Bahwa ketidak seragaman nama Pemohon pada ijazah SD s/d SMA atas namaGOLDEN BALIAMAN MUNTHE dengan tanggal lahir 2 Mei 1966 dengan AktaKelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) atas nama GOLDENANDY POETRA MUNTHE dengan tanggal lahir 14 Januari 1967, dan juga panggilanseharihari nama pemohon di tengahtengah pergaulan masyarakat, sehingga menyababkanPemohon untuk urusanurusan Dokumen dan halhal lainnya menimbulkan kebingungan danketidak pastian; Bahwa agar tidak menimbulkan kebingungan

dan ketidak pastian dikarenakan namaPemohon berbedabeda seperti halnya diatas padahal orangnya adalah sama), maka untuk ituPemohon memerlukan penetapan Pengadilan; Bahwa Pemohon akan membuktikan dalildalil permohonannya pada persidanganoe Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kepadaBapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe berkenan menentukan suatu hari persidanganuntuk memeriksa dan menyidangkan permohonan Pemohon dengan terlebih dahulumemanggil Pemohon menghadap Persidangan

sehingga Pemohon harusmenunggu dalam ketidak pastian, padahal Rasulullah saw.

Berpesan dalamsabdanya:~ === 222222 o noon nnn nnnArtinya : Ada tiga hal yang tidak boleh ditunda, yaitu janazah yangtelah berkumpul keluarganya, shalat sudah tiba waktunya danperempuan yang telah mendapatkan jodohnya.Menimbang bahwa majelis telah mempertimbangkan manfaat danmadlaratnya dan akhirnya majelis berkesimpulan bahwa andaikan PermohonanPemohon ditolak madlaratanya sudah nampak yaitu Pemohon harus menunggudalam ketidak pastian, sedang manfaatnya belum terlihat. kondisi inilah yang segeradiatasi

Gugatan danpetitum yang tidak jelas dan kabur tentunya menimbulkan ketidak pastian hukum.Bahwa Penggugat dalam gugatannya hanya menyebutkan PT.

Gugatan danpetitum yang tidak jelas dan kabur tentunya menimbulkan ketidak pastian hukum.Oleh karena itu sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juli 1970No. 638 K/ Sip/1969 menyebutkan Putusanputusan Pengadilan Negeri danPengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd)harus dibatalkan.Dengan demikian sudah selayaknya putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Klas A Palembang dalam perkara a quo dibatalkan.Hal. 5 dari 8 hal.Put.Nomor 168

UtrNegeri Jakarta Timur, yang telah menjadikan tanah dan bangunan milikPelawan sebagai objek sengketanya;e Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, hal ini membuat ketidak jelasanatau. ketidak pastian adanya kebenaran perkara nomor23/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Tim, jo.Putusan Pengadilan Tinggi DKI nomor 87/PDT/2003/PT.DKI, Jo.

Dengan tidak diketemukannya fakta bahwa tanah danbangunan milik Pelawan telah diletakkan sita jaminan maka hal tersebutmengakibatkan adanya ketidak pastian atau ketidak jelasan adanya peristiwapeletakkan sita jaminan sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelawan ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan permasalahanpermasalahan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dengan tidak diketemukanfaktafakta tentang adanya perkara gugatan perdata pada Pengadilan NegeriJakarta Timur yang telah menjadikan

Putusan Mahkamah Agung RI nomor 2574K/Pdt/2003,hal ini mengakibatkan ketidak pastian atau ketidak jelasan perlawanan Pelawan;Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan Pelawan tidak jelas, makasudah sepatutnya menurut hukum perlawanan Pelawan untuk dinyatakan tidakdapat diterima ;Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan Pelawan dinyatakan tidakdapat diterima, maka Pelawan sudah sepatutnya menurut hukum untuk dihukumuntuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;Meningingat, pasal 195 HIR

belakangan keharmonisan tersebut mulaimemudar ;Bahwa sejak bulan Mei 2013 Tergugat sebagai seorang suami secara tidakbertanggung jawab dan tanpa alasan yang sah telah pergi meninggalkan danmembiarkan Penggugat tanpa nafkah dan tanpa meninggalkan harta yang dapatdijadikan jaminan hidup / nafkah bagi Penggugat dan tanpa diketahui alamatnya,baik di Wilayah Republik Indonesia maupun di Luar Negeri sampai sekarang telahberjalan 3 tahun 3 bulan, sehingga menyebabkan Penggugat hidup dalamkesusahan dan ketidak pastian

bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatancerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Mei 2013 rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat sebagai seorangsuami tidak bertanggung jawab dan tanpa alasan yang sah telah pergi meninggalkanPenggugat, bahkan tanpa diketahui alamatnya, baik di Wilayah Republik Indonesiamaupun di Luar Negeri sampai sekarang telah berjalan 3 tahun 3 bulan, sehinggamenyebabkan Penggugat hidup dalam kesusahan dan ketidak pastian

marahmarah dan bertindak kasar ; ;7 Bahwa sejak bulan November tahun 2013 Tergugat sebagai seorang suami secara tidakbertanggung jawab dan tanpa alasan yang sah telah pergi meninggalkan dan membiarkanPenggugat tanpa nafkah dan tanpa meninggalkan harta yang dapat dijadikan jaminanhidup /nafkah bagi Penggugat dan tanpa diketahui alamatnya, baik di Wilayah RepublikIndonesia maupun di Luar Negeri sampai sekarang telah berjalan 1 tahun , sehinggamenyebabkan Penggugat hidup dalam kesusahan dan ketidak pastian

terikat dalam perkawinan yang sah ;Bahwa sejak bulan November tahun 2013 Tergugat sebagai seorang suami secaratidak bertanggung jawab dan tanpa alasan yang sah telah pergi meninggalkan danmembiarkan Penggugat tanpa nafkah dan tanpa meninggalkan harta yang dapat dijadikanjaminan hidup /nafkah bagi Penggugat dan tanpa diketahui alamatnya, baik di WilayahRepublik Indonesia maupun di Luar Negeri sampai sekarang telah berjalan 1 tahun , sehinggamenyebabkan Penggugat hidup dalam kesusahan dan ketidak pastian

ArRum : 21 );Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikianbentuknya tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkanketidak pastian berkepanjangan dan akan menimbulkan kemudratan bagikedua belah pihak suami isteri, oleh karenanya untuk menghilangkankemudharatan tersebut jalan satusatunya adalah mengakhiri perkawinandengan perceraian;Menimbang, bahwa dengan mengambil alin pendapat dari kitab FiqhusSunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:Loo s1uVI OlSy co jJl Sliclol aog jl

sebab Penggugat masih tetap dalam tanggungjawab Tergugat baik nafkah, pakaian dan tempat tinggal sepanjangPenggugat dan Tergugat belum resmi bercerai, adapun Penggugat tidakmenjalankan kewajibannya sebagai istri adalan merupakan akibat dariadanya pertengkaran dan perselisihan yang teruSs menerus yang berujungterjadi pisah rumah;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah masa lampai darisejak bulan Maret 2021 sampai dengan putusan berkekuatan hokum tetapadalah tuntutan yang mengandung ketidak pastian

karena dituntut sampaidengan putusan berkekuatan hokum tetap, dan majelis tidak dapatmemastikan kapan putusan berkekuatan hokum tetap, karena setalahHim 16 dari 22 hal, Putusan No. 704/Pdt.G/2021/PA.RAPputusan dijatuhnkan masing ada hak masingmasing pihak untuk upayabanding, kasasi dan Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa walaupun dalam tuntutan Penggugat tersebut dinialioleh majelis hakim mengandung ketidak pastian, namun majelis berpendapatketidak pastian waktu tersebut tidak sampai membuat gugatan

tersebut telah patutuntuk dikabulkan, dan diperintahkan kepada Tergugat untuk membayarnafkah lampau Penggugat sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut diatas kepada Penggugat ;Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah, maskan dankiswah yang secara global tanpa memisahkan jumlah masingmasing darituntutan tersebut sejumlanh Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah), olehmajelis hakim menilai bahwa seharusnya suatu tuntutan atau gugatanharuslah jelas supaya tidak mengandung keraguan atau ketidak pastian

