Ditemukan 2811 data
Terbanding/Penggugat : BANGUN TARIDA JULIANTO DOLOKSARIBU
65 — 24
HALAMAN 51 ALENIA KE 3Bahwa bunyi pertimbangan hukum Judex Factie perkara aquo pada Halaman51 Alenia ke 3 adalah sebagai berikut : Menimbang bahwa terhadap Putusan Perkara Nomor 3/PdtG/2018/PN.Simkemudian Penggugat kembali mengajukan Gugatan Perdata PerkaraPerceraian dengan Nomor 90 /PDT.G/2019/PN.Sim yang dapat dilihat dan dihubungkan dengan bukti Surat Tergugat yaitu bukti T16 dan terhadap PutusanVerstek perkara Nomor 3/PdtG/2018/PN.Sim berhak mengajukan Verzet atauperlawanan dalam jangka waktu 14 haru
195 — 92
Adasuatu sebab yang halal (legal cause)Pengertian jual beli tanah menurut Harun Al Rashid, pada hakekatnyamerupakan salah satu pengalihan hak atas tanah kepada pihak/oranglain yang berupa dari penjual kepada pembeli tanah.Dalam pengertian hukum adat jual beli tanah adalah merupakan suatuperbuatan hukum, yang mana pihak penjual menyerahkan tanah yangdijualnya kepada pembeli untuk selamalamanya, pada waktu pembelimembayar harga (walaupun haru sebagian) tanah tersebut kepadapenjual.
BUARLELE HUGO, S.Pd.
Tergugat:
1.KLEMENS BUARLELE
2.FRANSISKUS LABOBAR
3.ANUS BUARLELE
4.YOSEFA SUARLIAK
5.AGUSTINUS RUMYARU
6.LAURENSIUS SORLURI
7.YULIANUS FADIRSYAIR
8.GERAR BUARLELE
9.BLASIUS BUARLELE
10.MIKAEL FABUMASE
11.EFER POLI DASIFA
12.YAKOBUS SOLARBESAIN
13.LENA BUARLELE
14.FAUSTA BUARLELE
15.Kepala Marga HORDEMBUN MELYANGAM
Turut Tergugat:
1.Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Cq. Camat Wertamrian Cq. Kepala Desa Lorulun
2.Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Tanimbar
Intervensi:
1.HORDEMBUN KASPAR BUARLELE
2.Ir. FX. BUARLELE
147 — 26
,M.H. sebagai Hakim Ketua, ELFAS YANUARDI, S.H.dan HARU MANVISKA, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusanmana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu,Halaman 103 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Smltanggal 14 April 2021, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para HakimAnggota tersebut diatas dibantu oleh HENDRAWIYANTO, SH, PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki serta dihadiri Kuasa Penggugatdan Kuasa Tergugat , Il, Ill, V, VI
30 — 17
kapan pun,bahwa oleh karenanya hal inilah yang telah disampaikan olehTermohon bahwa Pemohon tidak memberikan nafkah padahalakibat dari prilaku dan sikap Termohon kepada Pemohon yangtidak menghargai Pemohon selama ini harus dibayar olehTermohon agar Termohon tidak mengulangi perbuatan yang tidakpantas tersebut dan Pemohon berharap agar Termohon dapatberubah karena perlu kami tegaskan bahwa Pernikahan Pemohondan Termohon ini adalah Pernikahan yang kedua dari masidngmasing pasangan sebelumnya dan haru
1.AGUSTINUS TUTUNG
2.ALEXANDER RIO NONO
3.JOHANES MOLO alias YOHANSE MOLO
4.ARNOLDUS AKE
5.LORENSIUS KOTA
6.ESTER LIF BERIBE
7.YOHANES SAMIN
8.WILBALDUS RIA alias DUS RIA
9.ANASTASIA GOO
Tergugat:
1.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq DITJEN PERHUBUNGAN UDARA Cq KEPALA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV DENPASAR Cq KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KOMODO LABUAN BAJO
2.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR Cq BUPATI MANGGARAI BARAT
3.KEMENTERIAN AGRARIA TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KEPALA KANTOR ATR PERTANAHAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Turut Tergugat:
H RAMANG ISHAKA selaku Ahli Waris Fungsionaris Adat Nggorang
98 — 40
Bahwayang menggenapi uang sebesar Rp.750.000, (tujuh ratus lima puluh riburupiah) tersebut adalah Bardi Dias bersama temannya yang berjumlah 4orang yang kesemuanya adalah pegawai bandara;Bahwa pada saat penunjukan lokasi yang hadir ada + 30 (tiga puluh)orang dan tidak ada yang melarang termasuk dari pihak Bandara, karenaada wakil dari Bandara dan ada 4 orang pegawai Bandara yang menerimayaitu Pak Dias, Anmad Banda, Bone Sapung dan Paulus Haru ;Bahwa setelah penunjukan lokasi, langsung di buat kapling
1.ZAIBUL Gelar DATUAK KABASARAN NAN ITAM
2.FARIDAH
Tergugat:
2.ISNA
3.AIDA AMIR
4.NOTARIS/PPAT, DELLON ANAS, S.H., M.Kn.
