Ditemukan 5020 data
41 — 14
JBI.Menimbang, bahwa selain parameterparameter sebagaimana telah diuraikandiatas, Majelis akan mempertimbangkan pula halhal yang memberatkan dan halhalyang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa sebagai berikut :Hal yang memberatkan :Perbuatan Para Terdakwa dapat menghambat pelayanan Dinas Perhungankepada masyarakat, khususnya dalam bidang pengangkutan barang.Para Terdakwa tidak mengindahkan harapan dan keinginan masyarakat sipilyang mengharapkan aparatur Negara yang berbersih dan bebas dari
138 — 57
peraturan perundangundangan yang berlaku;Halaman 112 dari 127 halaman, Putusan Nomor : 33/G/2016/PTUN.SMDMenimbang, bahwa pokok permasalahan perkara a qua adalah terkaitdugaan manipulasi data yang dilakukan oleh Penggugat untuk melengkapipersyaratan Tenaga Honorer Kategori 2 (K Il), sehingga Majelis Hakim akanmemperhatikan dasar hukum dan proses pengadaan Calon Pegawai NegeriSipil, kKnhususnya Pengangkatan Tenaga Honorer yang tidak dibiayaiAPBN/APBD, karena Penggugat merupakan Calon Pegawai Negeri Sipilyang
180 — 1513 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Staf bagian Hukum danHumas Setditjen Perhubungan Darat;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipilyang berkantor di Kementerian Perhubungan = yangHalaman 2 dari 96 halaman.
95 — 13
Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari Negara ataumasyarakat ;Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang bekerja pada Kantor Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan jabatanAsisten Pemerintahan Kota Pangkalpinang, sehingga dengan demikianTerdakwa termasuk dalam pengertian Pegawai Negeri sesuai dengan Pasal1 butir 2 huruf a Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001
RATNA KAMILAH. S.Pd
Tergugat:
BUPATI TANAH LAUT
348 — 175
Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (3) Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang berbunyi:"Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja sejak kKeputusan ditetapkan;2.
114 — 33
Unsur: Setiap Orang;Menimbang, bahwa kata setiap orang dalam pasal initidak terpenuhi karena setelah dipertanyakan identitasnya,Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang termuat dalamsurat dakwaan, dan tentang status pekerjaannya telahternyata Terdakwa pada waktu) diduga melakukan perbuatanpidana korupsi adalah sebagai seorang pegawai negeri sipilyang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara ataudaerah sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf c,dimana Terdakwa adalah seorang dalam kualitas
63 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kekeliruan Majelis Hakim menguraikan unsur ini penerapan inihanya memandang Terdakwa DINDIN SAMSUDIN, SPd BIN DADA DAUDsebagai orang perseorangan tanpa menguraikan selaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai BENDAHARA PENGELUARAN pada DINASPENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG.Bahwa, penerapan unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat 1 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31
BASO MAPPASESSU, S.Pi., M.Si
Tergugat:
BUPATI MERAUKE
278 — 282
T5 :Bukti T6 :Bukti T7 :Bukti T8 :Bukti T9 :Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 2630/V 555/99, tanggal 17 April 2018, perhal: Koordinasi bersama terkaitpengawasan dan pengendalian kepegawaian, (fotokopi darifotokopi); Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi DanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, tanggal 13 September2018, tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Dra. JOHANNA MEIKE LUMALESSIL, M.AP.
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
147 — 51
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan PengadilanYang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan TindakHalaman 33 dari 91 Halaman Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.ABNPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yangada
155 — 63
. : 0011006/WASPKG/IX/2011 tanggal 22 Maret2011 dan Diklat Kejuruan PUP (Pengenalan Jenis Pohon) tahun 2005, sertaditunjuk pula berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan danPerkebunan Kabupaten Bengkulu Utara;Bahwa Ahli sehariharinya berstatus dan bekerja selaku Pegawai Negeri Sipilyang berkantor di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten BengkuluPutusan Nomor : 048/Pid.B/2013/PN.AM., halaman 18 dari 32 halaman.Utara dengan jabatan selaku Kasi PerundangUndangan di BidangPerlindungan Hutan
1.HERRY SANTOSO SLAMET, SH
2.YOPPY GUMALA, S.H.
Terdakwa:
STEPANUS ALS BAPAK DAGAN ALS LOBY BIN DAHEN SAHULUS
75 — 59
PIk.tentang disiplin Pegawai Negeri sipil, yang berbunyi Setiap Pegawai NegeriSipil dilarang Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dariSiapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan / atau pekerjaannya.Saksi menerangkan sanksi yang diberikan kepada pegawai negeri sipilyang melanggar pasal 4 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu:Pasal 7(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :a. Hukuman disiplin ringan ;b.
97 — 27
Bahwa perbuatan masyarakat sipilyang menggunakan atribut Mabes TNI yang demikian tidak dapatHlm. 59 dari 92 him. Pts. No. 480/Pdt.G/2018/PA. Ykdibenarkan menurut hukum dan tidak patut untuk ditiru karenamerupakan contoh yang tidak baik untuk generasi penerus.06. Bahwa menolak dalil eksepsi Tergugat Ill s/d VI, perihal kewenanganmengadili/kompetensi absolut, karena :a.
