Ditemukan 1529 data
1.ANDITA RIZKIANTO, SH.MH
2.DENNY ISWANTO, SH
3.MUHAMMAD ISA YEISHANSYAH
4.HARTANTO, SH
5.DWI KURNIANTO, SH
6.EVI NURUL HIDAYATI, SH
Terdakwa:
HERWANSYAH, SE. Bin DARMAWI
99 — 52
pelarangan yang dimaksud dalam pasal 280 UU Pemilu harusdilakukan olehpelaksana , peserta dan tim kampanye pemilu ;Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN TjsBahwa dalam konteks pemilihan DPD maka yang dimaksud sebagaipelaksana, pesrta dan tim kampanyenya adalah sebagaimana yang diaturdalam pasal 271 UU Pemilu yaitu calonanggota DPD, orang seorang, danorganisasi yang dihrnjuk oleh peserta pemilu anggota DPD ;Bahwa pemberian bahan kampanye adalah bagian dari metode kampanyeyang dilegalkan oleg
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MOCHTAR HIDAYAT Bin H. SOEKARNO PRANOTO
70 — 24
berdasarkanSurat Keputusan Ketua Umum KONI Propinsi Jawa Tengah No.20/S.K/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Pengesahan PersonaliaPengurus KONI Kota Semarang Masa Bakti 2011 2013 yangmempunyai Tugas Pokok dan Kewenangan : embantu Bendahara Umum dalam melaksanakan kebijakan umumdan kebijakan Ketua Umum dalam Urusan Keuangan dan anggaransesuai dengan UndangUndang yang berlaku ; embantu Bendahara Umum dalam mengkoordinasi pelaksanaananggaran sesuai RKA yang telah ditetapkan ; elaksanakan tugas yang diberikan oleg
Drs. SANGGUL, M.T.
Tergugat:
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
255 — 149
PTUN.PLKhuruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka seharusnyaterlebin dahulu dibentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dariatasan langsung, unsur pengawasan, dan unsurkepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk dan demikelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukanpelanggaran disiplin dan akan dijatuhi hukuman disiplintingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugasnyaoleh atasan langsung sejak yang bersangkutandiperiksa, namun hal ini tidak dilakukan oleg
79 — 34
Sebidang tanah berserta Bangunan rumah tinggal 2 lantai diatasnya terletak di Jalan yang umum dikenal Jalan Nusantara VI,NO.17, RT.033, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang , Kota Samarinda,Prov Kalimantan Timur:
3) Sebidang tanah luas 400 M2 yang umum dikenal terletak di Jalan Padat Karya, RT.08,Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutaikartanegara,sesuai Surat Penyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yan dibuat oleg
ZETH ASAMOY
Tergugat:
1.OKTOFIANUS LANGMAU
2.YUNUS LANGMAU
147 — 54
letaknya dan rumah pada bagian dalam sebelahselatan obyek sengketa pada batas sebelah utara tanah objek sengketa,kemudian penguasaannya objek sengketa ini dilanjutkan penguasaannyaoleh orang tua/ayah kandung penggugat, hingga tahun 2014 dikuasai lagioleh Penggugat sebagai anak kandungnya atas dasar pemberian dariayah kandung Penggugat ;Bahwa jika penguasaan atas tanah objek sengketa ini dihitung sejaktahun 1930 hingga datang kepada ayah kandung Penggugat dandilanjutkan lagi penguasaannya sekarang ini oleg
35 — 3
Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan Surat Gugatannya bertanggal27 Mei 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakampada tanggal 27 Mei 2013 pada Register No.62/Pdt.G/2013/ PN.LP, telahmengajukan gugatan kepada para Tergugat dengan dalildalil sebagai berikut :1 Bahwa, sekitar bulan Mei 2012 Tergugat II ada meminta tolong kepada TurutTergugat untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga dirumah penggugat diMalaysia ;2 Bahwa setelah memenuhi persyaratan, tergugat III diterima oleg
42 — 34
Sepengetahuan Saksi biaya pendidikan masuk tentara seluruhnyagratis karena ditanggung oleg negara.12. Saksi pernah disuruh mengumpulkan uang Rp.250.000, (dua ratuslimapuluh ribu rupiah) untuk latihan berganda, untuk ATK para siswamengumpulkan uang sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah).13.
