Penggugat II sebagai pihak yangmelakukan pembangunan pendidikan tanpa izin dari Nazhir wakaf membangunSekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Muhammadiyah Tanah Grogot,Kabupaten Paser di atas tanah wakaf, dalam mana UndangUndangNomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 11 Nazhir mempunyai tugas:a. Melakukan pengadministrasi harta benda wakaf;b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan,fungsi dan peruntukannya;c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;d.

wakaf tersebut untuk keperluan umum.

Yae L dkk yang ada dan hadir pada saat terjadinya peristiwaikrar wakaf tersebut selaku nadzir penerima tanah wakaf;Menimbang, bahwa perubahan peruntukan benda wakaf tersebutdiperbolehkan tetapi harus dengan persetujuan Badan Wakaf Indonesia ( pasal 49huruf c UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). Dalam hal initidak ada bukti tentang adanya persetujuan Badan Wakaf Indonesia untukmerubah peruntukan tanah wakaf tersebut;Menimbang, bahwa surat pernyataan H.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata CaraPendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak BerupaTanah jo.

harta wakaf tersebut.

TmkPada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 dalam persidanganPengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang terbuka untuk umum yangmemeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Tanah Wakaf padatingkat pertama, telah datang menghadap :1.MASDUKI bin H.

/Mediator Hakim PengadilanAgama Kota Tasikmalaya dan untuk itu telah mengadakan persetujuanberdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 20 Juli2018 sebagai berikut :Bahwa PARA PIHAK dalam Perkara Perdata mengenai GugatanTanah Wakaf dengan Register Nomor : 0813/Pdt.G/2018/PA.Tmk, terlebihdahulu mengemukakan latar belakang dibuatnya Kesepakatan Bersamaini, sebagai berikut :1.Bahwa PARA PIHAK saat ini sedang dalam sengketa di PengadilanAgama Kota Tasikmalaya dalam Perkara Perdata mengenai

GugatanTanah Wakaf dengan Register Nomor : 0813/Pdt.G/2018/PA.Tmk;Bahwa dalam sengketa sebagaimana dimaksud pada angka 1, PARAPENGGUGAT menggugat TERGUGAT karena TERGUGAT telahmenguasai, mengalihkan hak dan mensertifikatkan Tanah Wakafuntuk Pemakaman Umum menjadi Hak Pakai atas nama PemerintahKota Tasikmalaya seluas 3.035 m?

Tmk(2)(3)(1)(2)untuk Pemakaman Umum sesuai dengan status dan peruntukan awalsebagai Tanah Wakaf untuk Pemakaman Umum dan tidak akandialihfungsikan, baik sebagian maupun seluruhnya untuk kepentinganlain.Apabila dikemudian hari PARA PENGGUGAT mengalihfungsikantanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) baik sebagianmaupun seluruhnya untuk kepentingan lain, maka PARAPENGGUGAT bersedia untuk menyerahkan kembali tanah tersebutkepada TERGUGAT.PARA PENGGUGAT tidak akan menuntut kompensasi apapun,

baikmateril maupun immateril sebagai akibat dari KesepakatanPerdamaian ini.Pasal 3Dengan dibuatnya Kesepakatan Perdamaian ini, PARA PIHAKsepakat untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satusama lain dan memberikan pembebasan (acquit et de charge) satusama lain dari segala tuntutan hukum.Bahwa PARA PIHAK sepakat memohon kepada Majelis Hakim padaPengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadiliPerkara Perdata mengenai Gugatan Tanah Wakaf dengan RegisterNomor : 0813/Pdt.G/2018

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1142/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 28 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1443 Hijriah;

Dengan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah ikrar wakaf terhadap sebagian tanah Hak Milik, sesuai SHM No.529 dengan luas 144

Menyatakan bahwa Ikrar Wakaf yang dilakukan oleh Tergugat I selaku wakif kepada Tergugat III selaku Nadzir Badan Hukum Muhammadiyah, pada tanggal 8 Desember 2015, adalah tidak sah;
3. Menyatakan bahwa Akta Ikrar Wakaf Nomor : W2/KK 11.01.04/03/XII, yang dibuat oleh Kepala Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Selatan selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), pada tanggal 08 Desember 2015, batal demi hukum;
4.

Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi pada tanggal 03 Januari2019 Nomor : 139/K/Aug/2018 Alm.RM.Xxxxxxxx,B.A bertindak sebagaiKetua Nadzir Yayasan Wiranata yang sekarang di wakili Tergugat,Tergugat Il,Tergugat Ill dan Tergugat IV,Mengajukan Permohonanpenerbitan konversi Sertifikat Tanah Wakaf No. 1 Desa Xxxxxxxxx,yangberasal dari Sertifikat Wakaf Nomor 366 Wakaf/Desa Xxxxxxxxx,dari girik(Letter C) No. 1197/1754,kepada Turut Tergugat Ill,yang di dalamnyamenyebutkan luas wakaf 94.340 M2 (Sembilan puluh

Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi pada tanggal 03 Januari2019 Nomor : 139/K/Aug/2018 Alm.RM.Xxxxxxxx,B.A bertindak sebagaiKetua Nadzir Yayasan Wiranata yang sekarang di wakili Tergugat, Tergugat II,Tergugat III dan Tergugat IV,menegaskan SertifikatTanahWakaf No. 1 Desa Xxxxxxxxx,yang berasal dari Sertifikat Wakaf Nomor366 Wakaf/Desa Xxxxxxxxx,berasal dari akta Ikrar Wakaf PenggantiNomor : W.3a/K.18 /Kp.103/90 tanggal 16111990.Namun fakta pertama : berdasarkan dataSertifikat Tanah Wakaf No. 1Desa XxXxxXxxxxx

,yang berasal dari Sertifikat Wakaf Nomor 366Putusan Perkara Nomor : 252/Pdt.G/2019/PA.

Bahwa tidak terbantahkan Yayasan Wiranata yang sekarang diwakili Tergugat I,Tergugat Il,Tergugat III dan Tergugat IV,yang di catatdalam Sertifikat Tanah Wakaf No. 1 Desa Xxxxxxxxx,yang berasal dariSertifikat Wakaf Nomor 366 Wakaf/ Desa Xxxxxxxxx sebagai Pemohon,berdasarkan surat Kemenkumham pada tanggal 23 Oktober 2018 NomorAHU.2.UM.01.01.3990,tidak pernah tercatat pendirian nya.( LampiranBukti P11)8.

Akte Pengganti Akta Ikrar Wakaf, Nomor : W.3/K.18/Kp.103/90Tanggal 16111990.b. Surat Pengesahan Nadzir Nomor W.5/K. 18/103/1990 tanggal 17Nopember 1990.C. Sertifikat Wakaf Nomor 366 Wakaf/Desa Xxxxxxxxx Jo. SertifikatTanah Wakaf No.1 Desa Xxxxxxxxx.d. Surat Pengesahan Nadzir Nomor : K.02/W.5/461/VII/2001, tanggal2 Juli 2001.e.

MdnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadiliperkara Gugatan Wakaf pada tingkat banding dengan persidangan HakimMajelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalamperkara antara:Zainal M, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, PendidikanSekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman diJalan Tuasan No. 20 Lk.

Nazhir wakaf Jalan Tuasan No. 23 A, Lingkungan VI Kelurahan Sidorejo HilirKecamatan Medan Tembung Luas 3600 M?, yang berkedudukan JalanTuasan No. 23 A, Lingkungan VI Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan MedanTembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini telahmemberikan kuasa kepada Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H., Padian Adi S.Siregar, S.H., M.H., Fajaruddin, S.H., M.H., Khairul Anwar Hasibuan, S.H.