Tejo Budi Wibowo
Tergugat:
Tantiono
Turut Tergugat:
1.Agnes Ninik Mutiara Widjaja, SH
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia I
96 — 17
BankIndonesia, sehingga tidaklah tepat jika Penggugat menyamakanlembaga keuangan/bank dengan orang/perorangan, karena posisiKreditur yang adalah bank/perbankan memiliki posisi yang kuatpadadebitordebitor yang merupakanmasyarakatawami/sipilyang memiliki posisi dan daya tawar yang lemah serta cenderungmenerima apa saja yang diajukan oleh bank/perbankan termasukbesaranbunga sertabank/perbankanmemang sudah menjadimain job (kerjaan utama) untuk menghimpun dana pihak ketigadan menyalurkannya, sedangkan
156 — 2
Hendri Firmansyah(Saksi5) saat diinterogasi oleh Saksi dan Sertu ArmanSugara Pane (Saksi2) menangkap 5 (lima) orang sipilyang akan memesan Narkotika jenis sabu kepada Sadr.Hendri Firmansyah (Saksi5) antara lain:a. Sdr. Reyhan Ramadan, alamat Kubu Gadang KotaPayakumbuh.b. Sdr. Erik Nando, alamat Kubu Gadang KotaPayakumbuh.c. Sdr. Joni Eka Putra, alamat Pulutan Tanjung PatiKabupaten 50 Kota.d. Sdr. Mikel, alamat Ketinggian Sari Lamak Kabupaten 50Kota.e. Sdr.
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
Ichwan Bachtiar
150 — 36
Putusan Nomor 140K/PM III12/AD/X1/2020uang kemudian pada bulan Maret 2018 tanpa seijinKaur Um dan Komandan Terdakwa menjual BBMDukungan Intensitas Triwulan kepada orang sipilyang tinggal di sekitar wilayah Dodiklatpur yaitu :1) Untuk MT88 (bensin) jumiah 2000 liter Terdakwajual kepada ;a) Pak Ri, pekerjaan swasta, alamat Ds. Awarawar Kec. Asembagus, jumlah 1.300 liter denganharga Rp 5.000, per liter total = Rp 6.500.000,(enam juta lima ratus ribu rupiah);b) Pak Helmi alamat Ds.
427 — 99
selanjutnya Saksi bertanya lagi Lho jadi senjata itu yang dipakaiorang sipil dijawab Siap orang sipil anggota Pos tidak ada yang ikut, laluSaksi bertanya lagi Yang nembak gajah siapa dijawab Orang sipilnyaselanjutnya Saksi minta Terdakwa untuk menceritakan sekilas tentang kejadianpenembakan gajah tersebut dan Terdakwa menceritakan bahwa pada saat berburuTerdakwa bersama 4 orang sipil yang namanya tidak saya ketahui melihat seekorgajah, kemudian ditembak sampai mati dan gadingnya diambil oleh orang sipilyang
109 — 44
Marzuki mengeluarkan uang untuk meluluskan anaknya Penggugat 1dan Penggugat 2 menjadi pegawai negeri Sipil akan tetapi dari semua biaya sekolahdan tinggal bersama Tergugat di Mataram sampai menjadi Pegawai Negeri Sipilyang menguruskan Tergugat sendiri;Menimbang, bahwa secara spesifik saksi Moh Ali Imran bin H.
86 — 38
Rp26.950.000.000, 00;Bahwa untuk Dana Tertib Sipil setelah perubahanmenjadi Rp 6.500.000.000,00 sedangkan realisasinyasebesar Rp 9.021.005.000, 00;Hal 115 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.TteBahwa khusus dana DTT yang dikelola Terdakwa sebesarRp 20.450.000.000,00 dan realisasi anggarannya sebesarRp 26.327.788.995,00 jadi ada pelampauan sebesar Rp5.877.788.995,00 (sesuai SPMU berdasarkan audit BPKyang diPerdakan sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2005tanggal 23 September 2005) sedangkan Dana Tertib Sipilyang
Rp26.950.000.000, 00;Bahwa untuk Dana Tertib Sipil setelah perubahanmenjadi Rp 6.500.000.000,00 sedangkan realisasinyasebesar Rp 9.021.005.000, 00;Bahwa khusus dana DTT yang dikelola Terdakwa sebesarRp 20.450.000.000,00 dan realisasi anggarannya sebesarRp 26.327.788.995,00 jadi ada pelampauan sebesar Rp5.877.788.995,00 (sesuai SPMU berdasarkan audit BPKHal 119 dari 390 hal Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2013/PN.Tteyang diPerdakan sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2005tanggal 23 September 2005) sedangkan Dana Tertib Sipilyang
212 — 206
Apabila dari hasil pemeriksaan itu ternyata bahwa Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan memang benar melakukan hidup bersama di luarikatan perkawinan yang sah, maka Pegawai Negeri Sipil yangbersangkutan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan DisiplinPegawai Negeri Sipil;Selanjutnya dalam Pasal 3 angka 4 dan angka 6 serta Pasal 10 angka 2dan angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, menentukan:Pasal 3Setiap PNS wajib
SUMARDI
Termohon:
Kejaksaan Agung RI, Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Cq. Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur
144 — 94
Pekerjaan : Pegawai Negeri SipilYang dalam hal ini selaku Sekretaris KPU Kabupaten Tanjung JabungTimur memberikan kuasa kepada Rifki Septino, S.H., M.H., Tengku Ardiansyah,S.H., M.H. dan Mohammad Akbar Husni, S.H., M.H.