G/2019/PA.Dps.dalam surat Arrum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dankekal, sakinah mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi danTermohon Konvensi yang diwarnai percekcokan, masingmasing pihakmenyalahkan pihak lain sebagai penyebab percekcokannya itu, maka majelismerujuk kepada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534/K/Pdt/AG//1993tertanggal 18 Juni 1993 jo yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor266/K/Pdt/AG/1993 tertanggal

Negeri Jakarta Pusat telah diberi hak kepadaGina Novita Matatula untuk mengurus suratsurat atas HGB Nomor559/Pegangsaan tersebut serta balik namanya menjadi atas nama GinaNovita Matatula;Lagi pula Asli Surat Sertifikat HGB Nomor 559/Pegangsaan, Surat UkurNomor 260/1997 tanggal 17 Maret 1997 tertulis atas nama Dewi MeityMatatula berada pada Hartanto sebagai Tergugat dalam perkara gugatanperdata mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana PutusanPengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Januari 2014 Nomor266

melatarbelakangi perselisihan danpertengkaan yang dikemukakan Pemohon dan Termohon, hal mana menurutMajelis Hakim semakin menunjukkan adanya kompleksitas sebagai faktorpemicu dalam perselisinan dan pertengkaan antara Pemohon dan Termohonyang tiada ujungnya, maka dalam perkara seperti ini tidak mencari siapakahyang bersalah atau apa penyebab perselisihannya, melainkan pecahnya rumahtangga antara Pemohon dan Termohon, hal mana sesuai Putusan MahkamahAgung Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Nomor266

Hj.Wittiri Palinrungi yang dibuktikan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor266/VII/82 tanggal 31 Juli 1982 dan setelah terjadi jual beli tanah seluas33.059 m (tiga puluh tiga ribu lima puluh sembilan meter persegi) tersebutkemudian dipisahkan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 14/Maccini Sombalamenjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 785/Maccini Sombala, tanggal 7Agustus 1982, Surat Ukur Sementara Nomor 1623, tanggal 17 Juli 1982,seluas 33.059 m?

Putusan PerdataPUTUSAN (Kabul) Nomor266/Pdt.G/2018/PN MdnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:MAHRIN SINAGA, Umur 64 tahun, Jenis kelamin Lakilaki, lahir di Simalungun,11 Mei 1955, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal diJalan Selamat Gg.

., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakartamasingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 23 Agustus 2016 Nomor266/Pid.Sus/2016/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili sertamemutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan manadiucapkan oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 dalamHalaman 52 dari 53 Putusan 266/Pid.Sus/2016/PT.DKIsidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebutserta

Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah Sertifikat HakGuna Bangunan (SHGB) Nomor 265/Terban dan SHGB Nomor266/Terban, yang untuk selanjutnya disebut objek sengketa.C.Bahwa pokok permasalahan yang dikemukakan Penggugat dalamgugatannya adalah terkait dengan pelaksanaan lelang terhadap objeksengketa yang menurut Penggugat merupakan perbuatan melawanhukum.D.

idop=1785 diketahui bahwa yang menjadi obyekperkara yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah olehpengadilan dalam perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor308/G/2016/PTUNJKT yang telah diputus dalam tingkat banding padaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor266/B/2017/PT.TUN.JKT adalah :1.

Bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor266 K/AG/2010 menyatakan :Istri mendapat % bagian dari harta bersama, karena harta bersamatersebut dihasilkan oleh istri dan suami tidak memberikan nafkah terhadapanak dan istni;8.

Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor266/NAK/KMK/SUP005/2010, tanggal 05 April 2010;Fotokopi yang dilegalisir Surat hasil keputusan rapat panitiakredit Nomor 266/PLP/LC/2010 tanggal 05 April 2010;Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan PermohonanFasilitas Kredit, tanggal 05 April 2010;Fotokopi yang dilegalisir Surat Laporan Jadual Angsuran dariBank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 06 April 2010;Fotokopi yang dilegalisir Ceklis PT.

Fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Aplikasi Kredit Nomor266/NAK/KMK/SUP005/2010, tanggal 05 April 2010;Fotokopi yang dilegalisir Surat hasil keputusan rapat panitiakredit Nomor 266/PLP/LC/2010 tanggal 05 April 2010;Fotokopi yang dilegalisir Surat Hasil Pembahasan PermohonanFasilitas Kredit, tanggal 05 April 2010;Hal. 94 dari 174 hal. Put.

