salah satu hukuman moral tersendiri bagi Terdakwabeserta keluarganya sebagai salah satu bentuk trial by the press,Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek policy/filsafat pemidanaan gunamelahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan(sentencing of disparity) yang dianut sistem hukum Indonesia maka padadasarnya pidana dijatunkan sematamata bukan bersifat pembalasansebagaimana diintrodusir Teori Retributif akan tetapi pidana dijatuhnkan hendaknyajuga berorientasi kepada aspek dan dimensi

Dari dimensi demikian ini maka walaupun setiap perkara bersifatkasuistik hendaknya sedapat mungkin menurut hukum pidana modern tidak terjadidisparitas dalam pemidanaan (Sentencing of disparity);Menimbang, bahwa apabila dikaji dari perspektif model sistem peradilanpidana yang ideal bagi INDONESIA maka hendaknya dianut aspek modelkeseimbangan kepentingan atau daaddader strafrecht, bukanlah mengacu padaHalaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1127/Pid.

Oleh karena itu, dengan dimensi yangdemikian Majelis menyadari sepenuhnya model hukum pidana INDONESIA yangdianut seperti halnya model hukum BELANDA yang bersifat daderstrafrechtoriented atau orientasi pada pelaku hakekatnya relatif kurang memadai sehinggaMajelis Hakim dalam aspek ini telah melakukan penjatuhan pidana berdasarkanmodel daaddader strafrecht, yaitu model Sistem Peradilan Pidana yangmengacu kepada adanya keseimbangan kepentingan in casu putusanpemidanaan Majelis ini sanksinya berorientasi

masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek edukatif danaspek agamis/religius dimana Terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek figurTerdakwa dan trial by press, aspek Policy/Filsafat pemidanaan guna melahirkankeadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing ofdisparity), aspek model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi INDONESIA,maka Majelis berpendirian bahwa pertimbangan yang Majelis Hakim uraikansebagaimana konteks di atas telah mempertimbangkan aspek dan dimensi

LegalJustice, Moral Justice dan Social Justice atau lebin tegasnya lagi putusan danpertimbangan Majelis telah mempertimbangkan dimensi Teoretis, Normatif danPraktik antara das sollen dengan das sein;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atasmaka Majelis berpendapat bahwa putusan yang akan dijatunkan sudah tepat danadil;Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek keadilan korban danmasyarakat, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek edukatif dan aspekagamis/religius dimana

syaratatau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan dengancara sebagai berikut :Bahwa terdakwa selaku pengecer judi Kupon Putin bertugas mencatatnomor yang akan dipasang dengan uang sebagai taruhannya selanjunyauang dan rekapan kupon putih tersebut diantar atau diserahkan oleh terdakwakepada Endi (DPO), adapun cara terdakwa melakukan penjualan judi kuponputin yaitu pemain datang kerumah terdakwa atau menghubungi terdakwamelalui Via SMS kemudian pemain memasang angka dari angka/dimensi

2sampai dengan angka/dimensi 4 dengan pemasangan minimal Rp. 1.000,(seriou rupiah), lalu terdakwa menuliskan angka yang dipasang oleh pemaindengan harapan untuk mendapat keuntungan dengan menggunakan uangsebagai taruhannya dengan harga Rp. 1.000, (seribu rupiah), untukpemasangan untuk 2 angka atau nomor apabila menang akan memperolehpembayaran sebesar Rp. 65.000, (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3angka atau nomor apabila menang akan memperoleh pembayaran sebesarRp. 325.000, (tiga ratus dua puluh

memberi izin untuk mengadakan perjudian itu,perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa terdakwa selaku pengecer judi Kupon Putih bertugas mencatatnomor yang akan dipasang dengan uang sebagai taruhannya selanjunyauang dan rekapan kupon putih tersebut diantar atau diserahkan oleh terdakwakepada Endi (DPO), adapun cara terdakwa melakukan penjualan judi kuponputih yaitu pemain datang kerumah terdakwa atau menghubungi terdakwamelalui Via SMS kemudian pemain memasang angka dari angka/dimensi

kepada selaku Bandar yang terdakwa tidaktahu namanya dan dari setiap melakukan penarikan kertas rekapan danuang hasil taruhan tersebut, terdakwa mendapat upah sebesar 18% darijumlah uang taruhan.Bahwa adapun cara melakukan penjualan kupon putih (togel) yaitupara pemain memasang angka yang menjadi pilihannya dating kepadaterdakwa selaku pengecer/penjual yang kemudian oleh terdakwa selakupengecer/penjual mencatat angka dan nominal uang yang akan dipasang,pemain/pemasang memasang angka dari angka/dimensi

