Ditemukan 3990 data
45 — 20
.- (satu) Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Serentak (Pemtak) Evaluasi Fisik Kegiatan Kabupaten Indragiri Hilir 2012 Di Kecamatan : Tembilahan Hulu, Enok, Reteh, Concong, Teluk Belengkong Nomor : 01/INSP/PEMTAK /II/2013 Tanggal : 28 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Inspektorat Tembilahan.- 1 (satu) Lembar Surat Tugas Nomor : 090/Isp-Set/ST/XII/2012/182 Tanggal, 26 Desember 2012.
SHANDRA FALLYANA, SH
Terdakwa:
ERNI MURNIATI Binti JARTA
138 — 34
Desa Khusus APBDES Perubahan Tahun Anggaran 2020 ;
- Foto Copy 1 (satu) Bundel Laporan PertanggungJawaban Kegiatan Operasional BPD Tahun Anggaran 2020
- Foto Copy 1 (satu) Bundel Laporan PertanggungJawaban Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan Tahun Anggaran 2020 ;
- Foto Copy 1 (satu) Bundel SK Keputusan Bupati Lebak beserta lampiran Nomor :141/KEP.401/BPMD/2016 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan 36 (Tiga Puluh Enam) Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak
96 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 89 PK/Padt.SusPHI/201710.11.KARUNA mengajak untuk dilakukannya perundingan (bipartit) denganPUK SPKEP SPSI PT KARUNA pada saat sedang berjalannyaperundingan, tibatiba semua karyawan dengan serentak secara bersama sama menghentikan mesin dan produksi (melakukan mogok kerja) keluardari ruangan produksi dan berkumpul di halaman perusahaan;.
1.Salomo Saing, S.H., M.H.
2.Sutrisno Tabeas, S.H.,M.H.
Terdakwa:
ADI MARTIN Als ADI Bin MARTIN. Alm
140 — 633
Ditolak karena tidak lengkap, ada yang alamat rumahnya berbedadengan alamat KTP, dan data pekerjaan dengan yang tercantum di KTPtidak sesuai; Bahwa lokasi perumahan yang difasilitasi oleh PT BPR Tebas Lokarizkidi Sambas, Sebawi, Tebas, Pemangkat, Singkawang dan Pontianak; Bahwa setiap pemberian kredit BPR, Saksi ketemu langsung, tetapiuntuk yang di Pontianak ada dibuatkan jadwal supaya serentak semuadebitur di satu tempat di satu waktu, dan Saksi bertemu langsung dengandebitur di tempat developer
1.Hengky Setiawan Kaendo, S.H., M.H.
2.Salomo Saing, S.H., M.H.
Terdakwa:
ROBBI FAJAR ISKANDAR, S. H.
199 — 123
Ditolak karena tidak lengkap, ada yang alamat rumahnya berbedadengan alamat KTP, dan data pekerjaan dengan yang tercantum di KTPtidak sesuai; Bahwa lokasi perumahan yang difasilitasi oleh PT BPR Tebas Lokarizkidi Sambas, Sebawi, Tebas, Pemangkat, Singkawang dan Pontianak; Bahwa setiap pemberian kredit BPR, Saksi ketemu langsung, tetapiuntuk yang di Pontianak ada dibuatkan jadwal supaya serentak semuadebitur di satu tempat di satu waktu, dan Saksi bertemu langsung dengandebitur di tempat developer
103 — 38
Desember;Bahwa saksi tidak tahu apakah dalam pelaksanaan pembangunan 55 unitrumah sederhana bagi korban bencana alam di Kecamatan Biboki Anleutersebut digunakan addendum atau tidak;Bahwa pada waktu saksi memberikan data mentah kepada Markus Ndun,pekerjaan 55 unit rumah tersebut baru selesai sekitar 80% dan pekerjaan yangbelum selesai adalah atap, kudakuda dan lantai;Bahwa pembangunan 55 unit rumah sederhana yang tersebar di KecamatanBiboki Anleu tersebut, ke 55 unit rumah tersebut dibangun secara serentak
507 — 29
mengetahui adanya permohonan hak yang diajukan oleh PB AlWashliyah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang berupa permohonan HakGuna Bangunan atas Tanah seluas 32 Ha yang terletak di Desa Helvetia KecamatanLabuhan Deli Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Surat Permohonan Haktertanggal 29 Agustus 2008 atas nama Pemohon H.ISMAIL EFFENDI, M.Sibertindak untuk dan atas nama PB.AI Jamiyatul Washliyah.Bahwa setahu saksi permohonan hak yang diajukan oleh PB.AL JamiyatulWashliyah atas lahan 32 Ha secara serentak
1.Muhammadong, S.H.
