Ditemukan 5054 data
1.R. JOHARCA DWIPUTRA, S.H.
2.ALEXANDER KRISTIAN SILAEN, S.H, M.H.
3.M. YOGEN PANGKEY, S.H.
4.HERU APRIANTO, S.H.
5.MELATI WARNA DEWI, S.H.
6.AMIR GIRI MURYAWAN, S.H.
Terdakwa:
ARMIN EFENDY Bin Alm BANGSIR
116 — 21
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Samarinda, Nomor : 14/Pid.SusTPK/2016/PN.Smrtanggal 21 April 2016 tentang Penetapan Hari Sidang; Berkas perkara dan suratSurat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, keterangan Ahli danketerangan Terdakwa dipersidangan, serta memperhatikan pula bukti Surat danbarang bukti yang diajukan di persidangan; Setelan mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukanolehPenuntut Umum pada tanggal 24 Mei 2016 Nomor : PDS
55 — 21
Perkara : PDS /ATAMB/08/2015tanggal 30 September 2015 sebagai berikut :PRIMAIRwonnn Bahwa ia terdakwa HENDRY ALISMAN GULTOM, ST selakuKepala Cabang PT Bumi Manguns Karya berdasarkan kontraknomor : KU.08.08/PPKPRKB/SATKERPRNTT/PRK KB11U/ 24tanggal 18 September 2012 adalah rekanan yang melaksanakanpembangunan rumah khusus di Kab.
52 — 8
Kutai Barat Tahun Anggaran 2013 Nomor : 700/1679-II/ltprov/2015 tanggal 30 Desember 2015;5.178. 3 (lembar) fotocopy yang dilegalisir Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 460/ K.550/ 2013 tentang Penunjukan Pejabat yang duberi wewenang untuk Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahun 2013;5.179. 5 (Lima) lembar Surat Ketua Fraksi Hanura PDS DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 070/F.HANURA-PDS/DPRD KALTIM/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 Perihal Permohonan Surat Rekomendasi
39 — 14
Perkara: PDS 003/SMPIT/Ft.1/0716 tertanggal20 Desember 2016 yang dibacakan dan diserahkan dalam Persidanganpada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 yang pada pokoknya mohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa DEWAK HERMUYADI JT tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) JoPasal 18 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun
95 — 53
Reg.Perkara : PDS 14 / P.2.10 / Ft.1 / 11/ 2014 telah melakukan tindak pidanasebagai berikut :KESATU :PrimairBahwa terdakwa YUSLIFAR ARTADI, ST, selaku Kepala BidangPengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram berdasarkan suratKeputusan Walikota Mataram Nomor : 800/821.2/372/BKD/2012 dan jugamenjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan KeputusanWalikota Mataram Nomor : 215/ITI/2012 tanggal 10 Maret 2012, pada haridan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam kurun waktutahun 2011
221 — 98
Perk : PDS 08/KPH/08/2019 tanggal 23 Agustus 2019 sebagai berikut:Primair:Bahwa Terdakwa SURYADI BIN SYAMSU bersamasama denganCAHAYA SUMITA, ST Binti SALEHAN, (penuntutan secara terpisah) padahari Selasa tanggal 30 bulan Juli tahun 2019 atau setidaktidaknya dalamkurun waktu tahun 2019, bertempat di Rumah Makan Setia Utama KelurahanPasar Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang atausetidaktidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
58 — 27
Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. reg Perkara PDS 01/JPARA/Ft. 1/05/2013tertanggal 08 Mei 2013 batal demi hukum atau dinyatakan batal atau setidaktidaknyamenyatakan dakwaan tersebut tidak dapat diterima ;3. Menyatakan bahwa terdakwa DRAJAT WWIYANTO, SH,MM Bin H. SOEPRATIKNJO tidak dapatdipersalahkan dan dihukum berdasarkan surat dakwaan yang batal demi hukum ;4.
69 — 8
dibacakan pada persidangan tanggal 24 Oktober2013 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula;Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut PenasihatHukum Terdakwa mengajukan juga Duplik secara tertulis yang dibacakan padapersidangan tanggal 28 Oktober 2013 pada pokoknya tetap pada NotaPembelaannya;Putusan Nomor 34/Pid.Sus/ Tipikor/2013/PN.Bjm Hal 19 dari 173Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenunitutUmum berdasarkan Surat Dakwaan yang tercantum dalam No.Reg.Perk : PDS
47 — 20
PDS 13 / JEMBER / 10/ 2011, tertanggal 7 Desember 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut : PRIMAIR Bahwa terdakwa NUR MOCH ROMADHON, SE selaku Pejabat PengelolaBarang dalam Pengadaan Barang dan Jasa DAK bidang Pendidikan tahun 2010berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/36/012/2010 tanggal12 Januari 2010 bersama dengan Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH. MSi selakuPengguna Anggaran, Ir.
68 — 32
KYAI IMAM SUHADI ISKANDAR ;" Surat dakwaan Nomor : PDS 01/ Ckr/01/2016. tertanggal 28 Januari 2016dari Jaksa Penuntut Umum ;7 Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi BandungNo. 11/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg tanggal 01 Februari 2016 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;7 Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 11/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg tanggal04 februari 2016 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan
92 — 23
Perkara : PDS 05/ PTSB/10/2014, sebagai berikut :PRIMER :Bahwa terdakwa ANTONIUS HUSIN sebagai Kepala Desa Pala Pulau yangdiangkat atau ditetapkan sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah Bagi PembangunanUntuk Kepentingan Umum (pembangunan rumah dinas Pemda Kabupaten Kapuas Hulu)berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2006 tanggal 15Februari 2014, bersamasama dengan Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN (BupatiKapuas Hulu sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah), Drs.