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANAH DATAR
201 — 102
kaumnya lah yangmanaruko tanah objek perkara; Bahwa sawah panggadangan panghulu merupakan sawah yang hasilnyadiperuntukkan untuk penghulu; Bahwa sawah panggadangan panghulu tersebut statusnya adalahpusaka tinggi kaum yang kemudian oleh kaum diberikan hak kepadapenghuluny untuk menggarap sawah tersebut; Bahwa sawah panggadangan panghulu dikenal juga dengan istilahsawah abuan penghulu;Fauzi Muchtar, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut: Bahwa Saksi tinggal di Jorong Haru
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ROBERTSON,SH,MH
153 — 144
Pelindo (Persero)harus sudah menyampaikan pertanggungjawana penggunaan uang mukaterkait dengan pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011selambatlambatnua 30 (tiga puluh) haru kalender terhitung sejak tanggalpenerimaan uang muka namun Terdakwa Rudi Marla, ST tidak pernahmembuat pertanggungjawaban uang muka diterima sehingga menjadi objektemuan satuan pengawasan Intern (SPI) PT Pelindo (Persero)> Keberatan kelima: yang pada intinya menurut versi Penasihat Hukumdalam perkara ini bahwa unsur
252 — 151
Menimbang, bahwa untuk menjawab inti pokok gugatan diatas Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPerdatasetidaknya haru memenuhi unsurunsur sebagai berikut:1. Adanya perbuatan;halaman 96 dari 105Putusan Nomor 165/Padt.G/2014/PN.Dpk2. Perbuatan itu melawan hukum;3. Adanya kerugian;4. Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatanmelawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan;5.
112 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
:Setiap Perjanjian yang bermaksud memindahkan Hak atas tanah,memberikan hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjamuang dengan Hak atas tanah sebagai tanggungan haru dibuktikandengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yangditunjuk oleh Menteri Agraria;Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 TentangPenunjukan Pejabat Yang Dimaksudkan Dalam Pasal 19 PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1961;Yang dapat diangkat sebagai Pejabat adalah:a. Notaris;b.
102 — 139
Andalas Baru No. 29 RT. 01/RW. 05 Kelurahan Simpang Haru Kecamatan Padang Timur Kota Padang;Aristo Febril Indra, S.H, lahir di Jakarta, tanggal 16 Februaru 1987, lakilaki, agama Islam, kawin, Pendidikan SI, Alamat JI Nurul Huda No 21 RT.14/ RW 09 Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat.adalah Advokat pada kantor hukum Palito Law Firm, berkedudukan di JI. Dr.M.
Pembanding/Terdakwa : PRAGSONO Diwakili Oleh : SUSILOWATI, SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : PRAGSONO Diwakili Oleh : SUSILOWATI, SH.
115 — 64
Bahwa Terdakwa selaku Ketua Majelis Hakim, seharusnya tidak maumenemui tamu saksi Haru Kisbandono yang mengurus perkaranyaMuhammad Yaeni yang jelasjelas saksi Heru Kisbandono berusahamempengaruhi bunyi putusan perkaranya Muhammad Yaeni tersebut, selainhal itu seharusnya Terdakwa melarang/mengingatkan kepada saksi KartiniJulianna Mandalena Marpaung untuk tidak mengurusi penyuapan tersebut,sehingga perkara Muhammad Yaeni dapat berjalan sebagaimana hukumnya.Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut
1.NY. LANNY PUDJIATI
2.IRVAN SUGIARTO
3.dr. FELICIA SUGIARTO
4.WENDY SUGIARTO
Tergugat:
1.Ny.THERESIANA HERAWATI
2.NY. ELIZABETH SRI INDRAWATI,SH alias SRI INDRAWATI THIO
3.DJOENAEDY
4.YENNY DWIWATI
5.FERRY SANTOSO
6.GUNAWAN
Turut Tergugat:
1.Ny. RATNA KUSWATI
2.NY. HERTANTI PINDAYANI,SH
3.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tegal
142 — 40
harus ditolak ;Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 31September 1983 No.19 K/Sip/1983, yang diantaranya berbunyi"Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidakdiperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex factie, maka gugatanganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 8 Mel1980 No.550 K/Sip/1979, yang diantaranya berbunyi : "Bahwa petitum ke4 s/d 6 dari Penggugat asal tentang ganti rugi haru
154 — 56