Badan Wakaf Indonesia c.q Badan Wakaf Kota Medan, yangkedudukannya dan berkantor di Jalan A. H.

Pidie, dengan memperlihatkan Surat Wakaf tahun 2000tersebut dan juga Surat Wakaf tersebut turut di tempelkan di pagarPagar Gampong Jim, Kec. Peukan Baro oleh Masyarakat setempatdengan tanpa mempertimbangkan benar atau tidaknya wakaf tersebut.Dan surat wakaf tersebut muncul dengan tibatiba bersamaan dengantahun meninggalnya orang tua Penggugat, semasih hidup orang tuaPenggugat aim ( Abdurrahman bin Hamzah ) sama sekali tidak pernahmuncul dan terlihat;6.

Bahwa dalam surat wakaf tahun 2000 tersebut sebagai peganganTergugat dan II dalam menguasai tanah sengketa, dengan tanpatersebut siapa yang menerima Wakaf di tahun 2000 dengan ljabkabulnya, apakah Tergugat dan Il ?. Dan seterusnya surat Wakaftersebut turut di ketahui oleh Geusyik Gampong Ilyas Sawang dengantanpa Stempel Basah untuk sahnya suatu surat.

Sehingga daripengamatan Penggugat terhadap Surat Wakaf tahun 2000 tersebutsangat meragukan setentang ke absahannya dengan tidak disebutSiapa yang menerima Wakaf dan juga tidak diberi Stempel yang jelasalias palsu. Dengan demikian pemberian Wakaf tahun 2000 untukGampong Jim, Kec. Peukan Baro, Kab. Pidie, oleh Turut Tergugat s/dV Cacat Hukum, atau setidaktidaknya dinyatakan batal demi hukumtermasuk segala surat Suratmenyurat yang berkaitan dengan tanahsengketa;.

Bahwa Tergugat dan II dalam hal membangun Kantor Keusyik di tanahwarisan orang tua Penggugat dengan dalil Wakaf dari Turut Tergugat s/d V untuk Gampong Jim, Kec.

menerima Wakaf selaku tergugat.

Mentepakan, Ikrar Wakaf, Akte Ikrar Wakaf Nomor: W2/ 238/ 02/ Tahun2013, tanggal 17 Juni 2013 dan salinannya, batal demi hukum dan tidakmempunyai kekuatan hukum;3.

Bahwa dalam petitum angka 1, Para Penggugat menyatakan Ikrar Wakaf,Akte Wakaf, dan Salinannya dibuat dan dilakukan dengan cara yangbertentangan dengan Syariat hukum islam.

Selain itu. apabila diperhatikan ketentuan Pasal 3Ketentuan Undangundang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004tentang Wakaf, maka Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.Mengenai Nadzir yang tercantum dalam sertipikat tanah wakaf No.43/Taman Bary dan Sertipikat tanah wakaf No. XXXXXXXXXX, TurutHalaman 44 dari 106. Put.

Selain itu apabila diperhatikan ketentuanPasal 3 Ketentuan Undangundang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun2004 tentang Wakaf, maka Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapatdibatalkan.Mengenai Nadzir yang tercantum dalam sertipikat tanah wakaf No.43/Taman Baru dan Sertipikat tanah wakaf No.

Proses iniditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Ikrar Wakaf di kantor Tergugat Illdengan mendudukkan Tergugat sebagai pewakaf (XXXXXXXXXXXXxX) danTergugat Il selaku XXXXXXX wakaf. Dengan akta ikrar wakaf tersebutselanjutnya dibuat sertifikat tanah wakaf di kantor Turut Tergugat .

Menyatakan bahwa Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor W3/55/02/1991 tanggal 16 Maret 1991 atas nama Badrun tidak mempunyai kekuatan hukum;3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Wakaf Nomor 304 atas nama Bitah seluas 258 m2 tidak mempunyai kekuatan hukum;4.

