Ditemukan 3739 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tindakan tarakan tfuakan tidakã tidak tadukan todanan tatakan timdakan tidahan tidaka
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-01-2016 — Putus : 21-03-2016 — Upload : 01-02-2017
Putusan PT AMBON Nomor 4/PID.TPK/2016/PT AMB
Tanggal 21 Maret 2016 — FREDERIK SIAHAYA, S. Sos. MAP
55 — 20
  • Belanja 1 300000 3000 300 Bahwa belanja cetakCetak Paket 0 000 000 penggandaanPengganda 0 fotokopi ini tidakan Fotokopi pernah dilakukankegiatannya namunuang sudah dicairkansesual dengan DPAdan sudah dimintadan telah digunakansemuanya olehterdakwa.Belanja 19200 250 4800 480 Bahwa belanjaPengganda lembar 000 000 penggandaanan Fotokopi 0 fotokopi ini tidakpernah dilakukankegiatannya namunuang sudah dicairkansesual dengan DPAdan sudah dimintadan telah digunakansemuanya olehterdakwa.Belanja 1 rol 350000
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 23-04-2020 — Putus : 27-10-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 215/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 27 Oktober 2021 — Penggugat:
1.TONY SURJANA
2.JOHNY SURJANA
Tergugat:
1.GOZALI bin ASMAT
2.TASLIMAH binti ASMAT
3.SAYUTI bin ASMAT
4.TUHAMAH
5.MUHAMMAD CHOLIL bin ABDUL HALIM
6.MUHAMMAD AHYAT bin ABDUL HALIM
7.KARLIN bin ABDUL HALIM
8.SUGIARTO TJIPTOHARTONO
9.PT. CIPTA HASIL SUGIARTO
10.GINAWATI, SE
11.Drs. EKITA LUKMANSUY
12.MOHAMMAD SOLEH
13.TOMMY LATIEF
14.ADI DHARMA, SH
181 — 149
  • untuk membayarganti rugi kepada Para Penggugat sebesar 14.920 M2 x Rp. 7.623.000=Rp 113.735. 160.000, (Seratus tiga belas miliar tujuh ratustiga puluhlima juta seratus enam puluh ribu rupiah) secara sekaligus, oleh karenaharga pasaran dan berdasarkan harga NJOP tanah dilokasi tersebut;Bahwa Para Penggugat Rekonvensi selain mengalami kerugian materiilsebagaimana tersebut diatas, Para Penggugat Rekonvensi jugamengalami kerugian imateril selama mengurus sengketa tanah tersebutdiatas, diakibatkan oleh tidakan
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama Waris Islam
Register : 17-10-2011 — Putus : 14-03-2013 — Upload : 02-09-2014
Putusan PA KAB MALANG Nomor 5089/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg
Tanggal 14 Maret 2013 — Penggugat lawan Tergugat
168 — 171
  • kedudukannya yang mengemban salahsatu fungal Negara hingga meminta untuk dianggap tidak mempunyaikualitas dapat dituntut dimuka persidangan jika tidak dikaitkan denganbadan hukum induk dan instansi atasnya (Sampai pemerintah pusat),maka sebagaimana rangkaian kronologis yang sudah diurai didalamgugatan, maka sudah terang bahwasannya Turut Tergugat 33 adalahsebagai pihak yang melakukan suatu. tindakan hukumhinggamenimbulkan suatu akibat terhadap Para Penggugat, hal mana TurutTergugat 33 yang melakukan tidakan
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 02-01-2015 — Putus : 12-03-2015 — Upload : 11-05-2015
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 09-K/PM.III-12/AD/I/2015
Tanggal 12 Maret 2015 — - EDY HARJANTO, Serka NRP 3910132991071 (dkk 7 orang)
85 — 330
  • tersendiri.Bahwa pada saat Alm Serda Rafindo Putra Sihaloho dipukul punggungya dengan selangplastik di kebun Jati Pakis Malang oleh Terdakwa 1 dan kawankawannya saya melihatKapten Inf Ludiro sebagai Danlat hanya duduk duduk saja di atas sepeda motor yangjaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter.Bahwa selain mengalami pemukulan di kebun Jati Pakis Malang para pelaku acara tradisipembaretan juga sering dilakukan pemukulan oleh para pelatih terutama saat masihberada di Kolat Mabrigif Linud 18 Kostrad dan tidakan
