Ditemukan 11433 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PA SENGKANG Perdata Agama
Register : 11-09-2017 — Putus : 01-02-2018 — Upload : 12-02-2019
Putusan PA SENGKANG Nomor 721/Pdt.G/2017/PA.Skg
Tanggal 1 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 13
  • ., Pemohonwajib membuktikan dalildalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon danTermohon pun wajiod membuktikan dalildalil bantahannya sebagaimana telahterungkap di persidangan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti tersebut Majelis Hakimmemberikan pertimbangan sebagai berikut: bahwa bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) tersebut bersifat partai,dibuat oleh atau
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-08-2018 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 87/PDT/2018/PT.PLG
Tanggal 26 September 2018 — TRI SURTAMI LAWAN - PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.KANTOR CABANG BATURAJA - PRASONY
54 — 31
  • Kegiatan menjadi anggota partai politik9.2. Kegiatan politik praktis9.3. Kegiatan bisnis9.4.
Pengadilan PT MALUKU UTARA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-11-2013 — Upload : 12-11-2013
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 10/ Pid.Tipikor/2013/PT.MALUT
Tanggal 7 Nopember 2013 — DRS. RUSDAN T. HARUNA, M.Si
173 — 80
  • .; Bantuan sosial kepada Partai Politik sebesar Rp. 400.000.000.2. Dana untuk Tunjangan bendahara sekabupaten halmahera Timur sebesar Rp.232.200.000,3. Uang Persedian yang merupakan saldo awal kas tahun 2010 sebesar Rp. 843.000.000;Bahwa terdakwa selaku pengguna anggaran selalin mengelola danadana yangbersumber dari APBD juga mengelola danadana yang bersumber dari penerimaan daerahantara lain berupa pajakpajak atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 02-12-2019 — Upload : 05-01-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 379 PK/Pid.Sus/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG
385 — 319 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Muladi, SH. selaku Ketua dan IdrusMarham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel birubertuliskan diterima oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 1 April2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Kejaksaan Agung RIperinal Surat dari DPP Partai Golkar Nomor B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanPenundaan Eksekusi dan Nomor B110/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Dukungan Kembali dengantujuan Jaksa Agung RI yang diterima oleh Risty;1
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Pidana Khusus
Register : 18-12-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 30-01-2019
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 448/Pid.B/LH/2018/PN Gns
Tanggal 30 Januari 2019 — Penuntut Umum:
BALADHIKA SURENGPATI. SE.,SH.,MH
Terdakwa:
SUGITO Bin PAIMIN
453 — 65
  • pidana jugadiharuskan dijatuhi pidana denda, oleh sebab itu selain pidana penjara yang akandijatunkan, maka terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidanadenda yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam putusan ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika dalam perkara ini motif utamaterdakwa hanyalah mencari keuntungan dengan cara menjual kembali BahanBakar Minya Oplosan dengan sedikit keuntungnan dan dalam melakukanperniagaan tersebut dilakukan terdakwa secara eceran (tidak dalam partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 27-04-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2952 K/Pdt/2014
Tanggal 27 April 2015 — Ir. BAMBANG WISUDO VS YAYASAN PERGURUAN AL-IMAN, DKK
84 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugat RekonvensiI/Tergugat Konvensi selaku pemilik yang sah karena PenggugatRekonvensi /Tergugat Konvensi tidak dapat melakukan tindakan hukumapapun atas 2 (dua) bidang tanah tersebut;Bahwa ternyata, tanopa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi selaku pemilik sah atas 2 (dua) bidang tanah tersebut, TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi pernah beberapa kali menyewakandan/atau mengontrakkan beberapa bagian atas tanah dan bangunantersebut kepada pihak ketiga lainnya seperti pada Partai
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 05-03-2013 — Putus : 23-10-2013 — Upload : 30-05-2014
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 16/G/2013/PTUN.Mks
Tanggal 23 Oktober 2013 — Penggugat:
JOHNI MULYONO SASTRAH, dkk
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang
Intervensi:
Tahman Rauf Bin Abd. Rauf
93 — 73
  • yang dapat digunakan dalam pengajuangugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (sesuai penggarisanPasal 53 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 JunctoUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan TataUsaha Negara, tetapi dalildalil/posita gugatan Penggugattersebut adalah masuk Materiale Sphere kewenanganPeradilan Umum In Casu Pengadilan Negeri untukmemeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa penuntutanhak/ perselisihanSurat Gugatan Penggugat salah alat (tidak memenuhi syaratformil karena partai
Pengadilan PN TAKALAR Pidana Khusus
