Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 22-12-2008 — Upload : 20-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 203-K/PM.II-09/AD/XII/2008
Tanggal 22 Desember 2008 — Prada MUHAMAD SAID
2416
  • Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela danagar tidak ditiru) oleh prajurit lain, Majelis perlumemberikan sangsi yang tegas dengan tujuan memberikanefek jera kepada Terdakwa dan efek cegah terhadapprajurit TNI lainnya.4.
Register : 28-08-2012 — Putus : 19-12-2012 — Upload : 03-02-2015
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 1834/Pdt. G/2012/PA.JS
Tanggal 19 Desember 2012 — PEMOHON MELAWAN TERMOHON
210
  • Oleh karena ituPemohon mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya Pemohon dapatditegur dan diberikan sangsi yang keras.Kalau Pemohon berkomitmen untuk bertanggungjawab dan tetap bersediamemberi nafkah kepada Termohon khususnya anak Pemohon dan Termohon,sebagairnana tertera pada jawaban Termohon pada Punt4, Termohonmengucapkan terima kasih demikian pula Termohon mengucapkan terimakasih atas jawaban Termohon pada Punt6 yang bersedia mendidik, merawatdan memberikan nafkah kepada anak Termohon, akan
Putus : 23-10-2012 — Upload : 03-04-2014
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 324-K/PM II-08/AL/XII/2011
Tanggal 23 Oktober 2012 — Didik Kusmaun, serka
2423
  • Pada dasarnya Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwasebagai seorang Prajurit telah diikat dengan aturanaturan yang harus ditaati dan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kehadiran danapabila hal tersebut dilanggar maka akan di kenakan sangsi tetapiTerdakwa tetap melakukan perbutan pelanggaran tindak pidana dan haltersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa mempunyai mental disiplinyang jelek.2.
Register : 26-09-2018 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 147/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 13 Maret 2019 — Penggugat:
HENG HOK SOEI atau SHINDO SUMIDOMO
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
216123
  • Nomor 3 Tahun 2016 tentang izin Pemakaian Tanah dan hakekatnya ada pada Walikota Surabaya ;Bahwa pencabutan IPT dan sudah diatur dengan jelas pada Peraturan Daerah ;Bahwa secara teoritis izin jangka waktu bila mana sudah habis masa berlakutidak perlu dilakukan pencabutan lagi dan berbeda dengan penerapan sangsikarena ada sebuah pelanggaran sehingga izin bisa dicabut ;Halaman 64 dari 89 halaman Putusan Perkara Nomor : 147/G/2018/PTUN.SBY.Bahwa demi kepastian hukum serta yang masuk dalam komulasi sangsi
    makaberakhirnya IPT harus perlu dilakukan pencabutan ; Bahwa pemberian sangsi terhadap pelanggaran bagi pemegang IPT yaituPemegang IPT melakukan pelanggaran, larangan serta kewajiban ;Bahwa diberikannya peringatan 1 sampai dengan 3 terhadap IPT yang sudahberakhir adalah merupakan suatu peringatan bahwa IPT yang sudah berakhirtersebut tidak bisa diperpanjang lagi karena Negara membutuhkan/untukkepentingan umum serta menyebutkan pula bahwa IPT tersebut akan dicabut ;Apa makna dari ketentuan Pasal
    pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) ;Halaman 65 dari 89 halaman Putusan Perkara Nomor : 147/G/2018/PTUN.SBY.Bahwa makna ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah secara teoritis bilamana IPT sudahberakhir dan tidak perlu adanya pencabutan, oleh karena faktor sosiologis dankepastian hukum jadi perlu dilakukan pencabutan ; Bahwa secara teoritis IPT yang sudah habis masa berlakunya tidak perludilakukan pencabutan, kecuali dalam hal penerapan sangsi
    Bahwa maksud adanya peringatan serta tanggapan yang bersama denganpemberian sangsi terakhir adalah merupakan penerapan sangsi, Sedangkan bilaperingatan tersebut ada suatu tindakan/kewajiban maka tidak akan diberikansangsi, dan keputusan tersebut berpotensi menimbulkan akibat hukum(vide.
Putus : 26-05-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 08/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PN.Bjm.
Tanggal 26 Mei 2014 — YOI BASORI Als. JOI BASORI Bin (Alm) Simon
7616
  • Tanah Laut No. 02/ PEM/SM/I/2007-2011 tanggal 11 Januari 2007 tentang Mekanisme Pemerintahan Desa, Besar Biaya Administrasi Pemerintahan Desa,Sangsi bagi warga yang melanggar Peraturan Desa yang ditandatangani sdr. Yoi Basori pada kolom Kepala Desa Sumber Mulia dan ditandatangani oleh Sdr. Sadariyah pada kolom Ketua BPD Sumber Mulia. Dikembalikan kepada Sdr SubarnoBarang bukti dari YOI BASORI sebagaimana penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin No: 39/PN.