Bhakti Investama Tbk, sudahmengetahui adanya perjanjian Opsi 2006 yang dibuat dan ditandatangani olehT@rQug aT. 5 seem sene senses nee cmesen ene seem nee nee enecmesene neem EESMenimbang, bahwa rumusan anak kalimat sulit diartikan lainmenunjukkan adanya ketidak pastian menurut hukum dalam pertimbanganputusan, apakah benar atau apakah tidak benar penggugat PT.Bhakti InvestamaTbk menyebutkan perjanjian Opsi 2006 yang ditandatangani oleh Tergugat ;Menimbang, bahwa dengan demikian suatu pertimbangan

putusan yangmengandung keraguraguan dan sifatnya merupakan suatu ketidak pastian danpembuktian tidak dapat menjadi dasar hukum sebagai alasan pembenar untukmengabulkan suatu tuntutan dalam hal tuntutan kompetensi absolute atas paraTergugat tersebut diatas ; 222222 nnn nnnMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut ,Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Pertamasalah menerapkan hukum, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta PusatNomor : 431/Pdt.G/2010

sesungguhnya terbatas terhadap suatuupaya untuk mendapatkan pengesahan terhadap perbaikan nama (dalampengertian adanya frase kata penambah) sebagai salah satu identitas yangmelekat kepada anak para pemohon dari nama Nadhifa Safa Azzahra menjadibernama Syarifah Nadhifa Safa Azzahra dengan suatu alasan kalau nama semulaterdapat ketidak sesuaian antara yang tercatat dalam Akta Kelahiran denganyang tercatat dalam Kartu Keluarga dan administrasi sekolah sehingga keadaanyang demikian dapat menimbulkan ketidak pastian

Bahwa terhadap ketidak pastian yang demikian maka beralasan hukum bilapara pemohon memohon suatu penetapan pengadilan untuk mendapatkanlegalitas nama yang dipandang berlaku sah, mengikat dan permanensehingga tidak menjadi bias dan ambivalen, untuk itu para pemohon dengandidasari dari berbagai dokumen (suratsurat) penting baik dokumen yangterkait dengan pendidikan formal maupun dokumen yang terkait denganadmistrasi keluarga, para pemohon bermohon untuk mendapatkanHal 7 dari 10 Halaman Putusan No.111

Bahwa amarputusan judex facti ini justru akan menimbulkan ketidak pastian hukum.Bahwa SHM No.891 atas nama Pemohon Kasasi tidak pernah dicabut dan/atau dinyatakan tidak berlaku oleh Termohon Kasasi II sebagai instansi yangberwenang mengeluarkan sertifikat. Bahwa sampai dengan detik ini, SHMNo.891 berada di dalam penguasaan Pemohon Kasasi sebagai alat buktikepemilikan yang sah menurut hukum.

Bahwa judex facti yang telahmentolerir sertifikat ganda di atas obyek sengketa dan keadaan seperti iniakan menimbulkan ketidak pastian hukum terhadap hak kepemilikanterhadap obyek sengketa ;e Bahwa tindakan Majelis Hakim judex facti yang telah mengenyampingkanUndangUndang dan lebih mengakui SK Walikota BalikpapanNo.530/0218/BP4D/1999 tanggal 23 Oktober 1999 Jo SK Kepala BPNBalikpapan No.079520.1 44.2/420KTP.2002 tanggal 27 Desember 2002tentang Konsolidasi Pertanahan di Kota Balikpapan, adalah pelanggaranterhadap

tertulis namaPemohon adalah Sholihah;Menimbang, bahwa berdasarkan keterang saksi, bahwa Pemohonadalah benar Sholihah dan memiliki Ssuami yang bernama Sudirman, sertamempunyai anak kedua bernama Melani Safitri;Menimbang, bahwa ketidak sesuaian penulisan nama Pemohonsebagaimana dalam bukti surat tertanda P5 berupa Kutipan Akta KelahiranNomor 69/2009 tanggal 15 April 2009 atas nama Melani Safitri dengan buktiSurat tertanda P3 berupa Kutipan Akte Kelahiran atas nama SHOLIHAH(Pemohon) menimbulkan ketidak pastian

