Ditemukan 7513 data
88 — 103
atauancaman kekerasan.Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setipaperbuatan/tindakan dengan menggunakan tenaga terhadap orang lainatu barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam ataumengagetkan yang dikerasi.Bahwa kekerasan adalah sarana untuk memaksa, yangmengakibatkan perlawanan diri orang yang dipaksa menjadi lemahatau tidak berdaya.Apabila kekerasan menjadikan seseorang wanitamenjadi lemas dan tidak berdaya karena kehabisan tenaga ataukekerasan itu mematahkan kemajuannya (perlawanannya
63 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Eksepsi Kurang Pihak yang ditarik dalam Perlawanannya (Exceptio PluriumLitis Consortium);Halaman 12 dari 47 hal. Put. Nomor 18 PK/Pdt/20154.14.2.4.3.
Terbanding/Tergugat I : AHLI WARIS ALM. JOHAN KAIRUPAN
Terbanding/Tergugat II : PT SLJ GLOBAL, TBK dahulu PT. SUMALINDO LESTARI JAYA, TBK
Terbanding/Tergugat III : Cq KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SAMARINDA
62 — 41
PERTANAHANKotamadya Samarinda beralamat di Jalan Dahlia No. 3Samarinda, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding TurutTerlawan II;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timurdi Samarinda Nomor 27/PDT/2018/PT.SMR. tanggal 19 Maret 2018, tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara in;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Pelawan dengan surat Perlawanannya
Juni2014 (T.7 dan T.9) menjadi fakta hukum bahwa tanah sengketa seluaskurang lebih 49.332 M2 Sertipikat Hak Milik No. 1 Tahun 1972 adalah milikTerlawan, sedangkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 Tahun 1980atas nama Turut Terlawan yang kemudian dijadikan jaminan hutangkepada Pelawan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukumAlinea 3 halaman 125 menyatakan :Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Majelis berpendapat bahwa Pelawan tidak dapat membuktikan dalildalil perlawanannya
58 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 3062 K/Pdt/201511.12.13.Penggugat, mengadili perlawanannya dan hanya kalau perlawanan itu ditolak,maka keputusan dijatunkan mengenai pokok perkara;Bahwa ketidakwenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutusperkara sehubungan dengan kompetensi absolut haruslah diputus terlebihdahulu atau diputus tersendiri dan tidak bersamaan dengan pokok perkarasebagaimana diatur di dalam Pasal 134 jo Pasal 136 HIR;Ketentuan Pasal 134 HIR:Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan
Terbanding/Tergugat : H. ACEP BAHRUL ULUM
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA TASIKMALAYA
91 — 61
: Menimbang, bahwa dalam Perlawanannya Pelawan mendalilkantanah Obyek sengketa adalah milik Pelawan yang diperolehnya dengancara membeli dari buloh, sebagaimana Akta Jual Beli yang dikeluarkan olehPPAT Camat Cibeureum, Tasikmalaya, pada tanggal 11 Agustus 1997, dansetelah Majelis Cermati dari pembuktian yang diajukan oleh Pelawan yaitubukti bertanda P4A yang sama dengan T05, berupa Putusan PengadilanNegeri Tasikmalaya Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.Tsm tanggal 22 Januari2015, yang amar putusannya menyatakan
94 — 70
kewenangan mengadilimaka hakim wajib memeriksa dan memutus terlebin dahulu eksepsi tersebutsebelum memeriksa pokok perkara sebagaimana diatur di dalam Pasal 125ayat (2) HIR.Ketentuan Pasal 125 (2) HIR mengatur:Akan tetapi jika si tergugat dalam surat jawabnya yang tersebut dalamPasal 121 mengajukan perlawanan bahwa Pengadilan Negeri tidakberhak akan memeriksa perkara itu,hendaklah pengadilan negeri,walaupun si tergugat sendiri atau wakilnya tidak menghadap, sesudahmendengar si penggugat, mengadili perlawanannya
Terbanding/Penggugat : AGUS ABIDIN
Terbanding/Turut Tergugat I : GRACE SOPHIY JUDY SARENDATU, SH
Terbanding/Turut Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA UTARA
Turut Terbanding/Tergugat II : PT LAUTAN TENGAH INDONESIA
179 — 116
