Ditemukan 6780 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sahnya salahnya siahaya syahnun syahaya syahnia syahya syahna syahira
Pengadilan PA LUBUK LINGGAU Perdata Agama
Register : 05-02-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 06-03-2019
Putusan PA LUBUK LINGGAU Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.LLG
Tanggal 4 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
290 — 156
  • 1)Kompilasi Hukum Islam, bahwa "Orang yang telah berumur sekurangkurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapatmenghibahkan sebanyakbanyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lainHal.137 dari 155 hal.Put.No.201/Pdt.G/2018/PA.LLGatau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki; dan ayat (2) pasaltersebut berbunyi : "Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak daripenghibah;Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 210 ayat (1) KompilasiHukum Islam di atas, dapat dipahami bahwa syahnya
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 09-03-2018 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 05-03-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 229/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 26 Maret 2019 — PT. Bank Maybank Indonesia Tbk Lawan 1.PERKUMPULAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA 2.Erry Firmansyah, S.E., 3.Arno Gautama Harjono, S.H., 4.Tri Legono Yanuarachmadi, S.H 5.Dr. Ir. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, S.H. M.H., FCArb., Arbiter 6.Bacelius Ruru, S.H., LL.M 7.Titi Nurmala Siagian.,S.H., M.H., Arbiter 8.PT RELIANCE CAPITAL MANAGEMENT 9.Anton Budidjaja 10.Tony Budidjaja, S.H., LL.M., MCIArb
457 — 613
  • materi pokok perkara,akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan hukum putusan akhirpokok perkara dalam perkara ini, maka secara hukum gugatan provisi dariPenggugat wajib dinyatakan ditolak;Dalam Eksepsi;Menimbang, bahwa adapun maksud eksepsi dari Para Tergugat adalahsebagaimana dimaksud diatas;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi diatur dalam Pasal 125 ayat (2),Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 136 HIR yaitu eksepsi diajukan pada halhalyang menyangkut formalitas gugatan yang mengakibatkan tidak syahnya
Pengadilan PN DEPOK Perdata Waris
Putus : 18-10-2010 — Upload : 08-05-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 133/Pdt.G//2009/PN. Dpk
Tanggal 18 Oktober 2010 — (Geraid Tugo Faber ; WL. Samoel De Meyyer DKK VS Hotma P.D. Sitompoel, ; Ruth A.M. Pasaribu DKK
385 — 262
  • Maaschappy TotExploitatoe Van Het Land Cimanggis yang secara fisik telah dikuasainya sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku ;Perlu Tergugat II sampaikan bahwa sesuai data administrasi yang disampaikanPenggugat sesungguhnya Penggugat tidak mempunyai kualitas hukum untuk86mengklaim sebagai pemilk tanah a quo yang dapat Tergugat III buktikansebagai berikut :Bahwa Penetapan = Pengadilan Agama Cianjur Nomor03/Pdt.P/1997/PA.Cjr. tanggal 18 Maret 1997 isinya hanyalahmenetapkan syahnya perkawinan Ny.
Pengadilan PN MAGELANG Pidana Umum Pemalsuan
Register : 11-07-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 07-09-2017
Putusan PN MAGELANG Nomor 51/Pid.B/2017/PN Mgg
Tanggal 31 Agustus 2017 — dr. Lilies Sugiarti Anak Dari Slamet Sugiarto; sebagai TERDAKWA ;
119 — 30
  • Bahwa semua biaya yang telah dikeluarkan selamaproses menuju jual beli ditanggung' oleh PT GudangGaram selaku pembeli.Bahwa benar untuk syahnya jual beli tanah maka kedua belah pihakbaik penjual maupun pembeli harus hadir menghadap notaris saatmenandatangani jual beli.Bahwa setelah perjanjian dengan PT Gudang Garam batal kemudianterdakwa sendiri mengambil ketiga sertifikat SHM yakni SHM 1984,1723 dan SHM 196 dari kantor saksi dan kemudian saksi menyerahkan3 buah sertifikat tersebut kepada terdakwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-04-2012 — Upload : 09-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2207 K/Pdt/2011
Tanggal 10 April 2012 — KELOMPOK TANI PADANG HALABAN SEKITARNYA (KTPHS) vs 1. PT. SMART COORPORATION di Jakarta Cq. PT. SMART COORPORATION Perwakilan Medan Cq. PT. SMART COORPORATION KEBUN PADANG HALABAN,
87 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu SuratKuasa tersebut tidak memenuhi syarat syahnya Surat Kuasa Khususuntuk dijadikan dasar memberikan Kuasa Khusus kepada EmmySihombing, SH dan Sahlan Matondang, SH untuk mengajukangugatan di Pengadilan kerena tidak memenuhi ketentuan dalamPasal 1765 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 147 ayat 1Rbg, SEMA No. 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, SEMA 2Hal. 162 dari 183 hal. Put.
