Ditemukan 5402 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tuduhannya
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-05-2013 — Upload : 14-11-2014
Putusan PT JAKARTA Nomor 11/PID/TPK/2013/PT.DKI.
Tanggal 22 Mei 2013 — ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH
2549 — 1662
  • MkK2/10/11/2201, tertulis Diminta uangsejumlah : Rp. 10.000.000 terbilang Sepuluh juta Rupiah,keperluan Biaya lelang untuk Proyek : Universitas, tertulisJakarta, 15 Nov' 2010 yang terdapat tandatangan Clara beserta1 (Satu) lembar rangkap turunannya. 149. 2 (dua) lembar foto copy legalisir dokumen berupa KeputusanMenteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2847/D/C/2008 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan PejabatEselon NV Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggitertanggal
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 06-05-2019 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 15-05-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 13 Mei 2020 — Penggugat:
Supartiningsih
Tergugat:
1.Triska Damayanti, SH
2.Rina Fachrudin, SE
3.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
96 — 70
  • hak penguasaan ,akta No27 tertanggal 20 Maret 2014, akta No 28 tertanggal 20 Maret 2014, akta No 29tertanggal 20 Maret 2014 pada pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut ; Jikapermohonan pihak kedua ( Tergugat II) di tolak oleh pemerintah / instansiberwenang , maka pelepasan hak atas tanah tersebut di anggap tidak pernah dilakukan , dan dalam hal kedua ( Tergugat II) di beri kuasa penuh oleh PihakPertama (Penggugat ) dan atas nama Pihak Pertama (Penggugat )mengalihkan hak atas tanah tersebut berikut turunannya
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-05-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2018/PN.SBY
Tanggal 3 Mei 2018 — TAUFADI, SH. KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP ;
592 — 551
  • Ketua Tim/ Anggota pada berbagai kegiatan penyusunan ketentuanperundangundangan maupun ketentuan turunannya terkait denganpengelolaan Keuangan Negara. Bahwa terkait dengan latar belakang pendidikan dan jabatan ahli, sebagaimanatercantum dalam jawaban pertanyaan no. 8, 9, dan 10, keahlian ahli adalah dalambidang Hukum Keuangan Negara.
    Putusan No. 3 1/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sbytersebut termuat dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara dan berbagai ketentuan turunannya tentang PengelolaanPerbendaharaan.Bahwa setiap pengeluaran harus didasarkan pada perintah yang jelas dari pejabatyang berwenang, dan setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sahdan seluruh buktibukti tersebut dapat diverifikasi oleh pejabat yangbertanggungjawab/ berwenang melakukan verifikasi/pengujian.Bahwa anggaran negara pada hakekatnya
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-07-2017 — Putus : 24-10-2017 — Upload : 13-11-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg
Tanggal 24 Oktober 2017 — SULAIMAN MARINUS LOUK
141 — 59
  • UU No .15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaaan dan TanggungJawab Keuangan Negara.Serta berbagai ketentuan pelaksanaan baik yang berupa Perpres,PermenKeu, maupun Perdirjen Perbendaharaan dan Perdirjen Anggaran;Bahwa dengan lahirnya Paket UndangUndang Bidang Keuangan Negara diatas maka seluruh ketentuan perundangundangan dan turunannya yangmengatur pengelolaan keuangan di Indonesia harus disesuaikan hal inikarena Paket UndangUndang Keuangan Negara mengatur secarakomprehensif Pengelolaan Keuangan Negara
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Putus : 03-10-2013 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1832/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 3 Oktober 2013 — MUHAMMAD FAJRIKA MIRZA, SH alias BOY BIN A. GANIE MUSTAFA
646 — 1119
  • Jadi ahli bukan orang yangkerjanya hanya bikin software, ahli orang yang lebih banyak tentang aspekperilaku manusia, aspek informasi dan aspek teknologi;Bahwa benar UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik sudah ada turunannya namanya PP Nomor 82 Tahun 2012 TentangPenyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Di dalamnya itu ada 3 aspektersebut.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-09-2014 — Upload : 16-12-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 55/Pid.Sus/2014/PN.Tip.Smg
Tanggal 30 September 2014 — Drs. H. AGUS SUPRIYANTO, MM. Bin JAGI GITOE HARJO SOEBAGIO
92 — 21
  • Saksi BAGUS HARYONO.e Bahwa saksi mengetahui adanya alokasi dana PPID(Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah) TahunAnggaran 2011 pada Dinas ESDM Kabupaten Rembangdalam kegiatan pemeliharaan dan peningkatan jalan desaWonokertoTahunan dan Tegaldowo Kabupaten Rembang;e Bahwa dalam pekerjaan tersebut saksi sebagai Ketua TimKajian, dan sepengetahuan saksi terdakwa adalah sebagaiPengguna Anggaran;e Bahwa yang menjadi acuan dalam pekerjaan tersebut adalahPerpres 54 tahun 2010 beserta turunan turunannya
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 09-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 4/G/2018/PTUN.BJM
Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat:
PT.SEBUKU SEJAKA COAL
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
384 — 453
  • peringatan, penundaansementara dalam kegiatan sampai dengan pencabutan ijin yang pernahditerbitkan; Bahwa terdapat perubahan mendasar antara UU Minerba Nomor4 Tahun 2009, dengan setelah berlakunya UU Pemda khususkewenangan ijin yang semula berada di Bupati, Walikota dialinkankepada gubernur; Bahwa didalam sistem hukum kita setiap perintah itu bisawujudnya kewajibankewajiban tertentu, apabila kewajiban ini tidakHalaman 179Putusan Perkara Nomor: 4/G/2018/PTUNBJMdipenuhi maka dalam UU Minerba, UU kemudian turunannya
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-10-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp
Tanggal 9 Maret 2017 — PUTRI DEWI DAMAYANTI, S.Pi binti HERRY HARYADI
117 — 45
  • Maka harusdiperlukan pembuktian materil dalam menentukan perbuatan pidanatersebut;Bahwa Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidakdapat dijadikan sumber hukum bagi penegak hukum lainnya, karena NegaraIndonesia menganut civil law system yang mana dalam Pasal 1 ayat 1KUHP dirujuknya adalah Undangundang bukannya Putusan Hakim atauPutusan Pengadilan;Bahwa dari Pasal 1 ayat 1 KUHP yang turunannya dijelaskan mengenaiasas tidak berlaku surut, akan tetapi dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP dijelaskanHalaman
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-10-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp
Tanggal 9 Maret 2017 — YOHANA, S.KM binti MASNUR
131 — 64
  • Maka harusdiperlukan pembuktian materil dalam menentukan perbuatan pidanatersebut;Bahwa Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidakdapat dijadikan sumber hukum bagi penegak hukum lainnya, karenaNegara Indonesia menganut civil law system yang mana dalam Pasal 1ayat 1 KUHP dirujuknya adalah Undangundang bukannya Putusan Hakimatau Putusan Pengadilan;Bahwa dari Pasal 1 ayat 1 KUHP yang turunannya dijelaskan mengenaiasas tidak berlaku surut, akan tetapi dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP dijelaskanmanakala
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 16-10-2018 — Upload : 21-07-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 322/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Tanggal 16 Oktober 2018 — * Perdata - LIE SIE MIN SUNARYO, Dkk X MAD YUNUS Bin ACENG KOSIM, Dkk
163 — 232
  • Juni1994, Nomor : 594.4/229/PPAT/JGL/1994 tanggal 23 Juni 1994 dan Nomor594.4/230/PPAT/JGL/1994 tanggal 23 Juni 1994 adalah aktaakta yangsah dan berkekuatan hukum termasuk, jika dimungkinkan oleh hukum,menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik No. 360, No.364 dan No. 367.Bahwa sedangkan terhadap segala suratsurat dan dokumendokumenkepemilikan tanah yang ada pada Para Tergugat patut dinyatakan yangsebaliknya, yakni menyatakan bahwa Girik C. 391 berikut dengan aktaaktadan suratsurat turunannya
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-10-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp
Tanggal 9 Maret 2017 — TATANG RIZANI, S.E. bin IZATI
95 — 17
  • Maka harus diperlukanpembuktian materil dalam menentukan perbuatan pidana tersebut;Bahwa Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidakdapat dijadikan sumber hukum bagi penegak hukum lainnya, karena NegaraIndonesia menganut civil lawsystem yang mana dalam Pasal 1 ayat 1 KUHPdirujuknya adalah Undangundang bukannya Putusan Hakim atau PutusanPengadilan;Bahwa dari Pasal 1 ayat 1 KUHP yang turunannya dijelaskan mengenai asastidak berlaku surut, akan tetapi dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP dijelaskanmanakala
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 05-11-2020 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 200/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 4 Mei 2021 — Penggugat:
Saleh Alhasni
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indoesia
541 — 646
  • DariPerjanjian 1987 itulah kemudian terbit SK 55 yang menjadi objek sengketa aquo dan SHPL 3 dan SHPL 4 sebagai produk turunannya. Dengan demikian,tanah tersebut bukan lagi milik Tergugat II Intervensi 2 karena telah beralihmenjadi milik Tergugat II Intervensi 1.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 14-11-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 270/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 11 April 2019 — Dr. Binsar M. Gultom, S.H., S.E., M.H ; Komisi Yudisial Republik Indonesia
273 — 184
  • Calon HakimAgung yang berasal dari non karier, melainkan hal tersebut tidak sesuai dengankebutuhan Mahkamah Agung yang harus dipenuhi sebagaimana yangdiperintahkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53 Tahun 2016, maka dengandemikian di sini yang terjadi adalah salah proses prosedur, dan jika berikutnya darisalah proses prosedur tersebut melahirkan keputusan tata usaha negara, makakeputusan tata usaha negara tersebut cacat, dan jika keputusan tata usaha negaraawal cacat, maka begitu pula dengan turunannya
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-12-2015 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jmb
Tanggal 18 April 2016 — Drs. H. M. NUR SASONGKO, MM Bin M.TOHA
122 — 33
  • padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidikdan keterangan saksi tersebut sudah benardan tidak ada perubahan;e Bahwa saksi adalah Kepala sekolah SMK 1Sarolangun sampai dengan tahun 2011 ;e Bahwa SMK 1 Sarolangun berdiri tahun20042005 dengan jurusan pertama adalahpertanian dan otomotif;e Bahwa kegiatan untuk = jurusanPertanianPembibitan kelapa Sawit danHoltikultura;e Bahwa SMK 1 Sarolangun ditunjuk sebagaitempat pabrik pengolahan kelapa sawitmenjadi CPO dan produk turunannya
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-11-2018 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 9 Mei 2019 — Penuntut Umum:
GREAFIK LOSERTE, TK, SH, MH
Terdakwa:
DRS. H. SYARIFUDDIN DAUD, MA
154 — 69
  • tersebut terlampirRAB untuk masingmasing sub pekerjaan;Menimbang, bahwa adanya pemberian hibah pemerintah Daerahkepada pihak ketiga dalam ini penerima Hibah yakni Yayasan MasjidAgung luwu Palopo ynag diterima oleh terdakwa Syarifuddin daud, MAselakku ketua Yayasan;Menimbang, bahwa uang tersebut adalah kekeyaan Negara yangdipisahkan sekalipun berbentuk hibah yang dikelolah oleh pihak Ketika,oleh karena itu Pengadaan barang dan Jasa belanja pemerintah harustunduk kepada Kepres Nomor 80 tahun 2008 serta turunannya
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 27-12-2017 — Putus : 21-06-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 273/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 21 Juni 2018 — PT. SINAR CENTRA CIPTA : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, DKK
883 — 431
  • Putusan Nomor ; 273/G/2017/PTUNJKT45.46.hukum bahwa secara substansial penerbitan objek sengketatelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku, karena didasarkan pada Peraturan PresidenNomor 4 Tahun 2015, maupun turunannya secara praktis dankonkrit di dalam Dokumen Pengadaan ;Menimbang, bahwa oleh karena baik secara kewenanganpenerbitan, prosedural penerbitan maupun substansi yangmenjadi dasar penerbitan objek sengketa telah dipenuhi secarakeseluruhan oleh Tergugat, maka gugatan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-09-2014 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 55/Pid.Sus/2014/PN.Smg
Tanggal 30 September 2014 — Drs. H. AGUS SUPRIYANTO, MM. Bin JAGI GITOE HARJO SOEBAGIO
70 — 12
  • Saksi BAGUS HARYONO.e Bahwa saksi mengetahui adanya alokasi dana PPID(Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah) TahunAnggaran 2011 pada Dinas ESDM Kabupaten Rembangdalam kegiatan pemeliharaan dan peningkatan jalan desaWonokertoTahunan dan Tegaldowo Kabupaten Rembang;e Bahwa dalam pekerjaan tersebut saksi sebagai Ketua TimKajian, dan sepengetahuan saksi terdakwa adalah sebagaiPengguna Anggaran;e Bahwa yang menjadi acuan dalam pekerjaan tersebut adalahPerpres 54 tahun 2010 beserta turunan turunannya
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 02-08-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 31/G/2021/PTUN.JPR
Tanggal 7 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
815 — 2393
  • diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasipemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Perma Nomor 6 Tahun2018 mengatur: Hari adalah hari kerja.Menimbang, bahwa setelah mencermati isi dari selurun peraturanperundangundangan yang menjadi dasar penerbitan Objek SengketaHalaman 128 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.sebagaimana tertuang dalam konsideran mengingat pada Objek Sengketamaupun peraturan perundangundangan turunannya
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-05-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 9 Mei 2019 — JAKSA PENUNTUT UMUM vs IR. AGUS PRAYUDI ADI
184 — 75
  • tersebut terlampir RAB untukmasingmasing sub pekerjaan;Menimbang, bahwa adanya pemberian hibah pemerintah Daerah kepadapihak ketiga dalam ini penerima Hibah yakni Yayasan Masjid Agung luwu Palopoynag diterima oleh terdakwa Syarifuddin daud, MA selakku ketua Yayasan;Menimbang, bahwa uang tersebut adalah kekeyaan Negara yang dipisahkansekalipun berbentuk hibah yang dikelolah oleh pihak Ketika, oleh karena ituPengadaan barang dan Jasa belanja pemerintah harus tunduk kepada Kepres Nomor80 tahun 2008 serta turunannya
Pengadilan PA SENGETI Perdata Agama Waris Islam
Register : 08-06-2015 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 13-01-2016
Putusan PA SENGETI Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt
Tanggal 11 Januari 2016 — PARA PENGGUGAT, TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, II, IIII
552 — 443
  • , MajelisHakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;Putusan Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt, hal. 163 dari 178 hal.Pertimbangan hukumMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 209 dan 210 R.Bg, penyitaan dapatdilakukan oleh panitera atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah, dengandibantu oleh dua orang saksi yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun, yangnama, pekerjaan, serta tempat tinggalnya disebut dalam berita acara penyitaan, sertaikut menandatangani surat aslinya serta suratsurat turunannya