Ditemukan 3577 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : hukuman hukumk hukumya hukum hutama hukama hukumã hukumi hukumm
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Gugatan Atas Keputusan
Register : 27-12-2012 — Putus : 18-12-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.49553/PP/M.XV/99/2013
Tanggal 18 Desember 2013 — Penggugat dan Tergugat
203 — 49
  • Dasar hukuma. Pasal 11 ayat (1) huruf a dan c dan 13 ayat 1(a) UndangUndang PPNPasal 11 ayat (1) UndangUndang PPN menyebutkan:Terutangnya pajak terjadi pada saat:a. Penyerahan Barang Kena Pajakb. Impor Barang Kena Pajakc. Penyerahan Jasa Kena Pajakd. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luarDaerah Pabeane. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabeanjf. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujudg. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujudh.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 06-08-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 20-12-2021
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 49/G/2021/PTUN.Mks
Tanggal 20 Desember 2021 — Penggugat:
Hj. HERMI HENDRIANI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PAREPARE
Intervensi:
Hj. Maksida
168 — 93
  • PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUMa. Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dalamhalmengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.Dikatakan demikian oleh karena sangat jelas pada gugatan Penggugatmenyatakan bahwa dasar gugatan Penggugat adalah Sertipikat Hak MilikNomor 02831/Kel. Watang Soreang seluas 4.405 m? (empat ribu empatratus lima meter persegi) atas nama Abunawar, S.H.
Pengadilan PN MASOHI Perdata Tanah
Putus : 08-10-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN MASOHI Nomor 04/PDT.G/2012/PN.MSH
Tanggal 8 Oktober 2012 — TUAN LA ODE ADI, pekerjaan Petani, alamat Dusun Haruo. Negeri Rutah. Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya JACOB S WACANNO, SH Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Diponegoro Haruru Kab. Maluku Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 06/SK/I/2012 tertanggal 30 Januari 2012 selanjutnya disebut sebagai;……………………………………………………………………………………………PENGGUGAT. M E L A W A N TUAN LA ODE IMI, pekerjaan Petani beralamat di Dusun Haruo. Negeri Rutah.Kec.Amahai. Kabupaten Maluku Tengah Selanjutnya disebut sebagai;…………………………………………………………………….…TERGUGAT.
77 — 28
  • Tergugattelah menyerahkan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 19 September2012 yang pada intinya menyatakan tetap mempertahankan pendiriannyamasingmasing, kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi yang akandiajukan dalam perkara ini serta memohon putusan ;41Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, makasegala sesuatu yang terjadi didalam persidangan seperti yang dicatat dalamBerita Acara Persidangan, telah dimuat dan turut dipertimbangkan di dalamputusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 10-01-2020 — Putus : 27-04-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 P/HUM/2020
Tanggal 27 April 2020 — ASOSIASI PERUSAHAAN MEDIA LUARGRIYA INDONESIA (AMLI) Provinsi DKI Jakarta The Indonesian Out-Of-Home Association VS GUBERNUR DKI JAKARTA;
394 — 247 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGALSTANDING) DAN KEPENTINGAN HUKUMA.1. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON TIDAKJELAS1.Bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah diatur mengenalpihakpihak yang dapat mengajukan uji materiil terhadapperaturan perundangundangan di bawah UndangUndangterhadap UndangUndang.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 03-02-2014 — Putus : 28-05-2014 — Upload : 28-10-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 12/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 28 Mei 2014 — DRS. ASWAD DAULAY,SH.,MH : BUPATI TAPANULI SELATAN
102 — 52
  • , bukanmerupakan penjatuhan hukuman disiplin tetapi karena Penggugattidakdapat menunjukkan kinerja yang baik sebagai Asisten PemerintahanUmum, sesuai Berita Acara Rapat, tanggal 13 November 2013;Terhadap dalil Para Penggugat angka 5.1.yang pada intinya menyatakanbahwa penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan a quo bertentangandengan asasasas umum Pemerintahan yang baik terutama asas kepastianhukum, dan asas profesionalisme, adalah dalil yang tidak benar dantidak berdasar, karena :1 Asas Kepastian Hukuma
Pengadilan PN MEDAN Perdata Wanprestasi
Register : 05-06-2007 — Putus : 18-12-2007 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 224/PDT.G/2007/PN.MDN
Tanggal 18 Desember 2007 — - JANSEN CHANJAYA ALIAS NAGA HUSEN LAWAN - SUDARMAN ALIAS SAU YUNG, dkk
147 — 8
  • dipersidangan Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat V juga tidak mengajukan saksisaksinya dalam perkara ini :Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukanKonklusinya yang telah diterima dipersidangan tertanggal 22 Nopember 2007dan selanjutnya para pihak menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi danmohon Putusan ;Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala sesuaiuyang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telahtercantum dalam Putusan ini TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 19-05-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 496/Pdt.G/2020/PN Sby
Tanggal 23 Nopember 2020 — Penggugat:
PT EQUITY FINANCE INDONESIA
Tergugat:
1.TAUFAN ADIWIDJAJA
2.ENNY HARIJONO
Turut Tergugat:
ERMIN YUNIASTUTI, S.H.,
234 — 46
  • TurutTergugat tidak mengajukan Saksi;Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat , Tergugat II dan TurutTergugat telah mengajukan kesimpulan masingmasing tanggal 9 November2020;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
Pengadilan PN SIBOLGA Perdata Khusus
Register : 21-04-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 23-09-2017
Putusan PN SIBOLGA Nomor 22/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Sbg
Tanggal 17 Mei 2017 — PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Cabang Sibolga vs JONWESLY SIMAMORA
156 — 53
  • Menyatakan tidak sah dan batal demi hukumA. Permintaan Lelang oleh Pelaku Usaha kepada Kantor Pelayanankekayaan negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan terhadapagunan yang menjadi jaminan konsumen kepada Pelaku Usaha yaituberupae Sertifikat Hak Milik (GHM) nomor 67 Desa/Kel Pasaribu TobingJae berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnyaseluas 7.348 M2?