2.Sukarno, S.H., M.H.
3.Kahfi Yudha Sulthoni, S.H.
4.Sulta Donna Sitohang, S.H., M.H.
5.Musyawwir Nurtan, S.H.
8.ALFIAN KIAY, S.H.
11.MULIA AGUNG PRADIPTA, S.H., M.H
12.Lisa Prihatina, S.H.
15.ZULKIFLI MOODUTO, S.H. M.H.
Terdakwa:
YUSAR LAYA, SE
100 — 56
5.1.1 Lembar Copy Dokumen Surat Percepatan Pelaksanaan Pemasangan Sambungan Rumah Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2020 Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Nomor 050/Bappeda-Litbang/BB/144/ IX/2020 tanggal 7 September 2020
div>5.17.1 Lembar Copy Dokumen Surat Lembar Pengesahan Baseline Survey Nomor UM.01.03/CP25/VI/672/2021 tanggal 30 Juni 20215.18.1 Lembar Copy Dokumen Surat Pelaksanaan Pemasangan Sambungan Rumah TA. 2021 Kabupaten Bone Bolango Nomor UM.01.03-HAM/VII/21/379 tanggal 5 Juli 2021;5.19.1 Bundel Copy Dokumen Laporan Kunjungan Lapangan Provinsi Gorontalo tanggal 14 16 September 20215.20.1 Bundel Copy Dokumen Surat Persiapan Pelaksanaan Verifikasi Serentakmembayar Uang Pengganti27. 1 (Satu) Bundel Print Out Prosedur Standar Operasi Survey Verifikasi Program Hibah Air Minum TA 2021; - Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara lain28. 28.1.1 (Satu) Bundel Print Out Foto Chat Whatsapp Antara Hermas Herorathmono Dengan Syahrul Botutihe;28.2.1 (Satu) Budel Print Out Hasil Scan Surat Dari Cpmu Program Hibah Air Minum Dirjen Cipta Karya Kementerian Pupr Perihal Pelaksanaan Verifikasi Serentak
417 — 167
Terdakwaserahkan kepada JULIA PRASETYARINI di Pasaraya Blok M dalam satuandollar Singapura sejumlah SGD404.000,00 (empat ratus empat ribu dollarSingapura).Bahwa fee untuk DAMAYANTI WISNU PUTRANTI dan BUDISUPRIYANTO dari uang perusahaan Terdakwa.Bahwa ada permintaan DAMAYANTI WISNU PUTRANTI sejumlahRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk Pilkada serentak diSemarang.
77 — 67
NTT, namun Benihtersebut telah disertifikasi oleh BBPSB asal benih dan berlabel.Terdakwa menandatangani Berita Acara serah terima barang dengankelompok tani , Berita acara pemeriksaan barang dan rekapitulasinyaserta Rekapitulasi BAST yang ternyata isinya tidak sesuai kenyataanmengingat penyerahan Benih hampir serentak disemua daerah, makaBerita Acara Serah Terima di titik bagi Terdakwa tandatangani dulu,selanjutnya Berita Acara tersebut dibawa oleh petugas Terdakwakelapangan dan ada juga dibeberapa
Terbanding/Terdakwa : Ir. MARDUAN Bin RAJA ANANG
Terbanding/Terdakwa : Ir. MARDUAN Bin RAJA ANANG
Turut Terbanding/Jaksa Penuntut : WILIYAMSON, SH
91 — 56
- (satu) Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Serentak (Pemtak) Evaluasi Fisik Kegiatan Kabupaten Indragiri Hilir 2012 Di Kecamatan : Tembilahan Hulu, Enok, Reteh, Concong, Teluk Belengkong Nomor : 01/INSP/PEMTAK /II/2013 Tanggal : 28 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Inspektorat Tembilahan.
