Ditemukan 12306 data
128 — 21
Fotokopi sertipikat hak milik Nomor : 00042, tertanggal 25 Maret 2008, atasnama : HARIO BIMO PUTRO ( Bukti P 3 ) ;Fotokopi Perjanjian Kredit antara PT.BNI (Persero) Tbk, di Jakarta denganHARIO BIMO PUTRO, Nomor : YGK/021.2008/003/GRIYA, tertanggal 29Januari 2008 ( Bukti P 4) ;Fotokopi surat yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasionaltertanggal 22 Februari 2010, Nomor : MGL/02.2/409 ( Bukti P 5 ) ;Fotokopi sertipikat hak milik Nomor : 00042, tertanggal 12 Maret 2010, atasnama : YULIANTO ( Bukti
17 — 1
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
9 — 3
terhadap Termohon di depan sidang PengadilanAgama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
10 — 0
tetapdengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohonputusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk padaberita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan SuratKuasa Khusus, tertanggal O09 Januari 2017 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 409
10 — 3
Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 TahunPutusan Nomor 0971/Pdt.G/201 7/PA.Bkl, Halaman 9 dari 122009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
9 — 3
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
9 — 3
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
10 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
88 — 66
M.JARNI .S.pdi, 409 suara, SDR.A.SABIRIN 478 suara, SDR. MUNSYI 168 suara ; DALAM EKSEPSI :Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;Menimbang, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsimengenai pengadilan tata usaha negara Banjarmasin tidak mempunyaikewenangan untuk mengadili perkara ini, dengan alasan bahwa KeputusanTUN objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding adalahKeputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Bakung Nomor 01Hal 8 dari hal 12 Put.
309 — 107
Royalti.PT.SEM juga telah menggugat Ary Hans Setiawan, SH Cs di PengadilanNegeri Jakarta Barat dalarn perkara No.409/PDT.G/2012/PNJKT.BARtentang perobuatan melawan hukum dari Ary Hans yang tanpa memiliki legalstanding sebagai direktur PT. PM telah menggugat PT.SEM dan BupatiBarito Timur di PN.Jakarta Pusat sebagaimana diuraikan diatas. Putusandalam perkara tersebut dimenangkan oleh PT. SEM baik dalam tingkatpertama maupun dalam tingkat banding.
No.77/PDT/2011/PTDKI jo No.3034K/PDT/2011 sebagaimana tertuang dalam putusan No.409/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR jo. No. 477 IPDT/2013/PT DKI (yang tetap dimenangkanPT.SEM) dan sekarang masih dalam tingkat Kasasi atas Kasasi dari Sdr.Ary Hans Setiawan, SH, lagi pula PT.
Puteri Mea teah dicoret dan/ataudihapus dari daftar perseroan yang tersedia untuk itu diseluruh instansiterkait di Kota Palangkaraya, sehingga konsekwensi yuridisnya jelaspermohonan eksekusi dimaksud telah mengandung causa terlarang danmutatis mutandis melawan hukum karena di pemohon eksekusi memakaialamat perseroan yang tidak benar alias palsu dengan mengatakan PT.Puteri Mea berkedudukan di Kota Palangkaraya ;Bahwa sekain itu, masih ada perkara yang subyek dan obyek hukumnyasama ic. perkara No. 409
Terbanding/Terdakwa : SUKIRMAN Bin DARSONO Alm
162 — 99
SPM 0201/SPM/2017 tanggal 13 November 2017;
15) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07844/SP2D/2017 tanggal 15 Desember 2017 beserta lampiran dan kelengkapannya berdasarkan SPM 01390/SPM/2017 tanggal 15 November 2017;
16) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07843/SP2D/2017tanggal 15 Desember 2017 beserta lampiran dan kelengkapannya berdasarkan SPM 01389/SPM/2017 tanggal 15 Desember 2017;
17) Foto Copy petikan SK Bupati Balangan Nomor: 188.45/409
Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;SUBSIDAIR:Bahwa Terdakwa SUKIRMAN Bin DARSONO (Alm) selaku Kepala DesaLok Hamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan yang diangkatberdasarkanSurat Keputusan Bupati Balangan Nomor: 188.45/409/KUM Tahun2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa Lok Hamawang dan PengangkatanKepala Desa terpilih Desa Lok Hamawang Kecamatan Lampihong KabupatenBalangan tanggal 19 September 2013, antara Tahun Anggaran 2016 sampaildengan Tahun Anggaran 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2016
Retribusi Daerah sebesar Rp.915.000, (Sembilan ratus lima belasribu Rupiah); Terdakwa selaku Kepala Desa Lok Hamawang KecamatanLampihong Kabupaten Balangan yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Bupati Balangan Nomor: 188.45/409/KUM Tahun 2013Halaman 23 dari 68 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2021/PT BJMtanggal 19 September 2013 mempunyai tugas dan tanggung jawabantara lain:a. Mengangkat Perangkat Desa;b. Melayani Masyarakat Desa dalam hal pemerintahan;c.