.Bahwa kerugian Rp. 79.000.000, (tujuh puluh sembilan juta rupiah) itusetelah dikurangi jaminan dan angsuran.Bahwa semua pengajuan kredit boleh diatas plafon BWMK dimana sajahanya kewenangan untuk menentukan adalah diatasnya Unit seperti Ridyini termasuk BWMK RSH Regen.36Bahwa dalam melakukan appraicel harus diketahui oleh CO yang mana haltersebut telah diatur dalam buku kebijakan kredit Bank Danamon.Bahwa oleh karena pengajuannya kredit Rp. 170.000.000, ada di unitmaka yang melakukan Appraicel haru
182 — 122
yang dimiliki.Halaman 93 dari 132 halaman Putusan Nomor1117/Pdt.G/2018/PA.Kis.(3) Penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bmerupakan pihak yang berasal, dari Penjual, yang melakukanpenaksiran, bedasarkan metode yang dapatdipertanggungjawabkan oleh Penjual, termasuk kurator untukbenda seni dan benda antic atau kuno.(4) Penetapan Nilai Limit sebagaimana dimaksud sebagai ayat (1)tidak menjadikan tanggung jawab KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II.Pasal 45Nilai Limit dutetapkan oleh Penjual haru
135 — 41
mengajukankeberatan/eksepsi.Bahwa para Saksi yang dihadapkandipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagaiberikutSaksi : Nama lengkap : SukiminPangkat / Nrp : Lettu Inf / 632100Jabatan : Pasi 1 / Lidik(Sekarang Pama Korem032/Wbr)Kesatuan : Yonif 131 / Brs(Sekarang Korem 032/Wbr)Tempat tanggal lahir : PadangSidempuan Sumut, 24Desember 1967Jenis kelamin : Laki lakiKewarganegaraan : IndonesiaAgama : IslamAlamat tempat tinggal : Asrama INI ADYonif 131/Brs PayakumbuhSumbar (Sekarang AsramaSimpang Haru
164 — 61
Bahwasepengetahuan saksi peran gereja sangat penting di masyarakatPapua, karena gereja haru mengenal umatnya, sedangkan aksespemerintah belum ada pada tempattempat tertentu, sehingga masihsangat sulit mendapat akses pemerintah.Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang buktisebagai berikut:110.1 (satu) bundel dokumen fotokopi dan dicap basah pelantikan BupatiNumfor yang terdiri atas Pengucapan Janji Jabatan, Naskah Janji Jabatan,Berita Acara Pegucapan Janji Jabatan, Naskah Pelantikan,
1.DEVI EKO ISTIAWAN, SH
2.AMAR DENNY HARY, SH
3.DEDY FAJAR NUGROHO, SH
4.LUHUT WIBOWO SIMANGUNSONG, SH
Terdakwa:
Bruce A. Lapenangga Alias Bruce
101 — 129
dalam Lapas saksi tidak beradadi kantor lapas;Bahwa saksi memukul korban karena kesal dengan korban;Bahwa saksi menyesali perobuatan saya dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidakmengetahuinya;19.Saksi JAMALUDIN UMAR alias JAMAL yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalahpenganiayaan yang mengakibatkan korban atas nama Pati LeuMeninggal;Bahwa pada haru
1.ZAIBUL Gelar DATUAK KABASARAN NAN ITAM
2.FARIDAH
Tergugat:
2.ISNA
3.AIDA AMIR
4.NOTARIS/PPAT, DELLON ANAS, S.H., M.Kn.
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANAH DATAR
198 — 327
kaumnya lah yangmanaruko tanah objek perkara; Bahwa sawah panggadangan panghulu merupakan sawah yang hasilnyadiperuntukkan untuk penghulu; Bahwa sawah panggadangan panghulu tersebut statusnya adalahpusaka tinggi kaum yang kemudian oleh kaum diberikan hak kepadapenghuluny untuk menggarap sawah tersebut; Bahwa sawah panggadangan panghulu dikenal juga dengan istilahsawah abuan penghulu;Fauzi Muchtar, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut: Bahwa Saksi tinggal di Jorong Haru
313 — 152
pilinan yang artinya melakukanperbuatan memperkaya tersebut cukup asal dapat dibuktikan salah satu saja bahwaperbuatan memperkaya tersebut ditujukan untuk diri sendiri atau untuk orang lainatau untuk suatu korporasi;Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi dapat diartikan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasibertambah kekayaannya atau menjadi lebin kaya karena perbuatan tersebut;Menimbang, bahwa memperkaya diri atau orang lain atau korporasi haru
335 — 215
tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telahditetapkan menjadi UU No.15 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2002 tentangPemberantasan Tindak Pidana Terorisme Jo pasal 65 ayat (1) KUHP unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1 Setiap orang ;2 Melakukan beberapa perbuatan yang haru dipandang sebagai perbuata yangberdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;3 Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukantindak pidana terorisme ;4 Dengan