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG
Register : 22-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 159-K/PM.II-09/AD/VIII/2016
Tanggal 16 Desember 2016 —
70 — 45
  • yang lain sehingga keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai alat buktidalam perkara ini.Bahwa dalam Nota Pembelaan (Pledoinya) pada halaman 140145 Penasehat Hukummanyatakan tidak sependapat dengan pembuktian Unsur Dengan Sengaja sehinggaPenasehat Hukum dengan tegas menyatakan tidak terbukti seecara sah danmeyakinkan dengan menguraikan sendiri keterangan para Saksi sebagaimanatersebut dalam Nota Pembelaannya :Menurut MVT Dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatuperbuatan/tidakan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-04-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 19 September 2019 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM
Terdakwa:
Ezrinal Azis Pgl. AL alias AZIS alias EZ
501 — 92
  • Menteri Keuangan sebagaibendahara umum negara yang dibuktikan dengan menerbitkandokumen isian pelaksanaan anggaran;Bahwa dalam keuangan negara ada teori transformasi, yakni statushukum keuangan publik berubah, jika terjadi transformasi darikeuangan publik menjadi kKeuangan privat;Bahwa transformasi status hukum keuangan menyebabkan terjadinyaperubahan hak dan kewajiban dalam penguasaan dan pemilikan uangdalam suatu badan hukum;Bahwa selain teori transformasi, ada tindakan hukum dalam keuanganpublik, tidakan
    Pelimpahan artinya tindakan hukum menyerahkan suatu keuangan208atau kekayaan dari badan hukum untuk mengurusnya tanpa terjadiperubahan status hukum kepemilikan dan pengelolaan;Bahwa karena banyak yang kurang memahami tentang hak dankewajiban secara hukum dan tidak memahami tidakan hukumkeuangan publik, sehingga ketidakjelasan terhadap batasan kerugiannegara menjadi meluas;Bahwa sebenarnya untuk menentukan ada atau tidaknya uang negara,yang lebin mudah adalah menggunakan parameter:1.
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 22-02-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 1/G/2019/PTUN.BL
Tanggal 3 September 2019 — Penggugat:
ARSHAD
Tergugat:
Kepala Kantor ATR/ Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan
Intervensi:
1.ABIDIN ABDULAH
2.ROHMAN
3.AHMAD YANI
4.URIANTO
5.NEMENSIUS, SP.,SH
6.DIAN HARDIYANTI
8.FERRY ERLANGGA
9.MUHAMMAD AFID
10.ERMAWATI
11.MHERTA PRATAMA
12.HANIBAM BATHMAN
13.ASEP RIAN BINTANG PAMUNGKAS
14.MARLINA
15.EDWAN PASHA
16.ANDI HERAWAN LUBIS
17.ERDAWATI
18.EKA ROSA WATI
19.MUHAMMAD RAMADHAN
20.ICA PARMIA
21.ENEMRAN
22.APRIO PERMADI
23.MUJIONO
24.RUDI APRIANTO
25.M. MARZUKIN
26.FENTY
27.LARASATI
28.LINA PRATIWI
29.FEBRI PRATAMA PUTRA
30.DENDY APTWOELAS. S
31.RIZKY WIYANTARA
32.RIDWAN
33.MERRIL MIRZA
34.PUJO TRI PAMUNGKAS
35.ANDI SAPUTRA
36.ETI AGUSTINA S
37.AHMAD JEFRI
38.URIANTO
39.SITI WULANDARI
40.YOGI PRAMONO
41.SUKAMTO
42.DHITA AR.S
43.SUPREHATIN
44.RUDIANSYAH
45.ALI AGUSMAN
46.APIT
47.YULISTARI
48.KHAIRIL
49.RODIAH
50.DEDDY KURNIAWAN
51.SELA OKTAVIYANTI<br
210 — 71