2 sampai denganangka/dimensi 4 dengan pemasangan minimal Rp. 1.000, (seribu rupiah),lalu. penjual/pengecer menuliskan angka yang dipasang olehpemain/pemasang dengan harapan untuk mendapat keuntungan denganmenggunakan uang sebagai taruhannya dengan harga Rp. 1.000, (seriburupiah), untuk pasangan untuk 2 angka atau nomor apabila menangakanmemperoleh pembayaran sebesar Rp. 65.000, (enampuluh lima riburupiah), untuk 3 angka atau nomor apabila menangakan memperolehpembayaran sebesar Rp. 350.000, (tigaratuslima

tahunamanya dan dari setiap melakukan penarikan kertas rekapan dan uanghasil taruhan tersebut, terdakwa mendapat upah sebesar 18% dari jumlahuang taruhan.Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN.Amr Page 4 of 18Bahwa adapun cara melakukan penjualan kupon putih (togel) yaitupara pemain memasang angka yang menjadi pilihannya dating kepadaterdakwa selaku pengecer/penjual yang kemudian oleh terdakwa selakupengecer/penjual mencatat angka dan nominal uang yang akan di pasang,pemain/pemasang memasang angka dari angka/dimensi

2 sampai denganangka/dimensi 4 dengan pemasangan minimal Rp. 1.000, (seribu rupiah),lalu. penjual/pengecer menuliskan angka yang di pasang olehpemain/pemasang dengan harapan untuk mendapat keuntungan denganmenggunakan uang sebagai taruhannya dengan harga Rp. 1.000, (seriburupiah), untuk pasangan untuk 2 angka atau nomor apabila menang akanmemperoleh pembayaran sebesarRp. 65.000, (enampuluh lima ribu rupiah),untuk 3 angka atau nomor apabila menangakan memperoleh pembayaransebesar Rp. 350.000, (tigaratus

yang esensi antara kreasi merek dengan desainindustri, sebagaimana diuraikan dibawah ini:e Bahwa dari sisi fitur dalam merek sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 adalah tanda gambar, nama, kata, hurufhuruf, angkaangka, susunan warna atau kombinasi dari unsurunsur tersebut,sedang dalam desain industri berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang UndangNomor 31 Tahun 2000, fiturnya adalah bentuk, konfigurasi atau komposisigaris atau warna, atau gabungan darinya yang berbentuk tiga dimensi

ataudua dimensi yang memberikan kesan estetis;e Dari sisi fungsinya, pada suatu merek adalah berfungsi sebagai pembeda daribarangbarang sejenis, sedangkan disain industri adalah berfungsi untukmemberikan suatu kesan estetis pada suatu produk;e Dan dari konsepsi hukum merek (Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001)yang dilindungi adalah tanda gambar, nama, kata, hurufhuruf, angkaangka,susunan warna atau kombinasi dari unsureunsur tersebut yang memiliki dayapembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan

barang dan jasa, yangdalam perkara ini adalah berupa etiket merek Legong dan Pia Janger;Sedangkan pada konsepsi hukum desain industri (Undang Undang Nomor 31Tahun 2000) adalah perlindungan terhadap kreasi desain industri berupa bentuk,konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau gabungan darinya yangHal. 13 dari 23 hal Putusan Nomor 18 K/Pdt.SusHKI/2014berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis sertadapat menghasilkan suatu produk, barang, komoditi industri atau kerajinantangan

Dan yang dimaksud denganmemodifikasi kapal atau perombakan kapal yaitu perombakan konstruksi danmemerlukan pengesahan gambar dan perhitungan konstruksi karena mengubahfungsi, stabilitas, struktur dan dimensi kapal.Bahwa terdakwa selaku pemilik Kapal Perintis Jaya19, yang membangun danmelakukan modifikasi kapal perikanan wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan dariMenteri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan yang telah diubah dengan UU RI Nomor

Bahwa saksi memeriksa fisik, dimensi dan kelengkapan diatas kapal, dan padasaat dilakukan pemeriksaan tonase kotor (GT) kapal KM. Perintis Jaya19 adalanGT.75. Bahwa pihak pemilik kapal tidak melaporkan adanya perubahan pada kapalmiliknya. Bahwa saksi tidak melakukan pembandingan dan pemeriksaan terhadap bentukfisik kapal pada Buku Kapal Perikanan dengan keadaan kapal yang sebenarnya.

Karena itu, setiap pemilik kapal yg melakukan 2 (dua) kegiatan yaitumenambah ukuran kapal (dimensi kapal baik panjang, lebar atau dalam kapal,termasuk bangunan diatas kapal) dan perubahan alat tangkap akan mempengaruhikewajiban kapal (pemilik) dalam Pembayaran PNBP.

Memodifikasi kapal atau perombakan kapal (Penjelasan pasal 125 UU RINomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran), yaitu : perombakan konstruksi danmemerlukan pengesahan gambar dan perhitungan konstruksi karenamengubah fungsi, stabilitas, struktur, dan dimensi kapal.Bahwa perombakan bangunan kapal perikanan disamaartikan dengan memodifikasikapal perikanan.