    Tanah Laut No. 01/ PEM/ SM/XII/2011- 2007, tanggal 14 Januari 2012 Tentang mekanisme pemerintahan Desa, Besar Biaya Administrasi Pemrintahan Desa, Sangsi- sangsi bagi warga yang melanggar Peraturan Tentang Pasar Desa dan LSPBM;29. 1 (satu) lembar Tanda terima Insentif Ketua Rt.
    .: 08 /Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm 15Administrasi Pemerintahan Desa,Sangsi bagi warga yangmelanggar Peraturan Desa yang ditandatangani sdr> Yoi Basoripada kolom Kepala Desa Sumber Mulia dan ditandatangani olehSdr. Sadariyah pada kolom Ketua BPD Sumber Mulia.Dikembalikan kepada Sdr SubarnoBarang bukti dari YOI BASORI sebagaimana penetapan dariPengadilan Negeri Banjarmasin No: 39/PN. PLH/TPK/2013, tanggal 22Februari 2013.1) 2 (Dua) Lembar SK.
    Pelaihari kab.Tanah Laut No. 01/ PEM/ SM/XII/2011 2007, tanggal 14 Januari2012 Tentang mekanisme pemerintahan Desa, Besar BiayaAdministrasi Pemrintahan Desa, Sangsi sangsi bagi warga yangmelanggar Peraturan Tentang Pasar Desa dan LSPBM;29) 1 (satu) lembar Tanda terima Insentif Ketua Rt.
    Pelaihari kab.Tanah Laut No. 01/ PEM/ SM/XII/2011 2007, tanggal 14 Januari 2012Tentang mekanisme pemerintahan Desa, Besar Biaya AdministrasiPemrintahan Desa, Sangsi sangsi bagi warga yang melanggarPeraturan Tentang Pasar Desa dan LSPBM;29) 1 (satu) lembar Tanda terima Insentif Ketua Rt.
    Tanah Laut No. 02/ PEM/SM/I/20072011 tanggal11 Januari 2007 tentang Mekanisme Pemerintahan Desa, BesarBiaya Administrasi Pemerintahan Desa,Sangsi bagi warga yangmelanggar Peraturan Desa yang ditandatangani sdr. Yoi Basoripada kolom Kepala Desa Sumber Mulia dan ditandatangani olehSdr. Sadariyah pada kolom Ketua BPD Sumber Mulia.Dikembalikan kepada Sdr SubarnoBarang bukti dari YOI BASORI sebagaimana penetapan dariPengadilan Negeri Banjarmasin No: 39/PN.
    Tanah Laut No. 01/ PEM/ SM/XII/2011 2007, tanggal 14Januari 2012 Tentang mekanisme pemerintahan Desa, BesarPutusan No.: 08 /Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm 16529.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.Biaya Administrasi Pemrintahan Desa, Sangsi sangsi bagiwarga yang melanggar Peraturan Tentang Pasar Desa danLSPBM;1 (satu) lembar Tanda terima Insentif Ketua Rt.
Register : 15-05-2017 — Putus : 16-01-2018 — Upload : 21-02-2018
Putusan PA GRESIK Nomor 797/Pdt.G/2017/PA.Gs
Tanggal 16 Januari 2018 — PENGGUGAT KONVENSI VS TERGUGAT KONVENSI
225
  • Apa yang disampaiakn Penggugat tersebut adalah memang benar, akantetapi Tergugat melakukan itu disebabkan kelakuan Penggugat sendiriyang sebelumnya telah membawa abak Tergugat ke Jakarta selama 7hari, yaitu pada tanggal 23 sampai 29 Desember 2016, padahal Tergugathanya memberi ijin selama 3 hari saja melalui istri Penggugat, sehinggaterpaksa Tergugat memberi sangsi pada Penggugat untuk hanyamemberikan kunjungannya menjadi satu kali dalam sebulan;HIm.5 dari 29 hlm.
    Jadi kalau PenggugatRekonvensi memberi sangsi karena kesalahan Tergugat Rekonvensi, makahal tersebut oleh Tergugat Rekonvensi di anggap wan prestasi;. Bahwa oleh karena pada kesempata ini Penggugat Rekonvensi perlusampaikan bila perselisinan antara Penggugat Rekonvensi dengan TergugatRekonvensi yang telah lama dan berlarutlarut ini baik langsung maupuntidak langsung telah berpengaruh terhadap perkembangan jiwa anak, karenaselalu menyaksikan kedu orangtuanya berselisih;.
