Ditemukan 4979 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 15-03-2017 — Putus : 07-09-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 79/Pdt.G/2017/PN Cbi
Tanggal 7 September 2018 — Penggugat:
M.SAID ZAKARIA
Tergugat:
1.ZALDY SOFYAN,SH
2.PT.TJITAJAM
3.EKO SUPRIYADI
4.AJAJI AZIS
5.DIRJEN AHU Kantor Kementrian Hukum dan HAM
6.WALIKOTA MADYA DEPOK
7.Kepala Kantor BPN Kab. Bogor
8.BUPATI KABUPATEN BOGOR
9.Kepala Kantor BPN Kota Depok
10.Camat Bojonggede
11.Camat Cipayung
4861521
  • yang sudah ada;;Bahwa akta itu asal katanya Actum yang artinya perbuatan hukum ataupersitiwa hukum, jadi akta itu Suatu surat, tulisan yang sengaja dibuatuntuk maksud utama sebagai tanda bukti dari perbuatan atau persitiwahukum tertentu dan Akta dibagi menjadi 2 (dua) sesuai Pasal 1868, 1869dan 1870 KUHPer, yang pertama Akta Autentik pengertiannya Akta resmiyakni akta yang diterbitkan Pejabat Umum yang berwenang, maksud pejabatyang berwenang bukan hanya Notaris bisa juga PPAT bisa juga Catatan Sipilyang
Putus : 01-06-2016 — Upload : 31-10-2017
Putusan PN SUKADANA Nomor 14_Pid_B_2016_PN_Sdn
Tanggal 1 Juni 2016 — Pidana -MATSYAH Bin RADEN MAULANA
11441
  • memasuki Yusuf (alm) yang terdapat Kapolsek Tanjung Bintangdan rombongannya, pada saat itu saya melihat sebagian besarmasyarakat yang ada disitu membawa senjata tajam, senjata api danbatu saat itu saya dapat melihat sekitar dari handpon Saudara AndiHardianto yang digunakan sebagai alat penerangan selanjutnya Saksimelihat Saudara Andi Hardianto masuk lewat pintu menemuiKapolsek dan rombongannya, adapun di dalam rumah tersebut ada 7(tujuh) orang, Kapolsek, 3 (tiga) anggota polisi dan 3 (tiga) orang sipilyang
Register : 10-02-2014 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 P/HUM/2014
Tanggal 28 April 2014 — GATOT SUBYARGO WIJAYADI VS MENTERI DALAM NEGERI RI;
136106 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 9 P/HUM/2014Ayat (4) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul sekretarisdaerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipilyang menguasai pengetahuan teknis pemerintahandan memenuhi persyaratan sesuai denganperaturan perundangundangan.Ayat (5) Camat dalam menjalankan tugastugasnyasebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)dibantu oleh perangkat kecamatan danbertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melaluiSekretaris Daerah kabupaten/kota.Ayat (6
Putus : 09-06-2010 — Upload : 09-08-2012
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 255/Pid.B/2009/PN.SIM
Tanggal 9 Juni 2010 — Drs. HASNIL AK, MM
17127
  • Restitusi Pajak;Bahwa saksi melakukan pekerjaan tersebut berdasarkan surat penawaran yangdiajukan terdakwa kepada Pemkab Simalungun, yang disetujui oleh PemkabSimalungun ;Bahwa atas penawaran yang telah disetujui tersebut, dibuatlah kontrak kerjaantara terdakwa dengan H.Abdul Muis, SH selaku Sekda Pemkab Simalungunyang bertindak untuk dan atas nama Pemkab Simalungun ;Bahwa sejak tahun 1992 terdakwa sudah menjadi Konsultan Pajak;Bahwa PPH pasal 21 ini adalah Pajak Penghasilan dari Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 04-02-2014 — Putus : 05-05-2014 — Upload : 05-06-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 16-K / PM.II-09 / AU / II / 2014
Tanggal 5 Mei 2014 — Nama lengkap : RIO BUDHI WIJAYA Pangkat,Nrp. : Koptu, 521979
6253
  • alm) dan Mumung Supriyatna(alm) karena sasaran tembakan pistol Terdakwa merupakan organ tubuhmanusia mematikanBahwa benar Terdakwa mengetahui dengan perbuatan menembakmenggunakan pistol CZ 99 dengan 8 (delapan) peluru mengenai tubuhkorban lalu HendiWinardi dan Mumung Supriyatna meninggal dunia adalah perbuatanmelawan hukum karena Terdakwa tidak berhak untuk menghilangkannyawa para almarhum dan pistol tersebut diberikan satuan kepadanyabukan digunakan untuk menembakin para almarhum sebagai orang sipilyang
Register : 12-02-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 10 September 2020 — Penuntut Umum:
MICHAEL D. S. PONGSITANAN, SH.
