Ditemukan 14211 data
Urut Berdasarkan
Putus : 30-05-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN Lbp Tanggal 30 Mei 2016 — 1. Nama : FAZLIADI Als FADLI
2. Tempat Lahir : Rayek Glangglong
3. Umur / Tgl Lahir : 32 Tahun / 12 Mei 1983
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Sei Bengawan Komplek Perumahan Bengawan Residen No. 27 Kelurahan Merdeka Kecamatan Medan Baru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
22 — 3
22 — 3
(baca : Jan Remmelink,Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);Menimbang, bahwa menurut Prof. Simon istilahmelawan hukum(wederechtelijk) berbeda dengan istilahtanpa hak (zonder eigen recht). Untuksuatu wederechtelijk diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangandengan hukum (in strijd met het recht). (baca : P.A.F.
Register : 17-07-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 13-08-2020
Putusan PN SENGETI Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Snt Tanggal 5 Agustus 2020 —
36 — 12
36 — 12
Pemeriksaan Kimia Hasil Syarat Pustaka Identifikasi MethamphetiminPositif Negatif MAPPOMN 14/N/01Dengan Kesimpulan : Mengandung Methamphetamin (bukantanaman) termasuk dalam Golongan I (satu) sesuai Lampiran daftarnarkotika golongan nomor : 61 pada UU R.I nomor : 35 tahun 2009Tentang Narkotika.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009Tentang Narkotika;ATAUKEDUA : Bahwa Terdakwa Yuyun Sanjaya Bin Sudarjo
Putus : 04-09-2012 — Upload : 05-02-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2738 K/Pdt/2011 Tanggal 4 September 2012 — LINTJE ANGGREK vs. LIM KIE TJANG al. HENRY RUSLIM
83 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
83 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1995, cetakan Kelima,halaman 290. Oleh karena telah terbukti bantahan yang diajukanPembantah telah tidak memenuhi syarat formil dari suatu bantahan, makamenurut hukum bantahan Pembantah tersebut, harus dinyatakan tidakdapat diterima;e Bahwa berdasarkan Pasal 196 ayat 6 HIR, yang menegaskan bahwaperlawanan pihak ketiga yang dapat dipertimbangkan sebagai alasanuntuk menunda eksekusi harus sesuai dengan dalil yang menjadi dasarperlawanan ialah hak milik.
Register : 06-09-2016 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 149-K/PM I-03/AD/IX/2016 Tanggal 6 Maret 2017 — Koptu Waskito
82 — 28
82 — 28
Seseorangyang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindakbertentangan (weder=tengen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink,Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187).Menurut Prof. Simons istilah melawan hukum (wederechtelijk)berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatuwederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangandengan hukum (in strijd met het recht) (linat P.A.F.
Register : 26-09-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan PN PELALAWAN Nomor 296/Pid.B/2016/PN PLW Tanggal 17 Nopember 2016 —
62 — 29
62 — 29
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 2003 hal.213).Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan didukung olehketerangan para Terdakwa serta di persidangan para Terdakwa telah membenarkanidentitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur barang siapa telahterbukti yaitu Terdakwa ARIYANTO BIN JANTAN B ALS MALIK, Terdakwa. IlPARIAMAN SJ ALS AMAN, Terdakwa Ill IBRAHIM ALS JUNTAK BIN SOLIHIN,Terdakwa IV OKI HENDRA ALS OKI BIN MANSUR, Terdakwa V H.
Register : 24-06-2015 — Putus : 04-09-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 P/HUM/2015 Tanggal 4 September 2015 — Ir. H. SOBLI ROZALI, M.Si VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM;
346 — 260 — Berkekuatan Hukum Tetap
346 — 260 — Berkekuatan Hukum Tetap
Media Pustaka Phoenix halaman 371, definisiipar adalah saudara suami saudara istri:Bahwa Pemohon bukanlah saudara dari istri Bupati Ogan lliryang sedang menjabat (petahana menurut tafsiranTermohon), melainkan hanya mempunyai hubungan pertalianpersaudaraan karena ada hubungan perkawinan dengan kakakBupati Ogan Ilir yang sedang menjabat, maka Pemohon dalamhubungan ini disebut sebagai sebagai "biras;Definisi biras menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia padahalaman 133 adalah pertalian persaudaraan karena
Putus : 04-06-2013 — Upload : 02-04-2014
Putusan PN KUNINGAN Nomor 88/Pid.B/2013/PN. Kng. Tanggal 4 Juni 2013 — Edi Junaedi
69 — 9
69 — 9
Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia,Balai Pustaka : hlm. 147)Menimbang, bahwa ketidakbenaran yang terdapat pada tipu muslihat maupunrangkaian kebohongan harus telah ada pada saat melakukan tipu muslihat maupunrangkaian kebohongan dan lainlain.
