Ditemukan 4979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sipenyang sikinyang sikilang
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-04-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 18-08-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg
Tanggal 19 Juni 2017 — ALIUN GANI, S.Pd BIN SUPAWI
110 — 24
  • peraturan per Undangundangan seperti PeraturanPemerintah, Perda dan lainlain (vide Darwan Prinst, SH PemberantasanTindak Pidana Korupsi Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan ke tahun 2002 halaman 29);Halaman 49 dari 81 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2017/PN.PlgMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanapakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan olehPenuntut Umum, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa Terdakwa adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 04-03-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 02-07-2020
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA
Tanggal 1 Juli 2020 — Penggugat:
MUHAMMAD ZAIN
Tergugat:
GUBERNUR ACEH
292 — 184
  • BuktiP.9 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya,(fotokopi dari fotokopi);10. Bukti P.10: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yangHalaman 59 dari 84 HalamanPutusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA11. Bukti P.11:12. Bukti P.12:13.
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 24-07-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 23/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 21 Oktober 2019 — Penggugat:
Ir. NOOR NEDI, M.Si
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
193 — 72
  • huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen PNS.3) Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 2630/V 555/99tertanggal 17 April 2018, Perihal Koordinasi Bersama TerkaitPengawasan dan Pengendalian Kepegawaian.4) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi, danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor:15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 18-06-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 08-11-2021
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 16/G/2021/PTUN.GTO
Tanggal 4 Nopember 2021 — Penggugat:
KHADIJAH LASALI, S.Pd
Tergugat:
WAKIL BUPATI BOALEMO
299 — 146
  • penyelesaian suatu sengketa administrasi pemerintahan harusterlebih dahulu melalui Upaya Administratif atau seluruh upaya administratif harusdiselesaikan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan TataNegara Usaha;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati peraturan perundangundangan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa, peraturan perundangundangan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa tersebut adalahPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 29-06-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 100/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 8 Desember 2020 — Penggugat:
KENY ERVIATI, S.Pd
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
907 — 565
  • dari badan peradilan,maka dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negaratersebut, dapat berasal atau diambil dari :b.1. pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan badanperadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;b.2. amar putusan dari badan peradilan yang sudah mempunyaikekuatan hukum tetap.Bahwa objek sengketa a quo yaitu Surat Keputusan Walikota SurabayaNomor : X.188.45 / 3610 / 436.8.3 / 2020, tanggal 3 April 2020 tentangPemberhentian Tidak Dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 19-06-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 19-07-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 63/PDT/2019/PT PLG
Tanggal 15 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat I : Ir. H SARIMUDA, MT Diwakili Oleh : HARIS MUNANDAR SH
Terbanding/Tergugat II : HERRU ARTANS
Terbanding/Tergugat III : HERAWAN HAMID
Terbanding/Tergugat I : HARTHY HAMID, SH
Terbanding/Turut Tergugat : H. ANSORY THOHIR RONI,ST.,MM
Turut Terbanding/Penggugat II : Hj. YUNIAL LAILI MUTIARI, SH., MH
78 — 45
  • AnsoriRoni Thohir, dan logikanya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang jelas saling kenal dengan Turut Tergugat yang juga seorangPegawai Negeri Sipil, dan lagi pula Turut Tergugat tidaklah bodoh yangdigambarkan oleh Penggugat dan Penggugat II, karena mau begitu sajadiimingimingkan oleh Tergugat dan Tergugat II untuk dijanjikan menjadiKepala Dinas Tata Kota Palembang, sehingga begitu bodohnya TurutTergugat mau memberikan uang sebesar Rp. 420.000.000,00 (empatratus dua puluh juta rupiah) tanpa
Pengadilan PN SUNGAI PENUH Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-06-2007 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN SUNGAI PENUH Nomor 34/PID.B/2007/PN.SPN
Tanggal 26 Juni 2007 — ENKI ZAMORA BIN HUSIN, DK
104 — 19
  • selanjutnya dari asfek psykologis terdakwa Il, dimanamenunjukkan suatu keadaan yang normal dan tidak dalam kondisi tertekan secaramental, sehingga terdakwa II dianggap cukup menyadari perbuatannya dan mampumempertanggungjawabkan perbuatannya ; 22 nnn nnn nnn nnn nnn neeMenimbang, bahwa ditinjau dari aspek sosiologis terdakwa Il yang sebelumnyatidak mempunyai latar belakang yang buruk, tidak pernah dihukum, namun demikianperbuatan terdakwa II tidak mencerminkan sosok profesi seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 11-12-2020 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 11-02-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN
Tanggal 11 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : KHAIRUNNISAH Diwakili Oleh : Zulham rany,SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DAVID PRIMA, SH
134 — 126
  • Penasihat Hukum Terdakwa :Tentang keberatan Angka huruf A s/d J : Bahwa Terdakwa sebagai Bendahara dalam Tim JKN BPJS RSUD yangditunjuk langsung tidak berdasarkan hukum karena tidak mempunyai SuratHalaman 68 dari 84 Putusan Nomor 23/Pid.SusTpk/2020/PTMDNKeputusan dari Bupati sebagai Bendahara, sehingga terjadipenyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Direktur RSUD Kab.Batubara dalam pengangkatan Bendahara, tidak dapat dibenarkan, karenaternyata Terdakwaada melakukan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA SUNGAI PENUH Perdata Agama
Register : 08-09-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 14-09-2019
Putusan PA SUNGAI PENUH Nomor 269/Pdt.G/2016/PA.Spn
Tanggal 9 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
96 — 13
  • Sehingga tidakada alasan yang dapat membenarkan sikap seorang Pegawai Negeri Sipilyang melakukan perbuatan Indisipliner dan bertentangan dengan PeraturanPerundangUndangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Olehsebab itu, Yang Mulia Majelis Hakim dengan berdasarkan faktafaktahukum yang telah Termohon kemukakan di atas maka sudah selayaknyaPermohonan dan gugatan ini dinyatakan ditolak;Hal 19 dari 88 hal Putusan No. 269/Pdt.G/2016/PA.SpnBahwa antara Termohon dengan suami (xxxxx , S.
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 23-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 22/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
DEDDY AGUS ARDIANSYAH, ST, M.Si
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
183 — 54
  • Dian Puji Nugraha Simatupang, SH, MHTanggal 13 Mei 2019 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Pidana Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap DalamPerspektif Hukum Administrasi Negara (fotokopi sesuai denganfotokopi);Print Out Sistem Informasi Penelusuran Perkara PengadilanNegeri Pangkalpinang Tentang Daftar Perkara Tindak PidanaKorupsi atas nama Darman Suriah Bin Rustam Haram (fotokopidari fotokopi);Print Out Sistem Informasi Arsip Digital
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 26-02-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 2/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 2 Juli 2019 — Penggugat:
Yulianto Kusuma Nugroho, SKM.,M.Kes.
Tergugat:
Bupati Hulu Sungai Selatan
292 — 581
  • Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.BJM Halaman 3615 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah dijatunui Hukuman berdasarkan Putusan PengadilanYang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 21-02-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 6/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal 23 Mei 2019 — Penggugat:
Ir. BUDI SANTOSA, MP
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
195 — 148
  • Tentang Manajemen Pegawai NegeriSipil, yang menerangkan lebih lanjut kriteria seorang Pegawai Negeri Sipilyang dapat diberhentikan tidak hormat, karena : Dipidana dengan pidanapenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatanhukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidanapenjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan denganberencana.Bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : 188.44/432/2018 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-02-2018 — Putus : 28-03-2018 — Upload : 26-04-2018
Putusan PT BENGKULU Nomor 6/PID.SUS-TPK/2018/PT.BGL
Tanggal 28 Maret 2018 — ARBANI NOERWAWI, BE.,ST
120 — 49
  • ., pegawai negeri sipilyang ditugaskan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaanPembangunan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kawasan Pintu Batu,Kebun Keling, Pondok Besi, Beringin Raya, Rawa Makmur, Bentiring KotaBengkulu Tahun Anggaran 2015 tidak mengindahkan ketentuan :a) Pasal 3 ayat (1) Undang undang No 17 tahun 2003, tentang KeuanganNegara, yang menyatakan : keuangan negara dikelola secara tertib, taatpada peraturan perundanganundangan, efisien, ekonomis, efektif,transfaran dan bertanggungjawab
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 10-10-2018 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 20-05-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 236/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 12 Maret 2019 — Dr. Drs. Putut Marhaento, M.Or ; MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
199 — 95
  • Perkumpulan Bola Voli YUSO Kota Yogyakarta danbukan orang perseorangan/Penggugat maupun di lingkungan kerjaPenggugat yakni Universitas Negeri Yogyakarta, sehingga jelasperbuatan pidana yang didakwakan kepada Penggugat tidak berkaitandengan jabatan fungsional Penggugat di Fakultas Ilmu KeolahragaanUniversitas Negeri Yogyakarta;Bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat tidak melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 12-11-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 320 PK/Pdt/2012
Tanggal 12 Nopember 2013 —
91 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selain.. dst;4 Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat olehBupati/Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipilyang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan danmemenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangundangan;5 Dalam melaksanakan...dst."
