Ditemukan 5969 data
Terbanding/Tergugat I : PT BHINEKA MANCA WISATA
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah republik indonesia c,q panglima tentara nasional indonesia berkedudukan di jakarta c,q kepala staf angkatan darat indonesia berkedudukan di jakarta c,q panglima komdan xiii merdeka berkedudukan di manado
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah republik indonesia c,q panglima tentara nasional indonesia berkedudukan di jakarta c,q kepala staf angkatan darat indonesia berkedudukan di jakarta c,q panglima komdan xiii merdeka berkedudukan di manado
Terbanding/Turut Tergugat : pemerintah republik indonesia cq mentri agraria dan tata ruang ATR Indonesia berkedudukan di jakarta cq kepala kantor wilayah ATR provinsi sulawesi utara berkedudukan di cq kepala kantor ATR kabupaten minahasa utara
311 — 213
kuitansipembayaran tanah tertanggal 3 Oktober 1991), BUKTI T1.8 (Buktikuitansi pelunasan pembayaran tanah), BUKTI T1.16 (Bukti Kwitansipembayaran tanah tertanggal 12 Oktober 1991) dan BUKTI T1.6 (buktiAkta Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat), serta Bukti SuratSurat Pernyataan, setelah selesai pemeriksaan Saksi KATIMANHERLAMBANG dan Saksi MARTIN SIMBAGE, Terbanding II (POLRI)melakukan proses hukum pidana terhadap Pembanding dengan tuduhanpenggelapan hak atas tanah sengketa yang ruparupanya ditujukanuntuk MEROBAH
243 — 188
atau pegas yang berisikan 198 (seratus sembilanpuluhdelapan) buah per/ pegas Q16.1 s/d Q16.198 yang tersebut pada Bab I sub 16adalah merupakan bagian bagian atau salah satu komponen dari senjata api yangberfungsi sebagai penggerak / pemicu pada senjata api.Bahwa senjatasenjata gas, senjata Auto Elektrik dan senjata api rakitan ataupunsenjata organik berikut amunisi/peluru tersebut yang dikuasai atau jatuh padasekelompok warga masyarakat yang memiliki keyakinan garis keras di Indonesia yangingin merobah
74 — 42
sendiri yaitu selain memberikan nestapa bagiterdakwa agar dapat berbuat baik dikemudian hari dan kepada masyarakat dapat menjadicontoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana sehingga memberikanrasa takut untuk melakukan perbuatan pidana;209Menimbang bahwa tentang lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan pada diriterdakwa, menurut Majelis cukup adil sebagai mana tersebut dalam Diktum putusan iniyaitu pidana penjara dan pidana denda untuk memberi kesempatan kepada para terdakwaagar merobah
101 — 58
Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat hukumTerdakwa pada angka 1 (satu) tersebut, Majelis tidak sependapat denganPenasehat Hukum Terdakwa, oleh karena sewaktu Penuntut Umummembacakan surat dakwaanya di persidangan dan ada beberapa kata yangdiperbaiki oleh Penuntut Umum dan waktu itu Penasehat Hukum ataspertanyaan Ketua Majelis tidak keberatan dan tidak akan mengajukankeberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Penuntut umum yang dibacakandengan ada perbaikan terhadap katakata yang tidak merobah
Terbanding/Terdakwa : MUSTAFA Bin Alm M. YAHYA
189 — 23
- Merobah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 Februari 2023 Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna yang dimintakan banding tersebut sekedar penentuan status barang bukti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut
- Menyatakan Terdakwa Mustafa Bin (Alm.) M.
