tanggal 27 Mei 2019 — Penggugat:
Drs H Edi Iryana MAP
Tergugat:
BUPATI CIANJUR
119 — 67
Drs H Edi Iryana MAP
Tergugat:
BUPATI CIANJUR
119 — 67
RuangPembina Tingkat (IV.b), tersebut dianggap oleh Penggugat tidak adilkarena Keputusan Tergugat tersebut dasar hukum pertimbangannya adalahSurat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala BadaHalaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 8/G/2019/PTUN.BDGkepegawaian Negara Nomor : 182/6597/Si, Nomor : 15 tahun 2018, Nomor :153/Kep/2018 Tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan
Ruang PembinaTingkat (IV.b), tersebut dianggap oleh Penggugat tidak adil karenaKeputusan Tergugat tersebut dasar hukum pertimbangannya adalahKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor : 182 / 6597 / SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor : 153 /Kep / 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan
Register : 01-05-2009 — Putus : 23-07-2009 — Upload : 03-10-2013
Putusan PTUN KUPANG Nomor 7/G/2009/PTUN-KPG Tanggal 23 Juli 2009 — BARNABAS B.nDJURUMANA, SH (Penggugat)
BUPATI KUPANG (Tergugat)
102 — 50
102 — 50
Batas usia pensiun sebagaimanadimaksud dalam ayat 3 dapat diperpanjang bagi Pegawai Negeri Sipilyang memangku jabatan tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 4 (2)b. 7.
Register : 14-07-2016 — Putus : 16-08-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 10/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK Tanggal 16 Agustus 2016 — DWI MARYANI, Dra, Msi, Akt
138 — 91
138 — 91
RI Nomor 45 Tahun1990 romawi VIII angka 2 dinyatakan PNS wanita yang menjadi isterikedua/ketiga/keempat dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidakhormat sebagai PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30Tahun 1980. 2202222 2nn nn nn nnn anne nn nne nananBahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima Tunjangan suamisecara tidak sah dan kemudian digunakan untuk kepentinganpribadinyatelah bertentangan dengan Pasal 4 ayat (6) PeraturanPemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 07-06-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 276 K/TUN/2016 Tanggal 28 Juli 2016 — ARDIANSYAH RANGGA, A.Md.,Far vs KEPALA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK);
74 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Seperti apa yang dinyatakan dalam Pasal 14PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilmengapa hingga melakukan kumulatif selama 4 tahun (penjelasanPasal 14 No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang dimaksud dengan dihitung secara kumulatif sampai denganakhir tahun berjalan adalah bahwa pelanggaran yang dilakukandihitung mulai Januari sampai dengan bulan Desember tahun yangbersangkutan), logikanya adalah jika benar Penggugat tidak bekerja/ tidak masuk kerja lalu mengapa
Register : 30-11-2018 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 3570/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr Tanggal 23 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
126 — 10
126 — 10
., namun upaya damai tersebut tidak berhasil;Menimbang bahwa Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan dicerai oleh suami (Sebagai Termohon) harus terlebin dahulumemperoleh surat keterangan dari pejabat atasannya, selamalamanya 6(enam) bulan, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 1984tanggal 17 April 1984, akan tetapi sampai 6 (enam) bulan berlalu SuratKeterangan dari pejabat atasan Termohon tidak juga turun, maka oleh MajelisHakim proses persidangan dilanjutkan;Menimbang
Register : 27-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 22-06-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 31/G/2017/PTUN.BDG Tanggal 20 Juni 2017 — ANDRI BUDIADI, M.Eng. VS DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
100 — 39
100 — 39
Bahwa Keputusan Tergugat telah nyata ada, yaitu berupa Keputusan No.0220/PL1/KP/2017 Tentang Pemberhentian Ketua Jurusan Teknik Sipilyang dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 2017. Sehingga surat dimaksuddapat dikualifikasikan bersifat konkrit (P6 dan P7) ; b. Bahwa Keputusan Tergugat telah nyatanyata ditujukan pula kepadaPenggugat tidak ditujukan kepada umum. Dengan demikian keputusanTergugat dimaksud harus dikualifikasikan sebagai bersifat individual. .;c.