Menyatakan perbuatan Tergugat I beserta keluarganya menguasai tanah wakaf H, Mukti seluas 342 m2 yang masih tertulis sebagai hak milik Mobin sesuai leter c dengan kohir 234 persil 2 kelas Desa d II sebagai hak milik pribadi adalah perbuatan melawan hukum;5.

Menghukum Para Tergugat untuk membongkar semua bangunan dan memotong semua tanaman di atas tanah wakaf seluas sekitar 342 m2 yang masih tertulis masih menjadi hak milik Mobin sesuai leter C dengan kohir 234 persil 2 kelas Desa d II yang berada di Dusun Ngembak Kulon, Kelurahan Gayam, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri sehingga keadaan menjadi kosong dan baik, dengan batas-batas sebagai berikut : Utara : tanah hak Mobin sesuai leter C nomor 234;Timur : tanah hak Mobin sesuai leter C nomor 234;Selatan

AHMAD ZAINAL ABIDIN selaku anak kandung Moebin, sebagai Tanah Wakaf sesuai amanat WAKIF; 6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.891.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

PUTUSANNomor 145/Pdt.G/2018/PTA.SbyBISMILLAAHIRRAHM AANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadiliperkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Wakaf antara:IMAM GHOZALI, S.H., umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat,bertempat tinggal di Dusun Ngembak Kulon, RT 06 RW 01,Kelurahan Gayam, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, semulaTergugat sekarang Pembanding;melawan.

hukum

XXXXXXXXxX XXXxX, Sebagaimana Akte Ikrar Wakaf yang dibuat olehPPAIW Kecamatan Pallangga Kab. Gowa tanggal 11 Desember 2013, danAkte Ikrar Wakaf yang ditandatangani Wakif ( H.Hasan Bisri) dan Nazlir( Drs. H.Abd. Jabbar Hijaz,Msi ) dan disaksikan oleh Nur Aida rauf, S.Ag,M.Pd.i dan Saiful Hudan, tanggal 11 Desember 2013;2. Bahwa setelah terjadinya penyerahan Tanah wakaf tersebut antarapewakif dengan Nazlir, maka Drs. Abd.

Hasan Bisri, melakukanpenyerahan Wakaf kedua kalinya kepada PB.NU Jakarta melalui BadanWakaf Indonesia berkedudukan di Jakarta sementara wakaf yang pertamabelum dibatalkan oleh KUA setempat sebagaimana Akta Ikrar Wakaftanggal 11 Desember 2013 yang dibuat oleh PPAIW Kec. Pallangga,XXXXXXXXX XXXX,( H.Hasan Bisri selaku Wakif dan Drs.H.Abd.JabbarHijaz,MS.i selaku Nazlir).8. Bahwa pemberehentian Nazlir 1.

Drs.H.Abd.Jabbar Hijaz,M.Si danNazlir 2 Yayasan Pesantren Bahrul Ulum oleh Badan Wakaf Nasional NU,berdasarkan Lampiran 1 Keputusan Badan Pelaksana Wakaf IndonesiaNomor 001/BWI/NZ/2018, tanggal 25 April 2018, bertentangan dengandengan Pasal 45 Undang Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf yangberbunyi sebagai berikut Nazlir dapat diganti apabila:1. Nazlir meninggal dunia;2. Apabila Nazlir itu yayasan atau badan hukum lainnya, maka dapat digantiHal. 4 dari 9 Hal.

Tanah Wakaf tersebut terlantar di urus oleh BWI;9.

Gowa untuk mencoretTERGUGAT 3 sebagai Nazlir dalam sertifikat Tanah Wakaf No.00001 Tahun2018;6. Menyatakan Sita jaminan yang dilaksanakan oleh Panitera atau Pewagaiyang ditunjuk sah dan berharga;7.