Terbanding/Tergugat I : dr. Maruhum Siahaan, MPH,
Terbanding/Tergugat II : Sdr. Nambak Tarigan
Terbanding/Turut Tergugat I : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kota Medan
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan
94 — 26
IlMedan, untuk berkenan merobah status / golongan rumah dari golongan IImenjadi golongan Ill, yang kemudian disusul kembali pada tanggal 2 Mei1983;5. Bahwa, permohonan Penggugat d.r. melalui surat bertanggal 10 April1982 dan tanggal 2 Mei 1983, bersambut baik, dengan diterbitkannyaKeputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Medan tanggal 14 Juli1983, Nomor : 347/SK/1983, tentang Perobahan Status GolonganRumah Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tk.
62 — 8
Meratus Direktur atas nama Ir.SUPARJO (Saksisendiri) bahwa dalam Pembangunan Gedung Kantor Tahap PadaPengadilan Agama Klas 1B Barabai Tahun Anggaran 2011 tersebut telahdilakukan Pekerjaan Tambah Kurang atas kontrak Pembangunan GedungKantor Tahap Pengadilan Agama Barabai Tahun Anggaran 2011;Secara umum CCO tersebut dilakukan karena : Adanya pemikiranpemikiran baru untuk merobah / menambah pekerjaanpada saat pelaksanaan konstruksi fisik dengan tujuan untuk memperbaikikuantitas dan kualitas pekerjaan
Terbanding/Tergugat I : MUHAMMAD NUR
Terbanding/Tergugat II : NURHAYATI
Terbanding/Tergugat III : BASRI NAJA
Terbanding/Tergugat IV : SUBAEDA SUBUH
Terbanding/Tergugat V : HALIJAH
Terbanding/Tergugat VI : RACHEL
Terbanding/Tergugat VII : SRI ASTUTI
Terbanding/Tergugat VIII : ANICE PALEKA
Terbanding/Tergugat IX : AMINAH
Terbanding/Tergugat X : TAUFIK
Terbanding/Tergugat XI : SALMAWATI
Terbanding/Tergugat XII : ADRIANA RANTE BASSI
Terbanding/Tergugat XIII : KIAM BENG
Terbanding/Tergugat XIV : CRISTIN BURA
Terbanding/Tergugat XV : TAHASANG
Terbanding/Tergugat XVI : SYAHRUL
Terbanding/Tergugat XVII : ZUKIR
Terbanding/Tergugat XVIII : RAHMAT BELMAN
Terbanding/Tergugat XIX : TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT Cq. PANGDAM VII WRB
89 — 87
ketentuan dalam peraturan dalam buku IlMahkamah Agung RI. tentang Pedoman Pelaksanaan Tugasdan administrasi Peradilan yang menyatakan bahwaperobahan gugatan diperkenankan asal diajukan pada harisidang pertama dimana para pihak hadir dan harusditanyakan kepada pihak Tergugat guna pembelaankepentingannya;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, PengadilanTinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim TingkatPertama bahwa terhadap perobahan gugatan adalah tidakdilarang oleh UndangUndang sepanjang tidak merobah
107 — 94
I mengenai kekurangan uangtersebut tetapi kata HOIRIAH : kata Dewanto Attan terima aja nanti ditambah;Bahwa jaminan untuk pinjaman tersebut, adalah sertifikat rumah HOIRIAH (isterisaksi/Penggugat I), atas nama Alamsyah (Penggugat II) ;Bahwa kekurangan uang tersebut jadi ditambah atau tidak, saksi tidak tahu;Bahwa pada tanggal 15 Januari 2010, Dewano Attan menambah Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) dan disuruh ke kantor Notaris untuk menandatanganiAddendum;Bahwa Adendum tersebut maksudnya merobah
173 — 66
Rupaloan ikutkeberatan atas pembentukan dan pencatatan serikat pekerjaPara Penggugat di perusahaan Tergugat di mohonkankepada Disnaker Jakarta Timur untuk merobah nama serikatPekerja Para Penggugat. 25. T125 Foto dan Dokumentasi tindakan pekerja PT. Rupaloantermasuk Para Penggugat yang telah habis kontrakmelakukan kegiatan yang menghambat arus kendaraanmasuk ke dalam perusahaan PT.
