Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Perdata
Register : 02-06-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Pms
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
95 — 13
  • Posita Gugatan Bertentangan dengan Pentitum Gugatan ;Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan gugatan PenggugatBertentangan dengan Pentitum Gugatan dengan alasan bahwa Penggugatdalam gugatannya telah menjelaskan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang tunduk terhadap Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang izinperkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, namun dalam pentitumgugatan tidak disebutkan terkait pembagian gaji Pegawai
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 08-10-2019 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 23-01-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 104/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 23 Januari 2020 — Penggugat:
SANGKALA IRWAN
Tergugat:
BUPATI BANTAENG
96 — 60
  • :Fotokopi sesuai dengan print out, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan KepalaBadan Kepegawaian Negara, Nomor 182/6597/SJ,Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, tentangPenegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan, tanggal 13 September
Pengadilan PN MADIUN Pidana Umum Penipuan
Putus : 22-02-2017 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN MADIUN Nomor 6/Pid.B/2017/PN Mad
Tanggal 22 Februari 2017 — - HARYO DEWANTONO
27 — 6
  • Beberapa hari setelahmenyerahkan persyaratan administrasi penerimaan Pegawai Negeri Sipiltersebut, kemudian HARDY DEWANTOKO melalui pesan singkat kepadasaksi MIDARSIH memberitahukan jika Surat Keputusan pengangkatanPegawai Negeri Sipil akan turun pada bulan Oktober 2014, namun sampaidengan bulan Desember 2014 ternyata Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipilyang diharapkan ternnyata tidak ada, oleh karenaya saksi MIDARSIHmananyakan hal tersebut kepada HARDY DEWANTOKO yang dijawabdengan katakata agar
Pengadilan PA RAHA Perdata Agama Perceraian
Register : 18-03-2014 — Putus : 08-09-2014 — Upload : 18-11-2014
Putusan PA RAHA Nomor 63/Pdt.G/2014/PA.Rh
Tanggal 8 September 2014 — PERDATA PEMOHON Vs TERMOHON
19 — 13
  • Irmawati, S.Ag,SH,MH sebagai mediator.Menimbang, bahwa pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990, maka persidangan ditunda untuk proses mediasi dan ditunda untukHal.3 dari 41 Hal.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 26-10-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 25-01-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1325/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 18 Januari 2021 — Penuntut Umum:
DEDI SEPTIYANTO, SH
Terdakwa:
SYAFYUDIN ALIAS PUDIN ALIAS YUDIT ALIAS SYAFYUDIN BIN SYAHRIL PANINCO ALM
323 — 246
  • Poso dan Parigi dalamrangka berjuang menegakkan Daulah Islamiyah / Jihad yang sebelumnyadipimpin oleh ABU WARDA Alias SANTOSO di mana saat ini telah bergantipimpinan oleh ALI KALORA.Terdakwa ketahui kegiatan atau perbuatan yang telah di lakukan olehKelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA dalamrangka menegakkan Daulah islamiyah atau amaliyah jihad = yaitumelakukan pemyerangan terhadap Aparat Keamanan baik TNI maupunPolri di daerah Sausu dan pembunuhan terhadap beberapa warga sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-07-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3126 K/Pdt/2012
Tanggal 18 Juli 2013 — NY. MARIA ADELHEID,dkk VS PETTY PAULINA DABURA PARERA, dkk
44 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ratus jutarupiah);Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Para Tergugatmembongkar, merusak bangunan di atas tanah Para Penggugat yangjuga menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah perbuatanmelawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugatsebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan karena itumenghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian ataspembongkaran bangunan rumah tersebut secara tunai kepada ParaPenggugat;Bahwa Tergugat VIII sampai dengan X sebagai Pengawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 12-04-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 10-06-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 23/G/2019/PTUN.SMG
Tanggal 23 Mei 2019 — Penggugat:
Amin Tri Raharjo, S.H.
Tergugat:
Bupati Tegal
219 — 114
  • Dengan tidak ada keserasian, keharmonisan dalam landasan peraturanperundangundangan berdampak munculnya ketidakcermatan dan tidakhatihati dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa,menjadikan tidak adanya kepastian hukum bagi Penggugat karenaharus dijatuhi sanksi yang berkalikali, dengan aturan yang sama,padahal berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat 3 (tiga) PeraturanPemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang menentukan bahwa PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplindua
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 22-03-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 11/G/2019/PTUN.GTO
Tanggal 1 Agustus 2019 — Penggugat:
HERIYANTO PALILATI, SKM., M.KES.