Register : 08-04-2021 — Putus : 30-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 245/Pdt.P/2021/PN Mdn Tanggal 30 April 2021 — Pemohon:
1.Ridwan
2.Vivi Liew
31 — 4
1.Ridwan
2.Vivi Liew
31 — 4
Bahwa dikarenakan Para Pemohon pernah bertempat tinggal di Dusun XV No.10.40,Desa Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sekira padatahun 2006 dan ternyata Para Pemohon masih terdaftar dan tercatat di Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, maka Para Pemohonmengajukan permohonan pembuatan data kependudukan dan Akta Pencatatan Sipilyang baru, dan pada masa itu belum sistem elektronik (online);Bahwa adapun Akta Pencatatan Sipil atas nama Para Pemohon dan
Register : 23-08-2021 — Putus : 26-11-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PN SERUI Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Sru Tanggal 26 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
116 — 34
116 — 34
hukum dan haruslah ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2)Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danHalaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor ##/Pdt.G/#####/PN SruPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bahwa (1) PegawaiNegeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atausurat keterangan lebih dahulu dari Pejabat; (2) Bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 19-10-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 060/G/2016/PTUN.SMG Tanggal 7 Desember 2016 — NOVIAN EKO PRASETYO Melawan BUPATI BATANG
128 — 67
128 — 67
Dalam hal ini sungguh tidak patut dan tidaklayak apabila PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipilyang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas dan tidak adabeban kerja seharihari mengajukan tuntutan untukmendapatkan tambahan penghasilan ;Bahwa demikian pula dalam TERGUGAT menolak PositaPENGGUGAT Angka 3 huruf a sampai dengan i yangmenyatakan sebagai berikutVide Posita Angka 4 huruf b berbunyi : b.
Putus : 23-06-2011 — Upload : 31-03-2012
Putusan PA AMBON Nomor 58/Pdt.G/2011/PA. Ab Tanggal 23 Juni 2011 — Penggugat
Tergugat
71 — 27
71 — 27
Penggugat dimana Tergugat telah memperpanjangkontrakan rumah bersama mereka tanpa sepengetahuan Penggugatdan juga berselingkuh dan bahkan telah = menikah~ denganperempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan kasus initelah diadakan mediasi oleh Mediator Dra.UMMI KALSUM HS.LESTALUHU, MH. ( Hakim Pengadilan Agama Ambon ) = agarPenggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tanggabersama tetapi tidak berhasil ;Menimbang, Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 02-03-2021 — Putus : 14-04-2021 — Upload : 14-04-2021
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 13-K/PMT.I/BDG/AD/III/2021 Tanggal 14 April 2021 — Pembanding/Terdakwa : Nanang Sukmana
Terbanding/Oditur : Zarkasi, S.H.
132 — 47
Terbanding/Oditur : Zarkasi, S.H.
132 — 47
Bahwa Judex Factie sama sekali tidak mempertimbangkan halhalyang menyebabkan Terdakwa terjerumus kedalam tindak pidanapenyalahgunaan Narkotika golongan bagi diri sendiri bukankeinginan pribadi melainkan korban bujukan/rayuan oleh orang sipilyang memberikan sabusabu kepada Terdakwa yakni ditawari olehSdr.
Register : 02-03-2011 — Putus : 13-05-2011 — Upload : 27-06-2011
Putusan PA METRO Nomor 0209/Pdt.G/2011/PA.Mt Tanggal 13 Mei 2011 — PEMOHON para TERMOHON
75 — 16
75 — 16
Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang bekerja sebagaiDosen. ++ errr eee ee2. Bahwa Pemohon menikah dengan TERMOHON I, padatahun 1997 sebagaimana termaktub dalam Kutipan AktaNikah Nomor ; 479/24/1/1997 tertanggal 22 Januari 1997yang dikeluarkan oleh KUA . 3. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dan TERMOHONI dikarunia 2 (dua) orang anak.4.
Register : 09-03-2012 — Putus : 20-06-2012 — Upload : 08-07-2012
Putusan PA PALU Nomor 162/Pdt.G/2012/PA.PAL Tanggal 20 Juni 2012 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
17 — 4
17 — 4
Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PegawaiNegeri Sipil, pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan : Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajid memperoleh izin lebih dahulu daripejabat , dari Peraturan tersebut Penggugat telah memenuhi kewajibandengan diterbitkannya Surat Keputusan No. /0/RO.HP/2011Tertanggal 21 November 2011 yang diterbitkan oleh Kepala BagianProtokol dan Perjalanan Provinsi Sulawesi Tengah
Register : 23-08-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 05-06-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 55/Pdt.G/2016/PN Tpg Tanggal 12 Januari 2017 — Friska Hutahaean (Pengugat)
Dukjen Saragih atau Jenhaidi Saragih ( Tergugat)
86 — 28
86 — 28
/PN.TPGPetunjuk Pelaksanan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 yang di dalam pasal3 PP No 45 Tahun 1999 ayat 1 telah merumuskan yaitu Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajio memperoleh ijin atau surat keteranganlebih dulu dari pejabat.