Register : 31-08-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 04-04-2017
Putusan PA PONOROGO Nomor 1409/Pdt.G/2016/PA.Po
Tanggal 9 Maret 2017 — PEMOHON DAN TERMOHON
140
  • lebihPemohon belum mendapatkan ijin dari pejabat dimaksud;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan kepada Pemohontentang resiko yang akan ditanggung Pemohon apabila tidak mendapat surat ijinuntuk bercerai, namun meskipun Pemohon belum mendapatkan ijin dari pejabatsebagaimana dimaksud Pemohon tetap meneruskan permohonannya yang akanmencerai Termohon dan Pemohon telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 08Hal. 6 daril4 hal. putusan nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.PoMaret 2017 sanggup menanggung sangsi
Putus : 02-06-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 2 Juni 2014 — H. SOLEH BIN H. SARKOWI
2414 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SARKOWI, ditengah masyarakat, yang dilingkungannya merupakantokoh panutan masyarakat di Desa Lingkis, Kampung IV, Kecamatan Jejawi,Kabupaten Ogan Komering llir dan putusan hakim Pengadilan Negeri KayuAgung tersebut merupakan cambuk dan beban moral/sangsi sosial yangberat bagi Terdakwa H. SOLEH bin H.
Register : 06-06-2016 — Putus : 03-08-2016 — Upload : 25-08-2016
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 469/Pid.Sus/2016/PN Blb
Tanggal 3 Agustus 2016 — TETEN KUSNADI Bin TATANG SUMARNA
467
  • Menimbang bahwa tentang dalil Penasehat Hukum Terdakwayang menyatakan bahwa lebih tepat terhadap Terdakwa diterapkanpasal 127 Undangundang no.35 tahun 2009 tentang Narkotika ,sebagaiPengguna dengan alasan bahwa Terdakwa menguasai ,menyimpan danmemiliki shabu tersebut tidak untuk diedarkan tapi untuk diri sendiriMenimbang bahwa terhadap dalil Penasehat Hukum Terdakwatersebut ,dengan mencermati Pasal pasal dalam Undangundangno.35 tahun 2009 tentang Narkotika , ternyata dibedakan secara tegasperbuatan dan sangsi
Register : 03-06-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 09-07-2021
Putusan PTA SEMARANG Nomor 211/Pdt.G/2021/PTA.Smg
Tanggal 7 Juli 2021 — Pembanding/Tergugat : SUDIYANTO, S.Sos. Bin Muslam Diwakili Oleh : Dr. HOTMA P.D. SITOMPOEL, SH., M.Hum, DITHO HASIAN F. SITOMPOEL, SH., LLM., Dkk
Terbanding/Penggugat : TITIK EKO YANTI Binti Sumantri Diwakili Oleh : Hastati Pamiluwati,SH
7538
  • No.211/Pdt.G/2021/PTA.Smg.akan mendapatkan sangsi disiplin tingkat berat berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;2.
Register : 09-07-2009 — Putus : 23-12-2009 — Upload : 22-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 128-K/PM.II-09/AD/VI/2009
Tanggal 23 Desember 2009 — Koptu HERMANSYAH NRP.8920810221271
3321
  • Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa, padahakekatnya merupakan pengingkaran diri terhadapjati dirinya sebagai prajurit TNI yang memilikiSapta Marga dan Sumpah prajurit karena alasanTerdakwa semata mata karena ada =masalah utangpiutang keluarganya di Banjarmasin.as Bahwa perbuatan seperti ini sangat terceladan agar tidak ditiru oleh prajurit lain, Majelisperlu. memberikan sangsi yang tegas dengan tujuanmemberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegahterhadap prajurit TNI lainnya.4.
Putus : 20-08-2007 — Upload : 20-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 121-K/PM.II-09/AD/VIII/2007
Tanggal 20 Agustus 2007 — Lettu Inf HERI ISKANDAR
1615
  • Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lainmaka Majelis akan memberikan sangsi yang tegas terhadap perbuatanyang demikian dan Majelis masih memberikan kesempatan Terdakwauntuk memperbaiki sikap dan prilakunya serta kembali kepada jatidirinya sebagai prajurit NI AD.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapijuga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyafdan kembali menjadi warga negara
Register : 14-09-2017 — Putus : 02-11-2017 — Upload : 07-12-2017
Putusan PN BENGKAYANG Nomor - 110/Pid.Sus/2017/PN Bek
Tanggal 2 Nopember 2017 — Pidana - PINDI Als PENDI Anak RINO
493124
  • Bahan galian batubara adalah batu bara,bahan galian mineral logam adalah emas dan perak, bahan galian bukanlogam adalah Zircon dan Ball clay, bahan galian batuan adalah Granit danandesit.Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Bek Bahwa benar, Ahli mengatakan jika barang bukti yang diamankan adalahalatalat yang biasa atau lazim digunakan untuk kegiatan PertambanganEmas tanpa ijin.Bahwa benar Ahli menerangkan Sangsi hukuman bagi seseorang ataubadan usaha yang melakukan penambangan tanpa
Putus : 10-11-2016 — Upload : 12-04-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 329/Pid/2016/PT SMG
Tanggal 10 Nopember 2016 — SUKADI bin JOYO WARAS
5522
  • telah mempertimbangkan pulabahwa awalnya Terdakwa tidak berniat untuk bermain judi, melainkanTerdakwa berniat datang pada acara sedekah bumi (sedekah desa),sehingga perbuatan Terdakwa bisa dikategorikan sebagai iseng semata ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Pengadilan TingkatPertama telah mempertimbangkan pula bahwa selama menjalani masapenahanan Terdakwa telah kehilangan pekerjaan sebagai Karyawan diEXSON Cepu, karena terkena PHK (Pemutusan hubungan Kerja),sehingga Terdakwa telah mendapatkan sangsi
Register : 25-08-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 2720/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr
Tanggal 16 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
131
  • Karena sangsi dengan berita tersebut pada tanggal 14Agustus 2020 Pemohon kembali mendatangi Termohon di tempatHim. 4 dari 14 hlm. Put. No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdrkerjanya di kawasan Banjarpoh, Banjar Bendo Kec. Sidoarjo Kab.Sidoarjo.