Pengadilan PA DOMPU Perdata Agama
Register : 27-03-2017 — Putus : 23-01-2018 — Upload : 04-04-2019
Putusan PA DOMPU Nomor 227/Pdt.G/2017/PA.Dp
Tanggal 23 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
71 — 33
  • Pensiun Pertama atas nama Ismail Bakar yangdikeluarkan oleh Menteri Sosial Republik Idonesia tanggal 03 Mei 1985, telahmemenuhi syarat formil bukti tertulis, tidak dibantanh pejabat yangmembuatnya juga tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka T.37 adalahakta dibawah tangan (ABT) yang mempunyai kekuatan sebagai buktipermulaan mengenai kedudukan Ismail Bakar Sebagai Pegawai Negeri Sipilyang diberhentikan dengan hormat dan menerima hak sebagai pensiunanPNS;Menimbang, bahwa bukti T.38 berupa fotokopi
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 17-12-2021 — Putus : 25-01-2022 — Upload : 25-01-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 706/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 25 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat I : AGUS JUMENA
Terbanding/Tergugat I : MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Turut Terbanding/Penggugat II : M. DARUDIN
Turut Terbanding/Penggugat III : MAMAT SUDRADJAT
Turut Terbanding/Penggugat IV : SLAMET
Turut Terbanding/Penggugat V : ANIP TARMEDI
Turut Terbanding/Penggugat VI : PURNAMA
Turut Terbanding/Penggugat VII : DIDIK LUTFI HAKIM
Turut Terbanding/Penggugat VIII : FRANCINE HEDI SIGAR
Turut Terbanding/Penggugat IX : SOEGIHARTI
Turut Terbanding/Penggugat X : ERLINA KOESYANTI
Turut Terbanding/Penggugat XI : DJUNAENI
Turut Terbanding/Penggugat XII : WILISTARI
Turut Terbanding/Penggugat XIII : SUPRIADI, BC.IP,S.H
Turut Terbanding/Penggugat XIV : MUHAMAD IBRAHIM
Turut Terbanding/Penggugat XV : TRI WAHYUNI
Turut Terbanding/Penggugat XVI : TARAM KEMIS
Turut Terbanding/Penggugat XVII : SARI FIRDAUS, S.E
Turut Terbanding/Penggugat XVIII : H. MUBIN AHMAD AMIN
Turut Terbanding/Penggugat XIX : SARKANAH
Turut Terbanding/Penggugat XX : SUTARNO
Turut Terbanding/Penggugat XXI : DONANETA LATUHERU
Turut Terbanding/Penggugat XXII : AMINAH SUMINARSIH
Turut Terbanding/Penggugat XXIII : MUH. RASOKI H
Turut Terbanding/Penggugat XXIV : RINA IRAWATI
Turut Terbanding/Penggugat XXV : EKI GANDANA
Turut Terbanding/Penggugat XXVI : SRI LESTARI
Turut Terbanding/Penggugat XXVII : P. SIREGAR
Turut Terbanding/Penggugat XXVIII : SUSIDAWATY
Turut Terbanding/Penggugat XXIX : SYAHZIAR, S.E
Turut Terbanding/Penggugat XXX : YUYUN YUNINGSIH
Turut Terbanding/Penggugat XXXI : MUHAMMAD FURQON
Turut Terbanding/Penggugat XXXII : NURSALEHA
Turut Terbanding/Penggugat XXXIII : ASEP WAWAN GARDIAWAN
Turut Terbanding/Penggugat XXXIV : MUDI IRAWADI
Turut Terbanding/Penggugat XXXV : Drs. HORAS PURBA
Turut Terbanding/Penggugat XXXVI : Drs. R. WIRAWAN
Turut Terbanding/Penggugat XXXVII : BAMBANG SURYADI
Turut Terbanding/Penggugat XXXVIII : RUDDY SUWANDI
Turut Terbanding/Penggugat XXXIX : SAMUEL SIREGAR
174 — 203