Terdakwa:
PARMIN Alias BAPAK ARIS Bin IMAN JAMIN.
22569
  • No. 28 tahun 1999 tentang penyelengaraannegara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme.Bahwa Kedudukan seorang Kepala Desa dalam pengertian pasal 1 angka 3 UURI No. 5 tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara bahwa Pegawai Negeri sipilyang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara indonesia yang memenuhisyarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembinakepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan adalah dikualifikasi danatau dikonstruksi sebagai Aparatur
Register : 13-06-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 8/PID.TPK/2019/PT PBR
Tanggal 15 Agustus 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ASTIN REPELITA, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : dr. WELLY ZULFIKAR, SpB. K.KL Diwakili Oleh : H. FIRDAUS AJIS, SH., MH
13879
  • bertentangan dengan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa sifat melawan secara formil adalah legalitas,dimana dalam hukum pidana dikenal dengan tiada suatu perbuatan yangdapat dipidana, kecuali atas ketentuan aturan pidana dalam perundangundangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan (pasal 1 ayat(1) KUHP;Menimbang, bahwa dalil perbuatan Melawan Hukum yang menjadidasar dalam Dakwaan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwaperbuatan Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 21-08-2013 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1326 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 21 Agustus 2013 — M. IKBAL, S.Pd
3915 Berkekuatan Hukum Tetap
  • batas kewenangannya dan tidak memeriksa dan mengadili perkara a quomenurut hukum acara;6 Bahwa Judex Facti tingkat banding tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinyadan sekaligus melampaui batas kewenangan dalam memeriksa dan mengadiliperkara a quo; hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut:e Bahwa Judex Facti tingkat banding dalam pertimbangan hukum putusannyapada halaman 75 baris ke8 dari atas menyatakan: Menimbang, bahwaberdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipilyang
Upload : 14-06-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 15/PID.SUS.TPK/2016/PT-MDN
IR. MARUSEL MARPAUNG
5318
  • Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalamjabatan Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu;34.Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 127/KP.340/SK/II/2000tanggal 28 Pebruari 2000 memutuskan calon Pegawai Negeri Sipilyang namanya Drh. Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalam pangkatcalon Penata Muda (Ill/a);35.Daftar lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 127/KP.340/SK/II/2000 tanggal 28 Pebruari 2000 atas nama Drh.