- 1 (satu) Lembar Surat Tugas Nomor : 090/Isp-Set/ST/XII/2012/182 Tanggal, 26 Desember 2012.
JOSEF ABRAHAM ZULKARNAEN LATIF
Tergugat:
1.H. HERMANSYAH
2.WIDODO
3.HJ. ROLLAH WAHID
4.BAHRUDIN
5.MOHAMAD SATORI
6.HODIJAH
7.M. YUSUF, TATI
8.ABD. ROJAK
9.DIMROH
10.SURYANI
11.ROHAYAH
12.PANDU,
13.SAMSUDIN
14.MUHAMAD YUSUF
15.UDIN
16.H. WAHID
17.RUMIN
18.H. SUKARMAN
19.NINA ANDRIYANI
20.NEMI
21.BAWANIH
22.SAMSURI
23.MASHUD
24.M. AMIN
25.ABD. SOMAD
26.MUHI
27.JAYADI
28.UMAR JAYA ANAR
29.SUGENG SUPARTOYO,
30.SALEH, H. RIDWAN
31.SUHAENDI , ACANG
32.AGUS SARIPUDIN
33.TASRIN,
34.SAALIH
35.MAMAN SUTISNA
36.KIRMAN
37.MUID
38.IMAS
39.ROSIDAH
40.H. AYUB
41.H. NURSAN
42.SAPRI
43.TASLIM
44.LINA MARLINA
45.SAPTONO
46.Marjanah
47.Hadi Marwoto
48.Rita Sarita
49.ACEPUDIN
50.HILMAN
51.JAMA BIN JANANI
52.AFDOL TANDO
53.DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK CQ. KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TIGA BELASDEPOK<br /
418 — 423
Penghapusan hak eigendom dalam sistem hukumpertanahan nasional dinyatakan secara tegas dalam ketentuan Pasal 3 UUNo. 1 Tahun 1958 yaitu : Sejak mulai berlakunya Undangundang ini demi kepentinganumum hakhak pemilik beserta hakhak pertuanannya atassemua tanahtanah partikelir hapus dan tanahtanah bekastanah partikelir itu Karena hukum seluruhnya serentak menjaditanah Negara;Bahwa Penghapusan eigendomverponding dalam tatanan sistem hukumpertanahan di Indonesia dilandasi adanya konsepsi liberal yang melekatpadahak
Siswanto, SH., MH
Terdakwa:
ULZANA ZIEZIE RACHMA ARDIKUSUMA
270 — 59
Primair a quo tidak dapat dilakukan sendirian hanyaoleh terdakwa;Bahwa meskipun ketentuan pasal 55 KUH Pidana dan pasal 56 KUH Pidanahanya mengenal pembagian delik penyertaan antara pembuat (daders) danpembantu (medeplichtigen) tapi delik penyertaan dapat terjadi sebelumHalaman 320 dari Putusan Nomor. 6/Pid.Sus /TPK/2018/PN Tpg(mendahului) dilakukan perbuatan melawan hukum yang menjadi syaratutama tindak pidana, yaitu dalam wujud yang melakukan (pelaku), yangmenyuruh lakukan atau dapat terjadi serentak
SISWHANDONO
Terdakwa:
M. SYAHRIAL
144 — 74
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Tanjungbalai;
- 3 (tiga) lembar fotokopi yang dilegalisir Petikan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-359 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 Tanggal 24 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak
Barang Bukti nomor 87 sampai dengan nomor 93 dikembalikan kepada HALMAYANTI;
WAHYU DWI OKTAFIANTO
Terdakwa:
ANDI PUTRA
889 — 364
7 (tujuh) lembar fotokopi yang dilegalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-1042 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Riau
terlampir dalam berkas perkara
33.