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 18-11-2019 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 126/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 14 April 2020 — Penggugat:
A. SOMANTRI
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur
Intervensi:
PT. Menara Group
193 — 102
  • XI/19 Tanggal 1 11 2019 atas Surat Kuasa HukumA. SOMANTRI (Penggugat) kepada Kepala Kantor PertanahanKabupaten Cianjur ATR/BPN Kantah Kab. Cianjur, Nomor : 043/DESR/X/2019, Perihal : Keberatan atas Sertifikat Hak Pakai, Tertanggal 30Oktober 2019. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; 7.
Pengadilan PA BIMA Perdata Agama
Register : 15-06-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PA BIMA Nomor 789/Pdt.G/2020/PA.Bm
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
83 — 43
  • Dan/atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusanyang seadiladinya.Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuatdalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariputusan ini;Halaman 32 / 59 Putusan Nomor 789/Pdt.G/2020/PA.BmPERTIMBANGAN HUKUMA.
Pengadilan PN SIBOLGA Perdata Khusus
Register : 07-12-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN SIBOLGA Nomor 40/Pdt.Sus/2016/PN Sbg
Tanggal 12 Januari 2017 — PT. BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Sibolga (Persero) Tbk vs PARLINDUNGAN SILABAN
89 — 59
  • Menyatakan tidak sah dan batal demi hukumA.
Pengadilan PN MANADO
Register : 11-01-2013 — Putus : 17-02-2014 — Upload : 28-05-2015
Putusan PN MANADO Nomor 13/PDT.G/2013/PN.MDO
Tanggal 17 Februari 2014 —
51 — 12
  • Bahwa seperti yang dialikan Penggugat dalam dalildalil nya baik positamaupun petitumnya sehingga objek sengketa yang dialikan olehPenggugat bukan merupakan objek yang dilelang, dengan dengan adanyaperbedaan antara objek sengketa dengan objek yang dilelang menjadikangugatan ini menjadi kabur;GUGATAN MENGANDUNG UNSUR KETIDAKJELASAN(ONDUIDELIJK)KARENA PENGGUGAT MENCAMPURADUKANANTARA UNSUR INGKAR JANJI (WANPRESTASI) DENGANPERBUATAN MELAWAN HUKUMa.
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 12-06-2017 — Putus : 14-08-2017 — Upload : 06-09-2017
Putusan PT PALEMBANG Nomor 45/PDT/2017/PT.PLG
Tanggal 14 Agustus 2017 — - REDY JURMONO SELAMET - PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK, DKK
347 — 134
  • Thamrin No 2, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagaiTergugat Ill;Pokok Perkara dalam Perbuatan Melawan HukumA. Objek Gugatan Tanah dan Bangunan sebagaimana diuraikan dalam SHM No:Halaman 7 dari 83 hal.Put.No.45/PDT/2017/PT.PLG.0120 Luas Tanah: 298 m? dan SHM No: 1051, Luas Tanah:1200 m*, keduanya atas nama Redy Jurmono Selamet terletakdi Jin. Shinta Lingkungan IV RT/RW. 05/02 Kel. Wonosari,Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, yang kedua SHMtersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan;B.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Putus : 11-05-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 26/Pdt.Sus-Plw.Pailit/2019/PN.Niaga.Sby
Tanggal 11 Mei 2020 — NY. HJ. MUSTIKA RENNY lawan AKHMAD FAJRIN, SH.,MH, Dkk
181 — 114
  • PERISTIWA HUKUMa. Bahwa TIDAK BENAR dalil PELAWAN pada gugatan angka 4.3. Huruf a, b dan c yang mendalUkan bahwa PT. GusherTarakan (Dalam Pailit) tidak memiliki utang YANG BENARadalah dalil dalil sebagaimana yang didahikan hanyalahpemutarbahkkan fakta dan karangan PELAWAN dalamHal.43Putusan 26/Pdt.SusPlw.Pailit/2019/PN Niaga SbyJo.