Putus : 13-03-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 572 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 13 Maret 2012 — Kgs. IRWAN SANI ; PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu, disingkat PT. PLN (Persero) WS2JB)
5940 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PLN (Persero) Wilayah S2JB Nomor: 139.K/47/GM S2JB/2005 adalahsah berdasarkan hukum ;Bahwa mengingat sampai dengan saat ini Tergugat masih tercatat sebagaipegawai Penggugat yang menyebabkan Penggugat harus membayar gajiTergugat secara penuh, sementara dapat dikatakan Tergugat melakukanpelanggaran disiplin berdasarkan peraturan yang berlaku di lingkunganPT.PLN (Persero) mengenai penyalahgunaan uang rekening pelangganyang dapat dikenai sangsi Pemutusan Hubungan Kerja (PHk) ;Bahwa berdasarkan halhal
Register : 31-03-2017 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PA SIDOARJO Nomor 1192/Pdt.G/2017/PA.Sda
Tanggal 18 Mei 2017 — PEMOHON & TERMOHON
142
  • kirakira tahun 2004;Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon telahhidup layaknya suami isteri dikaruniai 1 orang anak bernama Anak , dansekarang tinggal bersama Termohon;Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon berselisin danbertengkar;Bahwa Saksi mengetahui penyebab terjadinya perpecahan dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon telah memilikihubungan khusus dengan lakilaki lain bernama Viqi, yang dinas diKOBANGDIKAL TNI AL dan sekarang sudah dikenakan sangsi
Register : 29-10-2010 — Putus : 18-02-2013 — Upload : 13-07-2015
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 236-K/PM.II-09/AD/X/2013
Tanggal 18 Februari 2013 — PRATU MUCHADONI
9134
  • Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain makaMajelis akan memberikan sangsi yang tegas dan keras terhadap perbuatanyang demikian oleh karena itu Majelis berpendapat apabila Terdakwadikembalikan ke lingkungan militer setelah menjalani pidana pokoknya makaakan menggoyahkan disiplin militer baik dilingkungan Ma Secapaad danatau militer umumnya.5.
Register : 05-09-2011 — Putus : 19-10-2011 — Upload : 14-03-2012
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 232-K/PM II-08/AD/IX/2011
Tanggal 19 Oktober 2011 — Pratu Joko Putranto
5326
  • Pada dasarnya Terdakwa telah mengetahui bahwaTerdakwa sebagai seorang Prajurit telah diikatdengan aturanaturan yang harus di taati danmempunyai kewajiban untuk melaksanakan kehadirandan apabila hal tersebut dilanggar maka akan dikenakan sangsi tetapi Terdakwa tetap melakukanperbutan pelanggaran tindak pidana dan haltersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwamempunyai mental disiplin yang jelek.2.
Register : 01-07-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PT PADANG Nomor 147/PID.SUS/2021/PT PDG
Tanggal 4 Agustus 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : RYAN BASTIAN PGL RYAN BIN YULARDI
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : NOVI OKTAVIANTI, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : LUSITA AMELIA RAFLIS, SH
5418
  • Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Padang Nomor :154/Pid.Sus/2021/PN.Pdg tanggal 09 Juni 2021 sepanjang mengenaiperaturan perundangundangan yang menjadi dasar pemidanaan Pasal127 ayat (1) UndangUndang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika danperaturan perundangundangan yang menjadi sangsi pidana, yakni Pasal54, 55 dan Pasal 103 UndangUndang No 35 Tahun 2009 tentangNarkotika bagi Pecandu Narkotika dan Korban PenyalahgunaanNarkotika yaitu WAJIB menjalani Rehabilitasi Medis dan RehabilitasiSosial