Ditemukan 4979 data
M.SAID ZAKARIA
Tergugat:
1.ZALDY SOFYAN,SH
2.PT.TJITAJAM
3.EKO SUPRIYADI
4.AJAJI AZIS
5.DIRJEN AHU Kantor Kementrian Hukum dan HAM
6.WALIKOTA MADYA DEPOK
7.Kepala Kantor BPN Kab. Bogor
8.BUPATI KABUPATEN BOGOR
9.Kepala Kantor BPN Kota Depok
10.Camat Bojonggede
11.Camat Cipayung
486 — 1521
yang sudah ada;;Bahwa akta itu asal katanya Actum yang artinya perbuatan hukum ataupersitiwa hukum, jadi akta itu Suatu surat, tulisan yang sengaja dibuatuntuk maksud utama sebagai tanda bukti dari perbuatan atau persitiwahukum tertentu dan Akta dibagi menjadi 2 (dua) sesuai Pasal 1868, 1869dan 1870 KUHPer, yang pertama Akta Autentik pengertiannya Akta resmiyakni akta yang diterbitkan Pejabat Umum yang berwenang, maksud pejabatyang berwenang bukan hanya Notaris bisa juga PPAT bisa juga Catatan Sipilyang
114 — 41
memasuki Yusuf (alm) yang terdapat Kapolsek Tanjung Bintangdan rombongannya, pada saat itu saya melihat sebagian besarmasyarakat yang ada disitu membawa senjata tajam, senjata api danbatu saat itu saya dapat melihat sekitar dari handpon Saudara AndiHardianto yang digunakan sebagai alat penerangan selanjutnya Saksimelihat Saudara Andi Hardianto masuk lewat pintu menemuiKapolsek dan rombongannya, adapun di dalam rumah tersebut ada 7(tujuh) orang, Kapolsek, 3 (tiga) anggota polisi dan 3 (tiga) orang sipilyang
136 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 9 P/HUM/2014Ayat (4) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul sekretarisdaerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipilyang menguasai pengetahuan teknis pemerintahandan memenuhi persyaratan sesuai denganperaturan perundangundangan.Ayat (5) Camat dalam menjalankan tugastugasnyasebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)dibantu oleh perangkat kecamatan danbertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melaluiSekretaris Daerah kabupaten/kota.Ayat (6
171 — 27
Restitusi Pajak;Bahwa saksi melakukan pekerjaan tersebut berdasarkan surat penawaran yangdiajukan terdakwa kepada Pemkab Simalungun, yang disetujui oleh PemkabSimalungun ;Bahwa atas penawaran yang telah disetujui tersebut, dibuatlah kontrak kerjaantara terdakwa dengan H.Abdul Muis, SH selaku Sekda Pemkab Simalungunyang bertindak untuk dan atas nama Pemkab Simalungun ;Bahwa sejak tahun 1992 terdakwa sudah menjadi Konsultan Pajak;Bahwa PPH pasal 21 ini adalah Pajak Penghasilan dari Pegawai Negeri Sipilyang
62 — 53
alm) dan Mumung Supriyatna(alm) karena sasaran tembakan pistol Terdakwa merupakan organ tubuhmanusia mematikanBahwa benar Terdakwa mengetahui dengan perbuatan menembakmenggunakan pistol CZ 99 dengan 8 (delapan) peluru mengenai tubuhkorban lalu HendiWinardi dan Mumung Supriyatna meninggal dunia adalah perbuatanmelawan hukum karena Terdakwa tidak berhak untuk menghilangkannyawa para almarhum dan pistol tersebut diberikan satuan kepadanyabukan digunakan untuk menembakin para almarhum sebagai orang sipilyang
MICHAEL D. S. PONGSITANAN, SH.
Terdakwa:
PARMIN Alias BAPAK ARIS Bin IMAN JAMIN.
