Ditemukan 4120 data
Urut Berdasarkan
Putus : 12-11-2015 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 24/PID.SUS-TPK/2015/PN.SRG Tanggal 12 Nopember 2015 — Ir. H. R. PUDYO PRAYUDI Bin KOESDIRIJANTO
122 — 137
122 — 137
Bahwa dasar hukum yang melandasi penyusunan APBD antara lainadalah :1. UU Nomor 22 Tahun 1999 yang telah dirubah menjadi UUNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;Halaman 71 dari 193 Putusan No. : 24/Pid.SusTPK/2015/PN. Srg.2. UU Nomor 25 Tahun 1999 yang telah dirubah menjadi UUNomor 33 Tahun 2004 tentan Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;3.PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan danPertanggungjawaban Keuangan Daerah;4.
Putus : 25-04-2013 — Upload : 04-07-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 58/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda. Tanggal 25 April 2013 — Drs.M.H. Thomas Alfa Edison, M.M bin H.M Yusuf
75 — 15
75 — 15
Dua segi yang menjadi masalah penting dalamactus reus dan mens rea adalah: a. adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak, misalnyaperbuatan mengambil dalam perkara pencurian;b. kondisi jiwa, itikad jahat yang melandasi perbuatan tadi;Mens rea merupakan unsur mental yang bervariasi dalam berbagai jenis peristiwapidana, misalnya dalam perkara pembunuhan mens reanya merupakan niat jahat untukmeniadakan nyawa orang lain, dalam perkara pencurian mens reanya merupakan niatjahat untuk mengambil
Register : 29-03-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 69/G/2018/PTUN.JKT Tanggal 18 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
963 — 5188
963 — 5188
PENUNDAAN OBJEK SENGKETA:Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada Eksepsi dan Jawaban inimerupakan satu kesatuan dengan Penolakan atas Permohonan PenundaanObjek Sengketa;Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas permohonan penundaanpelaksanaan Objek Sengketa sebagaimana diuraikan pada halaman 30 sampaidengan halaman 31 Gugatan yang menyatakan terdapat keadaan mendesakyang mengakibatkan kepentingan PARA PENGGUGAT sangat dirugikan jikaObjek Sengketa tetap dilaksanakan;Bahwa sesuai dengan asas yang melandasi
Putus : 25-02-2013 — Upload : 26-06-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 38/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda Tanggal 25 Februari 2013 — NADYA LAILA ZAKIYAH
47 — 7
47 — 7
Dua segi yang menjadi masalah penting dalam actus reusdanmens rea adalah:a. adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak, misalnyaperbuatan mengambil dalam perkara pencurian;b. kondisi jiwa, itikad jahat yang melandasi perbuatan tadi;Mens rea merupakan unsur mental yang bervariasi dalam berbagai jenis peristiwa pidana,misalnya dalam perkara pembunuhan mens reanya merupakan niat jahat untukmeniadakan nyawa orang lain, dalam perkara pencurian mens reanya merupakan niatjahat untuk mengambil
Register : 02-07-2019 — Putus : 07-01-2020 — Upload : 13-01-2020
Putusan PA POSO Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Pso Tanggal 7 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
141 — 77
141 — 77
DalamBukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktia, dan Putusan Pengadilan, Terbitan Sinar Grafika Cetakan ke13Juni 2013, halaman 478479 dikemukakan bahwa gugatan rekonvensi mestimemenuhi syarat formil gugatan; ) menyebut dengan tegas subjek yangditarik sebagai tergugat rekonvensi; ) merumuskan dengan jelas posita ataudalil gugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar hokum (rechtsgroud) dandasar peristiwa (fijteljkegrond) yang melandasi gugatan; ) menyebutHal. 270 dari
Putus : 12-11-2015 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PN.SRG Tanggal 12 Nopember 2015 — Drs. EPI SOPIAN Bin AHMAD CAHYO
68 — 14
68 — 14
Bahwa dasar hukum yang melandasi penyusunan APBD antara lainadalah:1. UU Nomor 22 Tahun 1999 yang telah dirubah menjadi UUNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;2. UU Nomor 25 Tahun 1999 yang telah dirubah menjadi UUNomor 33 Tahun 2004 tentan Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;3.PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan danPertanggungjawaban Keuangan Daerah;4.