149 — 63
Dapat pula dilakukan dengan jalanmengurangkan, menambah atau merobah sesuatu dari surat itu.2.Supaya dapat dihukum menurut pasal ini. maka pada waktu memalsukansurat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh oranglain menggunakan surat itu seolaholah asli dan tidak dipalsu. (lihatketerangan saya di atas : Oogmerk dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ituharus ditafsirkan sebagai opzet dalamarti sempit atau kesengajaan sebagaimaksud.
63 — 31
H.Enteng tanpa meminta RABdan Gambar yang dibuat oleh CV.Cihanjung sesuai Kontrak awal dan setelahdiberitahukan Titik Nol oleh terdakwa I.H.Enteng telah melakukan Survey kelokasiPembangunan PLTMH bersama terdakwa II Rahman,ST dan Tim Teknis dariPT.Wahana Mandiri Energi seluruhnya berjumlah 6 orang;Menimbang, bahwa terdakwa II Ibrahim Pakki dan terdakwa III Rahman,STdari hasil Survey Tim teknis telah merobah tempat Pembangunan PLTMH dari DusunSumare ke Dusun Kaleo Desa Kaleo dengan alasan Debit air
48 — 15
Pbrhasil pemeriksaan dan pengajuannya baik dapat dipasang di Kapal dan selanjutnyaharus dilakukan seaterial yang diikuti oleh surveyor BKI ;e Bahwa Apabila Kapal merobah tidak sesuai dengan yang tercantum dalamSertifikat, maka Sertifikatnya gugur ;e Bahwa apabila sertifikat gugur maka syahbandar tidak akan mengeluarkan ijinuntuk berlayar ;e Bahwa untuk adanya ijin jalan tersebut banyak pemeriksaan yang harus dilakukan ;e Bahwa ada satu surat dokumen persetujuan yang dikeluarkan oleh PT.
AFRIDEL, SH., MH.
Terdakwa:
MUKHDI SYAFI'IE Bin SYAFE'IE
121 — 24
membuktikan keterangan sumpah palsu harus melaluiPembuktian di persidangan;Halaman 86 dari 143 Putusan Nomor : 171/PID.B/2018/PN.TdnBahwa Pasal 263 ayat (1) KUHP mengatakan barang siapa membuatsurat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatuhak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkansebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai ataumenyuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholah isinya benardan tidak dipalsu, contoh perbuatannya adalah Seperti merobah
AFRIDEL, SH., MH.
Terdakwa:
MUKHDI SYAFI'IE Bin SYAFE'IE
164 — 46
membuktikan keterangan sumpah palsu harus melaluiPembuktian di persidangan;Halaman 86 dari 143 Putusan Nomor : 171/PID.B/2018/PN.TdnBahwa Pasal 263 ayat (1) KUHP mengatakan barang siapa membuatsurat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatuhak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkansebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai ataumenyuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholah isinya benardan tidak dipalsu, contoh perbuatannya adalah Seperti merobah
2258 — 1682
Kallista Alam hanya 4 (empat) titik panas bumi pada tanggal 23Maret 2012;Bahwa untuk mengetahui keaslian dan fakta pembenaran dari data Hotspot kitaharus mengecek ke lapangan/ lokasi dimana titik panas bumi tersebut;145Bahwa data Hotspot yang dikeluarkan oleh Satelit menunjukkan titik panaswalaupun sudah 2 (dua) tahun tidak ada kebakaran, data lama tidak akanberubah yang bisa merubah data adalah Hujan dan Banjir yang mengenangilokasi itu bisa merobah data yang muncul pada data Hotspot;Bahwa abu dari
AFRIDEL, SH., MH.