225 — 69
No. 28 tahun 1999 tentang penyelengaraannegara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme.Bahwa Kedudukan seorang Kepala Desa dalam pengertian pasal 1 angka 3 UURI No. 5 tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara bahwa Pegawai Negeri sipilyang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara indonesia yang memenuhisyarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembinakepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan adalah dikualifikasi danatau dikonstruksi sebagai Aparatur
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : dr. WELLY ZULFIKAR, SpB. K.KL Diwakili Oleh : H. FIRDAUS AJIS, SH., MH
138 — 79
bertentangan dengan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa sifat melawan secara formil adalah legalitas,dimana dalam hukum pidana dikenal dengan tiada suatu perbuatan yangdapat dipidana, kecuali atas ketentuan aturan pidana dalam perundangundangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan (pasal 1 ayat(1) KUHP;Menimbang, bahwa dalil perbuatan Melawan Hukum yang menjadidasar dalam Dakwaan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwaperbuatan Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
39 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
batas kewenangannya dan tidak memeriksa dan mengadili perkara a quomenurut hukum acara;6 Bahwa Judex Facti tingkat banding tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinyadan sekaligus melampaui batas kewenangan dalam memeriksa dan mengadiliperkara a quo; hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut:e Bahwa Judex Facti tingkat banding dalam pertimbangan hukum putusannyapada halaman 75 baris ke8 dari atas menyatakan: Menimbang, bahwaberdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipilyang
53 — 18
Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalamjabatan Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu;34.Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 127/KP.340/SK/II/2000tanggal 28 Pebruari 2000 memutuskan calon Pegawai Negeri Sipilyang namanya Drh. Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalam pangkatcalon Penata Muda (Ill/a);35.Daftar lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 127/KP.340/SK/II/2000 tanggal 28 Pebruari 2000 atas nama Drh.
141 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 94 K/TUN/2017Kedudukan Tergugat Il dalam membuat Laporan Hasil PenghitunganKerugian Keuangan Negara (LHKPPN) adalah dalam profesi sebagaiAuditor Independen Negara dengan status sebagai Pegawai Negeri Sipilyang secara profesi bertanggungjawab langsung atas isi Laporan HasilPenghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN), dan bukandipertanggungjawabkan kepada Tergugat selaku atasan Tergugat Il diBadan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP);Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan
121 — 54
dalamPasal 5 ayat (4) UU ITE sebagai alat bukti sedangkan secara materiil Majelismempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah percakapan dari SMS yangmenginformasikan Tergugat menceraikan Penggugat, namun alat buktitersebut tidak didukung dengan keterangan ahli/digital forensik yangmemperjelas kapan terjadinya tersebut, maka majelis menilai bukti P.2 tidakmempunyai kekuatan pembuktian dan dinilai sebagai bukti permulaan;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
304 — 102
tahun 1993 tentangProsedur, Standar Kelaikan Udara, Bahan Bakar Terbuang, Gas Buang,Kebisingan Dan Marka Pesawat Udara (KM 90/1993) tertanggal 27 Desember1993 yang memuat Civil Aviation Safety Regulations (Regulasi KeselamatanPenerbangan Sipil, CASR) part 33: Airworthiness Standards: Aircraft Engines(standar kelaikudaraan untuk mesin pesawat terbang) yang merupakanregulasi penerbangan yang berlaku pada saat terjadinya kecelakaan Pesawat.CASR merupakan paket peraturan perundangundangan penerbangan sipilyang
272 — 110
Pada tanggal 25 April 2018 saksi menyerahkan uangtunaisebesar Rp. 11.000.000, (sebelas juta rupiah) kepada NURULAINI selaku Bidan Puskesmas Tarogong untuk diserahkan kepadaterdakwa RUDY RUDIANTO, SE selaku Pegawai Negeri Sipilyang bertempat di Kantor Puskesmas tarogong tanpa dibuatkantanda bukti penyerahannya.Halaman 29 dari 110 Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/TPK / 201 8/PN.Bdg3.
