Ditemukan 23750 data
Urut Berdasarkan
Register : 07-11-2018 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 02-01-2019
Putusan PA JAMBI Nomor 94/Pdt.P/2018/PA.Jmb Tanggal 28 Nopember 2018 — Pemohon
55 — 10
55 — 10
Hal ini sejalan dengan kaedah fighiyahsebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa anNazair, Jilid , hal. 121yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagaiberikut:datuaally de gia Aye siglo ale) Ch yaArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbanagntersebut, majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapatdikabulkan dengan memberi izin kepada anak Pemohon untuk menikahdengan calon isterinya yang bernama
Register : 11-03-2013 — Putus : 26-03-2013 — Upload : 04-04-2013
Putusan PA KOTABARU Nomor 015/Pdt.P/2013/PA.Ktb. Tanggal 26 Maret 2013 — Pemohon
14 — 2
14 — 2
Qaidah fiqhiyyah :Artinya : Bahwa kebijaksanaan Pemerintah itu adalah selalu memperhatikankemaslahatan rakyatnya .3. Qaidah fiqhiyyah lacs! le ule prio rwlasll 552Hal. 11 dari 13 Tap.
Register : 15-10-2012 — Putus : 14-11-2012 — Upload : 29-01-2013
Putusan PA GRESIK Nomor 0146/Pdt.P/2012/PA.Gs Tanggal 14 Nopember 2012 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
10 — 0
10 — 0
Pasal 6 ayat 2 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,permohonan para Pemohon telah dipandang memenuhi ketentuan Perundangundangan yangberlaku dan oleh karena itu permohonan para pemohon dapat diterima dan dikabulkandengan memperhatikan Qoidah Fighiyah yang berbuny1 :Asybah wan Nadhaair halaman 83 :He lurclls Ja gis Aue sil le ale Gh yaaPelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan.Qoidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 : wellucrall
Register : 26-03-2015 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 04-03-2017
Putusan PA CILACAP Nomor 0065/Pdt.P/2015/PA.Clp Tanggal 29 April 2015 — pemohon
9 — 0
9 — 0
1 Tahun1974 jo Pasal 2 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 dan Pasal 34ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007,tentang Pencatatan Nikah, Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 tahun 1961tentang Perubahan Atau Penambahan Nama Keluarga, serta Surat EdaranMenteri Dalam Negeri Nomor: 477/869/SJ tahun 2006, demi kemaslahatanyang lebih diutamakan maka hal ini sesuai dengan dalil syari sebagai berikut:cb ua ale) le Asc Nl bagin AatuoallyArtinya: "Pemerintah dalam mengurus' rakyatnya
Register : 07-05-2018 — Putus : 22-05-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PA TANAH GROGOT Nomor 0129/Pdt.P/2018/PA.Tgt Tanggal 22 Mei 2018 — Pemohon melawan Termohon
11 — 5
11 — 5
(QS.An Nur:32)Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidahfiqh dan mengambilnya menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut:11Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;dan kaidah fighiyah yang berbunyi :blooJ!