Dalam KonvensiDalam EksepsiMenolak eksepsi Tergugat I, II, dan III;Menyatakan Mahkamah Syariyah Jantho berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;Dalam Pokok PerkaraMengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;Menetapkan Nazhir Tanah Wakaf dengan Nomor Sertipikat Wakaf : 00002 yang terletak di Desa Kuta Karang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar adalahAfrizalM Yahya Bin AhmadM DJafarSyibran Malawi ;Menyatakan Surat tanda Bukti Pendaftaran Nazhir Oleh Badan Wakaf

Indonesia Perwakilan Aceh, Nomor Pendaftaran : 11.06.07.02.0009 tanggal 15 September 2023 adalah tidak sah secara hukum dan tidak berkuatan Hukum ;Memerintahkan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Aceh untuk melakukan pendaftaran ulang Nazhir tanah Wakaf dengan Nomor Sertipikat Wakaf : 00002 yang terletak di Desa Kuta Karang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut :AfrizalM Yahya Bin AhmadM DJafarSyibran Malawi ;Menyatakan gugatan para Penggugat ditolak untuk selain

Yahya A (Alm) AHmadTergugat:1.Syibran Malawy2.Kantor Urusab Agama (KUA)3.Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Aceh

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi yang karena jabatannya tersebut juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi untuk menerbitkan Akta Pengganti Akta ikrar Wakaf/APAIW atas Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 09 dengan menunjuk Buku Tanah Milik Nomor 1360 Desa Geneng tertanggal 28 Juli 2005;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar

Put.No.1234/Pdt.G/2018/PA.Pbrkepada Nadzir yaitu : Sutan Ismail, Haji Sidi Anmad (ayah Pemohon),Muslim, Bainur Dan Syahrial Corong sebagaimana tercantum dalamSertipikat Hak Wakaf Nomor : 823, luas tanah 885 M2 ( delapan ratusdeplapan puluh lima meter persegi ), GSU Nomor : 1468/1991 tanggal 10Agustus 1991 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan, KotamadyaPekanbaru sekarang Wakaf Nomor : 12 SU Nomor : 2166/2016 tanggal 15Januari 2016 NIB. 21851 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan,Kota Pekanbaru

Haji Sidi Anmad ( orang tua ) terputus begitu saja;Bahwa berdasarkan pengakuan dari Nadzir yang ada dan saksi yangmengetahui ternyata tanah wakaf tersebut belum di daftarkan secararesmi oleh Nadzir ke Kantor Urusan Agama/ Instansi Pemerintah yangterkait lainnya maupun ke Badan wakaf Indonesia;Bahwa selain tanah wakaf tersebut belum didaftarkan kepada instansipemerintah/terkait, yang mana para Nadzir yang dipercaya sebagaipengelola Mushalla AlAmal, sekarang sudah berusia lanjut dan sakitsakitan sehingga

Penggugat selaku ahli waris dari Haji Sidi Anmad / SidiAhmad Bin Sariantan;Bahwa karena tanah wakaf tersebut bangunan Mushalla Al Amaltersebut dibeli oleh orang tua Para Penggugat, maka Para Penggugatbersedia menerima Sertipikat Hak Wakaf Nomor : 823 GSU Nomor :1468/1991 tanggal 10 Agustus 1991 Kelurahan Simpang Baru KecamatanTampan, Kotamadya Pekanbaru sekarang Wakaf Nomor : 12 SU Nomor :2166/2016 tanggal 15 Januari 2016 yang diserahkan Nadzir diwakili olehTergugat II ( Muslim Bin Bustaman ) ;Bahwa

Sidi Anmad/Haji SidiAhmad Bin Sariantan tercapai, dan mengenai Niat ataupun rencana dariPara Penggugat tersebut sebelumnya sudah mendapat persetujuan dariNadzir yang masih hidup;Bahwa karena Sertipikat Hak Wakaf Nomor : 823 GSU Nomor : 1468/1991tanggal 10 Agustus 1991 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan,Kotamadya Pekanbaru sekarang Wakaf Nomor : 12 SU Nomor2166/2016 tanggal 15 Januari 2016 diterbitkan oleh Turut Tergugat makaberalasan Turut Tergugat diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara

Menyatakan Batal Sertipikat Hak Wakaf dahulu Nomor : 823, GSU Nomor1468/1991 tanggal 10 Agustus 1991 Kelurahan Simpang BaruKecamatan Tampan, Kotamadya Pekanbaru sekarang WAKAF Nomor : 12SU Nomor : 2166/2016 tanggal 15 Januari 2016 NIB. 21851 KelurahanTuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atas Nama PemegangHak yaitu : Sutan Ismail, Haji Sidi Ahmad, Muslim, Bainur dan SahrialCorong sebagai nadzir mushalla al amal;4.

Wakaf dan Salinan Akte Ikrar Wakaf,Nomor : W2/238/02/ Tahun 2013, tertanggal 17 Juni 2013;Menetapkan Tanah Makam Balung sebagai Pengganti Tanah Wakaf /Kuburan Masyarakat (Para Penggugat) yang terkena Pembebasan tanahuntuk proyek pembangunan PT.

Wakaf dan Salinan Akte Ikrar Wakaf,Nomor : W2/238/02/ Tahun 2013, tertanggal 17 Juni 2013;Menetapkan Tanah Makam Balung sebagai Pengganti Tanah Wakaf / KuburanMasyarakat (Para Penggugat) yang terkena Pembebasan tanah untuk proyekpembangunan PT.

Pengertian nazhir sendiri menurut Pasal 1angka 4 Undang Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf(untuk selanjutnya disebut "UU Wakaf") jo.

ClgBahwa saksi sudah pernah membaca sertifikat tanah wakaf danberbunyi tanah wakaf;Bahwa tanah wakaf tersebut tidak bisa untuk dipindah tangankanapalagi ini sudah disertiikatkan oleh BPN atas nama wakaf.2. Maruf bin Marif, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan KaryawanSwasta, tempat tinggal di JI KH.

Proses iniditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Salinan Ikrar Wakaf dikantor Tergugat III dengan mendudukkan Tergugat sebagai pewakaf (wakif)dan Tergugat II selaku Nadhir wakaf.

Penggugat:
Yayasan Nadzir Wakaf Banda Masjid Agung Semarang
Tergugat:
Badan Kesejahteraan Masjid Kota Semarang

PUTUSANNomor 1545/Pdt.G/2021/PA.SmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Gugatan Pengelolaan Harta Wakaf yang diajukan oleh :Yayasan Nadzir Wakaf Banda Masjid Agung Semarang, berdasarkanKeputusan Menkumham RI Nomor AHU0000305.01.04TAHUN 2017 tanggal 7 Januari 2017 dan berdasarkanKeputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf IndonesiaNomor : 001/BWI

Bahwa tugastugas Nadzir wakaf sebagaimana disebutkandalam Undangundang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU41/2004) Pasal 11, adalah : a.melakukan pengadministrasian hartabenda wakaf;b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakafsesuai dengan tujuan, fungsi, danperuntukannya;c. mengawasi danmelindungi harta benda wakaf; dan d. melaporkan pelaksanaan tugasHal. 2 dari 14 hal. Put. No.1545/Pdt.G/2021/PA.Smgkepada Badan Wakaf Indonesia;3.

Sehinggatanah wakaf Penggugat SW2 yang tersisa sampai sekarang ini adalah209.494 m?;7. Bahwa Nazhir yang sah atas harta wakaf SW2 berdasarkansertifikat tanah wakaf telah berganti beberapa kali pergantian yaitu :Pertama, berdasarkan Akta Ikrar wakaf Nomor MK.01/K.6/BA.01.1/W2/45/2002, tertanggal 1822002, Nazhirnya perorangan dengan namanazhir adalah :1). Drs. H. Muslim sebagai Ketua2). Drs. Isnadi sebagai sekretaris3). Dra.