128 — 27
Nomor : 38/3Sep 1991/ Akta Jual Beli No.640.326/Sept.Psp.Timur/1991 tanggal 25 September 1991 antara Saiman Yusuf denganMarisca Harahap, yang telah sesuai dengan aslinya, diberi Nazegelen dan diberi meteraisecukupnya serta telah dilegalisasi dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda denganbukti P.11 ;12 1 (satu) berkas Foto copy Surat Jual Beli tanggal 17 Desember 1975 antara BagindaSiborangan Hasibuan dengan Banua Silitonga dan Baginda Siborangan Hasibuanmembelinya dari Junjung Harahap, kemudian oleg
40 — 8
yang menjadi obyek perkara semula berasal dari tanahyasan C, Nomor,195,Persel45 Klis Dil, seluas kurang lebih 1760 M2 tercatat atasnama; ANGRUJAN ASMOEDIN, Bahwa pendalilan turut tergugat dengan adanya peralihanperalihan hak, terhadapsebagian luas kurang lebih 0,0527/527M2, dari luas kurang lebih 0,176 ha, adalah37merupakan perbuatan hukum tanpa seyin dan merupakan perbuatan penyerobutanterhadap obyek tanah sengketa, oleh karenanya tanah obyek sengketa telah dikuasaioleh orang tua penggugat dan oleg
Pembanding/Penggugat II : VERA DHARMAWAT BINTI H.ANWAR
Pembanding/Penggugat V : CITRA BINTI H.ANWAR
Pembanding/Penggugat III : CHAIRIL BIN H.ANWAR
Pembanding/Penggugat I : FERRY DARMAWAN BIN H.ANWAR
Terbanding/Tergugat VI : MASRIL
Terbanding/Tergugat IV : H.ANWAR H.A.KARIM
Terbanding/Tergugat II : H.ABDARAB M.SALEH
Terbanding/Tergugat V : BANK NEGARA INDONESIA CABANG BIMA
Terbanding/Tergugat III : H.GAZALI
Terbanding/Tergugat I : Drs. M.SULTAN SALIM ALIAS MUHAMAD SULTAN SALIM
89 — 88
Dengan demikian MUHAMMAD SULTAN SALIMpernah mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga(DERDENVERZET) Objek Sengketa, namun dikalahkan oleg PutusanKasasi Mahkamah Agung RI.D.
155 — 51
penimbunan laut/reklamasi pantai dimaksud adalahWalikota Makassar karena Walikota diberikan kKewenangan menilaiAmdal dan menerbitkan izin lingkungan terhadap wilayah lautpaling jauh 1/3 (satu pertiga) dari wilayah laut kewenanganHalaman 39propinsi, sedangkan Gubernur diberikan keweangan wilayah lautpaling jauh 12 (duabelas) mil dari garis pantai kea rah laut lepasdan/atau kea rah perairan kepulauan ;Bahwa kegiatan penimbunan laut/reklamasi pantai atau rencanapembangunan bangunan yang dilakukan oleg
89 — 22
yang telah membuktikan berdasarkan Putusan PerkaraPidana, bahwa Tergugat telah memfitnah Penggugat, sedangkanPerkara Materil Fitnah dalam pidana minimal harus diawali denganlaporan Polisi, Tersangka, Terdakwa kemudian menjadi Terpidana,bahwa sampai saat ini Penggugat belum pernah sebagaiTerlapor/Tersangka/Terdakwa apalagi sampai Terpidana tindakpidana Fitnah, sehingga apa yang dimintakan Penggugat ini dalamPetitum, jelas tidak didukung oleh Posita Penggugat, sehinggakarena Petitum tidak didukung oleg
NIRWATI
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
226 — 1261
(dua ratus juta rupiah);13.Bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Penggugattersebut telah dijalani penggugat sampai selesai sebagaimanasurat lepas penggugat yang dikeluarkan oleg kementrian Hukumdan Hak Asasi Manusia kantor wilayah Maluku Rutan Kelas II BMasohi nomor: W28.PAS.PAS 5PK.01.01.0235 tertanggal 12 Juli2019 sehingga persoalan hukum terhadap penggugat secarahukum telah tuntas.