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN GORONTALO
100 — 59
  • berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;Bahwa berdasarkan surat Kepala Kantor Regional XI BadanKepegawaian Negara Nomor 411/KR.XI/KK/XII/2017 tanggal 6Desember 2017 Perihal PNS yang dipidana karena melakukan tindakpidana korupsi;Bahwa berdasarkan data pada Sistim Aplikasi PelayananKepegawaian (SAPK) BKN bahwa terdapat Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Kepegawaian
Register : 06-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 06-03-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 92/G/2016/PTUN-BDG
Tanggal 16 Februari 2017 — Dr. Drs. Yan Pieter Rumbiak, M.Si VS Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
133 — 59
  • Setelah BKN memberikan persetujuannya, barulah Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan sudah bisa mutasi ke tempat yang baru sebagaiPegawai Negeri Sipil IPDN dan berhak menduduki jabatan di lingkungan2 ee wa eene ccc enneecnn can B.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 31-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1210 K/Pdt/2017
Tanggal 31 Juli 2017 — Hj. ENI FUANA VS H. ISNADI DKK
73 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Tergugat bukanseorang Tentara Nasional Indonesia maupun Pegawai Negeri Sipilyang karena pekerjaannya untuk sementara waktu atau diharuskanberada di Dusun Bugangan RT 005 RW 003 , Desa Taman Gede,Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal;Halaman 20 dari 46 hal. Put. Nomor 1210 K/Pdt/20171.2.Bahwa Tergugat sebagai pembeli lelang terhadap tanah pertanianberupa sawah melalui Tergugat Il sudah merupakan tindakan atauperbuatan hukum yaitu pemindahan hak.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 27-02-2020 — Putus : 04-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 42/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 4 Agustus 2020 — Penggugat:
ABDULLAH KAFABI, M.PD.I
Tergugat:
Menteri Agama Republik Indonesia
359 — 259
  • Apabila pemberhentian dengan hormat dilakukan atasdasar PNS melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat, maka perbuatanpelanggaran disiplin tingkat berat tersebut adalah sebagaimana dimaksud di dalamPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang peraturan dasarnya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) huruf d, Pasal 34 ayat (2)huruf a dan b serta Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan PertimbanganKepegawaian
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 11-08-2014 — Upload : 11-09-2014
Putusan PN PONTIANAK Nomor 268/Pid.Sus/2014/PN. PTK
Tanggal 11 Agustus 2014 — RICHI ZULKARNAIN
66 — 6
  • kependudukan;Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan sebagai tidak memiliki hakatau tidak ada ijin dari yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatansehubungan dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan melawan hukummenurut doktrin diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukumatau perobuatan yang melanggar/menyimpang dari ketentuan perundangundangan ;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi dan terdakwa diketahuibahwa terdakwa bukanlah PNS pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perumahan
Register : 14-03-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71 PK/TUN/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — NY. SRI SOEDARMI, DKK VS KEPALA KANTOR DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TIMUR I;
183 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sipil adalah untuk meningkatkan semangat kerja mereka.Apabila yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai Pegawai NegeriSipil, maka rumah dinas tersebut wajib dikembalikan kepada Instansinya; Bahwa rumah dinas dapat dialinkan haknya beserta atau tidak besertatanahnya kepada penghuni apabila memenuhi syarat yang telah ditentukanperaturan perundangundangan, antara lain telah dialinkan statusnya darigolongan II menjadi golongan III; Bahwa dalam perkara a quo Para Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 11-08-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 31/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
H. EDY MARIANSYAH,S.Sos.,M.Si
Tergugat:
WALIKOTA SAMARINDA
384 — 164
  • ;Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 129 ayat (5)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yangmenentukan Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badanpertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diaturdengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pemerintan RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang merupakan peraturan dasar penerbitan objek sengketa a quo, makatidak ditemukan adanya norma atau
Pengadilan PN TUAL Pidana Umum
Register : 23-01-2019 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 05-04-2019
Putusan PN TUAL Nomor 6/Pid.B/2019/PN Tul
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
ADE F.D.SINAGA, SH
Terdakwa:
1.FAISAL RANGGA MADUBUN Alias PAI
2.SEPTI RESAH A.D.P MADUBUN Alias EPI
102 — 32
  • dari penjualan togel setiap harinya;Menimbang, bahwa togel yang para terdakwa jual adalah jenis Singapuradan Hongkong, untuk waktu pengumuman pemenangnya adalah sekitar pukul19.30 WIT untuk togel Siangapura dan pukul 01.00 WIT untuk togel Hongkong.Pengumuman pemenang dapat diakses di internet;.Menimbang, bahwa terdakwa Faisal Madubun Alias Pai menjual togelhanya sebagai pekerjaan sampingan dan bukan merupakan pekerjaan yangutama, terdakwa IFaisal Madubun Alias Pai, sendiri adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Militer
Register : 04-01-2019 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 28-02-2019
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 17-K/PM.II-08/AL/I/2019
Tanggal 12 Februari 2019 — Oditur:
Salmon Balubun, SH
Terdakwa:
Usman Matly
86 — 177
  • Raya CakungCilincing, Kav. 16 Jakarta Timur telah terjadi perbuatan tidakmenyenangkan dan atau menghalanghalangi kegiatan putusanpengadilan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan beberapa orang sipilyang diduga anak buahnya dengan cara menutup akses jalan keluarmasuk PT. Multicon Indrajaya Terminal dengan menggunakan beberapakonteiner di jejer 3 (tiga) konteiner Kesamping dan 3 (tiga) konteiner keatas dan saat itu Terdakwa marahmarah dengan nada kasarmenunjuknunjuk ke arah muka Sdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 13-03-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 03-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 P/HUM/2020
Tanggal 4 Juni 2020 — LIE PUTRA SETIAWAN, SH.,MH VS MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI ;
1170 — 1877 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Korupsi dapat berasaldari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya,dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi;Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan KomisiPemberantasan Korupsi;Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) wajib tunduk pada mekanisme penyelidikansesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Pasal 45:1)4)Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasaldari kepolisian, kejaksaan, penyidik pegawai negeri sipilyang
Pengadilan PN Mukomuko Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 05-02-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN Mukomuko Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mkm
Tanggal 4 Maret 2021 — Penuntut Umum:
YURIDHO FADLIN, SH., MH.
Terdakwa:
1.SAPUAN EFENDI Als SAPUAN Bin HALIDIN
2.OKI FERNANDO Als NANDO Bin ARSYAD
3.ACEP IRAWAN Als ACEP Bin JASNI
69 — 40
  • kurang lebih 4 (empat) kali menghisap sabu;Bahwa Para Terdakwa pernah di lakukan tes urine pada tanggal 26 Oktober2020 dan hasilnya positif (+)menggunakan Narkotika jenis sabusabu;Bahwa pada saat Para Terdakwa dan saksi Yahadi ditangkap dan dilakukanpenggeledahan, penerangan atau cahaya cukup terang karena adanyacahaya lampu listrik yang ada pada kamar rumah tersebut;Bahwa pada saat Para Terdakwa dan saksi Yahadi ditangkap dan dilakukanpenggeledahan oleh kepolisian dari Polres Seluma tidak ada warga sipilyang
Pengadilan PA LUBUK PAKAM
Register : 01-08-2016 — Putus : 23-08-2017 — Upload : 18-01-2018
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 1157/Pdt_G/2016/PA_Lpk
Tanggal 23 Agustus 2017 —
15 — 20
  • No. 1157/Pdt.G/2016/PA.LpkMenimbang bahwa Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan syarat dan ketentuan untuk melakukan perceraian dandalam hal ini Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepda Pemohonuntuk mengurus izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, akan tetapisetelah diberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengurus izin untukmelakukan perceraian dari atasannya yang berwenang untuk itu, dan sebelumPemohon mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama,
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 15-06-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 19 Juli 2021 — Pemohon:
Nunung Djaja
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
153 — 47
  • ., kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipilyang dalam hal ini memilih domisili hukum di Gedung ManggalaWanabakti Blok IV Lt.4, Jl. Gatot Subroto Senayan Jakarta Pusat.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorKS.02/PHP/PPLKKH/GKM.3/7/2021, tertanggal 29 April 2021,untuk selanjutnya disebut TERMOHON.