Pengadilan PA BIMA Perdata Agama
Register : 16-03-2017 — Putus : 12-07-2017 — Upload : 03-04-2019
Putusan PA BIMA Nomor 373/Pdt.G/2017/PA.Bm
Tanggal 12 Juli 2017 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 8
  • Putusan Nomor 0373/Padt.G/2017/PA.Bmtertulis tertanggal 05 Juli 2017 yang maksud selengkapnya sebagaimana yangtercatat dalam berita acara sidang;Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan TermohonKonvensi/Penggugat Rekonvensi samasama menyatakan tidak mengajukanSuatu apapun dimuka sidang dan mohon putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk halhalsebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan dianggap sebagaibagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMA
Pengadilan PN MAKASSAR
Putus : 22-10-2015 — Upload : 08-04-2017
Putusan PN MAKASSAR Nomor 175/Pdt.G/2014/PN.Mks
Tanggal 22 Oktober 2015 —
39 — 0
  • menjatuhkan putusannnya atas perkara ini dengan : Menolak keseluruhan dalil gugatan para Penggugat setidaknya tidakdapat diterima sepanjang terhadap diri Tergugat IV ;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini37dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan denganputusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Register : 11-02-2013 — Putus : 21-11-2013 — Upload : 25-03-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-48391/PP/M.VI/16/2013
Tanggal 21 Nopember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
158 — 62
  • Dasar hukuma. Pasal 11 ayat (1) huruf a dan c dan 13 ayat 1(a) UndangUndang PPNPasal 11 ayat (1) UndangUndang PPN menyebutkan:Terutangnya pajak terjadi pada saat:a. Penyerahan Barang Kena Pajakb. Ilmpor Barang Kena Pajakc. Penyerahan Jasa Kena Pajakd. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luarDaerah Pabeane. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabeanf. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujudg. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujudh.
Pengadilan PN AMLAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-05-2016 — Putus : 13-02-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN AMLAPURA Nomor 45/Pdt.G/2016/PN.Amp
Tanggal 13 Februari 2017 — - I Komang Dana, dkk sebagai Para Penggugat Melawan I Wayan Nama, dk. sebagai Para Tergugat
60 — 24
  • DALAM EKSEPSIBahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak semua dalildalil gugatan ParaPenggugat kecuali yang diakui kebenarannya menurut hukum yang sah, dan sebelummenjawab gugatan Para Penggugat , pada kesempatan awal Para Tergugat hendakterlebin dahulu mengajukan eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat yang terdiridari beberapa Eksepsi/keberatan : 220 non non non nnn nn nnn cnn concenEKSEPSI/ KEBERATAN TERHADAP SURAT KUASA PARA PENGGUGATTIDAK SAH/ CACAT HUKUMa) Bahwa surat kuasa khusus Para Penggugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-10-2015 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 47 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 13 Oktober 2015 — ALFIAN, S.Sos
96 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • FAKULTAS HUKUMA. Laboratorium Hukum351. PC 20 unitMerk/Type : HP/Slimline 5389D352. Printer 10 unitMerk/Type : epson/t11353. Printer Laserjet 2 unitMerk/Type : Cannon/LBP3050354. Mesin Tik Manual 1 unitMerk/Type : BROTHER/MT2000355. Mesin Tik Electronic 1 unitMerk/Type : Brother/GX8250356. Handycam 1 unitMerk/Type : sony/HDRXR150E357. Camera Digital 1 unitMerk/Type : Sony/DSCHX5V/B358. Audio System 1 unitMerk/Type : Costum359.
    FAKULTAS HUKUMA. Laboratorium Hukum unit351. PC 20 unitMerk/Type : HP/Slimline 5389D302. Printer 10 unitMerk/Type : epson/t11353. Printer Laserjet 2 unitMerk/Type : Cannon/LBP3050354. Mesin Tik Manual 1 unitMerk/Type : BROTHER/MT2000305: Mesin Tik Electronic 1 unitMerk/Type : Brother/GX8250356. Handycam 1 unitMerk/Type : sony/HDRXR150E357. Camera Digital 1Merk/Type : Sony/DSCHX5V/B unit358. Audio System 1Merk/Type : Costum unit359.
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata Khusus
Putus : 04-01-2017 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 91/Pdt.Sus/2016/PN.Psp
Tanggal 4 Januari 2017 — Pemohon Keberatan : PT. BANK RAKYAT INDONESA (PERSERO), Tbk. KANTOR CABANG SIBUHUAN; Termohon Keberatan : SAKIRIN HARAHAP
174 — 49
  • peraturanperundangundangan adalah:1) Undangundang dasar tahun 19452) Ketetapan MPR3) UndangUndang/Perpu4) Peraturan Pemerintah5) Peraturan Presiden6) Peraturan Daerah Provinsi7) Peraturan DaerahSedangkan peraturan Menteri Keungan RI (In Cassu) Nomor:93/PMK.06/2010 yo PMK No: 106/PMK.06/2013 tidak masuk jenisperaturan perundangundangan, Apalagi Pasal 26 UndangUndang Haktanggungan No 4 1996 tidak ada memerintahkan bahwaperaturanpelaksanaannya adalah peraturan Menteri Keuangan.Menyatakan tidak sah dan batal demi hukumA