  • VIII terdaftar sebagai wajib pajak kepada Negara dan telahmelakukan pembayaran pajak PBB sejak tahun 1993 sampai dengantahun 2019.Maka dengan demikian Penggugat VIII menyatakan dengan sebenarnyatelah menguasai beserta dengan pendahulunya secara terus menerusatas sebidang tanah dan bangunan in cassu a quo selama kuranglebih 27 tahun berturutturut (vide bukti PVIII);Bahwa, Penggugat IX adalah Isteri sekaligus Ahli Waris dari AlmarhumSumarto Hadi Wijaya, yang dahulu bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
    Bahwa, Penggugat V, dalam pensiunan Pegawai Negeri Sipilyang sudah masa purna padabulan September 2000 dan saatini Penggugat Vberusia 75, perbaikan Gugatan, dahulu orangtua Penggugat V yang saat iniduniaAktatelah meninggalberdasarkan Kutipan Halaman 149 Putusan Nomor 706/PDT/2021/PT.DKI kemudian Penggugat V in cassua quo telah menghuni danmenguasai tanah dan bangunan1958sekarang,tersebut sejak tahunsampal denganNomor023/X/PKCMKS/2020 dansekarang digantikan oleh WarisKematianPengganti dari Penggugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 22-02-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 227 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 22 Februari 2017 — Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si
137 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Senada dengan hal di atas, menurut Guse Prayudi yangmenyatakan bahwa, dengan demikian dilihat sejarahnya secarasederhana dapat dikatakan Pasal 2 dan Pasal 3 ini dibuat untukperson yang berbeda, Pasal 3 dibuat untuk pegawai negeri sipilyang korupsi sedangkan Pasal 2 dibuat untuk non pegawai negeriyang korupsi. Dan yang menjadi rasionya adalah korupsi yangdilakukan pegawai negeri lebih rendah kadarnya/ kualitasnyaHal. 75 dari 87 hal. Put.
Pengadilan PA YOGYAKARTA Perdata Agama
Register : 21-08-2018 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 480/Pdt.G/2018/PA.YK
Tanggal 29 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
104 — 27
  • Bahwa perbuatan masyarakat sipilyang menggunakan atribut Mabes TNI yang demikian tidak dapatHlm. 59 dari 92 him. Pts. No. 480/Pdt.G/2018/PA. Ykdibenarkan menurut hukum dan tidak patut untuk ditiru karenamerupakan contoh yang tidak baik untuk generasi penerus.06. Bahwa menolak dalil eksepsi Tergugat Ill s/d VI, perihal kewenanganmengadili/kompetensi absolut, karena :a.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 25-01-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
1.HERRY SANTOSO SLAMET, SH
2.YOPPY GUMALA, S.H.
Terdakwa:
STEPANUS ALS BAPAK DAGAN ALS LOBY BIN DAHEN SAHULUS
91 — 59
  • PIk.tentang disiplin Pegawai Negeri sipil, yang berbunyi Setiap Pegawai NegeriSipil dilarang Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dariSiapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan / atau pekerjaannya.Saksi menerangkan sanksi yang diberikan kepada pegawai negeri sipilyang melanggar pasal 4 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu:Pasal 7(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :a. Hukuman disiplin ringan ;b.