Register : 04-10-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1487 B/PK/PJK/2016 Tanggal 23 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. WINDU NABATINDO LESTARI;
37 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
diberlakukan dan diterapkannyaperlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atauterhadap kasuskasus dalam bidang perpajakan yang padahakekatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuanperundangundangan yang berlaku.Bahwa Pasal 16 B ayat (3) UU PPN menyatakan bahwa "PajakMasukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/atau JKP yangatas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, tidakdapat dikreditkan".Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277, EdisiKetiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka
Register : 09-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 345 B/PK/PJK/2017 Tanggal 17 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. STEELINDO WAHANA PERKASA;
36 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
yangmenghendaki PPN tidak mempengaruhi kompetisi dalam bisnis.6. 10.Bahwa selain itu, apabila dicermati, ketentuan yang diatur dalamPasal 16B ayat (3) UU PPN disebutkan dengan redaksional,sebagai berikut: Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehanBarang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yangatas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan.Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277, EdisiKetiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka
Register : 01-12-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1223 B/PK/PJK/2015 Tanggal 9 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ADEI PLANTATION & INDUSTRY;
40 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1223/B/PK/PJK/20155.11.untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan JasaKena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan,Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277, EdisiKetiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka,Jakarta 2007, kata yang bermakna: kata yang menyatakanbahwa bagian kalimat berikutnya menjelaskan kata yangdidepannya.
Register : 16-06-2016 — Putus : 16-08-2016 — Upload : 20-09-2016
Putusan PN PADANG Nomor 421/Pid.Sus/2016/PN Pdg Tanggal 16 Agustus 2016 — Tri Okta Nur Azmi Pgl. Azmi
40 — 8
40 — 8
Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halam 1151, yang dimaksud denganmenawarkan (v) adalah mengunjukan sesuatu kepada....., pada halaman 478,yang dimaksud dengan dijual (v) adalah diberikan sesuatu kepada orang lainuntuk memperoleh uang, Pada halaman 126, yang dimaksud dengan membeli(v) adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) denganuang, Pada halaman 56, yang dimaksud dengan perantara (n) adalah orangyang menjadi penengah, atau penghubung, Pada halaman 1217, yangHalam 20 dari 31 Hal
Putus : 14-08-2012 — Upload : 04-03-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 144/Pid.Sus/2012/PN.DUM Tanggal 14 Agustus 2012 — Agus Efendi Nababan Als Agus Bin Wilson Nababan
26 — 9
26 — 9
(dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisikeempat, Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yangberasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapatmenyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampaimenghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam UndangUndang
Register : 26-03-2014 — Putus : 02-06-2014 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 44/PID.SUS/2014/PN.PSB Tanggal 2 Juni 2014 — MARWAN NASUTION Bin TUNAS NASUTION Pgl MARWAN
58 — 31
58 — 31
Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentubertindak bertentangan (weder=tegen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink,Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah melawanhukum (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht.Untuk suatu wederechtelijik disyaratkan adanya suatu. perbuatan yangbertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F.
Putus : 16-04-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 K/TUN/2013 Tanggal 16 April 2013 — NASIM vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, Dkk
39 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
memang benarbenar membutuhkanakan tanah ;Bahwa dengan telah berakhirnya hubungan hukum antara Penggugat dengantanah dikarenakan Penggugat tidak memenuhi kewajiban yang dipersyaratkandalam Surat Keputusan Sementara a quo, maka posisi hukum Penggugatdengan objek tanah (Objek Gugatan) sudah tidak mempunyai hubungan hukumlagi, yang oleh karenanya hak menggugat dari Penggugat sudah berakhir ;Bahwa, Indroharto, SH. dalam Bukunya "Usaha Memahami UndangUndangTentang Peradilan Tata Usaha Negara Penerbit Pustaka
Putus : 16-07-2014 — Upload : 13-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 784 K/Pdt/2014 Tanggal 16 Juli 2014 — DARWIS TANSA,
VS
PATTY TJANDRA, DKK
1100 — 860 — Berkekuatan Hukum Tetap
1100 — 860 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.784 K/Pdt/2014101989, Penerbit Pustaka Kartini), cetakan Pertama, September 1990, padahalaman 204 butir 4, yakni:Formulasi penegasan Para pihak dalam gugatan, penulisannya langsungmengikuti penyebutan identitas. Penegasan ini merupakan syarat formil.Kelalaian atasnya dapat dianggap gugatan obscuur libel. Sebab tujuanpenegasan kedudukan Para pihak berkaitan erat dengan hak membela danmempertahankan kepentingan Para pihak.
