Ditemukan 9040 data
1.SUNDAYA, SH.,MH
2.DEASY DIAH SURYONO SH
3.CITRA SAGITA SUDADI SH
4.YELLI FITRI SH
5.PRIYO WICAKSONO., SH.
6.WILHELMINA M., S.H., M.H.
7.Z.M YENI, SH
8.HADZIQOTUL A, SH
9.YULI L.ANNIARY HRP, SH.
Terdakwa:
1.CHRISTIAN D. SASMITA
1.SIE LING.
2.WAHYU HANDOKO, SE
2.ANITA SUTANTO
129 — 42
No. 10/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Jkt.Pst tertanggal 4 Mei 2018;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor 171 tanggal 02 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris WIDAWATI, S.H., M.Kn.;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank Sinarmas Nomor Rekening 003908567 atas nama PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAAN;
- Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.
1.SUNDAYA, SH.,MH
2.DEASY DIAH SURYONO SH
3.CITRA SAGITA SUDADI SH
4.YELLI FITRI SH
5.PRIYO WICAKSONO., SH.
6.WILHELMINA M., S.H., M.H.
6.Z.M YENI, SH
7.YULI L.ANNIARY HRP, SH.
7.HADZIQOTUL A, SH
Terdakwa:
LEO CHANDRA
58 — 0
No. 10/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Jkt.Pst tertanggal 4 Mei 2018;
25. Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor 171 tanggal 02 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris WIDAWATI, S.H., M.Kn.;
26. Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank Sinarmas Nomor Rekening 003908567 atas nama PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAAN;
27. Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.
114 — 41
Samosir TA.2012 tersebut adalah sebagai berikut :a.Memiliki Surat lin Usaha perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan olehInstansi pemerintah yang berwenang.Menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa perusahaanyang bersangkutan dan manajemennya atau peserta perorangantidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanyatidak sedang dihentikan dan / atau dikoreksi yang bertindak untuk danatas nama perusahaan atau peserta perorangan tidak sedang dalammenjalani sangsi pidana.Salah satu
Dokumen Kualifikasi yang akan di evaluasi harus memenuhipersyaratan sebagai berikut :1)2)Memiliki Izin Usaha sesuai dengan peraturan perundangundangan.Menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa perusahaanyang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasanpengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedangdihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas namaperusahaan atau peserta perorangan tidak sedang dalammenjalani sanksi pidana.Salah satu dan/atau semua pengurus dan
102 — 25
Pailit dan likuidasiONOARWNM > 10.
BUKHARI, SH.
Terdakwa:
POLTAK HENDRA, S
84 — 35
Memenuhi peraturan perundangundangan;Halaman 32 dari 179 Putusan Nomor.1/Pid.SusTPK/2019/PN.Jmb10.11.12.13.14.15.16.AfMemiliki keahlian dan pengalaman teknis dan menejerial dalammenyediakan barang dan jasa;Memiliki Surat izin yang masih berlaku dari Instansi Pemerintahseperti SBU, SIUP, SITU, PDP;Mendaftar diri pada panitia tidak masuk dalam daftar hitam;Tidak dalam pengawasan pengadilan;Tidak pailit;Kegiatan usahanya tidak dihentikan;Dirkesi bertindak atas nama perusahaan;Tidak sedang menjalani
Wawan Kurniawan, SH.,MH
Terdakwa:
DENI KRISWARDANA Bin ZAINAL MAWAKIB
122 — 37
;g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk UsahaMikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan padasubbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil;Halaman 32 dari 171 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2020/PN Jmbh. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecuali untukPengadaan Barang dan Jasa Konsultansi.i. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya,harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP)j. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
IRFAN KURNIA SALEH
Termohon:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
290 — 254
atausebagian yang diduga diperoleh dari tindak pidanaatau sebagai hasil tindak pidana;b. benda yang sudah dipergunakan secara langsunguntuk melakukan tindak pidana atau untukc. mempersiapkannya;d. benda yang dipergunakan untuk menghalanghalangi penyidikan tindak pidana;e. benda yang khusus dibuat atau dipergunakan untukmelakukan tindak pidana; atauf, benda lain yang mempunyai hubungan langsungdengan tindak pidana yang dilakukan.(2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkaraperdata atau karena pailit
101 — 22
Sby2Dengan swakelola (pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dandiawasi sendiri oleh penyedia barang/jasa );Bahwa Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 Keppres No. 80 Tahun 2003 diaturbahwa persyaratan penyedia barang/jasa adalah :a.memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untukmenyediakan barang/jasa;tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan
140 — 38
Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, Kegiatanusahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yangbertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalammenjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan suratpernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;k.
449 — 310
Sel4)(2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkaraperdata atau karena pailit dapat juga disita untukkepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadiliperkara pidana sepanjang memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1).Bahwa POM TNI dalam melakukan suatu tindakan telah terlebihdahulu berkonsultasi/berkoordinasi dengan Termohon,termasuk dalam hal melakukan penyitaan.Bahwa Termohon mendampingi POM TNI dalam melakukanpenyitaan karena Termohon berfungsi sebagai koordinator danpengendali dalam
188 — 26
kemitraanyang memuat kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut.Memiliki Kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usahamikro, usaha kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada sub bidangpekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil.Memiliki Kemampuan dasar (KD) untuk usaha non kecil, kecuali untukpengadaan barang dan jasa konsultasi.Khusus untuk pengadaan konstruksi dan jasa lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).Jika dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
189 — 101
Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuanberdasarkan suatu putusan pengadilan; ataub. Diberhentikan sebagaimana diatur dalam ayat 13.5. Pasal 13int; atauc. Dilarang untuk menjadi anggota Direksi karena ketentuansuatu peraturan perundangundangan yang berlaku; ataud. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secaratertulissebagaimana diatur dalam ayat 13.6 Pasal 13 ini; ataue. Meninggal dunia.8.