Bahwa dari ketiga surat tersebut Penggugat telahmengakui perihal diterimanya surat panggilan dinas Ill tertanggal 10April 2014 pada tanggal 5 Mei 2014 (vide dalil Replik nomorB) jnnnnnnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ncn nnn cn nnn neeMenimbang, bahwa dari Bukti T13, Pengadilan juga memperolehfakta hukum bahwasanya Tergugat telah membuat surat pemberitahuantertanggal 11 Agustus 2011 perihal akan dilakukannyapembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor266 oo. ccececeee sees266/Kelurahan Kuta atas nama

Penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram Nomor266/Pen.Pid/2019/PN.Mtrc.9. Penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram Nomor267/Pen.Pid/2019/PN.MtrSehingga berdasarkan Keterangan Tambahan dalam BAPtersangka H. ZAENUDIN ALIAS MAMIQ ZEN tanggal 27 Juli 2020pada pertanyaan nomor 22 poin c tersebut diatas, terlinat jelasbahwa sebenarnya 90% barang yang disita melalui Penetapan SitaPengadilan Negeri Mataram adalah berdasarkan kesepakatankedua belah pihak antara H. ZAENUDIN ALIAS MAMIQ ZENdengan Sdr.

Hj.Wittiri Palinrungi yang dibuktikan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor266/VII/82 tanggal 31 Juli 1982 dan setelah terjadi jual beli tanah seluas33.059 m* (tiga puluh tiga ribu lima puluh sembilan meter persegi) tersebutkemudian dipisahkan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 14/Maccini Sombalamenjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 785/Maccini Sombala, tanggal 7 Agustus1982, Surat Ukur Sementara Nomor 1623, tanggal 17 Juli 1982, seluas33.059 m?

Yopi' Isayana, SH,Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor HukumLembaga Bantuan Hukum Forum Masyarakat MadaniIndonesia, yang beralamat di Jalan Kijang No. 60Lingkungan Kampung Sawah Sigambal RantauprapatKabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 3 September 2018 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri RantauPrapat tanggal 4 September 2018 Nomor266/SKC/2018/PN Rap, sebagai Para Pembandingsemula Para Tergugat/Turut Tergugat;Lawan:1.

kehilangan Sertipikat Hak Milik Nomor 33/Tanjungpasir seluas11.675 m2;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, MajelisHakim akan mempertimbangkan dengan menghubungkan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana tersebut dibawah ini;Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum dimana alas hak penerbitan objeksengketa yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 33/Tanjungpasir diterbitkan pada tanggal 5 May1981 selanjutnya dilakukan pemecahan menjadi 2 Sertipikat yakni Sertipikat Nomor266

Bank OCBC NISP Tbk Nomor266/Krd/KP/KJPP/VII/Ts/2004 tanggal 2 Juli 2014 perihal PenunjukanHalaman 40 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2018/PN.Ptksebagai rekanan Appraiser Independen, yang ditujukan kepada KJPPJIMMY PRASETYO & REKAN, diberi tanda T.24;Foto copy Surat penawaran biaya penilaian/surat order dari PT.

Anggota Saniri Negeri LahaHalaman 40 dari 61 Halaman Putusan Nomor 49/G/2019/PTUN.ABN11.es13.14.15Bukti T.Il.Intv10.ABukti T.Il.Intv11Bukti T.ll.Intv12Bukti T.ll.Intv13Bukti T.Il.Intv14Kecamatan Teluk Ambon Sisa Masa Bakti 20172023, tertanggal 16 April 2019 (fotokopi sesuaidengan asili);Berita Acara Pengambilan Sumpah PerwakilanDari Pengganti Antarwaktu Saniri Negeri Laha,Berdasarkan Keputusan Walikota Ambon Nomor266 Tahun 2019, tanggal 16 April 2019 (fotokopisesuai dengan asili);Silsila Keturunan

Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor266/Pen/Tah/Mil/222 K/2017 tanggal 04 Mei 2017 Terdakwadiperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitungsejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 08 Juli 2017;yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer Utama karena didakwa :KesatuBahwa Terdakwa pada waktuwaktu dan di tempattempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi antaratahun 2000 dua sampai dengan tahun 2000 delapan

PemerintahNomor 24 Tahun 1997;Untuk memperoleh data fisik yang di perlukan bagi pendaftaran tanah, kelima bidang tanahTergugat II Intervensi tersebut di ukur setelah di tetapkan letaknya, batasbatasnya danmenurut keperluannya ditempatkan tandatanda batas di setiap sudut bidang tanah; yangbersangkutan sebagaimana ditentukan pasal 17 ayat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 Tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 7 /Kelurahan Saigon Tahun 2005 mempuyai surat ukur Nomor266/Saigon/2005 dengan tandatanda

., Panitera PengadilanNegeri Jakarta Utara menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukanpermintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor266/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr, tanggal 9 Juni 2017 dan permintaan bandingtersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20Juli 2017;Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telahdiberitahukan untuk mempelajari berkas perkara melalui surat Panitera atasnama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 20 Juli

diberikesempatan untuk membayar pajak yang terhutang, akan tetapi seluruhkerugian Negara telah dibayar oleh wajib pajak atau pengusaha kena pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang meringankan diatas makaMajelis Hakim tingkat banding berpendapat cukup beralasan dan dipandangadil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkanpada bunyi amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusanPengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 09 Juni 2017 Nomor266