pernyebutan amar putusan, sehingga karenanya Putusan PengadilanNegeri Airmadidi tanggal 19 Maret 2020 Nomor 28/Pdt.Vzt/2018/PN Arm, tidakdapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis HakimHalaman 45 dari 50 halaman Putusan Nomor 181/PDT/2020/PTMNDJudex Factie Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara aquo,dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;Menimbang, bahwa Pelawan I/Tergugat sekarang Pembanding danPelawan Il/Tergugat II sekarang Pembanding II dalam perlawanannya
147 — 15
2011 yang berirahirah DEMI KEADILAN67Termohon eksekusi yaitu Khusnun Nadhor (Turut Terlawan in casu) danSukarjan (Pelawan in casu) menyatakan ada rencana negoisasi denganPembeli lelang/Pemohon eksekusi (Terlawan in casu) ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatasdapatlah disimpulkan bahwa obyek sengketa adalah milik dari Terlawan berdasar atas pembelian lelang ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas ternyataPara Pelawan tidak bisa membuktikan seluruh dalil perlawanannya
134 — 527 — Berkekuatan Hukum Tetap
., untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat nebis in idembahkan dalam Posita Perlawanannya Para Pelawan (Para Pembanding/ParaTergugat) sama sekali juga tidak menguraikan hal itu;Bahwa akan tetapi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal MemoriKasasi ini, amar (dictum) Putusan Pengadilan Tinggi Banten tanggal 24September 2012, Nomor. 40/PDT/2012/PT.BTN., menyatakan gugatan ParaPenggugat nehis in idem;Bahwa Judex Facti Tingkat Banding telah secara nyata melampaui bataskewenangannya dengan mernutus
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR KPKNL KOTA PAREPARE
Terbanding/Tergugat I : KEPALA KANTOR PT PERMODALAN NASIONAL MADANI PERSERO ULA MM UNIT PAREPARE
120 — 62
GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS KARENAMENDASARKAN GUGATAN PERLAWANAN DENGAN KETENTUANPIDANA PERBANKAN5:Bahwa selain kabur karena tidak jelasnya dasar gugatannya, gugatanPENGGUGAT juga kabur dan tidak jelas terkait dasar hukumnya, halmana PENGGUGAT mendalilkan dan menjadikan ketentuan pidanaperbankan sebagai dasar gugatan perlawanannya, sebagaimanaternyata pada halaman 8 terkait Petitum Dalam Provisi angka 4, berikutTERGUGAT kutipkan:Menghukum Tergugat telah melakukan dugaan PelanggaranPerbankan
136 — 35
Peraturan Menteri KeuanganNomor 149/PMK.01/2008 Tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 TentangOrganisasi dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja InstansiVertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.Oleh karena Pelawan dalam perlawanannya telah salah dankeliru dalam menempatkan persoon subjek hukum, makadengan demikian surat perlawanan Pelawan Error in Persona.Oleh karenanya atas perlawanan tersebut, sudah sepatutnyaMajelis
Dr.H. Istiawan Witjaksono, S.Sos,S.H.M.M Als.Tatang Istiawan Bin H.Imam Muslimin Alm
Tergugat:
1.Siti Kalimah
2.PT. Grafika Sejahtera
3.Drs. GATHOT PURWANTO
4.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM RI
255 — 38
diantara para pihak yangberperkara serta telah pula Majelis pertimbangkan dalam pertimbangan dalameksepsi diatas, Majelis berpendapat yang menjadi obyek sengketa dalamperkara ini adalah Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2017/PN.Trk tanggal 22 Maret2017 tentang Pembubaran PT Bangkit Grafika Sejahtera (PT BGS) yang badanhukumnya disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor AHU08682.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal22 Februari 2008;Menimbang, bahwa di dalam gugatan perlawanannya
119 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalil Tergugat dalam surat perlawanannya tersebut di atas, tentusaja sangat janggal dan tidak masuk akal, dengan didasari alasanalasansebagai berikut :1. Bahwa tanah sengketa a quo telah bersertifikat sejak tahun 1972,tepatnya pada tanggal 10 Mei 1972, yang tercatat dengan SHMNo.98/Tjipinang Besar, Surat Ukur tanggal 6 April 1972,No.248/1972, seluas 6.147 M? (semula seluas 6.935 M7? tetapikemudian terkena pemotongan jalan seluas 788 M?), tercatat atasnama ERNA EMANBHUDI;Nh.