Dzikron Abdullah sebagai anggota.Ketiga, ganti nama Nazhir berdasarkan Surat Keputusan BadanPelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor : 001/BWI/NZ/2017, tanggal24012017, yang nama nazhirnya badan hukum adalah : YAYASANNAZHIR WAKAF BANDA MASJID AGUNG SEMARANG.Nazhir yang ketiga (terakhir) inilah yang berwenang secara hukumuntuk mengelola semua harta wakaf Masjid Agung Semarang, termasukterhadap harta wakaf SW2;8.

Bahwa harta wakaf adalah harta yang harus dijaga, dikeloladan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, agar harta wakafdapat memberikan manfaat yag sebesarbesarnya bagi wakif dan bagiterwujudnya tujuan wakaf, yakni kemaslahatan masyarakat secaraumum. Sehingga apabila ada Nazhir yang tidak melaksanakantugasnya berdasarkan ketentuan Pasal 45 UU Nomor 41 Tahun 2004Tentang Wakaf, maka nazhir tersebut wajib diberhentikan oleh BadanWakaf Indonesia (BWI);21.

Bahwa pada tanggal17062017 tanah tersebut diwakafkan olehKetua Yayasan Bina Cendekia Utama Cirebon kepada Yayasan BinaCendekia Utama Cirebon, dengan AIW Nomor : W.2/002/10/176/2017tanggal 17 06 2017 dan pengesahan Nadzir Badan Hukum No.W.5.a/002/10/176/2017 tanggal 17 06 2017, yang dibuat oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura, Pejabat Pembuat AktaIkrar Wakaf H. Abdullah Musonif, S.Ag dengan tujuan untuk SaranaPendidikan.3.

Bahwa setelah keluar Akta Ikrar Wakaf (AIW) atas tanah dimaksud,Yayasan Bina Cendekia Utama Cirebon mengajukan pembuatan Sertifikatwakaf Ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon dan padatanggal 20 September 2017 BPN Kabupaten Cirebon mengeluarkanSertifikat Wakaf atas nama Yayasan Bina Cendekia Cirebon dengan Nomor1 Desa Mertapada Wetan / EA. 181442 Kantor Pertanahan KabupatenCirebon 10.20.10.04.8.000014.

Pihak Yayasanmempertimbangan untuk menukarkan Tanah Wakaf Yayasan tersebutdiatas dengan tanah milik Ibu Hj. Assin Rondasih.8. Bahwa tujuan pengajuan Pembatalan Ikrar Wakaf dan SertifikatTanah Wakaf Yayasan Bina Cendekian Utama Cirebon ini adalah agarstatus tanah tersebut yang tadinya tanah wakaf dikembalikan menjadi tanahmilik seperti semula. Sehingga dimungkinkan untuk dapat ditukar denganTanah milik Hj. Assin Rondasih yang selanjutnya akan dirubah statusnyamenjadi tanah wakaf.9.

Bahwa Penggugat memohon kepada Tergugat untuk dapat mengikutidan mengawal serta memenuhi kebutuhan Proses Pembatalan Ikrar Wakafdan Sertifikat Tanah Wakaf ini sampai tuntas dan keluar putusan sesuaidengan permohonan.Berdasarkan Alasan diatas, Penggugat memohon kepada KetuaPengadilan Agama Sumber Cirebon, c.q Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarbunyinya sebagai berikut :1. Mengabulkan sepenuhnya Permohonan Penggugat2.

Menyatakan bahwa Sertifikat Tanah wakaf No, 1 Desa MertapadaWetan atas Nama Nadzir Yayasan Bina Cendekia Utama Cirebontidak berlaku lagi dan tidak memiliki kekuatan Hukum mengikat lagi.3. Menyatakan bahwa status tanah tersebut dikembalikan menjaditanah milik Dra. Hj. Sumiati yang dapat digunakan sesuai denganketentuan Hukum yang berlaku sebagai tanah milik.Hal. 3 dari 6 hal.4.