117 — 62
Perkara : PDS.12/N.3.19/Ft.1/09/2017 yangberbunyi sebagai berikut :KESATU :Primair :Bahwa terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOLAlias MARIA FIRONIKA selaku istri Walikota Padang Panjang Periode 2013s/d 2018, pada bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 danbulan Januari 2015 sampai dengan bulan Mei 2015 atau setidaktidaknyapada waktu tertentu pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempatdi rumah jabatan Walikota Padang Panjang Jalan H.
156 — 41
.: PDS 02/BTH/02/2015 tanggal O02 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagaiberikut :1. Menyatakan terdakwa Muhammad Edian, ST. Bin Syahran Alieterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi secara bersamasama sebagaimana dalam dakwaan KesatuSubsidiair yaitu melanggar pasal 3 jo.
234 — 91
Surat dakwaan NOMOR : PDS 06/BDUNG/06/2018 tertanggal 27Agustus 2018 dari Jaksa Penuntut Umum ; Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi BandungNo. 82/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bdg tentang Penunjukan Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini ; Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 82/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bdgtentang hari dan tanggal persidangan perkara ini.Telah memperhatikan tuntutan Pidana yang dibacakan oleh PenuntutUmum di depan persidangan pada tanggal 19 Desember 2018 yang padapokoknya
Perkara :PDS 06/BDUNG/06/2018 tanggal 16 Agustus 2018 atas namaterdakwa TOTOK SUHARTO , SE. yang telah dibacakan pada awalpersidangan adalah sah menurut hukum ;3. Memerintahkan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 81/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg. atas nama terdakwa TOTOK SUHARTO , SE.untuk dilanjutkan ;4. Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir.Menimbang , bahwa di depan persidangan telah didengar keterangansaksisaksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : 1.
522 — 854
Surat dakwaan NOMOR : PDS 06/BDUNG/06/2018 tertanggal 27Agustus 2018 dari Jaksa Penuntut Umum ;" Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi BandungNo. 83/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bdg tentang Penunjukan Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini ;" Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 83/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bdgtentang hari dan tanggal persidangan perkara ini.Telah memperhatikan tuntutan Pidana yang dibacakan oleh PenuntutUmum di depan persidangan pada tanggal 19 Desember 2018 yang padapokoknya
Perkara :PDS 06/BDUNG/06/2018 tanggal 16 Agustus 2018 atas namaterdakwa IR.POERWITONO POEDJI WAHJONO , MM. yang telahdibacakan pada awal persidangan adalah sah menurut hukum ;3. Memerintahkan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 81/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg. atas namaterdakwa IR.POERWITONOPOEDJI WAHJONO , MM. untuk dilanjutkan ;4.
33 — 6
seringanringannya.Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh PenasihatHukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Repliek pada tanggal19 Mei 2016 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula;Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut PenasihatHukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan pada hari itu juga yang padapokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenunitutUmum berdasarkan Surat Dakwaan yang tercantum dalam No.Reg.Perk : PDS
42 — 18
Perk : PDS 03/MLANG/Ft. 1/01/2016 tertanggal : 25 Januari 2016 sebagai berikut :PRIMAIR :9 25 nnn nnn ne nnn enceBahwa terdakwa EDI BASUKI, M.Pd selaku Pegawai Negeri Sipil Daerah pada PemerintahKota Malang berdasarkan Salinan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 824.3/1556/042/2004tanggal 26 Agustus 2004 yang juga sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang PSDM dan Litbang di SMKNegeri 10 Malang , baik bertindak sendirisendiri maupun bersamasama dengan Drs.
241 — 181
Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kejahatan yangdilakukan secara terus menerus dan masingmasing ada hubungannya antarasatu dengan yang lainnya sehingga merupakan satu perbuatan berlanjut ;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 4 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64KUHPidana.on Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umumtertanggal 18 Juni 2015 No.Reg Perkara :PDS
98 — 145
Perk : PDS 08 / SWW / 03 /2016tanggal 05 April 2016 sebagai berikut :PRIMAIR :wocconnnnne Bahwa la terdakwa YANI MOTTO selaku Pelaksana Pekerjaan dariCV. KARUNIA ABADI SENTOSA baik secara bersamasama maupun secarasendirisendiri dengan saksi ZUS TAMBENGI (dilakukan penuntutan secaraterpisah) selaku Direktur CV. KARUNIA ABADI SENTOSA berdasarkan AkteNotaris Budiharto Prawira, SH. No. 42 tgl 26 Februari 2009 yang beralamatkanJl. Gelatik No.41 Kel. Heledulaa Utara Kec.
Terbanding/Penuntut Umum : ZAIRIDA,S.H,M.Hum
142 — 59
Si Bin HASANAWI sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, danayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 dari KitabUndangUndang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danPenasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ekseptie / Keberatan;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut UmumNo.Reg.Perk : PDS 03/N.6.16/Ft.1/01/2019 tanggal