Penetapan Perdata Nomor 116/Pdt.P/2019/PN CbnMenimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukumtersebut untuk mencegah terjadinya ketidak sesuaian identitas Pemohon dananak Pemohon serta guna mencegah timbulnya ketidak pastian hukum, makapermohonan Pemohon adalan beralasan hukum, dan oleh karenanyadinyatakan dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum tentangperubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 69/2009tanggal 15 April 2009 yang diterbitkan dahulu oleh Kepala

hukum sebagai berikut : Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, terikat perkawinan yangsah; Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang tidak rukun, terusmenerus diliputi perselisihan dan pertengkaran; Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarangsudah 7 tahun lebih; Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, upaya merukunkantidak berhasil, Pemohon dan Termohon sulit dan tidak dapat dirukunkan; Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam ketidak pastian

Menimbang, bahwa faktafakta tersebut di atas merupakan bukti bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, perselisihan dan pertengkaran terusterjadi sehingga sendisendi rumah tangga tersebut telah rapuh dan sulit ditegakkankembali, dan pada gilirannya keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidakdapat dipertahankan lagi, dan manakala dipertahankan hanya berpotensi timbulmafsadat/mudarat yang lebin besar yang dapat merugikan Pemohon dan Termohon,sekurangkurangnya penderitaan dan ketidak pastian

Bahwa karena sampai sekarang Tergugat tidak ada kabar beritanyasementara Penggugat dan anakanak dalam kondisi terkatungkatungpenuh ketidak pastian, maka mengajukan gugatan ini. AntaraPenggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan Agustus 2010sampai sekarang selama 5 tahun ; 8. Bahwa dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur atau alasanalasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) PP.No. 9 Tahun 1975 jo.

AndrhyWibowo;Menimbang, bahwa berdasarkan keterang saksi, bahwa Pemohonadalah benar Andrhy Wibowo dan memiliki istri yang bernama Nur Ubaedahserta mempunyai anak kedua bernama Haris Bambang Subianto;Menimbang, bahwa ketidak sesuaian penulisan nama Pemohonsebagaimana dalam bukti surat tertanda P5 berupa Kutipan Akta KelahiranNomor 2549/2007 tanggal 15 Agustus 2007 atas nama Haris BambangSubianto dengan bukti surattertanda P2 berupa Petikan Akte Lahiratas namaANDRHY WIBOWO (Pemohon) menimbulkan ketidak pastian

hukum bagiPemohon dan anak Pemohon, oleh karenanya terhadap ketidak sesuaianpenulisan nama tersebut haruslah diperbaiki dan disesuaikan dengan bukti bukti surat yang lain;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukumtersebut untuk mencegah terjadinya ketidak sesuaian identitas Pemohon dananak Pemohon serta guna mencegah timbulnya ketidak pastian hukum, makapermohonan Pemohon adalan beralasan hukum, dan oleh karenanyadinyatakan dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum

WahidHasyim adalah dengan Surat No. 800/1.711.3 tahun 1994 tanggal25 Maret 1994 tentang Surat Penetapan Penunjukan Penghunian /Penggunaan Perumahan (SP5) atas nama Syahrini ; Bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat, telahmelanggar peraturan perundangundangan yang berlaku yaituPasal 1 angka (9) UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 TentangPeradilan Tata Usaha Negara, sehingga selain merugikanPenggugat, juga menunjukkan~ ketidak cermatan yangmenimbulkan ketidak pastian hukum bagi Penggugat ; Bahwa

Bahwa dengan diterbitkannya SuratKeputusan in casu menimbulkan ketidak pastian hukum kepadasiapakah Obyek Sengketa tersebut ditujukan, karena adanya 2(dua) macam Nomor Tentang Penetapan Harga Sewa Rumah /BanQunan ; 22 nnn nnn nn nnn nen nnn nn nnn cence enn n nn neeAsas Kecermatan/KetelitianBahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan terlihattidak cermat dan teliti sehingga terdapat kesalahan yang fataltentang Penulisan Nomor Penetapan Harga Sewa Rumah/Bangunan.