Register : 16-02-2021 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 09-04-2021
Putusan PN PALOPO Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Plp Tanggal 30 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.FITRIANI BAKRI, SH
2.Erlysa Said, S.H.
Terdakwa:
MUH. FAHREZA. A Alias REZA Bin AMIRUDDIN
59 — 25
1.FITRIANI BAKRI, SH
2.Erlysa Said, S.H.
Terdakwa:
MUH. FAHREZA. A Alias REZA Bin AMIRUDDIN
59 — 25
Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halam 1151,yang dimaksud dengan menawarkan (v) adalah mengunjukan sesuatukepada....., pada halaman 478, yang dimaksud dengan dijual (v) adalahdiberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, Pada halaman126, yang dimaksud dengan membeli (v) adalah memperoleh sesuatu melaluipenukaran (pembayaran) dengan uang, Pada halaman 56, yang dimaksuddengan perantara (n) adalah orang yang menjadi penengah, ataupenghubung, Pada halaman 1217, yang dimaksud dengan menukar
Register : 25-08-2021 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 20-01-2022
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 129/G/2021/PTUN.SBY Tanggal 20 Januari 2022 — Penggugat:
1.Dalifah
2.M. Jalil
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo
238 — 188
1.Dalifah
2.M. Jalil
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo
238 — 188
diatasmensyaratkan pihak yang mengajukan gugatan harus memiliki kepentinganyang dirugikan sebagai akibat langsung dari Keputusan Tata Usaha Negarayang disengketakan, Sesuai dengan asas Point dinterest point d action;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) maupunpenjelasannya tidak menguraikan mengenai pengertian kepentingan tersebut,oleh karena itu Majelis Hakim mengutip pendapat Indroharto dalam bukuberjudul Usaha Memahami UndangUndang Tentang Peradilan Tata UsahaNegara Buku II (Edisi baru, Pustaka
Putus : 27-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 689 K/PID/2015 Tanggal 27 Agustus 2015 — HALWAN Alias ALWAN
42 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 689 K/Pid/2015Harahap, SH dalam bukunya berjudul Pembahasan, Permasalahan DanPenerapan KUHAP Jilid Il, Tahun 1993, Pustaka Kartini halalan 700) ;Di persidangan, karena saksisaksi memberikan keterangan berbedadengan keterangan dalam BAP bahkan saksisaksi tersebut menarikketerangannya dalam BAP, sehingga Pemohon selaku Penuntut Umumyang dibebani oleh KUHAP untuk membuktikan kesalahan Terdakwamenghadirkan 3 (tiga) orang saksi Verbalisan (Penyidik) dari KepolisianDaerah Sumatera Utara yaitu : saksi
Register : 28-11-2013 — Putus : 18-12-2013 — Upload : 13-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 75/PDT.SUS/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST Tanggal 18 Desember 2013 — PT.ADHI KARYA (PERSERO), TBK >< PT.ALBOK BOILER INDUSTRI
670 — 250
670 — 250
Dr.SutanRemy Sjahdeini,SH, Penerbit : Pustaka Utama Grafiti, Tahun 2009,Halaman 362;Fotocopy sesuai aslinya Buku Hukum Kepailitan, Indonesia, PenulisDR.Syamsudin M.Sinaga,SH,MH, Penerbit Tatanusa, Tahun 2012,Halaman 353 sampai 352;Fotocopy sesuai aslinya Buku Pedoman Menangani Perkara KepalitanPenulis Kartinit Muljadi dan Gunawan Widjaja Penerbit PT.RajaGrafindo Persada, Tahun 2005, Halaman 241 sampaiPrint Out Yurisprudensi Mahmakah Agung Nomor 45.K/ Pdt.Sus/ 2013,Dalam Pertimbangan Majelis Hakim
Register : 30-09-2016 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 06-06-2017
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 569/Pid.Sus/2016/PN.Mre Tanggal 6 Maret 2017 — Nama lengkap : RIO PUTRA BIN TAUFIK EFENDI;
Tempat lahir : Muara Enim;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 10 Desember 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan SMB II RT 004 RW 002 Kelurahan Pasar III Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Polri;
Pendidikan : SMA (tamat).
64 — 7
64 — 7
Menurut AlbertCamus, pelaku kejahatan tetap human offender, namun demikian sebagaimanusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilainilai barudan adaptasi baru (vide Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, PolitikHukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekrnminalisasi), Jakarta :Pustaka Pelajar, 2005));Menimbang, bahwa politik hukum pidana minimun khusus, tak dipungkirimemiliki tujuan positif, yaitu sebagaimana di telah diuraikan di dalam PenjelasanUU Narkotika yang