Register : 20-01-2014 — Putus : 11-06-2014 — Upload : 09-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 07 /Pid.Sus./TPK/2014/PN.Bdg Tanggal 11 Juni 2014 — ENDANG ROCHMAN
67 — 14
67 — 14
Karya Trista Asri Bahwa pembangunan 6 (enam) gedung laboratorium IPASMA tersebut dilaksanakan dalam 2 (dua) paket pekerjaanadalah kebijakan bersama dari PPK/KPA, PPTK dan PanitiaPengadaan, saya lupa apa yang melandasi atau yang menjadipemikiran saat itu sehingga dilaksanakan dalam 2 (dua) paketpekerjaan;Profil CV. BATU REOK:Nama Perusahaan : CV. BATU REOKNama Direktur: ENDANG ROCHMANAlamat Jl. Adipati Kertamanah Dalam XI No. 50 Blok Baleendah Kabupaten Bandung Bahwa yang menjadi dasar CV.
Register : 08-09-2020 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 119/Pdt.G/2020/PN Jmb Tanggal 21 April 2021 — Penggugat:
1.PT.UNIVERSAL SUPPORT
2.PT. PELABUHAN UNIVERSAL SUMATERA
Tergugat:
2.PT. BUMI BARA MAKMUR MANDIRI
3.PT. KURNIA ALAM INVESTAMA
Turut Tergugat:
3.PT. SAWIT DESA MAKMUR
4.PT. BATU HITAM SUKSES
5.PT. BATU HITAM JAYA
6.PT. ALAM SEMESTA SUKSES BATU BARA
305 — 82
1.PT.UNIVERSAL SUPPORT
2.PT. PELABUHAN UNIVERSAL SUMATERA
Tergugat:
2.PT. BUMI BARA MAKMUR MANDIRI
3.PT. KURNIA ALAM INVESTAMA
Turut Tergugat:
3.PT. SAWIT DESA MAKMUR
4.PT. BATU HITAM SUKSES
5.PT. BATU HITAM JAYA
6.PT. ALAM SEMESTA SUKSES BATU BARA
305 — 82
penjualan batubara apapun baik langsung maupun tidaklangsung di wilayah IBUPOP TURUT TERGUGAT IV, tanpa persetujuanPENGGUGAT II atau tanpa melibatkan PENGGUGAT II sebagaimanaseharusnya diamanatkan di dalam Perjanjian Jasa Pertambangan danPembelian Batubara tertanggal 7 Maret 2018, termasuk setiapamandemennya dengan seluruh lampirannya yang menjadi satukesatuan dan tidak terpisahkan.Bahwa setelah kami menguraikan dengan lengkap dasar hukum (recht grond)dan peristiwa hukum (feitelijke grond) yang melandasi
Register : 10-06-2013 — Putus : 26-03-2014 — Upload : 02-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 277 /Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. Tanggal 26 Maret 2014 —
83 — 28
83 — 28
Prosespenavaran (aanbord) dan penerimaan (aanvaarding) melandasi terbentuknyaHal. 12 dari hal 158 Putusan Perk.No. 277/Pdt.G/2013/PN. Jkt. Pst.penanjian... suatu penaweran dan juga penerimaan adalah tindakan hukumsepihak,PO DAN PI TERSEBUT MERUPAKAN DASAR TERBENTUKNYA KATASEPAKAT ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT YANG SELANJUTNYADIURAIKAN PADA SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI (SKBDN) /LETTER OF CREDIT (LC).