SUROTO
Tergugat:
KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD)
256 — 131
KabupatenBangkalan di dapati bahwa Tergugat telah melaksanakan semua tahapansesuai dengan Perbub No. 89 Tahun 2020 dimana telah mengumumkan hasilverifikasi dan telah melaksanakan masa sanggah selama 3 hari, namun padamasa sanggah tersebut tidak ada sanggahan atau masukan dari masyarakat.Halaman 41 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomon 53/G/2021/PTUN.SBY12.13.14.Maka dengan demikian tidak ada tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yangtelah melanggar aturan hukum yang berlaku sebagaimana apa yang telah didalilkan oleg
FORUM KOMUNIKASI APARTEMEN MEDITERANIA GAJAH MADA RESIDENCE diwakili oleh:1. Varino , 2. Kelvine.
Tergugat:
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta
Intervensi:
PPPPSRSKC Mediterania Gajah Mada Resedences diwakili oleh: Ir. Agus D. Oswari
288 — 228
Bahwa pelaksanaan RUPSLB PPPSRS MGMR menurutPenggugat dilaksanakan dengan cara yang tidak transparantdan tidak fairness, oleh karena itu Penggugat telah beberapakali berusaha meminta diberikan daftar lengkap nama pesertaRUPSLB PPPSRS MGMR baik kepada penyelenggaraRUPSLB PPPSRS MGMR maupun kepada Tergugat namuntidak pernah diberikan baik oleg penyelenggara maupunTergugat.3.
Risan Bin Jenong
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI
Intervensi:
PT. PUTRA ALVITA PRATAMA
138 — 96
ex Perkebunankaret yang telah kembali menjadi tanah Negara seluas 8000 M2 dankemudian pada Tahun 1990 dengan dibantu oleh staff Desa LambangJaya Penggugat telah memiliki Pengakuan Hak vide Pasal 8 ayat (2)huruf b No. 3 PP 24 tahun 1997, berupa Surat Pernyataan PenggarapTanah dibubuhi materai cukup yang diketahui dan ditanda tangani olehKepala Desa Lambang Jaya dan dicap stempel olen Kepala Desa sertajuga telah dicatat dalam buku register Kecamatan dengan No03/593.62.82/XII/90 dan ditandatangani oleg
107 — 45
No. 1148/Pdt.G/2016/PA.Tngapapun pasti dicatat oleg Penggugat apalagi untuk uang sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) jadi ini jelas hal yang mengadaada;Bahwa mengenai cicilan rumah yang menjadi objek sengketa sekarang iniPenggugat sama sekali tidak memiliki buktibukti otentik, yang ada hanyaberupa catatancatatan harian yang tidak jelas maksudnya , karena yangmembayar cicilan rumah tersebut adalah memang benar orang tua ParaTergugat sendiri (buktibukti terlampir) dan juga ada bantuan pelunasanoleh
55 — 11
dengan hasil otopsiterhadap korban;Bahwa Otopsi adalah pemeriksaan dalam korban karena adanya tindakpidana;Bahwa otopsi tersebut atas permintaan penyidik;Bahwa Otopsi yang dituangkan dalam BAP itu namanya visum et repertum;Bahwa benar saksi telah membuat visum terhadap korban yang bernama TriSusilo dan di dapatkan lukaluka pada tubuh korban;Bahwa pemeriksaan korban Tri Susilo saksi lakukan pada tanggal 20 Maret2016 mulai jam 20.00 Wib sampai dengan jam 23.00 Wib;Bahwa pemeriksan tersebut dilakukan oleg
71 — 11
PT.PLB.Astra Desa Telaga BaktiKecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil dan tiap satu blok luasnya samadengan 30 hektar;Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa memanen buah kelapa sawit;Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa memiliki kebun sawit yang berbatasdengan PT.Astra;Bahwa HGU dikeluarkan oleh pemerintah dan 100 (seratus) meter dari sungaidijadikan sebagai daerah konservasi;Bahwa pada tahun 2005 saksi tidak ada melihat gubuk milik terdakwa;Bahwa di daerah konservasi tersebut ada yang ditanami oleg
64 — 33
No.1506/R danGambar Situasi No.2155/1979 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.Oleh karenanya, berdasarkan Yurisprudensi No.1149 K/SIP/1982(Vide dalil Pelawan No. 3 ) tidak dapat digugat kembali oleh Pelawanyang mengambil alin hak tanah SHM. 1506/R yang diterbitkan secarahukum oleg Terlawan II dan Terlawan Ill tersebut. Dan sudah pernahdijadikan objek gugatan di Pengadilan Negeri palembang;4.