Register : 13-05-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 160/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 14 Agustus 2019 — Penggugat:
NURLIYANA
Tergugat:
Bupati Labuhanbatu Utara
93 — 46
NURLIYANA
Tergugat:
Bupati Labuhanbatu Utara
93 — 46
Bahwa berdasarkan Surat Undangan Bupati Labuhanbatu UtaraNomor: 005/1317/BKD/2018 tanggal 1 Agustus 2018, telah dilakukanrapat koordinasi persiapan penanganan terhadap Pegawai Negeri Sipilyang tersangkut permasalahan hukum.4.
pasca Putusan MahkamahKonstitusi Nomor : 87/PUUXVI/2018. frasa dan/atau pidana umum dihapussehingga berbunyi : (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : b.Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatanatau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 22-07-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 209/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 31 Oktober 2019 — Penggugat:
H. RAHMAD TAUFIK HASIBUAN
Tergugat:
BUPATI Padang Lawas Utara
153 — 60
H. RAHMAD TAUFIK HASIBUAN
Tergugat:
BUPATI Padang Lawas Utara
153 — 60
pada adanya surat pemerintahanatasan yang menginstruksikan agar PNS yang melakukan tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan agardilakukan pemberhentian tidak dengan hormat, dan setelah itu badanHalaman 49PutusanPerkara Nomor : 209/G/2019/PTUNMDNkepegawaian daerah sudah membuat rapat dengan tim untukmenindaklanjuti surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Repormasi Birokrasi dan Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteriterkait dengan penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Bahwa Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipilyang diperbantukan pada Pemerintah Daerah Tingkat Jambiberdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DepartemenKesehatan Propinsi Jambi Nomor : KP.00.02.2.4.222 tanggal 08Maret 2001 (Vide Bukti P7);2. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil padaDinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui SuratKeputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor821.13/28/SK.PN/UP tanggal 10 Juni 2002 (Vide Bukti P8)3.
Register : 30-11-2020 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 206/G/2020/PTUN.MDN Tanggal 28 April 2021 — Penggugat:
SOFYAN
Tergugat:
BUPATI ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA
246 — 144
SOFYAN
Tergugat:
BUPATI ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA
246 — 144
September2015 Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dinyatakanbersalah Melakukan Korupsi secara bersamasama, dandijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan dendasejumlah Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).14.Bahwa dari ketentuan hukum perundangundangantersebut diatas, jelas secara nyata tidak ada mengenalatau tidak ada menentukan pemberhentian PegawaiNegeri Sipil dikarenakan melakukan Tindak PidanaKorupsi yang dilakukan secara bersamasama, makamenurut hukum untuk pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang
(b) Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentangaparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Nomor. 11tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang telah dirubah dengan Peraturan PemerintahNo.17 tahun 2020 ;Obyek sengketa dibuat / diterbitkan Tergugat telah salah prosedurmemberhentikan Penggugat langsung dari Pegawai Negeri Sipil tanpapemberhentian sementara;Bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat dari Pegawai Negeri Sipilberdasarkan keputusan Bupati Asahan Nomor : 82BKDTahun 2020tertanggal 14
Register : 04-01-2022 — Putus : 23-02-2022 — Upload : 25-02-2022
Putusan PN BAJAWA Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bjw Tanggal 23 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
128 — 63
128 — 63
Antara suami dan isteri terusmenerus terjadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukum lagi dalam rumahtangga;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau suratketerangan lebih dahulu dari Penjabat;Menimbang
Register : 13-03-2013 — Putus : 11-11-2013 — Upload : 13-01-2014
Putusan PN AMBON Nomor 19/PDT.G/2013/PN.AB Tanggal 11 Nopember 2013 — DESSY LIMBA, pekerjaan Pegawai KPU, beralamat di BTN Minahasa Ujung Pandang blok 9/9 Makasar, di Ambon beralamat di Desa Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;
MELAWAN
1. IWAN TEAPON,SIP,M.Si, pekerjaan staf Sekretariat DPRD Kabupaten Buru, beralamat di Desa Namlea, Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, selanjutnya disebut TERGUGAT I ;
2. SYAHRIL BUGIS, pekerjaan Pedagang, beralamat di Desa Namlea, Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
53 — 42
53 — 42
Bahwa berkenaan Penggugat Rekonpensi berstatus Pegawai Negeri Sipilyang tidak bisa meninggalkan tugas pokok sebagai abdi Negara, tetapiharus hadapi gugatan Tergugat Rekonpensi dan wajib menghadiri sidanguntuk itu, Penggugat Rekonpensi terpaksa menempuh kebijakan menunjukpengacara sebagai kuasa hukum guna menggantikan Penggugat Rekonpensimenghadapi gugatan Tergugat Rekonpensi dan menghadiri sidang untukitu.