Register : 19-03-2014 — Putus : 24-03-2015 — Upload : 05-05-2015
Putusan PN SUMEDANG Nomor 6/Pdt.G/2014/PN.Smd Tanggal 24 Maret 2015 — ENUNG KULSUM dkk sebagai Penggugat melawan SAMSUDIN ENCE dkk sebagai Tergugat
72 — 12
72 — 12
ANTARA PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT TIDAK ADASENGKETA HUKUM (Chicaneus Process Exceptie)Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah gugatan yangdiajukan tanpoa adanya sengketa hukum yang melandasi gugatan a quo.Hal ini terlihat jelas dari fakta hukum dalam gugatan Para Penggugat,yang memperlihatkan bahwa Para Penggugat tidak mendahului proses inidengan melakukan somasi/keberatan/notifikasi kepada Tergugat sebagaiperwujudan itikad baik Para Penggugat untuk menyatakan keberatankepada Tergugat
Register : 01-06-2015 — Putus : 29-09-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps Tanggal 29 September 2015 — I MADE SUITRA, BE .
55 — 24
55 — 24
untuk laporan akhir saksi rangkum laporan bulanan dari awalsampai dengan akhir ditambah dengan laporan pengendalian mutunya,tertanggal 25 Desember 201;bahwa isi dan materi dari pada laporan bulanan adalah kemajuanpekerjaan pada bulan bersangkutan, permasalahan permasalah yangterjadi dan cara penyelesainnya, sedangkan laporan akhir berisirangkuman dari laporan bulanan dan ditambah dengan laporan uraianpengendalian mutu, program kerja konsultan, kegiatan konsultanpengawas;bahwa yang mendasari atau melandasi
Register : 11-10-2017 — Putus : 10-11-2017 — Upload : 22-03-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 118/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL Tanggal 10 Nopember 2017 — Pemohon:
IRFAN KURNIA SALEH
Termohon:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
296 — 260
IRFAN KURNIA SALEH
Termohon:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
296 — 260
Yang kedua adalah persoalan berhubungandengan penuntutan Yang ketiga adalah persoalan dengan pengadilanyang berwenang memeriksa dan memutus perkara perkara yangmasuk dalam masalah koneksitas itu jadi perlindungan kepentinganyang ahli maksud tadi baik terkait dengan proses penyidikan,penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan inilah secaraumum yang melandasi mengapa di dalam KUHAP undangundangPeradilan Militer dan juga undangundang yang lain termasukdiantaranya ada di dalam undangundang tindak
Putus : 02-10-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 93/ Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby Tanggal 2 Oktober 2018 — WINARDI KRESNA YUDHA, SE.Ak ;
KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
169 — 140
169 — 140
Abattoir Surya Jaya hal tersebut cukupdengan persetujuan dewan komisaris.Bahwa dasar hukum yang melandasi pernyataan terdakwa tersebut yaituperjanjian Pengelolaan/Penggunaan Tanah Nomor593/39/402.05.12/98 pada tanggal 2 September 1998 dan MOU antaraPT. Abatoir Surya Jaya dan PT.
Register : 10-10-2017 — Putus : 10-11-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. Tanggal 10 Nopember 2017 —
456 — 314
456 — 314
Selkepentingan yang ahli maksud tadi baik terkait dengan prosespenyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilaninilah secara umum yang melandasi mengapa di dalam KUHAPundangundang Peradilan Militer dan juga undangundang yang laintermasuk diantaranya ada di dalam undangundang tindak pidanakorupsi diatur berkenaan dengan koneksitas ;Bahwa Seperti Ahli Kemukakan Tadi masalah koneksitas itumencakup tiga yaitu penyidikannya penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan ya Jadi kita mesti
Register : 04-01-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst Tanggal 24 Mei 2017 — Pidana Korupsi
- RIMAWATI, SH
635 — 171
635 — 171
