Ditemukan 6773 data
1565 — 2816
pihak yang harus dipertimbangkan adalah Apakah terdapatsegi kekurangan atau cacat juridis dalam penerbitan objek sengketa yangbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlakumaupun AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), baik darisegi prosedural formal maupun dan segi substansi materiel";Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum dimaksudmaka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 52 UndangUndangNomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan;(1) Syarat syahnya
851 — 571
PTPembangunan Jaya Ancol, Tbk, terbit pada tanggal 17 November 2015 baik dariaspek wewenang, prosedur maupun subtansi telah sesuai dengan peraturanHalaman 234 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUNJKTperundangundangan yang berlaku serta telah memenuhi AsasAsas UmumPemerintahan yang baik ataukah tidak;Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu surat keputusan sebagaimanaditentukan dalam ketentuan Pasal 52 UndangUndang Nomor 30 tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan :Ayat (1) Syarat syahnya
474 — 369
GugatanPenggugat ;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Para Tergugat tersebutdiatas bukan mengenai kewenangan absolut maupun relatif, maka eksepsitersebut tidak diputus secara tersendiri, tetapi dipertimbangkan dan diputusbersamasama dengan pokok perkaranya ;Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat mengajukan eksepsisebagaimana tersebut diatas maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkanmateri/pokok perkara terlebin dahulu akan mempertimbangakan eksepsi dariPara Tergugat dan syarat formal syahnya
128 — 33
Sepakat dan menyetujui untuk menjual semua hartapeninggalan orang tua sebagaimana tersebut posita angka 6secara bersamaan, dimulai pada saat surat kesepakatanbersama ditandatangani;Namun ternyata para ahli waris dalam membuat dan menandatangani Surat Kesepakatan bersama tersebut bertentangan denganketentuan perundangan yang berlaku (pasal 1320 KUH.Perdata)mengenai syarat syahnya suatu perjanjian i c. kesepakatanHalaman 186 dari 246 Put.
750 — 847
Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu Surat Keputusan sebagaimanaditentukan dalam ketentuan Pasal 52 UndangUndang Nomor 30 tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan :Ayat (1) Syarat syahnya Keputusan meliputi :a. Ditetapkan oleh Pejabat yang bervenang ;b. Dibuat sesuai prosedur ;c.
124 — 14
dalam sertifikat itu tidak ada dan hanya namaDjamaran Lembang Alam saja tertulia ;Bahwa pada saat persidangan saksi diperlihatkan Fotocopy sertifikat No. 23adalah benar, pada tanggal 17 Desember 2007 beralihnya sertifikat tersebut ;Bahwa keterangan waris tidak tercatat dalam Sertifikat tersebut ;Bahwa BPHTB yang buat adalah para pihak BPHTB yang dibayar sebesarRp.2.200.000,.Bahwa saksi tidak ada datang kepada saksi mengenai harga tanah tersebut ;Bahwa pada saat para pihak itu membuat kuasa jual syahnya
YUDHI SAPUTRA, SH
Terdakwa:
SYARKAWI Bin MUHIBBUDIN Alm
210 — 162
tidak boleh disamakan dengan pelaku karenapengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukantindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti tindak pidana telahterbukti semuanya;Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa identitasTerdakwa, telahnyata bahwa identitasnya adalah sama dengan identitas yang termuat di dalamsurat dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati formal surat dakwaanjaksa penuntut umum, maka telah nyata memenuhi syaratsyarat syahnya
1119 — 1155
bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segalasesuatu yang tercantum didalam berita acara persidangan diambil alih dan menjadibagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDalam Eksepsi;Menimbang, bahwa maksud eksepsi dari Termohon adalah sebagaimanadimaksud diatas;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi diatur dalam Pasal 125 ayat (2),Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 136 HIR yaitu eksepsi diajukan pada halhal yangmenyangkut formalitas gugatan yang mengakibatkan tidak syahnya
Terbanding/Penggugat : PT. RICKIM MAS JAYA
Terbanding/Turut Tergugat VI : NOVA HERAWATI, SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat II : DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat V : BUPATI MUARO JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat III : GUBERNUR PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
239 — 156
., Notaris di Jambi, dihubungkan dengan aspekhukum syarat sah perjanjian sebagaimana diatur di dalam KUHPerdatadan peraturan terkait lainnya;Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwauntuk syahnya perjanjian diperlukan empat syarat:1) Sepakat untuk mereka yang mengikatkan dirinya;2) Kecakapan untuk membuat perikatan;3) Suatu hal tertentu;4) Suatu sebab yang halal;Hal 331 dari 221 Hal Put. 92/PDT/2018/PT JMBMenurut ilmu hukum perdata, sebagaimana tercermin dari berbagalpendapat ahli (
Bahwa jangka waktu paling lama (lima) tahun tidak berlaku lagi tuntutan pembatalanperikatan (perjanjian) yang diajukan sebagai pembelaan atau langlisan; Bahwa pasal 1320 KUHPerdata menyatakan untuk syahnya perjanjian diperlukanempat syarat: 1. Sepakat untuk mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapanuntuk membuat perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4.
332 — 217 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa perjanjian Nomor03/YAY/1987 tanggal 7 Mei 1987 tidakmemenuhi syarat syarat perjanjian sebagaimana diatur dalampasal 13820 KUHPerdata tentang syahnya perjanjian.
NURUL FRANSISCA DAMAYANTI, SH.
Terdakwa:
NORA LAKSSONO Binti GO SEK LAK Als NORA
284 — 68
Yang penting IPTada karena kalau tidak ada IPT tidak mungkin terjadi perikatan jual belliwalaupun IPT bukan merupakan syarat syahnya perjanjian, tetapi IPT untukmengurus bisa tidaknya tempat tersebut berubah status;Bahwa di Notaris itu asal ada kwitansi itu menunjukkan bahwa riil tunadengan cara di transfer;Bahwa dalam jual beli membayar itu tidak penting, yang penting ada buktikwitansi, misalnya tidak ada kwitansi tetapi di akta ditulis sudahmenunjukkan kwitansi yang sah dan mengikat;Bahwa Saksi
99 — 28
tahun karena telah terbukti secara sah dan menyakinkanbersalah melakukan tindak pidana menggunakan Surat palsu, putusanmana telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;Menimbang, bahwa demikian pula saksi TergugatV Wahono padapokoknya menerangkan bahwa sebelumnya saksi tidak tahu suratpenyerahan/ pelepasan hak dan ganti rugi tersebut adalah palsu dimanasurat tersebut merupakan dasar terbitnya akta pelepasan hak dan gantirugi;Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal1320 KUHPerdata untuk syahnya
380 — 250
Bahwa perjanjian no. 03/YAY/1987 tanggal 7 Mei 1987 tidakmemenuhi syarat syarat perjanjian sebagaimana diatur dalampasal 1320 KUHPerdata tentang syahnya perjanjian.