Terdakwa:
MUKHDI SYAFI'IE Bin SYAFE'IE
178 — 64
membuktikan keterangan sumpah palsu harus melaluiPembuktian di persidangan;Halaman 86 dari 143 Putusan Nomor : 171/PID.B/2018/PN.TdnBahwa Pasal 263 ayat (1) KUHP mengatakan barang siapa membuatsurat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatuhak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkansebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai ataumenyuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholah isinya benardan tidak dipalsu, contoh perbuatannya adalah Seperti merobah
453 — 383 — Berkekuatan Hukum Tetap
dari hutan tersebutsehingga walaupun ada pihakpihak yang tidak secara optimalmenerapkan peraturan TPTI tidak bisa dikategorikan telah melakukanTindak Pidana Perusakan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal50 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999;Atau;Peraturan tentang TPTI tidak ada kaitan sama sekali dengan tindakpidana kehutanan merusak hutan sebab tentang tindak pidanamerusak hutan apabila dibaca penjelasan Pasal 50 ayat (2) UU No. 41Tahun 1999 jelasjelas dimaksudkan adalah apabila perbuatanseseorang merobah
sifat fisik dan merobah sifat hayati dari hutansehingga hutan tersebut kehilangan fungsinya sebagai hutan atau tidakdapat lagi difungsikan sebagai hutan karena sudah terlalu parahkerusakannya atau dengan perkataan lain Pasal 50 ayat (2) UU No. 41Tahun 1999 hanya bisa diterapkan apabila seseorang dengan sengajadan terencana melakukan perusakan terhadap hutan dengan cara aktifmelakukan perbuatanperbuatan merusak hutan seperti misalnyamembakar hutan atau melakukan pengeboman atas areal hutan.Sedangkan
111 — 33
BRJ tersebut hanya SKT tidak bisakarena tidak ada pengikatannya, dan saksi tahu kalaujaminan itu masih SKT belum ditingkatkan HGUsetelah saksi meminta jaminannya melalui UnitAdministrasi waktu itu diberikan fotocopy jaminannya;Putusan Nomor 56/Pid.sus/TPK/2014/PN.PBRBahwa yang membuat SKK itu adalah RO dan PenyeliaBahwa RO dan Penyelia RO tidak boleh merobah MPK,karena apa yang tertuang dalam MPK itu yangdituangkan dalam Perjanjian kredit;Bahwa perjanjian Kredit itu sebelum dibuat denga MPKdan SKK
Kalau SKC merobah itu salah;27. Saksi ESRON NAPITUPULU.Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menerangkan bahwa saksiESRON NAPITUPULU sedang dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa hadirmemberikan keterangan dipersidangan. Saksi ESRON NAPITUPULU dalam perkara iniditetapkan sebagai terdakwa dalam dakwaan tersendiri. Karena itu Penuntut Umummenyampaikan agar keterangan saksi dalam BAP dibacakan dipersidangan.
1.DANIEL WANEWAR
2.MESAKH ALFRED FREDRIK DIMOMONMAU
3.IDHAM
4.ALBERD KIKY WENGGY
5.YAN NUMBRE
6.KORNELES MELKY DAUFERA
7.AGUSTINA WENGGI
8.ALBERTH SALMON NINIWEN
Tergugat:
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SARMI
Intervensi:
1.STEVI RULOF SOETING
2.JUMRIATI
3.CHOLISNATIN
4.H. TASWIN
5.HJ. NURJANNAH, SH.
6.ARANUS MANIWA
7.NURDIN
8.KORNELIUS PALOBO, ST
183 — 70
caramendatangi Kepala Bagian Persidangan pada Kantor DPRDKabupaten Sarmi, mendesak beliau untuk segera membuatdan menandatangani Rekomendasi Pelantikan Anggota DPRDKabupaten Sarmi terpilih yang ditujukan kepada BupatiKabupaten Sarmi, untuk melakukan pelantikan Anggota DPRDKabupaten Sarmi yang baru, walaupun masa jabatan paraPenggugat berakhir pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020;Bahwa ke delapan anggota DPRD Kabupaten Sarmi yangterpilih sebagaimana telah disebutkan dalam angka 20.1 diatas, berusaha untuk merobah