CV. MITRA ABADI LOGISTIK diwakili oleh GABRIL KURNIAWAN SANTOSO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GRESIK UTARA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KEMENTERIAN KEUANGAN
232 — 488
Adapun Hakim yang memeriksa dan memutus perkaraa quodalam putusannvamenyatakanbahwapokok gugatan dalamsengketaininvatanvatatidaktermasuk dalam wewenangqPengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikannya, sehingga logis dan berasalan hukum untukmenyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dankarenanya tuntutan pelawan dalam perlawanannya harus ditolakserta penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor 86/PENDIS/2019/PTUNMDN tanggal 2 April 2019 harusdinyatakan
Terbanding/Tergugat : PT. Lumbung Nasional Flour Mill
Terbanding/Turut Tergugat : EDDY DJOHAN ALI
133 — 60
PN.Mdn berkekuatan hukum tetap dan siapuntuk dieksekusi, itulah sebabnya Pengadilan Negeri Medan telah mengabulkanpermohonan eksekusi putusan tersebut dan telah dilakukan sita eksekusi atasobjek yang dimohon di eksekusi termasuk termasuk Ruko SHM No. 1273/2000milik Turut Terlawan dan istri (dahulu pihak Tergugat);Menimbang, bahwa oleh karena gugat perlawanan Pelawan dibantaholeh Terlawan, maka Pelawan diwajibkan membuktikan kebenaran dalildalilperlawanannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan perlawanannya
Pembanding/Penggugat I : Dra. AISYAWATI
Pembanding/Penggugat IV : MUCHLIS
Pembanding/Penggugat II : MAMIEK SUDARMI
Terbanding/Tergugat V : ASMAH Binti AMIR LUTHAN AHMAD
Terbanding/Tergugat III : SITI AISYAH Binti AMIR LUTHAN AHMAD
Terbanding/Tergugat I : SITI CHADIJAH
Terbanding/Tergugat VI : ARIYANI Binti AMIR LUTHAN AHMAD
Terbanding/Tergugat IV : HALIMATUN SAKDIAH Binti AMIR LUTHAN AHMAD
Terbanding/Tergugat II : SITI AMINAH Binti AMIR LUTHAN AHMAD
Terbanding/Tergugat VII : AINUN MARDIAH Binti AMIR LUTHAN AHMAD
Turut Terbanding/Penggugat V : NILAWATI Binti NYAK UMAR
88 — 77
LangsaKota Kota Langsa.Halaman 2 dari hal 47 Putusan Nomor 81/PDT/2018/PT BNAselanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semulaTerlawan VII;PengadilanTinggi tersebut ;Setelah membaca berkas perkara tanggal 28 Juni 2018 Nomor12/Pdt.Bth/2017/PN Lgs dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkaratersebut;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa para Pelawan dengan perlawanannya tertanggal20 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Langsa pada tanggal 27 Desember 2017
Sunandi, S.E, S.H.
Terdakwa:
Diego Irvan Satria
380 — 179
Putusan Nomor : 68K/PM I03/AD/VII/2019MenimbangBahwa kekerasan adalah sarana untuk memaksa, yangmengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksamenjadi lemah atau tidak berdaya dalam hal ini.kekerasan menjadikan seseorang wanita menjadi lemasdan tidak berdaya karena kehabisan tenaga ataukekerasan itu. mematahkan kemauannya (perlawanannya) karena akan terjadi persentuhan antar keduajenis kelamin sekalipun perlawanan wanita itu terhentimaka perbuatan/tindakan memaksa dengan kekerasantelah/tetap terjadi.Bahwa
58 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima(niet ontvankelijk verklaard);4 Eksepsi Kurang Pihak yang ditarik dalam Perlawanannya (Exceptio Plurium LitisConcortium);1 .
74 — 58
Harahap, S.H. pada halaman 487490 (KekuasaanMahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan PeninjauanKembali Perkara Perdata, tahun 2007 Penerbit Sinar Grafika.Berita Acara Eksekusi (Pelaksanaan Eksekusi Pemulihan) No.48 Eks/2012/PN.Mks. jo. 155/Pdt.2003/PN.Mks olehPengadilan Negeri Makassar atas putusan PK No.220/PK/PDT/2009.Tidak ditemukan dalam undangundang maupun dalamreferensi lainnya baik dalam bentuk doktrin maupun sumberhukum maiteril lain tentang dalil yang dikemukakan paraPelawan dalam poin 2 perlawanannya
170 — 83
korban) bukanmencium mulut dan leher sambil memeluk danmenggendong Saksi1 (korban) serta Saksi1(korban) mendorong/menolak ciuman dari Terdakwaseperti yang dikatakan Saksi1 (korban) dalampersidangan serta berkata "Bapak tidak boleh begini,Bapak sudah punya istri dan anak, tidak boleh buatseperti ini " serta pada saat kejadian itu tidak adateriakkan sama sekali dari Saksi1 (korban) untukberteriak meminta pertolongan apabila adanyaketidakberdayaan atau lemas karena kehabisantenaga atau terpatahkan perlawanannya