Pengadilan PN SUNGAI LIAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-06-2015 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 22-04-2016
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 43/Pdt.G/2015/PN Sgl
Tanggal 16 Maret 2016 — BIMANTORO, DKK melawan PT.CINDYTAMA PUTRINDO
129 — 31
  • dengan berdasarkan fakta telah diketahuinya secara pastimengenai inventarisasi kepemilikan dan penguasaan Tanah PTCindytama Putrindo oleh Para Penggarap maka kemudian TERGUGATmelakukan pembebasan/perolehan Tanah PT Cindytama Putrindodengan menjalankan prinsip terang dan tunai sebagaimana diatur dalamhukum pertanahan.Bahwa mengenai syaratsyarat atas jual beli tanah merujuk padayurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 3438.K/Pdt/1987 tertanggal30 Juni 1989, yang berbunyi sebagai berikut:bahwa untuk syahnya
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 04-04-2018 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 11-04-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 74/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 4 Oktober 2017 — PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE (disingkat PSHT) : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk.
1468 — 2586
  • pihak yang harus dipertimbangkan adalah Apakah terdapatsegi kekurangan atau cacat juridis dalam penerbitan objek sengketa yangbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlakumaupun AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), baik darisegi prosedural formal maupun dan segi substansi materiel";Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum dimaksudmaka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 52 UndangUndangNomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan;(1) Syarat syahnya
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 21-01-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 13-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 13/G/LH/2016/PTUN-JKT
Tanggal 16 Maret 2017 — KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA, dkk ; GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
824 — 549
  • PTPembangunan Jaya Ancol, Tbk, terbit pada tanggal 17 November 2015 baik dariaspek wewenang, prosedur maupun subtansi telah sesuai dengan peraturanHalaman 234 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUNJKTperundangundangan yang berlaku serta telah memenuhi AsasAsas UmumPemerintahan yang baik ataukah tidak;Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu surat keputusan sebagaimanaditentukan dalam ketentuan Pasal 52 UndangUndang Nomor 30 tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan :Ayat (1) Syarat syahnya
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 21-01-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 09-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/G/LH/2016/PTUN-JKT
Tanggal 16 Maret 2017 — 1. KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA, 2. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA;1. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 2. PT. JALADRI KARTIKA PAKCI
725 — 801
  • Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu Surat Keputusan sebagaimanaditentukan dalam ketentuan Pasal 52 UndangUndang Nomor 30 tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan :Ayat (1) Syarat syahnya Keputusan meliputi :a. Ditetapkan oleh Pejabat yang bervenang ;b. Dibuat sesuai prosedur ;c.