Register : 23-01-2017 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 94 K/TUN/2017
Tanggal 6 Maret 2017 — BAMBANG MULYONO VS I. KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR., II. TIM PENERBIT LAPORAN HASIL PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ("LHPKKN"), PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR;
14170 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 94 K/TUN/2017Kedudukan Tergugat Il dalam membuat Laporan Hasil PenghitunganKerugian Keuangan Negara (LHKPPN) adalah dalam profesi sebagaiAuditor Independen Negara dengan status sebagai Pegawai Negeri Sipilyang secara profesi bertanggungjawab langsung atas isi Laporan HasilPenghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN), dan bukandipertanggungjawabkan kepada Tergugat selaku atasan Tergugat Il diBadan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP);Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan
Register : 30-10-2017 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 17-03-2020
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 660/Pdt.G/2017/PA.GM
Tanggal 31 Mei 2018 — Hj. Baiq Zohri Uyuni, S.Pd. binti Lalu Darmawan (PENGGUGAT) H. Lalu Mustafiddin, S.T., M.M. bin Lalu Mahrum (TERGUGAT)
12154
  • dalamPasal 5 ayat (4) UU ITE sebagai alat bukti sedangkan secara materiil Majelismempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah percakapan dari SMS yangmenginformasikan Tergugat menceraikan Penggugat, namun alat buktitersebut tidak didukung dengan keterangan ahli/digital forensik yangmemperjelas kapan terjadinya tersebut, maka majelis menilai bukti P.2 tidakmempunyai kekuatan pembuktian dan dinilai sebagai bukti permulaan;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 24-07-2009 — Putus : 30-06-2010 — Upload : 23-04-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 280/PDT.G/2009/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Juni 2010 — ABD. KARIM,Cs >< BOEING COMPANY,Cs
304102
  • tahun 1993 tentangProsedur, Standar Kelaikan Udara, Bahan Bakar Terbuang, Gas Buang,Kebisingan Dan Marka Pesawat Udara (KM 90/1993) tertanggal 27 Desember1993 yang memuat Civil Aviation Safety Regulations (Regulasi KeselamatanPenerbangan Sipil, CASR) part 33: Airworthiness Standards: Aircraft Engines(standar kelaikudaraan untuk mesin pesawat terbang) yang merupakanregulasi penerbangan yang berlaku pada saat terjadinya kecelakaan Pesawat.CASR merupakan paket peraturan perundangundangan penerbangan sipilyang
Register : 31-07-2018 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor Nomor : 66/Pid.Sus-TPK / 2018/PN.Bdg
Tanggal 22 Oktober 2018 — IRFAN RUSYE RAHMAN, S. Sos
272110
  • Pada tanggal 25 April 2018 saksi menyerahkan uangtunaisebesar Rp. 11.000.000, (sebelas juta rupiah) kepada NURULAINI selaku Bidan Puskesmas Tarogong untuk diserahkan kepadaterdakwa RUDY RUDIANTO, SE selaku Pegawai Negeri Sipilyang bertempat di Kantor Puskesmas tarogong tanpa dibuatkantanda bukti penyerahannya.Halaman 29 dari 110 Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/TPK / 201 8/PN.Bdg3.
Register : 01-04-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
SAJIMIN, SH., MH
Terdakwa:
Fahrudi Firdaus Als. Fahru Bin H. Aliansyah
17242
  • MengenaiSyarat Kualifikasi, Syarat Administrasi dan Syarat Teknis saya jelaskan sebagaiberikut :1)Syarat Kualifikasi : Memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi Bidang Sipilyang masih berlaku, Sertifikat Badan Usaha yang masih berlakuuntuk kualifikasi usaha kecil, Memiliki NPWP dan memenuhikewajiban pajak dengan menunjukkan /upload Surat PemberitahuanPajak Tahunan (SPT), Memiliki pengalaman paling kurang 1pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, Memiliki suratdukungan bank dan Memenuhi Sisa Kemampuan
Register : 11-03-2016 — Putus : 02-08-2016 — Upload : 19-12-2016
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 64-K/PM II-08/AL/III/2016
Tanggal 2 Agustus 2016 — Praka Mar Basuki Rahmad
10157
  • Bahwa Terdakwa adalah seorang Prajurit dengan PangkatPraka cukup senior dikelasnya dan telah berdinas selama lebihkurang sepuluh tahun, sedangkan Saksi4 adalah seorang sipilyang dikenal Terdakwa dengan baik, maka sepatutnya Terdakwaharus mampu melakukan penolakan terhadap apa yang dipesanoleh Saksi4 terlebin lagi narkoba adalah barang terlarang dandilarang oleh Undangundang apabila tanpa izin yang berwenangdan saat itu Terdakwa tidak ada ijin yang berwenang untukmenjual maupun membeli serta mengkonsumsi
Upload : 10-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 K/PID.SUS/2010
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; DR. Siti Nuraini Arief, SP.Kj binti Munadji
11086 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pegawai Negeri : Para Tersangka adalah Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.Pegawai Negeri adalah setiap Warga Negara RepublikIndonesia yang telah memenuhi syaratsyarat yang telahditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, diserahitugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negaralainnya, dan gaji berdasarkan suatu perundangundangan yangberlaku (vide UndangUndang No. 43 Tahun 1999 tentangPokokPokok Kepegawaian).2.