218 — 27
kemitraanyang memuat kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut.Memiliki Kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usahamikro, usaha kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada sub bidangpekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil.Memiliki Kemampuan dasar (KD) untuk usaha non kecil, kecuali untukpengadaan barang dan jasa konsultasi.Khusus untuk pengadaan konstruksi dan jasa lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).Jika dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
100 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Matra Perkasa Utama tanggal 8Agustus 2003 (copy);Surat Pernyataan Tidak Dalam PengawasanPengadilan dan Tidak Pailit PT. Matra PerkasaUtama Nomor: GAD 0010061 tanggal 5 April 2013(asli);Surat Pernyataan Kinerja Baik dan Tidak MasukHal. 173 dari 187 hal. Put. No. 1992 K/PID.SUS/2016174.175.176.177.178.173.180.181.182.183.184.185.186.187.Daftar Hitam PT. Matra Perkasa Utama Nomor: GAD0010062 tanggal 5 April 2013 (asili);NPWP atas nama PT.
86 — 36
kemitraan danperusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;g. memiliki kKemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untukUsaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan padasubbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil;h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecualiuntuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;i. kKhusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya,harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP)j. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
1.MUHAMAD RAMLI USWANAS Sebagai Direktur CV. FATAGAR
2.LA SYARUDDIN ODE SADIKI Sebagai Direktur CV. SPECTA INTI PRIMA
Tergugat:
1.POKJA ULP Pokja I Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Fakfak
2.POKJA ULP Pokja IX Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak
3.POKJA ULP Pokja V Dinas Kesehatan
4.POKJA ULP Pokja IV Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak
5.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6.Pejabat Pembuat Komitmen Pelelangan Elektronik Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
7.Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak cq. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak
8.Pejabat Pembuat Komitmen Pelelangan Elektronik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak
9.Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak cq, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak
10.Pejabat Pembuat Komitmen Pelelangan Elektronik
11.Pejabat Pembuat Komitmen Pelelangan Elektronik Dinas Perdagangan dan Perindus
225 — 31
jasanya;yang dimaksud memilih perusahaan adalah penyedia sedangkan yang dimaksudmemilih barang/ jasa itu penawaran, untuk syaratsyarat seorang pelaku usaha ataupenyedia barang/jasa yang akan mengikuti proses pengadaan barang/jasapemerintah, diatur dalam Pasal 19, dan ada beberapa syarat diantaranya yangharus dipenuhi yaitu perijinan sesuai dengan perundangundangan yang berlakukemudian memiliki pengalaman 1 (Satu) dan 4 (empat) tahun terakhir, memilikikapasitas untuk menandatangani kontrak, tidak pailit
1.SUNDAYA, SH.,MH
2.DEASY DIAH SURYONO SH
3.CITRA SAGITA SUDADI SH
4.YELLI FITRI SH
5.PRIYO WICAKSONO., SH.
6.YULI L.ANNIARY HRP, SH.
7.WILHELMINA M., S.H., M.H.
8.Z.M YENI, ROSALITA SH
9.HADZIQOTUL A, SH
Terdakwa:
ANDI PAWELLOI S.PI.,MM bin ANDI MANIRE
120 — 21
No. 10/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Jkt.Pst tertanggal 4 Mei 2018;
25. Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor 171 tanggal 02 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris WIDAWATI, S.H., M.Kn.
97 — 158
Jaminan Purna JualFormulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).Dokumen Isian KualifikasiSurat Dukungan Distributor atau pabrikanBrosur/gambar asliSurat Pernyataan Kebenaran Dokumenoon FP oOSurat Pernyataan tidak dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit danKegiatan Usahanya tidak Sedang Menjalani Sanksi Pidana.10. Surat Pernyataan Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam11. Pakta Integritas12. Kelengkapan dokumen pendirian perusahan dan SIUP, TDP dan HO.13. NPWP perusahaan14.
287 — 211
kualifikasi sebagai berikut :e jin Usaha:jin Usaha Klasifikasi: SlUJK Yang Masih Berlaku SlTU/Sejenisnya Yang Masih Berlaku SIUP Yang Masih Berlaku TDP Yang Masih Berlaku SBU Yang Masih Berlaku; Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (Kecuali JalanLayang), Jalan Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara (SI003) Sertifikat : Sertifikat K3 , Sertifikat SNI/ISO 9001 Manajemenmutu perusahaan , Sertifikat ISO 14001 Manajemen Lingkungan.Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir.Surat Keterangan tidak Pailit
188 — 85
Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.32/Pailit/L999/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 17 Juni 1999, yang pada intinyamempunyai kaidah hukum sebagi berikut : Klausa arbitrase hanyamerupakan suatu kesepakatan para pihak tentang tata cara penyelesaiansengketa melalui lembaga arbitrase yang diinginkannya.