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama
Register : 15-03-2017 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 15-09-2019
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 989/Pdt.G/2017/PA.JS
Tanggal 10 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
116 — 33
  • Sepakat dan menyetujui untuk menjual semua hartapeninggalan orang tua sebagaimana tersebut posita angka 6secara bersamaan, dimulai pada saat surat kesepakatanbersama ditandatangani;Namun ternyata para ahli waris dalam membuat dan menandatangani Surat Kesepakatan bersama tersebut bertentangan denganketentuan perundangan yang berlaku (pasal 1320 KUH.Perdata)mengenai syarat syahnya suatu perjanjian i c. kesepakatanHalaman 186 dari 246 Put.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-08-2011 — Putus : 06-01-2012 — Upload : 12-09-2012
Putusan PN PADANG Nomor 8/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG
Tanggal 6 Januari 2012 — Drs. H. DJUFRI
116 — 14
  • dalam sertifikat itu tidak ada dan hanya namaDjamaran Lembang Alam saja tertulia ;Bahwa pada saat persidangan saksi diperlihatkan Fotocopy sertifikat No. 23adalah benar, pada tanggal 17 Desember 2007 beralihnya sertifikat tersebut ;Bahwa keterangan waris tidak tercatat dalam Sertifikat tersebut ;Bahwa BPHTB yang buat adalah para pihak BPHTB yang dibayar sebesarRp.2.200.000,.Bahwa saksi tidak ada datang kepada saksi mengenai harga tanah tersebut ;Bahwa pada saat para pihak itu membuat kuasa jual syahnya
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-01-2013 — Putus : 05-12-2013 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel
Tanggal 5 Desember 2013 — DEDDY HARTAWAN JAMIN, M E L A W A N 1. PT. SUMALINDO LESTARI JAYA, TBK 2. AMIR SUNARKO 3. DAVID, 4. LEE YUEN CHAK 5. AMBRAN SUNARKO 6. SETIAWAN HERLIANTOSAPUTRO 7. KADARYANTO 8. HARBRINDERJIT SINGH DILLON 9. HUSNI HERON 10. PT. SUMBER GRAHA SEJAHTERA 11. KANTOR JASA PENILAI PUBLIK BENNY, DESMAR & REKAN,
456 — 346
  • GugatanPenggugat ;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Para Tergugat tersebutdiatas bukan mengenai kewenangan absolut maupun relatif, maka eksepsitersebut tidak diputus secara tersendiri, tetapi dipertimbangkan dan diputusbersamasama dengan pokok perkaranya ;Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat mengajukan eksepsisebagaimana tersebut diatas maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkanmateri/pokok perkara terlebin dahulu akan mempertimbangakan eksepsi dariPara Tergugat dan syarat formal syahnya
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 12-07-2018 — Putus : 25-09-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 513/Pdt.G.ARB/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 25 September 2018 — PT Grage Trimitra Usaha Lawan Shimizu Corporation dan PT Hutama Karya Persero Joint Operation
1051 — 1113
  • bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segalasesuatu yang tercantum didalam berita acara persidangan diambil alih dan menjadibagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDalam Eksepsi;Menimbang, bahwa maksud eksepsi dari Termohon adalah sebagaimanadimaksud diatas;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi diatur dalam Pasal 125 ayat (2),Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 136 HIR yaitu eksepsi diajukan pada halhal yangmenyangkut formalitas gugatan yang mengakibatkan tidak syahnya
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 06-11-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 04-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 92/PDT/2018/PT JMB
Tanggal 17 Desember 2018 — Pembanding/Tergugat : PT. WIRA KARYA SAKTI
Terbanding/Penggugat : PT. RICKIM MAS JAYA
Terbanding/Turut Tergugat VI : NOVA HERAWATI, SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat II : DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat V : BUPATI MUARO JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat III : GUBERNUR PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
213 — 139
  • ., Notaris di Jambi, dihubungkan dengan aspekhukum syarat sah perjanjian sebagaimana diatur di dalam KUHPerdatadan peraturan terkait lainnya;Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwauntuk syahnya perjanjian diperlukan empat syarat:1) Sepakat untuk mereka yang mengikatkan dirinya;2) Kecakapan untuk membuat perikatan;3) Suatu hal tertentu;4) Suatu sebab yang halal;Hal 331 dari 221 Hal Put. 92/PDT/2018/PT JMBMenurut ilmu hukum perdata, sebagaimana tercermin dari berbagalpendapat ahli (
    Bahwa jangka waktu paling lama (lima) tahun tidak berlaku lagi tuntutan pembatalanperikatan (perjanjian) yang diajukan sebagai pembelaan atau langlisan; Bahwa pasal 1320 KUHPerdata menyatakan untuk syahnya perjanjian diperlukanempat syarat: 1. Sepakat untuk mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapanuntuk membuat perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 30-04-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 02-10-2020
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna
Tanggal 17 September 2020 — Penuntut Umum:
YUDHI SAPUTRA, SH
Terdakwa:
SYARKAWI Bin MUHIBBUDIN Alm
197 — 162
  • tidak boleh disamakan dengan pelaku karenapengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukantindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti tindak pidana telahterbukti semuanya;Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa identitasTerdakwa, telahnyata bahwa identitasnya adalah sama dengan identitas yang termuat di dalamsurat dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati formal surat dakwaanjaksa penuntut umum, maka telah nyata memenuhi syaratsyarat syahnya
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum
Register : 06-02-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 14-11-2020
Putusan PN SLEMAN Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smn
Tanggal 9 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
NURUL FRANSISCA DAMAYANTI, SH.