Register : 03-08-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 14-05-2019
Putusan PA BAUBAU Nomor 0075/Pdt.P/2017/PA.Bb Tanggal 15 Agustus 2017 — Pemohon melawan Termohon
14 — 10
14 — 10
Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimanatercantum dalam kitab Asybah wa anNazarr, Jilid 1, hal. 121 yang diambil alihmenjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut: berikut:doduall, Logie die M fo ple dpaArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berhubung perkara ini berkaitan dengan perkaraperkawinan berdasarkan pasal 89 ayat
Register : 18-11-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 458/Pdt.P/2019/PA.TA Tanggal 2 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
9 — 1
9 — 1
Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128 :Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasilmembuktikan dalildalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohonpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga(3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalamPenetapan DISKA
Register : 18-07-2017 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 09-05-2019
Putusan PA KEBUMEN Nomor 439/Pdt.P/2017/PA.Kbm Tanggal 3 Agustus 2017 — Pemohon melawan Termohon
14 — 0
14 — 0
Pasal 6 Undangundang Nomor 4 Tahun 1961tentang Perubahan Nama Keluarga jis. pasal 1 dan 34 Peraturan MenteriPenetapan Nomor 439/Padt.P/2017/PA.KbmHalaman 7 dari 9 halamanAgama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah,serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 4122/860/SJ tahun 2006, halini sesuai pula dengan dalil syar dalam kitab Asybah wan Nadhaair halaman83 yang berbunyi :doch baie Le dl de ply) yeArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya
Register : 09-02-2016 — Putus : 14-03-2016 — Upload : 11-06-2020
Putusan PA KAJEN Nomor 0022/Pdt.P/2016/PA.Kjn Tanggal 14 Maret 2016 — Pemohon melawan Termohon
15 — 5
15 — 5
Sobirin BinBonjali) sesuai pasal 171 huruf (a), (6) dan (c) dan pasal 172 KompilasiHukum Islam, dan sejalan dengan pula pendapat dalam Kaidah Fighiyyah didalam Kitab AlAsybah Wannadhoir hal. 128 yang diambil alih sebagaipendapat Majelis yang berbunyi :dalicoll: de gic dic Ml gle a LY Ob puealArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, segalabiaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon:; Mengingat
Register : 12-02-2013 — Putus : 27-02-2013 — Upload : 21-05-2013
Putusan PA GRESIK Nomor 0023/Pdt.P/2013/PA.Gs Tanggal 27 Februari 2013 — PEMOHON I dan PEMOHON II
9 — 1
9 — 1
Undangundang Nomor : tahun1974, oleh karena itu dengan memperhatikan pasal 7 ayat (2) undangundang no tahun 1974jo pasal 6 ayat 2 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Permohonan paraPemohon telah dipandang memenuhi ketentuan Perundangundangan yang berlaku dan olehkarena itu permohonan para pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan memperhatikanQoidah Fighiyah yang berbunyi :Asybah wan Nadhaair halaman 83 :Atolls be pie dae yi cle abe a putPelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya
Register : 10-08-2020 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 350/Pdt.P/2020/PA.Sidrap Tanggal 27 Agustus 2020 — Pemohon melawan Termohon
8 — 4
8 — 4
Pasal 4Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;menimbang bahwa berdasarkan kaidah fighiyyah : Tasharruful imam alaraiyyah manuthun bil mashlahah : Pemerintah mengurus rakyatnya sesualdengan kemaslahatan;menimbang bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yangbernama San Jihad H dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawahsumpah dan di hadapan sidang menyatakan bahwa Pemohon dikenal sebagaiorangtua yang berprilaku baik, amanah, sehat jasmani dan rohani sehinggasyaratsyarat sebagai seorang wali sebagaimana
Upload : 29-09-2014
Putusan PA MUARA SABAK Nomor 6/Pdt.P/2014/PA.MS Pemohon
17 — 6
17 — 6
Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, kecualisyarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undangundang tersebut serta tidak adanyahalangan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Kaidah Fiqh yangberbunyi sebagai berikut :anbladl bogie ac Jl ale ploYl 3 iArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa juga sangat dikhawatirkan terjadi perbuatanperbuatanyang dilarang oleh ketentuan Agama Islam antara
Register : 27-11-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 04-12-2019
Putusan PA Kota Padangsidempuan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Pspk Tanggal 4 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
21 — 9
21 — 9
Dan Allah Maha LuaspemberianNya lagi Maha Mengetahul;Kaidah Usul Fighiyyah, yang berbunyi sebagai berikut :Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan;Ibaroh dalam kitab AlAsybah wan Nadzooir, halaman 128, yang berbunyisebagai berikut :vrualpsglYjubeb IS.lbervo 49Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesual dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal
Register : 25-11-2015 — Putus : 08-10-2015 — Upload : 25-11-2015
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 116/Pdt.P/2015/PA.Prob Tanggal 8 Oktober 2015 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
8 — 1
8 — 1
tidakada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 18Kompilasi Hukum Islam, dan kedua calon mempelai juga telah menyatakanpersetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 16 ayat (1) Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan qaidah Ushul Fighyang terdapat dalam Kitab Asybah Wan Nadhoir halaman 128 yang berbunyi sebagaiberikut :Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya
Register : 25-05-2015 — Putus : 30-06-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PA GRESIK Nomor 93/Pdt.P/2015/PA.Gs. Tanggal 30 Juni 2015 — Pemohon
53 — 5
53 — 5
Pemohon dab calon suaminya tersebutditeruskan kejenjang perkawinan, namun wali nikah Pemohon tersebutmenolaknya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islamjo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik IndonesiaNomor 2 Tahun 1987 serta memperhatikan goidah fighiyyah dalam:Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 83:Atolls de gis Aye yl te abe Ab piArtinya: Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya
Register : 17-02-2020 — Putus : 11-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PA TUAL Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Tul Tanggal 11 Maret 2020 — Pemohon melawan Termohon
18 — 7
18 — 7
Hal ini sejalan dengan qoidah yang tertuang dalam Kitab Al AsybahWan Nadhoir Halaman 138 yang berbunyi : aabadll byic aus JI le ell 8 paiArtinya : *Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya ;Menimbang, bahwa para Pemohon sampai saat ini hidup rukunbersama belum pernah bercerai dan tidak ada ganguan dari masyarakat yangHal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No. 26/Pdt.P/2020/PA.