  • .; Bahwa tidakan Penggugat dalam pelaksana PendaftaranTanah/Penerbitan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek perkara aquo tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitusesuai dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997,yang menyatakan bahwa kegiatan pendaftaran tanah untuk pertamakali antara lain meliputi; a) Pengumpulan dan pengolahan data fisik (pengukuran dan pemetaan bidang tanah);b) Pembuktian hak dan pembukuannya; c) Penertbitan Sertipikat; d) Penyajian data fisik
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Pembunuhan
Register : 22-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 159-K/PM.II-09/AD/VIII/201
Tanggal 16 Desember 2016 — SERTU ERISKA YUDHA ADITAMA
207 — 87
  • yang lain sehingga keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai alat buktidalam perkara ini.Bahwa dalam Nota Pembelaan (Pledoinya) pada halaman 140145 Penasehat Hukummanyatakan tidak sependapat dengan pembuktian Unsur Dengan Sengaja sehinggaPenasehat Hukum dengan tegas menyatakan tidak terbukti seecara sah danmeyakinkan dengan menguraikan sendiri keterangan para Saksi sebagaimanatersebut dalam Nota Pembelaannya :Menurut MVT Dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatuperbuatan/tidakan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-02-2015 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 6 Juli 2015 — Drs. ADIRAMA BAHAN,MT Alias PAK ADI Bin ADJANG BAHAN
76 — 29
  • Selanjutnyaterdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidakan ada mengajukan Duplik yangtelah disampaikan dalam persidangan hari Senin tanggal 29 Juni 2015, tapiterdakwa dan Penasihat hukumnya menyampaikan, tetap pada Nota pembelaanyang telah disampaikan sebelumnya;Manimbang, bahwa untuk membuktikan, apakah dakwaan, tuntutanPenuntut Umum, terbukti atau tidak Majelis akan mempertimbangkannya sesuaidengan unsurunsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Drs.
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 21-01-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 13-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 13/G/LH/2016/PTUN-JKT
Tanggal 16 Maret 2017 — KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA, dkk ; GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
841 — 561
  • diPeradilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Januari 2016 barudidirikan dan disyahkan kurang lebih 4 bulan dan belum melaksanakan kegiatannyata didalam pelestarian lingkungan hidup paling singkat 2 tahun ;Halaman 216 dari 276 halaman Putusan Nomor : 13/G/2016/PTUNJKTMenimbang, bahwa selanjunya buktibukti yang diajukan oleh Penggugat (vide bukti P37 sampai bukti P37V) tindakan nyata yang dilakukan olehperkumpulan tersebut bukan mewakili suatu organisasi yang berbentuk badanhukum melainkan tidakan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Pertanahan
Register : 23-09-2009 — Putus : 29-10-2010 — Upload : 21-11-2011
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 30/G/2009/PTUN-SMD
Tanggal 29 Oktober 2010 — - DAYANG JOHARIAH, S.Pd. - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA; CAMAT SAMARINDA SEBERANG; HERMANSYAH CANDRA; DEVY KALALO; DEASY KALALO; RUDY SAMALO; USMAN ISMAIL; SILVIA GO; DJOENAEDI LIMANO; X. R. DIKDIK SATIA; H. HAMJAH; XII. LIM YULIANA RITA INDRIAWATI; XIII. FERMINA TUKO ANYANG; OLIVIA L. L. SATIA; ALI ABDURRACHMAN; XVI. SURIANSYAH HS.