Register : 23-04-2018 — Putus : 06-08-2018 — Upload : 30-08-2018
Putusan PN TAKALAR Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Tka
Tanggal 6 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
DWINANTO AGUNG WIBOWO, SH.,MH
Terdakwa:
H. AMIRUDDIN MAMI, SE Bin H. HAMZAH TOMPO
190 — 76
  • AMIRUDDIN MAMI, SE. dari Partai PDI Perjuangan pada kolom Dapil III;
  • 1 (satu) buah Buku Data Hasil Prestasi Perorangan Siswa SMA YPLP PGRI I BALANG BODDONG Kota Makassar, warna sampul depan kuning tertulis nomor induk 4861 s/d 4962, yang mana dalam buku tersebut tertera identitas siswa AMIRUDDIN dengan Nis: 4907;
  • 1 (satu) buah Buku Daftar Nama Calon Peserta US/UN Tahun Pelajaran 2005/2006SMA YPLP PGRI I BALANG BODDONG Makassar Program IPA dengan warna depan Biru tertulis TP. 2005
Pengadilan PN GARUT Pidana Umum Penipuan
Putus : 03-03-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan PN GARUT Nomor 35/Pid.B/2016/PN Grt
Tanggal 3 Maret 2016 — LINDA SUSILAWATI ALIAS SUSI BINTI (Alm) DINI
39 — 24
  • Asep Rahmat ;e Bahwa saksi mengenal terdakwa ketika pemilihan Presiden Tahun 2014 karenasamasama meliput hasil suara untuk partai yang sama ;e Bahwa penipuan tersebut berawal pada saat itu terdakwa mendatangi saksi danberkata bahwa terdakwa memiliki akses untuk pengadaan DO LPG dari salahHalaman 17 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Grt18satu SPPBE yang ada di Leuwigoong yaitu PT.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-03-2015 — Upload : 28-12-2015
Putusan PT SEMARANG Nomor 10/Pdt/2015/PT SMG
Tanggal 2 Maret 2015 — Drs. HERU SUPRIYONO, M.Pd melawan JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA di Jakarta Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Semarang
64 — 22
  • dibantu dan bisa menyalurkan beasiswa", maka syarat yang tercantum dalamisi memo menjadi tidak berlaku, karenatelah berubah menjadi perintah lisan dariatasan Terdakwa dan II ;Bahwa oleh karena terdakwa dan II adalahPegawai Negeri Sipil (PNS) yang secarahirarki kepegawaian wajib taat terhadap"perintah" Walikota Semarang sebagaiatasannya dan berwenang menjalankankebijakan maka memo tanggal 5 Pebruari2003 yang disusul dengan telepon dariWalikota yang meminta agar bea siswadisalurkan melalul jalur partai
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 18-10-2019 — Putus : 09-12-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 366/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 9 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat I : H. AWALUDDIN, SE,MS
Pembanding/Penggugat II : ALIMUDDIN DG RURUNG
Terbanding/Tergugat I : BOBY SUNARDY EDWAR
Terbanding/Tergugat II : NY. KIE EMILY
Terbanding/Tergugat III : NY. SILVIA
Terbanding/Tergugat IV : GERSONG LOSUH
Terbanding/Tergugat V : MUHAMMAD ZAMBRONI, SE
Terbanding/Tergugat VI : IR. CHRIS STOFORUS YUHANNES
Terbanding/Tergugat VII : HENGKY NURTANIO
Terbanding/Tergugat VIII : AHMAD, STT
Terbanding/Tergugat IX : FHAN ELY
Terbanding/Tergugat X : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR.
111 — 69
  • Sulawesi Selatan, kepalakantor BPN Kota Makassar.Bahwa selain instasi tersebut diatas tembusan somasi disampaikan pihakyang menguasai tanah penggugat yang sedang melakukan aktifitaspenghuni tersebut yakni Pimpinan Bank BNI Cabang Makassar, (BNI UnitRatulanggi) pimpinan wilayah partai Gerindra, pemilik toko Rabbani danseluruh penghuni kompleks tanah di Jalan Dr.Ratulangi No.47 (lama) 53Kota Makassar.Bahwa kantor Bank BNI Unit ratulanggi yang berada diatas tanahbersertifikat Nomor :11/1974 seluas 262
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 19-02-2021 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 30-04-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 43/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 29 April 2021 — Pembanding/Penggugat : Mauliate Sitompul Diwakili Oleh : Suplinta Ginting, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat : Juriati Lumban Gaol
Terbanding/Turut Tergugat : Sabaruddin Siregar
89 — 44
  • TERBANDINGbenar berbatasan dengan tanah milik orangtuanya saksi yangbernama Pahala Rajagukguk; Sedangkan tanah sebelah Utara Tergugat Juriati Lumban Gaolberbatasan dengan tanah milik Murni Sinaga; Adapun lebar ukuran tanah milik TERBANDING/TERGUGAT daribatas tanahnya sebelah Selatan sampai ke batas Utara sekitar60M2; Saksi tidak pernah mengetahui adanya Jual Beli antara MauliateSitompul dengan Sabarudin Siregar; Saksi tidak mengenal Sabaruddin Siregar, namun saksi mengenalMauliate Sitompul samaam ketua PAC Partai
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 30-01-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 17-02-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 13/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 24 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
199 — 174
  • Pasal250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil berbunyi sebagai berikut :PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan dan /atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN CIREBON Perdata
Register : 20-11-2015 — Putus : 24-11-2015 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN CIREBON Nomor 84/PDT.G/2015/PN CBN