Karena itu, setiap pemilik kapal yg melakukan 2 (dua) kegiatanyaitu menambah ukuran kapal (dimensi kapal baik panjang, lebar atau dalam kapal,termasuk bangunan diatas kapal) dan perubahan alat tangkap akan mempengaruhikewajiban kapal (pemilik) dalam Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP).Bahwa berdasarkan Pasal 125 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2008 TentangPelayaran disebutkan Pembangunan atau pengerjaan kapal yang merupakanperombakan harus sesuai dengan gambar rancang bangun dan data yang

berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor : Tahun1974 tentang UndangUndang Perkawinan yang memberikan batasan /definisiperkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagaisuami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;Menimbang, bahwa selanjutnya bilamana mencermati pengertian perkawinandalam ketentuan UndangUndang Nomor : Tahun 1974 dapatlah dimaknai masalahperkawinan tidak saja mendasarkan pada dimensi

UndangUndang Nomor : 1Tahun 1974 menentukan sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut tatacara agamadan keyakinan yang dianutnya, namun oleh karena Pemohon I dan Pemohon II denganmengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri dengan tetap mempertahankanagamanya masingmasing dalam membentuk rumah tangga layaknya suami istri, makadapatlah dimaknai bahwa Para Pemohon khususnya dalam hal mengikatkan dirinyadalam membentuk rumah tangga layaknya suami istri dengan segala akibat hukumnyahanya mendasarkan pada dimensi

hubungan horizontal/hubungan keperdataan saja ;Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon khususnya dalam hal mengikatkandirinya dalam membentuk rumah tangga layaknya suami istri dengan segala akibathukumnya hanya mendasarkan pada dimensi hubungan horizontal/hubungan keperdataansaja serta untuk mengisi adanya kekosongan hukum karena tidak adanya hukum positipyang mengatur permasalahan perkawinan beda agama, maka dengan berdasarkan padaPasal 29 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Makna berdasarkankepada Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan kekhasan perkawinan bagibangsa Indonesia sebagai masyarakat yang berketuhanan (religius), artinya,menjalankan perkawinan bagi bangsa Indonesia bukan sematamata dalamrangka memenuhi hajat hidup, melainkan dalam rangka memenuhi ajaranTuhan Yang Maha Esa yang terdapat di dalam masingmasing agama yangdipeluknya, dengan demikian perkawinan didalam UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki dimensi hukum, dimensi kehidupanbatin,

dimensi kemasyarakatan, dan dimensi kKeagamaan;Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalampraktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987,Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 116/Pdt G/2020/PN SrpPengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi(onheelbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yangharus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kKenyataan adalah

Makna berdasarkankepada Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan kekhasan perkawinan bagibangsa Indonesia sebagai masyarakat yang berketuhanan (religius), artinya,menjalankan perkawinan bagi bangsa Indonesia bukan sematamata dalamrangka memenuhi hajat hidup, melainkan dalam rangka memenuhi ajaranTuhan Yang Maha Esa yang terdapat di dalam masingmasing agama yangdipeluknya, dengan demikian perkawinan didalam UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki dimensi hukum, dimensi kehidupanbatin,

dimensi kemasyarakatan, dan dimensi keagamaan;Menimbang, bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalamperkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis.Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupapergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suamiistri.Sebagai salah satu faktor, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan darikedua pihak suamiistri dapat membuat tumbuh suburnya cinta dan kasih, dansebaliknya, dapat menggerogoti cinta dan

uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenaiperbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa yangmemenuhi uhsurunsur pasalpasal tertentu dari undangundang yang tertentupula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan Terdakwa disidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakanitu betul dilakukan dan apakah betul Terdakwa adalah pelakunya yang dapatdipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut:Fungsi dari Surat Dakwaan mengandung 3 (tiga) dimensi

yaitu dimensipihak kejaksaan (Penuntut Umum), dimensi pihak Terdakwa dan dimensi pihakHakim. maka bagi pihak Majelis Hakim, surat dakwaan akan menjadi dasarHal. 9 dari 13 hal, Putusan Nomor 430 K/PID.SUS/2017bagi pemeriksaan di persidangan dan mengambil keputusan.

dan kasih (yang dalam Al Qurandisebut mawaddah dan rahmah) dari kedua belah pihak, antara seorang pria danseorang wanita; Oleh karena itu, untuk memperkuat ikatan batin maka hukummewajibkan antara suami dan istri untuk saling mencintai sebagaimana Pasal 33UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumahtangga bahagia dan kekal (yang dalam Al Qur'an disebut sakinah) sebagaitujuan dari masingmasing pihak suami istri dalam perkawinan;Menimbang, bahwa dimensi

Sebagaisalan satu faktor yang mempengaruhi dimensi kehidupan batin (cinta kasih)suami istri, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan (mu asyarah) dari keduapihak suamiistri dapat menjadi pupuk bagi tumbuhsuburnya cinta dan kasih, dansebaliknya, dapat menjadi hama yang senantiasa menggerogoti cinta dan kasihdan mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian (aladawah wa al baghdha),ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang teruS menerus di antarapasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan