Ditemukan 5549 data
AJI ACHMAD ARYADI
Tergugat:
Kushariyadi
Turut Tergugat:
1.Taufik
2.Aji Yulius Husein
56 — 13
Taufik (Turut Tergugat Il) karena saksi melihat suratnyadikantor dan dibeli tahun 1990 keatas ;Bahwa H.Usroh Utuh mempunyai usaha yaitu PT.Rudina Prima danDirekturnya H.Usroh Utuh ;Bahwa kalau harga pembelian tanah tersebut saksi tidak tahu ;Bahwa setahu saksi sejak dibeli tanah sengeketa oleh H.Usroh Utuhsering datang ke tanah tersebut ;Bahwa setahu saksi sebelum tanah dibeli oleh H.Usroh Utuh, tanahtersebut kosong dan hanya untuk tempat alat berat ;Bahwa setahu saksi, KUSHARIYADI menguasai tanah ttersebut
64 — 15
saksi yang sebenarnya ;Bahwa Benar saksi bekerjs di BPR LPK Bojong Picungsejak tahun 1997 dan dibagian dana sejak Tahun 2006tugasnya menerima setoran tabungan, deposito, melayanipenarikan tabungan dan deposito, membuat laporanlaporandan mengarsipan data tabungan ;Bahwa Tentang adanya penyalahgunaan keuangan padaPD BPR LPK Bojong Picung Kabupaten Cianjur dilakukanoleh Direkturnya bernama Helly Hilman, SE dan terdakwaAsep Sulaeman sebagai Satuan pengawas Internalnya ;Bahwa Caranya penyalahgunaan ttersebut
132 — 65
AL IRSYADdisaksikan oleh Pengurus BPD dan Perangkat Desa ;Bahwa saat dilaksankan Rapat di Balai Desa Jantimaupun Ruang Operation Room Kabupaten Sidoarjo,saksi tidak pernah melihat adanya Surat IjinLokasi / Rekomendasi Pemanfatan Ruang maupunDokumen dokumen yang menujukan bahwa TKD akandigunakan untuk Pembangunan Perumahan ;Bahwa sepengetahuan saksi TKD janti seluas 7.229M2 dilepaskan kepada KOMAT ttersebut diserahkankepada PT.
233 — 105
Dalam pasal 7 PP No. 10Tahun 2004 hierarchinya adalah UUD 1945 UU Perpu PP PerdaKemudian dalam penjelasan UU ttersebut~ dijelaskanhierarchi selanjutnya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh MA peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur BI dan Keputusan / peraturan yang dikeluarkan olehMenteriSesuai dengan hierarchi tersebut sesuai dengan asaslegt procedur'legt posendo, undang Undang lebihtinggi mengesampingkan yang lebih rendah, asas legtsuperior derogate legt inferior, hukum yang lebih9697tinggi
326 — 495
dengan tahun 2008 ; Bahwa awalnya pada tahun 1978 PT.Ketabangkali Elektronics diberikan HakGuna Bangunan dengan membayar uang pemasukan ke PTSIER ;Bahwa benar dalam perjanjian antara PT.SIER sebagai pemegang HPL denganPT.Ketabangkali Elektronics juga disebutkan mengenai uang pemasukan ;126Bahwa besarnya uang pemasukan untuk tahun 1978 per meternya Rp.400.000,sehingga totalnya sebesar Rp.980.000.000, ; Bahwa pada Desember 2008 HGB PT.Ketabangkali Elektronics sudah berakhirdan sejak berkahirnya HGB ttersebut
anggotaGANPENSIER dengan PT.SIER,oleh Kantor BPN Jawa Timurpada Juli 2009 ; Bahwa dalam Mediasi telah adakesepakatan yang pada intinyapara anggota GAPENSIERmencari solusi tentang besaranuang pemasukan ;Bahwa hasil dari Mediasi apaterdakwa I lupa ; Bahwa Terdakwa I menemuiKepala BPN Surabayasehubungan dengan terbitnyaSertifikat HGB PT.KetabangkaliElektronics ;236tidak mengatur tentang uang pemasukan ;236 Bahwa Terdakwa I mendapatkanfoto copy Sertifikat HGB dariNotaris yang menguruskanperpanjangan HGB ttersebut
44 — 7
Menyangkut kekurangan pembelian sebagaimana ttersebut diatas terdakwa tidakmengetahuinya dan yang Jlebih mengetahuinya adalah MAIPURNI selaku Bendaharakarena terdakwa hanya mendampingi ; Bahwa mekanisme pengelolaan dana program cetak sawah di Desa Giri Mulya adalahsebagai berikut :Dana Dicairkan oleh masingmasing Ketua dan Bendahara Kelompok selanjutnya danaprogram im seluruhnya dibawa kepada Terdakwa selaku Bendahara Tim Desa untukdikelola untuk pelaksanaan program ini selanjutnya Terdakwa selaku
685 — 152
=Polisi ;12.Saksi Djumari, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa saksi kakak kandung Almarhum Muhammad Akbardan pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 siang sewaktusaksi sedang dirumah datang kawan almarhum memberitahubahwa almarhum Kecelakaan di daerah Tugu Tani ;Bahwa kemudian saksi ketempat terjadinya kecelakaantersebut tapi sampai disana adik saksi sudah dibawa ke RSPADGatot Soebroto, lalu saksi kerumah ttersebut =;Hal. 53 dari 117 hal Putusan No. 665 /Pid.B /2012 /
578 — 445 — Berkekuatan Hukum Tetap
menerima pencucian kapalkapaldari pihak manapun juga termasukPenggugat, disebabkan PT BSSTECsebagai pihak yang melakukan TankCleaning pada bulan Nopember 2011benarbenar tidak melakukan operasionalusaha, dikarenakan Dermaga PTBSSTEC sedang ada perbaikan jembatanPonton dan roll fender (tiang pipa besi);Bahwa karenanya Majelis Arbitrase yangdalam pertimbangan hukumnya hanyamendasarkan pada surat bukti T24 yangdiajukan oleh Tergugat pada saat ituselaku Termohon, jelas Tergugat dalampersidangan BANI ttersebut
69 — 28
yang bernama BOBBY GANI tersebut saat inimasih dibawah umur, maka untuk kepentingan sekolah dan kepentingan masadepannya bagi anaknya tersebut diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kotamadya Surabaya ;Menimbang, bahwa dalam melakukan tindakan hukum bagi anak yangmasih dibawah umur harus diwakili oleh Walinya dan dalam permohonan iniPemohon sebagai orang tua kandungnya, maka Pemohonlah yang berhak untukmenjadi Wali dari anaknya yang masih dibawah umur ttersebut
130 — 89
EAGLE PRESTIGE ttersebut terdakwa dalamkapasitasnya sebagai Direktur PT. DIAMOND MARINE INDAHmelalui suratsuratnya telah mengatasnamakan keagenan kapalnya yangditunjuk oleh PT. MASA BATAM. Hal ini juga dapat dilihat darisuratsurat/dokumen administrasi yang telah masuk dan terdata diKantor Pelabuhan Laut Otorita Batam yang pada pokoknyamenerangkan bahwa pemilik Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLEPRESTIGE saat itu adalah diklaim oleh PT. MASA BATAM yangdiageni oleh PT.
104 — 35
Bahwa lbuNuriah alias Mama Arman yang menguru semuanya dalam proses tender, tetapiselanjutnya lou Nurih tidak jadi mengerjakan proyek ttersebut karena tidak punyamodal dan tidak punya uang untuk membayar pajak uang muka, oleh karena itusaksi yang mengerakanya. Untuk seluruh tandatangan Yenny Maryanti sebagaiDirektris CV.