SAJIMIN, SH., MH
Terdakwa:
Fahrudi Firdaus Als. Fahru Bin H. Aliansyah
172 — 42
MengenaiSyarat Kualifikasi, Syarat Administrasi dan Syarat Teknis saya jelaskan sebagaiberikut :1)Syarat Kualifikasi : Memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi Bidang Sipilyang masih berlaku, Sertifikat Badan Usaha yang masih berlakuuntuk kualifikasi usaha kecil, Memiliki NPWP dan memenuhikewajiban pajak dengan menunjukkan /upload Surat PemberitahuanPajak Tahunan (SPT), Memiliki pengalaman paling kurang 1pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, Memiliki suratdukungan bank dan Memenuhi Sisa Kemampuan
101 — 57
Bahwa Terdakwa adalah seorang Prajurit dengan PangkatPraka cukup senior dikelasnya dan telah berdinas selama lebihkurang sepuluh tahun, sedangkan Saksi4 adalah seorang sipilyang dikenal Terdakwa dengan baik, maka sepatutnya Terdakwaharus mampu melakukan penolakan terhadap apa yang dipesanoleh Saksi4 terlebin lagi narkoba adalah barang terlarang dandilarang oleh Undangundang apabila tanpa izin yang berwenangdan saat itu Terdakwa tidak ada ijin yang berwenang untukmenjual maupun membeli serta mengkonsumsi
110 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pegawai Negeri : Para Tersangka adalah Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.Pegawai Negeri adalah setiap Warga Negara RepublikIndonesia yang telah memenuhi syaratsyarat yang telahditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, diserahitugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negaralainnya, dan gaji berdasarkan suatu perundangundangan yangberlaku (vide UndangUndang No. 43 Tahun 1999 tentangPokokPokok Kepegawaian).2.
81 — 42
Jamaldin;Terdakwa XI Prada Miko Karimansa; Terdakwa XII PradaRicky Candra Ardiantara ; Terdakwa XIII Prada RuntutSiga Wirasa; Terdakwa XIV Prada Samuel Malaha ;Terdakwa XVI Prada Toto Prayitno ; Terdakwa XVSuparjo Rustam ; Terdakwa XVII Prada Wahyudi ;Terdakwa XIX Prada Jemmi Indra Wijaya ; Terdakwa XXPrada Yusak Erwin Firdausi; Terdakwa XXI Prada Wayan Suardika Ratmadi ; Terdakwa XXII Prada JunaiHaijar ; Terdakwa XXIII Prada Gunawan Budi Santoso69.dan Terdakwa XXIV Pratu Hamid dan 3 (tiga) orang sipilyang
57 — 6
diklasifikasikan sebagai Pelaku (dader) adalah mereka yangmelakukan sendiri suatu tindak pidana (plegen), mereka yang menyuruh orang lainmelakukan suatu tindak pidana (doen plegen), mereka yang turut serta (bersamasama) melakukan tindak pidana (mede plegen) dan mereka yang dengan sengajamenganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan tindak pidana(uitloking ) ;Menimbang, bahwa dalam melakukan tindakannya ternyata Terdakwa DENISUPRIYATNA BIN MEMED dalam kedudukannya selaku Pegawai Negeri Sipilyang
SAJIMIN, SH., MH
Terdakwa:
RHAMA JUNI SAPUTRA Als RHAMA Bin JAIRIN ZAIN
170 — 38
MengenaiSyarat Kualifikasi, Syarat Administrasi dan Syarat Teknis saya jelaskan sebagaiberikut :1) Syarat Kualifikasi : Memiliki in Usaha Jasa Konstruksi Bidang Sipilyang masih berlaku, Sertifikat Badan Usaha yang masih berlakuuntuk kualifikasi usaha kecil, Memiliki NPWP dan memenuhikewajiban pajak dengan menunjukkan /upload Surat PemberitahuanPajak Tahunan (SPT), Memiliki pengalaman paling kurang 1pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, Memiliki suratdukungan bank dan Memenuhi Sisa Kemampuan
178 — 63
Pengadilan Negeri Kelas A Serang adalahsebagai berikut:1Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Kelas A Serang tidak konsisten dalam menyusunputusannya dan tidak secara menyeluruh mempertimbangkan faktayang terungkap dalam persidangan dan juga hal yang memberatkanterdakwa : "Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintahdalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan juga perbuatan Terdakwatelah mencederai kepercayaan Masyarakat terhadap Pegawai Negeri Sipilyang