Jikaternyata data masih berbentuk harga paketan (glondongan) seharusnya KPAmeminta kembali rinciannya sehingga KPA dapat menyusun HPS dan SpesifikasiTeknis secara rinci pula ; menurut Pasal 11 Ayat (1) a. 2) pada Perpres No. 54 Tahun2010 beserta perubahannya, menyatakan dalam menyusun dan menetapkan HPS,PPK diharuskan melandasi data sesuai Pasal 66 Ayat (7), data tersebut tidak bersifatkumulatif dengan kata lain satu data saja sudah cukup untuk digunakan menyusundan menetapkan HPS.Menimbang, bahwa
Putus : 04-02-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg Tanggal 4 Februari 2015 — ENDANG SRI HANDAYANI, SH.,Sp.N.,MH
107 — 35
107 — 35
Ahliberpendapat bahwa hak pakainomor 5 di terbitkan sertifikat pada tahun 1983 melalui permohonan tanah negara yang berasal dari pelepasan hak atas tanah yasan c dan aturanyang melandasi masih menggunakan PP 10 tahun 1961 dan peratutanMenteri dalam negeri nomor 6 tahun 1972, jangka waktu adalah selamadipergunakan untuk lokasi pemecahan batu, dilengkapi gambar situasitidak ada peta pendaftaran karena memang menurut PP 10 tahun 1961belum menggunakan Peta pendaftaran, kalaupun tanah tersebut dianggapditelantarkan
Putus : 10-03-2011 — Upload : 24-09-2012
Putusan PN SURABAYA Nomor 1942_Pid.B_2010_PN_SBY Tanggal 10 Maret 2011 — TROY SURYA SUBANDI alias JIE JOEN TJIANG - terdakwa
Drs. ROBBY HARYANTO BUMULO. - terdakwa
286 — 495
286 — 495
Selain itu pemegang hak harus membayar uang pemasukankepada Negara ; Bahwa konsep dasar yang melandasi perbedaan syarat saat pemberian HGBpertamakali atas HPL dan perpanjangan HGB atas HPL adalah kalau pertamakali calon pemegang hak belum mempunyai asset apapun diatas tanah tersebutsehingga harus diterangkan akan digunakan untuk apa tanah tersebut, olehkarenanya diperlukan perjanjian. Jadi perjanjian tersebut adalah penggunaanperuntukan.
Register : 25-06-2015 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 07-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 341/Pdt.G/2015/PN Mdn Tanggal 6 April 2016 — - PT.PUPUK SUBUR MAKMUR (PENGGUGAT)
- PT. ASURANSI WAHANA TATA CABANG MEDAN (TERGUGAT I)
- PT. SATRIA DHARMA PUSAKA CRAWFORD THG, (TERGUGAT II)
- PT. BANK MANDIRI CABANG MEDAN (TERGUGAT III)
152 — 76
152 — 76
bisa diIntervensi oleh Perusahaan yang meminta, apabila ada permintaan makaLoss Adjuster tidak bersedia bekerja.Bahwa kalau ada yang menyalahi SOP, Perusahaan itu dijatuhi sanksihukum dan dapat dibubarkan, dulu dibubarkan oleh BAPOPAM sekarangoleh OJK.Bahwa dalam setiap perjanjian Asuransi selalu ada tercantum kalau adakerugian akan ditunjuk lembaga Adjuster karena ada polis yang sudahmengatur langsung dimana apabila ada kerugian disebutkan adjusternya,dan ada yang tidak menyebutkannya.Bahwa yang melandasi
Register : 02-10-2018 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 555/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr Tanggal 15 Oktober 2019 — Penggugat:
FIREWORKS VENTURES LIMITED
Tergugat:
1.PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk
2.TOMY WINATA
3.PT. GERIA WIJAYA PRESTIG
470 — 398
FIREWORKS VENTURES LIMITED
Tergugat:
1.PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk
2.TOMY WINATA
3.PT. GERIA WIJAYA PRESTIG
470 — 398
Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan Rekonvensi, berupapenegasan dasar hukum dan dasar peristiwa yang melandasi gugatan;Halaman 208 dari 200 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.3.
Register : 10-05-2021 — Putus : 31-08-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PA PELAIHARI Nomor 382/Pdt.G/2021/PA.Plh Tanggal 31 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
182 — 623
182 — 623
Dalam hal ini Ketuadapat memerintahkan agar persidangan diadakan di rumah yangberkepentingan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyikapi dalil para Tergugat danTurut Tergugat yang melandasi keberatannya terhadap permohonanprovisionil para Penggugat berdasarkan Pasal 127 Rv: Penggugat berhakuntuk mengubah atau mengurangi tuntutannya sampai saat perkara diputus,tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya, dalam perkara aquo Majelis Hakim merujuk kepada Yurisprudensi MARI Nomor 753/Sip/1973,tanggal