Register : 20-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 27-04-2017Putusan PN MEDAN Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 16 Februari 2017 — - M. JEFRI SITINDAON, ST.MM (TERDAKWA)
128 — 32tetapi dicatat didalam Akun.Bahwa ada dokumen pembanding berupa list yang diberikan kantor Pusatberupa daftar harga sewa kenderaan dinas oleh karenanya jumlah pembayaransewa kenderaan tetap.Bahwa saksi tidak tahu berapa lama jangka waktu sewa.Bahwa saksi tidak tahu kapan kontrak sewa kenderaan berakhir.Bahwaada surat pemberitahuan dari Kantor Pusat untuk pengembaliankenderaan dinas.Bahwa seingat saksi, kenderaan dinas dipakai sampai akhir tahun 2014 antarabulan Nopember dan Desember, karena tidak serentak
Register : 26-09-2014 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 08-06-2015Putusan PN BANDUNG Nomor 92 / Pid.Sus / TPK / 2014/ PN.Bdg
Tanggal 9 Desember 2014 — RAMLAN COMEL .
235 — 121denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah) dan dalam pertimbangan maupun amar putusan perkaraBansos tidak dipertimbangkan mengenai keturutsertaan EDISISWADI, DADA ROSADA, HERRY NURHAYAT dan TJUTJUNURDIN.Bahwa , Salah satu pertimbangan Terdakwa menjatuhkan pidanapenjara minimal kepada 7 (tujuh) orang Terdakwa perkaraBansos Pemko Bandung adalah para terdakwa telahmengembalikan seluruh kerugian keuangan negara sesuai hasilperhitungan BPK, saat itu putusan perkara Bansos dibacakansecara serentak
Register : 20-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 27-04-2017Putusan PN MEDAN Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 16 Februari 2017 — - Drs. M. YAHYA (TERDAKWA)
100 — 21tetapi dicatat didalam Akun.Bahwa ada dokumen pembanding berupa list yang diberikan kantor Pusatberupa daftar harga sewa kenderaan dinas oleh karenanya jumlahpembayaran sewa kenderaan tetap.Bahwa saksi tidak tahu berapa lama jangka waktu sewa.Bahwa saksi tidak tahu kapan kontrak sewa kenderaan berakhir.Bahwa ada surat pemberitahuan dari Kantor Pusat untuk pengembaliankenderaan dinas.Bahwa seingat saksi, kenderaan dinas dipakai sampai akhir tahun 2014antara bulan Nopember dan Desember , karena tidak serentak
Register : 21-10-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 31-01-2022Putusan PN SEMARANG Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg
Tanggal 30 Desember 2021 — Penuntut Umum:
BAMBANG WAHYU WARDHANA, SH
Terdakwa:
TARYOTO bin SURIP
107 — 39- 1 (satu) bundel asli Pertanggugjawaban Keuangan Bantuan Khusus Penyelenggara Pilkades Serentak Tahun 2019.
Putus : 24-10-2012 — Upload : 08-10-2014Putusan PN SEMARANG Nomor 56/Pid.Sus/2012/PN.TIP.SMG
Tanggal 24 Oktober 2012 — TITIK KIRNANINGSIH, SE Binti MITRO HARJONO
151 — 59SuratPerjanjian Kontrak Nomor: 602.2/663/2008 Nomor:112/PT.K/IX/2008,Nomor:472/KI/IX/2008 tanggal 9 September 2008 untuk pekerjaanPembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Salatiga Paket STA 1+800s.d Paket STA 8+350 dengan waktu pelaksanaan 110 hari kalender terhitungsejak tanggal ditandatanganinya kontrak dengan nilai kontrakRp.47.242.664.000, (empat puluh tujuh milyard dua ratus tiga puluh delapanjuta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).Bahwa benar penanda tanganan kontrak tidak dilaksanakan serentak