Bahwa.....Bahwa dalam ketidak pastian itu, dimana pengusaha tidakmelaksanakan kewajibannya untuk melindungi keselamatanpekerja sebagaimana diatur Pasal 35 (3) dan Pasal 86 (1) hurufa dan huruf b UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 dimanapekerja mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungantermasuk keselamatan fisik.Bahwa dalam ketidak pastian itu, karena pengusaha tidakmelaksanakan kewajibannya untuk melindungi, maka pekerjamelindungi diri sendiri.

Dalam perlindungan itu pengusahatidak melaksanakan kewajiban pemanggilan kepada pekerjasebagaimana diatur Pasal 168 (1) UU Ketenagakerjaan No.13Tahun 2003.Bahwa atas ketidak pastian itu, bertepatan dengan penerimaangaji bulan Agustus 2012, momentum THR dijadikan testimoniada tidaknya perlindungan dan perhatian pengusaha padapekerja sebagaimana diatur Peraturan Mentri Tenaga KerjaNo.PER04/MEN/1994 Pasal 3 butir 1 huruf a; huruf b, Pasal 4butir 2, dan Surat Edaran Menakertrans Nomor SE.05/MEN/Vil/2012

Ketenagakerjaan, Penggugat dikwalifikasitelah mengundurkan diri, dengan demikian alasan pertimbanganJudex Facti yang berpendapat panggilan kerja tidak berlaku karenasudah terlebin dahulu adalah perselisihan adalah suatu pertimbanganyang tidak mempunyai dasar hukum ;Pertimbangan Judex Facti yang berpendapat bahwa walaupunPenggugat tidak mau melaksanakan tugas Tergugat tidak mengambilHal. 7 dari 10 hal.Put.No. 86 K/PDT.SUS/2012sikap dan tindakan tegas, bahkan membiarkan Penggugat dalamkeresahan dan ketidak pastian

tidak harmonis lagi dan sulit untuk dipertahankan lagidan karenanya harus dinyatakan hubungan kerja antara Penggugatdan Tergugat telah berakhir ;Bahwa putusan Judex Facti tersebut adalah salah menerapkan hukumatau tidak berdasarkan hukum, oleh karena Judex Facti tersebut telahmengambil kesimpulan yang hanya didasarkan pada persangkaan/dugaan yang ada dalam hati/oenak Tergugat, pertanyaannya adalahsejak kapan Judex Facti tahu bahwa Tergugat sengaja membiarkanPenggugat dalam keresahan dan ketidak pastian

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, upaya merukunkan tidakberhasil, hubungan lahir bathin sudah putus, sulit dirukunkan; Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami ketidak pastian, hanyadengan perceraian untuk kepastian;Menimbang, bahwa demikian faktafakta tersebut di atas telah memenuhi faktahukum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemeritah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf(f) Kompilasai Hukum Islam;Menimbang, bahwa faktafakta tersebut di atas merupakan bukti bahwa rumahtangga

Pemohon dengan Termohon telah pecah, perselisihan dan pertengkaran terusmewarnai sehingga sendisendi rumah tangga telah rapuh dan sulit ditegakkan kembali,dan pada gilirannya keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut tidakdapat dipertahankan lagi, dan mempertahankannya berpotensi timbul mafsadat/mudaratyang lebih besar yang dapat merugikan Pemohon dan Termohon, sekurangkurangnyapenderitaan dan ketidak pastian yang berkepanjangan, secara hukum menolakmafsadat/mudarat adalah sangat penting

hukum sebagai berikut : Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, terikat perkawinan yangsah; Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang tidak rukun, terusmenerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran; Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah ranjang 4 tahun lamanya dan tidaksaling peduli lagi; Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, upaya merukunkantidak berhasil, Pemohon dan Termohon sulit dan tidak dapat dirukunkan; Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam ketidak pastian

Menimbang, bahwa faktafakta tersebut di atas merupakan bukti bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, perselisihan dan pertengkaran terusmewarnai sehingga sendisendi rumah tangga tersebut telah rapuh dan sulit ditegakkankembali, dan pada gilirannya keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidakdapat dipertahankan lagi, dan hanya berpotensi timbul mafsadat/mudarat yang lebihbesar yang dapat merugikan Pemohon dan Termohon manakala dipertahankan,sekurangkurangnya penderitaan dan ketidak pastian