204 — 114
  • disebutkan diatas, jika dalamjanagka waktu 2 (dua) tahun tidak didaftarkan , maka tanah adat/tanah ulayat sudahmekembali ke negara dan adalah secara hukum seluruh obyek perkara yaitusertipikat hak atas tanah yang saat ini sedang diajukan oleh Penggugat agar tetapdipertahankan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan dinyatakan sah dan berhargasecara hukum karena penerbitan SertipikatSertipkat tersebut telah sesuai denganketentuan yang berlaku;Bahwa dalil gugatan Penggugat pon 1.10 1.11 yang menjelaskan tidakan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 28-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 37/Pid.Sus-TPK//2016/PN-Amb
Tanggal 30 Maret 2017 — Ir. MIEGSJEGLORIE V. PUTUHENA, ST., MT
129 — 243
  • ;Bahwa jika BPK sebagai lembaga negara yang berwenang untuk menentukankergugian negara telah melakukan Pemeriksaan dan hasilnya tidak ditemukanadanya kerugian negara, tidak dapat dibatalkan oleh BPKP pada saat melakukanaudit yang dminta oleh Penyidikan dengan hasil pengawasannya terdapatkerugian negara ;Bahwa asas dalam hukum administrasi yaitu Presumtio lustae Causa/HetVermoedeti van Rechtmatigheid artinya setiap tidakan pemerintah harusdianggap sah sepanjang belum dibatalkan, atau setiap tindakan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.FAJAR HIDAYAT, SH
2.ZUBAIDI S. MANSUR, SH
3.SUGANDY PUTRA MOKOAGOW, SH
4.M. ASYHARI WAISALE, SH
5.JUNAEDY. SH
6.RAHMAN SANDY ELA SABTU, SH
Terdakwa:
Hi. USMAN Hi. DJAFAR
154 — 236
  • selaku Kuasa Pengguna Anggaran yaitu> Menguji kebenaran material surat surat bukti mengenai hak pihak penagih;> Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan atau kelengkapansehubungan dengan Ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa;> Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;> Membebankan Pengeluaran sesuai dengan mata Anggaran pengeluaranyang bersangkutan;> Memerintahkan pembayaran atas beban dana sesuai denganketersediaan dana dalam DIPA;> Membuat keputusan keputusan dan mengambil tidakan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-08-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 17-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 153/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 19 Nopember 2015 — -HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD. -H. ZEN BIN SUKINTA. -GULAMUH BIN MAHPUD.
82 — 150
  • Padahal, perbuatanatau tidakan Para Terdakwa seperti itu adalah perbuatan/tindakan yangdilarang, dan siapa yang menyebabkan timbulnya keadaan terlarang, maka diawajiob mengakhiri keadaan terlarang itu, jika tidak ada tindakan mengakhirikeadaan terlarang itu, maka dialah yang harus bertanggungjawab dan dipidanaatas penciptaan keadaan terlarang itu;Menibang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapatdengan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam pertimbangan unsur pasal ini,oleh karenanya pleidooi
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-08-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 12-02-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp
Tanggal 12 Januari 2017 — HAMBALI Bin AMRON SAI
101 — 13
  • Namun tidakan pegawai yang bersangkutan (saksiYUDHI IRFANI Bin AHMAD SANI) yang membocorkan informasi (HPSdan spesifikasi yang merupakan bagian dari Dokumen Pengadaan)kepada pihak yang akan mengikuti pelelangan (bahkan dikemudianhari menjadi pemenang pelelangan) tidak dibenarkan karenamelanggar etika pengadaan yang disebutkan pada Pasal 6 huruf bdan huruf g yang menyebutkan bahwa Para pihak yang terkait dalampelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus bekerja secaraprofesional dan mandiri, serta menjaga
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 19-05-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 26-07-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 2/Pdt.Sus/2015/PN JKT.UTR
Tanggal 12 Nopember 2015 — Penggugat:
PT.GLOBAL SARANDA PERKASA
Tergugat:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
226 — 136
  • Bahwa, adalah sangat tidak berdasar dan keliru quod none apabilapengurusan RIPH dan SPI dilakukan oleh orang lain dikategorikansebagai melanggar ketentuan Pasal 19 huruf c, adalah sangatdangkal dan terkesan dipaksakan pertimbangan Termohon mengenaihal ini, terlebihlebin tidak ada bukri ataupun fakta Pemohonmelakukan tidakan membatasi peredaran Bawang Putih;g.