Register : 08-11-2012 — Putus : 11-12-2012 — Upload : 02-01-2013
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 70-K/PM.I-07/AD/XI/2012
Tanggal 11 Desember 2012 — Andi Setiawan Prada dan 23 CS / 31100196470989 Tayanmer Nomor 5 Yonarmed 18/105 Tarik
8142
  • Jamaldin;Terdakwa XI Prada Miko Karimansa; Terdakwa XII PradaRicky Candra Ardiantara ; Terdakwa XIII Prada RuntutSiga Wirasa; Terdakwa XIV Prada Samuel Malaha ;Terdakwa XVI Prada Toto Prayitno ; Terdakwa XVSuparjo Rustam ; Terdakwa XVII Prada Wahyudi ;Terdakwa XIX Prada Jemmi Indra Wijaya ; Terdakwa XXPrada Yusak Erwin Firdausi; Terdakwa XXI Prada Wayan Suardika Ratmadi ; Terdakwa XXII Prada JunaiHaijar ; Terdakwa XXIII Prada Gunawan Budi Santoso69.dan Terdakwa XXIV Pratu Hamid dan 3 (tiga) orang sipilyang
Register : 28-04-2014 — Putus : 22-09-2014 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 22 September 2014 — DENI SUPRIATNA Bin MEMED
576
  • diklasifikasikan sebagai Pelaku (dader) adalah mereka yangmelakukan sendiri suatu tindak pidana (plegen), mereka yang menyuruh orang lainmelakukan suatu tindak pidana (doen plegen), mereka yang turut serta (bersamasama) melakukan tindak pidana (mede plegen) dan mereka yang dengan sengajamenganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan tindak pidana(uitloking ) ;Menimbang, bahwa dalam melakukan tindakannya ternyata Terdakwa DENISUPRIYATNA BIN MEMED dalam kedudukannya selaku Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 01-04-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
SAJIMIN, SH., MH
Terdakwa:
RHAMA JUNI SAPUTRA Als RHAMA Bin JAIRIN ZAIN
17038
  • MengenaiSyarat Kualifikasi, Syarat Administrasi dan Syarat Teknis saya jelaskan sebagaiberikut :1) Syarat Kualifikasi : Memiliki in Usaha Jasa Konstruksi Bidang Sipilyang masih berlaku, Sertifikat Badan Usaha yang masih berlakuuntuk kualifikasi usaha kecil, Memiliki NPWP dan memenuhikewajiban pajak dengan menunjukkan /upload Surat PemberitahuanPajak Tahunan (SPT), Memiliki pengalaman paling kurang 1pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, Memiliki suratdukungan bank dan Memenuhi Sisa Kemampuan
Register : 03-12-2018 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN
Tanggal 28 Nopember 2018 — Nama : Drs.NURHASAN BIN ENOH; Tempat Lahir : Pandeglang; Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/3 Agustus 1962; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Komplek BPI, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang; Agama : Islam; Pekerjaan : PNS (Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang);
17863
  • Pengadilan Negeri Kelas A Serang adalahsebagai berikut:1Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Kelas A Serang tidak konsisten dalam menyusunputusannya dan tidak secara menyeluruh mempertimbangkan faktayang terungkap dalam persidangan dan juga hal yang memberatkanterdakwa : "Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintahdalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan juga perbuatan Terdakwatelah mencederai kepercayaan Masyarakat terhadap Pegawai Negeri Sipilyang