1.MAIYUS Pgl YUS
2.HASWITA Pgl Si It
3.AGUSTINA Pgl. Tin
Tergugat:
1.SURMAYENTI Pgl. En
2.FAKRUDDIN Pgl. Ujang
3.RINAWATI, Pgl. RINA
146 — 35
Upik tersebut sejak tahun 1975; Bahwa Pian dan Upik tersebut Ssudah meninggal dunia; Bahwa saksi kenal dengan Pian dan Upik tersebut di Inderapura; Bahwa saksi kenal dengan Pian dan Upik sedang bekerja di kebunnya, kebuntersebut berbentuk rimba berbentuk tanah kering; Bahwa kebun berupa tanah kering tersebut punyanya Pian, setahu saksi tanahtersebut adalah tanah cancang latiah/tanah garapan Pian dan Upik;Halaman 47 dari 89 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN PnnBahwa tanah cancang lagiah Pian dan Upik ttersebut
1034 — 785 — Berkekuatan Hukum Tetap
(yaitu mulai berlaku pada tanggal 12Januari 2014).Sehingga dengan mengacu ketentuan Pasal 170 UU No. 4 Tahun 2009tersebut seharusnya larangan ekspor atau penjualan raw material/ore keluarnegeri baru diberlakukan selambatlambatnya 5 (lima) tahun sejak UndangUndang No. 4 Tahun 2009 diundangkan yaitu pada tanggal 12 Januari 2014)dengan demikian PERMEN ESDM ttersebut tidak akan menimbulkankehebohan dan keresahan baik dikalangan para pejabat Pemerintah Daerah,para pengusaha pertambangan mineral maupun
133 — 36
Pangulu Bosa;Bahwa dalil PENGGUGAT ttersebut tidak dapat diterima dan tidak dapatdipertimbangkan karena walaupun PENGGUGAT II menjabat gelar Dt. Pangulu Bosa,PENGGUGAT II tidak memiliki hak atas objek sengketa Tumpak III dan atas prosesbalik nama objek perkara Tumpak III dari atas nama H. Darisan Dt. Penghulu Bosa (alm)ke atas nama TERGUGAT I, pada waktu itu tidak ada gugatan atau keberatan dari PihakPENGGUGAT;7.
112 — 24
Terkait dengan perbedaan ttersebut telahdikonfirmasikan kepada PT Pupuk Kujang (Ibu Ephi, BagianPemasaran). Menurut keterangan Ibu Ephi kedua surattersebut (No. 511/PKC/DIVSAR/IX/2011 tanggal 21September 2011 yaitu dukungan untuk CV Subur Urip Sejati,dan No. 669/PKC/DIVSAR/IX/2011 tanggal 22 September2011 yakni dukungan untuk PT Mega Eltra Cab. Surabaya)adalah dari PT Pupuk Kujang ;Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;3 Saksi Drs.
203 — 177 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sanubari Megah Perkasa dan Terlapor XIV Panitiapelelangan;3 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain terpenuhi;Tentang Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat.Bahwa akibat Persekongkolan ttersebut, telah terbuktimengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimanaterurai dalam Putusan KPPU butir 3.4.
516 — 153
Indo Energi AlamResources (dalam PKPU) dalam surat kabarHarian BISNIS INDONESIA dan BERAUPOS edisi hari Jumat, 20 Februari 2015(Lampiran IID;2 Bahwa pengumuman ttersebut sekaligusmerupakan undangan kepada debitor, seluruhkreditor dan pihak terkait lainnya untukmenghadiri atau memenuhi agenda sebagaimanayang telah ditetapkan.V. Melakukan Pendaftaran Status PKPU Terhadap PT.
160 — 70
Sekda tidak pernahmenandatangani SPMU, saksi hanyamenandatangani yang bersifat administrative danselaku PLH Sekda saksi tidak berhak dalampencairan dana;Bahwa pencairan dana penyertaan modal dilakukansetelah Terdakwa pulang menunaikan ibadah haji;Bahwa saksi tidak mengetahui isi MoU dan saksitidak ingat kapan dibuat yang saksi ingat MoUdibuat 3 kali;Bahwa presentase pekerjaan yang telahdilaksanakan sebesar 60%,Pemda tidak adamenyerahkan modal awal;Bahwa system pelaksanaan proyek pembangunanPLTD ttersebut
2607 — 8
Put.No.1/PID.SUSTPK/2016/PT GTO.penerbitan SP2D ttersebut di atas sesuai SPM No:033/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yangdilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran dan SPP No:033/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 1 Juni 2011.Pada tanggal 1 Juni 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKADKota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:1186/LS/1.25.01.01/2011 untukpembayaran uran Internet 6 (enam) titik bulan Juni 2011 sesuai surat tagihanNo:12/Infotek/VI/2011 tanggal
391 — 302
Indo Energi AlamResources (dalam PKPU) dalam surat kabarHarian BISNIS INDONESIA dan BERAUPOS edisi hari Jumat, 20 Februari 2015(Lampiran IID;2 Bahwa pengumuman ttersebut sekaligusmerupakan undangan kepada debitor, seluruhkreditor dan pihak terkait lainnya untukmenghadiri atau memenuhi agenda sebagaimanayang telah ditetapkan.V. Melakukan Pendaftaran Status PKPU Terhadap PT.