Register : 09-02-2016 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan PA MANADO Nomor 2/Pdt.P/2016/PA.Mdo Tanggal 7 Maret 2016 — Pemohon I dan Pemohon II
76 — 32
76 — 32
II tidak memiliki orang lain yang dapat ditunjuksebagai wali nasab bagi Pemohon II;Menimbang, bahwa dengan demikian, perlu bagi Pengadilan untukmenunjuk Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumintingmenjadi wali nikah bagi Pemohon IIMenimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alihsebagai pendapat Majelis terhadap qoidah ushul figh dalam kitab Asybah WanNadhoir hal.128 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yangberbunyi :Artinya :"Pemerintah mengurus rakyatnya
Register : 01-10-2018 — Putus : 19-10-2018 — Upload : 25-10-2018
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 463/Pdt.P/2018/PA.Mpw Tanggal 19 Oktober 2018 — 1. MarjaâÃÂÃÂi Bin Martalam
2. Maryam Binti Margi
18 — 8
18 — 8
hukum mengenai sahnya perkawinan mereka,tersedianya peluang jaminan hukum bagi pemenuhan hakhak mereka sebagaisuami istri yang perkawinannya sah dan tercatat, dan terwujudnya kemudahandalam pengurusan administrasi yang berkaitan dengan hakhak dan ataukepentingankepentingan anakanak Para Pemohon;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbanganpertimbangan tersebut,hakim memandang perlu mengetengahkan kaidah sebagai berikut:datiaally ba gia duc pl gle ale) Ci puaiArtinya: "Tindakan penguasa (hakim) atas rakyatnya
Register : 13-03-2013 — Putus : 04-04-2013 — Upload : 23-05-2013
Putusan PA WATES Nomor 24/Pdt.P/2013/PA.Wt. Tanggal 4 April 2013 — Pemohon
19 — 1
19 — 1
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga sudah sepatutnyadikabulkan ;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, makaKantor Urusan Agama Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo diperintahkanuntuk melangsungkan pernikahan ALIF PRASETYANISIH binti SUPARYANTOdengan calon suaminya bernama WAHYUDI bin REJO SEMADI tersebut, sesuaidengan kaidah fighiyah dalam Kitab Asybah wannadhair halaman 128 yangdiambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya
Register : 29-08-2017 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 10-04-2019
Putusan PA KEBUMEN Nomor 564/Pdt.P/2017/PA.Kbm Tanggal 4 Oktober 2017 — Pemohon melawan Termohon
12 — 0
12 — 0
Pasal 6Undangundang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan Nama Keluarga jis.Pasal 1 dan 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun2007, tentang Pencatatan Nikah, serta Surat Edaran Menteri Dalam NegeriNomor : 4122/860/SJ tahun 2006, hal ini sesuai pula dengan dalil syari dalamkitab Asybah wan Nadhaair halaman 83 yang berbunyi :doch bye el de pli GreArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan nama