    Bahwa, adalah sangat tidak berdasar dan keliru quod none apabilapengurusan perpanjangan SPI dilakukan oleh orang laindikatagorikan sebagai melanggar ketentuan Pasal 19 huruf c., adalahsangat dangkal dan terkesan dipaksakan pertimbangan Termohonmengenai hal ini, terlebihlebih tidak ada bukri ataupun faktaPemohon melakukan tidakan membatasi peredaran Bawang Putih;vill.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 29-06-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 15-02-2021
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 24/G/2020/PTUN.PBR
Tanggal 10 Desember 2020 — Penggugat:
1.PURNAMAWATI BINTI H. A MASTURO
2.EDI PURWANTO, S.H BIN H.A. MASTURO
3.SELAMAT RIADI BIN H.A. MASTURO
4.SRI MULIAWATI BINTI H.A. MASTURO
5.Hj. SRI WAHYUN S.Pd BINTI H.A. MASTURO
6.NURHIDAYATI BINTI H.A. MASTURO
7.MARTI SUPRIHATINI AMK BINTI H.A. MASTURO
8.SITI ROHANA BINTI JUFRI
9.MASHANAFI ADHA BIN H.A. MASTURO
10.Edi Purwanto Bin H.A Masturo
11.Marti Suprihatini Binti H.A Masturo
12.Siti Rohana Binti Jufri bertinda untuk diri sendiri dan anak kandung di bawah umur bernama Mashanafi Adha Bin H.A Masturo
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
Intervensi:
PT PARINDO KARYA PRIMA dalam hal ini diwakili oleh SYAHRIL M
311 — 153
  • PARINDOKARYA PRIMA adalah tindakan melepaskan/memisahkan kepemilikanharta tersebut untuk sepenuhnya menjadiharta kekayaan PT.PARINDO KARYA PRIMA (Pemisahan harta dengan harta pribadi).Tidakan yang dilakukan A MASTURO ini sah setelah mana pemasukanmodal kedalam perusahaan ini mendapatkan persetujuan RUPS(Rapat Umum Pemegang Saham) atau Dewan komisaris, hal ini sesuaiketentuan pada Pasal 41 Undangundang No. 40/2007 TentangPerseroan Terbatas, yang menyebutkan penambahan modal harusberdasarkan persetujuan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.FAJAR HIDAYAT, SH
2.ZUBAIDI S. MANSUR, SH
3.SUGANDY PUTRA MOKOAGOW, SH
4.M. ASYHARI WAISALE, SH
5.JUNAEDY. SH
6.RAHMAN SANDY ELA SABTU, SH
Terdakwa:
SUAIBA SOAMOLE, A.Md. Alias EBA
237 — 128
  • proses tersebut, selaku Kuasa Pengguna Anggaranyaitu :>Menguji Kebenaran material surat surat bukti mengenai hak pihakpenagih;Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan ataukelengkapan sehubungan dengan Ikatan perjanjian pengadaan barangdan jasa;Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;Membebankan Pengeluaran sesuai dengan mata Anggaran pengeluaranyang bersangkutan;Memerintahkan pembayaran atas beban dana sesuai denganketersediaan dana dalam DIPA;Membuat keputusan keputusan dan mengambil tidakan
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 15-03-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tpg
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
SENOPATI, SH
Terdakwa:
RISALASIH, S.P Bin alm JASWI
357 — 55
  • Oleh karena itu ketika adadugaan tindak pidana apapun sekali pun itu tindak pidana korupsi makadibuktikan oleh aparat penegak hukum ada tidaknya tidakan melanggarhukum yang dalam pasal perpasal mempunyai unsur objektif atau unsurperbuatan. Setelan unsur perbuatan terbukti maka selanjutnya kitamelakukan pertanggungjawaban pidana; Bahwa ahli menjelaskan untuk mengetahui dan menguji adanyaperbuatan pidana itu maka perbuatan melawan hukum yang digunakanadalah perbuatan hukum profil atau PMH profil.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-03-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 16 Juli 2020 — . Pidana - I WAYAN SURYAWAN, SH - LALU AZRIL SOPANDI, SE. (Terdakwa)
250 — 161
  • Skat 1 Unit 2015 5.350.000 Taman DokumenRuang Narmada Pengadaan tidakan ada, Konfirmasidengan managerumum menyatakantidak ada barang,hasil cek fisik tidakada barang17. Galon Unit 2015 8.310.000 Taman DokumenNarmada Pengadaan tidakada, Konfirmasidengan managerumum menyatakantidak ada barang,hasil cek fisik tidakada barangJUML 47.610.00AH 04) Pengadaan Tahun 2016 Bahwapengadaan barang/jasa pada tahun 2016 yangmenjadi asset tetap PT.