November 2017 beserta lampiran dan kelengkapannyaberdasarkan SPM 0201/SPM/2017 tanggal 13 November 2017;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07844/SP2D/2017tanggal 15 Desember 2017 beserta lampiran dan kelengkapannyaberdasarkan SPM 01390/SPM/2017 tanggal 15 November 2017;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07843/SP2D/2017tanggal 15 Desember 2017 beserta lampiran dan kelengkapannyaberdasarkan SPM 01389/SPM/2017 tanggal 15 Desember 2017;Foto Copy petikan SK Bupati Balangan Nomor: 188.45/409
beserta lampiran dankelengkapannya berdasarkan SPM 0201/SPM/2017 tanggal 13November 2017;15) Surat Perintahn Pencairan Dana (SP2D) Nomor:07844/SP2D/2017 tanggal 15 Desember 2017 beserta lampiran dankelengkapannya berdasarkan SPM 01390/SPM/2017 tanggal 15November 2017;16) Surat Perintahn Pencairan Dana (SP2D) Nomor:07843/SP2D/2017tanggal 15 Desember 2017 beserta lampiran dankelengkapannya berdasarkan SPM 01389/SPM/2017 tanggal 15Desember 2017;17) Foto Copy petikan SK Bupati Balangan Nomor:188.45/409
tanggal 13 November 2017;15) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07844/SP2D/2017tanggal 15 Desember 2017 beserta lampiran dan kelengkapannyaberdasarkan SPM 01390/SPM/2017 tanggal 15 November 2017;16) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:07843/SP2D/2017tanggal 15 Desember 2017 beserta lampiran danHalaman 63 dari 68 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2021/PT BJMkelengkapannya berdasarkan SPM 01389/SPM/2017 tanggal 15Desember 2017;17) Foto Copy petikan SK Bupati Balangan Nomor: 188.45/409
8 — 5
Berdasarkan suratkuasa insidentil legalisai Nomor: 409/ SK/VIV2017/PA Mkstanggal 10 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai PemohonPengadilan agama tersebut ;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;Telah mendengarkan keterangan pemohon dan saksisaksi;Telah memperhatikan bukti surat pemohon ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannyatertanggal 10 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaMakassar Nomor 0176 /Pdt.P/2017/PA.
9 — 3
terhadap Termohon di depan sidang PengadilanAgama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
10 — 3
Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 TahunPutusan nomor 0587/Pdt.G/2016/PA.BkI , Halaman 9 dari 112009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
12 — 5
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
9 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
58 — 4
petitum poin (2) patut dikabulkan berdasarkanPasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu bain shughraTergugat terhadap Penggugat ; "5Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangundangNo.3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undangundang No.50 Tahun 2009tentang Peradilan Agama serta berdasarkan yuris prudensi Mahkamah AgungRI No 409
16 — 12
Surat keputusan yang dikeluarkan oleh bupati Lombok TengahNomor: 409 tahun 2020, tanggal 07092020, telah bermeterai cukup,diberi kode bukti (P.3) serta diparaf;Saksi 1, SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx XXXXXXX,bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : saksi kenal dengan Pemohon dan Termohoh; saksi adalah teman Pemohon; saksi tahu pemohon dan termohon adalah suami istri dan telahdikaruniai 2 orang keturunan
23 — 4
Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon yang diketahuioleh Kepala Desa Ngeni, KecamatanWonotirto, Kabupaten Blitar,Nomor Register 450/89/409/42.2/2019, tanggal O05 Maret 2009,bermeterei cukup, telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kodeP.3;Asli Surat Keterangan Nomor B055/Kua.13.31.21/Pw.01/3/2019 atasnama Ponirin dan Boirah,yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, tanggal 06 Maret 2019,bermeterei cukup, telah dicocokkan dengan aslinya
13 — 11
Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan padatanggal 04 Agustus 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagaimanatercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 409 / 19 / VIII / 2008;2.