Terdakwa:
TRI AGUS HERYONO SH Bin RUYONO SUMOWIDIGDO
551 — 253
  • Yangpenting IPT ada karena kalau tidak ada IPT tidak mungkin terjadi perikatanjual beli walaupun IPT bukan merupakan syarat syahnya perjanjian, tetapiIPT untuk mengurus bisa tidaknya tempat tersebut berubah status;Bahwa di Notaris itu asal ada kwitansi itu menunjukkan bahwa riil tunadengan cara di transfer;Bahwa dalam jual beli membayar itu tidak penting, yang penting ada buktikwitansi, misalnya tidak ada kwitansi tetapi di akta ditulis sudahmenunjukkan kwitansi yang sah dan mengikat;Bahwa Terdakwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-10-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2587 K/PDT/2016
Tanggal 31 Oktober 2016 — GUBERNUR JAWA TENGAH, dkk. VS PT. INDO PERKASA USAHATAMA (sekarang PT. INDO PERMATA USAHATAMA ), Diwakili oleh SOEDIBIYO, dkk.
321 — 209 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa perjanjian Nomor03/YAY/1987 tanggal 7 Mei 1987 tidakmemenuhi syarat syarat perjanjian sebagaimana diatur dalampasal 13820 KUHPerdata tentang syahnya perjanjian.
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum
Register : 06-02-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN SLEMAN Nomor 62/Pid.B/2020/PN Smn
Tanggal 9 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
NURUL FRANSISCA DAMAYANTI, SH.
Terdakwa:
NORA LAKSSONO Binti GO SEK LAK Als NORA
265 — 68
  • Yang penting IPTada karena kalau tidak ada IPT tidak mungkin terjadi perikatan jual belliwalaupun IPT bukan merupakan syarat syahnya perjanjian, tetapi IPT untukmengurus bisa tidaknya tempat tersebut berubah status;Bahwa di Notaris itu asal ada kwitansi itu menunjukkan bahwa riil tunadengan cara di transfer;Bahwa dalam jual beli membayar itu tidak penting, yang penting ada buktikwitansi, misalnya tidak ada kwitansi tetapi di akta ditulis sudahmenunjukkan kwitansi yang sah dan mengikat;Bahwa Saksi
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Perdata Tanah
Register : 18-09-2013 — Putus : 29-10-2014 — Upload : 10-02-2015
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 19 /Pdt.G/2013/PN-TB
Tanggal 29 Oktober 2014 — Perdata : Penggugat : 1.Drs.H. HAMONANGAN SIAHAAN Tergugat : 1. PT.INTI PALM SUMATERA 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Qq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Qq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Qq. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROPINSI SUMATERA UTARA. 4.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Qq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Qq. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROPINSI SUMATERA UTARA Qq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN 5.PT. KRISTAL KENCANA ABADI 6. YUSNAH KOSIM, SH
90 — 28
  • tahun karena telah terbukti secara sah dan menyakinkanbersalah melakukan tindak pidana menggunakan Surat palsu, putusanmana telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;Menimbang, bahwa demikian pula saksi TergugatV Wahono padapokoknya menerangkan bahwa sebelumnya saksi tidak tahu suratpenyerahan/ pelepasan hak dan ganti rugi tersebut adalah palsu dimanasurat tersebut merupakan dasar terbitnya akta pelepasan hak dan gantirugi;Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal1320 KUHPerdata untuk syahnya
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-02-2016 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 51/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 22 Maret 2016 — 1. GUBERNUR JAWA TENGAH, dkk melawan PT. INDO PERKASA USAHATAMA (sekarang PT. INDO PERMATA USAHATAMA)
365 — 227
  • Bahwa perjanjian no. 03/YAY/1987 tanggal 7 Mei 1987 tidakmemenuhi syarat syarat perjanjian sebagaimana diatur dalampasal 1320 KUHPerdata tentang syahnya perjanjian.