Tanggal 24 Nopember 2015 — Perdata Pengugat: - JONI AMAN tergugat: - FERI HARIANTO - KARTIKA RIA - Kepolisian Resort Cirebon Kota Cq. Satlantas Polres Cirebon Kota Cq. Kantor Samsat Cirebon
302 — 68
  • Mengenai hal ini, menurut Yahya Harahap berpendapatbahwa dalam penyelesaian suatu perkara, tidak boleh menimbulkankerugian kepada pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara.Prinsip kontrak partai (party contract) yang digariskan Pasal 1340 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menegaskan perjanjian Halaman 28 dari 28, perkara nomor 84/Pdt.Plw2015/PN.Cbn.hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku jugadalam proses penyelesaian perkara, hanya mengikat pihakpihak
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 05-11-2014 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 26-07-2019
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 89/G/2014/PTUN.MKS
Tanggal 29 April 2015 — Penggugat:
ANDI PATURUSI BIN BUNDU
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG
132 — 83
  • Surat Gugatan Penggugat salah alamat (tidak memenuhi syaratformil Karena partai/pihak yang diperatunkan tidak lengkap).Bahwa berdasarkan fakta yuridis surat gugatan Penggugat tidakmemenuhi syarat formil dalam mengajukan surat gugatanterhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang (selakuTergugat) dengan alasan bahwa penerbitan sertipikat hak miliknomor : 179/Desa Samaenre Kecamatan Mattiro SompeKabupaten Pinrang atas nama H.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 18-05-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 01-07-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 86/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 28 Juni 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
78 — 59
  • Pasal 1338 ayat(1) KUHPerdata) sehingga perbuatan Penggugat yang mendudukkanTurut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo jelas merupakanperbuatan yang tidak berdasarkan hukum error in persona, sebabbertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340KUHPerdata;Selengkapnya Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata:Suatu penanjian hanya berlaku antara pihakpihak yang membuatnya;Selengkapnya Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata:Semua peranjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 11-02-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1258 K/Pid/2014
Tanggal 11 Februari 2015 — MARTHON, SE bin MURSID, Dk
79 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan Keputusan KPUD Kabupaten Lampung Utara terhitung sejakitanggal 17 Agustus 2008 masa kampanye telah dimulai, dan berakhir padatanggal 30 Agustus 2008, namun pada tanggal 21 Agustus 2008 caloryBupati dari Partai Golkar ZUBAIDAH HAMBALI meninggal dunia, karenaHal. 2dari31hal Putusan Nomor 1258 K/Pid/2014kejadian tersebut maka berdasarkan Pasal 63 ayat (1) UndangUndangNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, KPUD mengambillangkah
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-05-2011 — Upload : 10-11-2011
Putusan PN KENDARI Nomor 319/PidB/2010/PN.KDI
Tanggal 5 Mei 2011 — Drs. LA RASJID
112 — 53
  • Jawa Barat tidak terlaksanakarena waktu itu) DPP Partai Golkar mengadakan KonvensiPartai Golkar dan ada pemberitahuan dari Pemda Jawa Baratbahwa Pemda Jawa Barat tidak dapat menerima anggota dewanProp.
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum
Register : 23-04-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 20-06-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 194/Pid.B/2019/PN Smn
Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
AGUS KURNIAWAN SH
Terdakwa:
1.FEBRI CHRISTIYANTO als. SIPEK
2.DANANG FEBRIYANTO als. KANCIL bin alm. MARKIJO
3.YULIKRIS INDARTO als. UCOK bin SUPARDI
4.DWI ANDRIYANTO als. DWI bin AHMADI
5.RUSTAM WIJIYATMOKO
75 — 14
  • spion,riting lampu belakang dan tidak bisa dipakal:;Bahwa barang bukti yang diamankan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;Bahwa barang bukti stick dan Sepatu diambil dirumah Kancil, Besi shokdiambil diangkringan Timbel:;Bahwa ketika di Polres Sleman Para Terdakwa datang dan minta maaf,Korban tidak memaafkan dan mohon proses di lanjutkan;Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN SmnKetika di interogasi kenapa sepeda motor dirusak Para Terdakwamenyampaikan terkait bendera milik Partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 09-12-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 P/HUM/2009
Tanggal 9 Desember 2009 — I GEDE RAKA TANTRA, GREGORIUS TEDDY GUNAWAN, vs PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
176 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sedangkan Pasal 24 C ayat (1) berbunyi: "MahkamahKonstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama danterakhir yang putusannya bersifat final untuk mengujiundangundang terhadap UndangUndang Dasar, memutussengketa kewenangan lembaga negara yangkewenangannya diberikan oleh UndangUndangDasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutusperselisihan tentang hasil pemilihan umum" ;Hal. 8 dari 37 hal. Put.