Ditemukan 5549 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tersebut teresbut tesebut tersbut teersebut trersebut tyersebut tetrsebut tsersebut
Pengadilan PN PUWAKARTA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 20-07-2011 — Upload : 01-02-2012
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 85/Pid.B/2011/PN.PWK
Tanggal 20 Juli 2011 — ANTONIUS TOTO SUMANTO
55 — 14
  • Ayat (1) UU No. 35Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa terhadap PenggunaNarkotika Golongan I bagi dirinya sendiri juga dikenai sanksipidana dan karena kondisi Terdakwa tersebut bersesuaiandengan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika maka seharusnya Terdakwa juga didakwadengan Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika Menimbang bahwa mengenai tidak diangkatnya Pasal 127Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaanJaksa Penuntut Umum ttersebut
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Pencurian
Register : 22-12-2016 — Putus : 13-03-2007 — Upload : 04-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 1458/PID/B/2016/PN.BDG
Tanggal 13 Maret 2007 — SALIM als CALIM als KELING als OMPONG Bin UKIN
63 — 5
  • KELING pindah kemobil Ayla kemudian sdr DARIM Als GEPENG dan sdr ENGKUS (DPO)pindah ke kendaraan hasil curian dan mobil tersebut akan dijual oleh sdrDARIM Als GEPENG dan sdr ENGKUS (DPO) namun kepada siapanya dijual terdakwa tidak mengetahuihya, dan dari penjualan kendaraan yangtertah dicuri saya mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta limaratus rupiah); Bahwa benar Terdakwa menjelaskan saat melakukan pencurian tersebutmenggunakan kunci letter T dan terdakwa sendiri yang menyiapkan letter Ttersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 07-05-2012 — Putus : 28-02-2013 — Upload : 18-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 P/HUM/2012
Tanggal 28 Februari 2013 — BARNABAS SUEBU, SH VS 1. PRESIDEN RI, 2. PJ. GUBERNUR PAPUA, 3. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA;
208 — 151 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa selain menyatakan tidak sah dan tidak berlaku ketentuan yangdimohonkan uji materil tersebut diatas, Pemohon juga mohon kepadaMahkamah Agung Republik Indonesia untuk mempercepat pemeriksaan dansegera mengadili permohonan uji materil ini mengingat PERRDASUSPILGUB PAPUA yang memberikan kewenangan kepada DPRP dalamPILGUB PAPUA ttersebut tidak dibatalkan oleh pemerintah, padahalberdasarkan Pasal 68 ayat (2) UU OTSUS PAPUA, pemerintah mempunyaikewenangan untuk itu, yang menyatakan bahwa :Pemerintah
Pengadilan PN PUWAKARTA Pidana Umum Pencurian
Putus : 04-04-2011 — Upload : 25-04-2014
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 44/Pid.B/2011/PN.PWK
Tanggal 4 April 2011 — terdakwa I SUROTO Alias MASROTO Alias BRAM Bin SURYADI terdakwa II SOLEH Alias MARTIN Alias BOTAK Bin SUHAEDI
83 — 18
  • KOMARIAH Bintt H SURYANA mencarikeberadaan Korban FITRI YULISTINI hingga ke tempat dimana sepatunya ditemukanoleh Saksi ASEP SAEPUDIN Bin JAJA;Bahwa Saksi juga tidak mengetahui mengenai keberadaan Saksi HARIS MANANSARAGIH pada hari itu; Atas keterangan Saksi JUJUN MULYA NURKASIH ttersebut, Para Terdakwamenyatakan tidak berkeberatan dan bahwa keterangan tersebut benar adanya; 21 a.YETRIATI.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Perijinan
Putus : 01-03-2012 — Upload : 17-09-2012
Putusan PTUN MATARAM Nomor 33 / G / 2011 / PTUN. MTR.
Tanggal 1 Maret 2012 — Ny.Dra.SUNDARI MULKIAN,SH, Ny.NI MADE NILAJATI,TEJO PRAYITNO MALACCA, MELAWAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
98 — 69
  • Islam, Pekerjaan Dosen Unram ;Bahwa saksi menyatakan, Rumah Dinas yang saksi tempati dekat dengan Klinik Universitas Mataram dan Rumah Dinas tersebut terletak di JalanPemuda ;Bahwa saksi menyatakan, saksi adalah sebagai Dosen di FakultasPeternakan ;Bahwa saksi menyatakan, saksi pernah dengar kalau Haji Agusfian Wahab pernahmengajukan permohonan penurunan Golongan Rumah Dinas yang dia tempati dariGolongan II menjadi golongan III, dan belum ada jawaban dari permohonan Pak AgusfianWahab , ~ permohonan ttersebut
Pengadilan PN MEDAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 04-10-2016 — Putus : 10-06-2016 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 46/Pra.Pid/2016/PN Mdn
Tanggal 10 Juni 2016 — - LUKITO WIBOWO (PEMOHON) - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Cq.Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara (TERMOHON)
102 — 35
  • Madinah Madani Mining diDesa Tapus, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi SumateraUtara, dimana menurut Termohon kegiatan usaha pertambangan komoditas BauksitDPM ttersebut tidak dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), IzinPertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimanadimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat(1) atau ayat (5) dan/atau menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan danpemurnian,
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-07-2012 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 8/PID.SUS/2012/P.TIPIKOR.BNA
Tanggal 11 Juli 2012 — Drs. M. SALEH MAHMUD
58 — 16
  • terdakwa seharusnya tidak mengelola uang Porprov tersebut namunsebagai Ketua cukup mengkoordinir bendahara dan cabang olah raga saja ;Bahwa benar sampai bulan Oktober 2011 dana hibbah berupa anggarantidak langsung untuk mendanai Tim Persiapan dan PelaksaanaanKontingen Atlit Aceh Utara dalam mengikuti Pekan Olah Raga ProvinsiAceh ke XI Kabupaten Bireuen pada bulan Juli 2010 belumdipertanggungjawabkan sebesar Rp.601.716.890, dan terdakwa belummempertanggungjawabkannya sebesar Rp.95.553.000, ;Bahwa dana ttersebut
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 26-12-2013 — Putus : 04-03-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 1097/Pid.Sus/2013/PN.PBR
Tanggal 4 Maret 2013 — HARTONO SUKY ALS ACUNG
66 — 10
  • TOBING SH.MHum, sebagai Hakim Ketua, POLTAKPARDEDE,SH, dan KETUT SUARTA,SH, masingmasing sebagaiHakim Anggota, dan Putusan Ttersebut diucapkan dipersidanganyang terbuka untuk Umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua,dengan didampingi oleh HakikHakim Anggota tersebut, dibantu oleh: WISNARTI, Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri174Pekanbaru dengan dihadiri oleh : T. HARLY MULYATIE,SH, Jaksapenuntut Umun dan terdakwa.HakimHakim Anggota : Hakim Ketua Tersebut1. POLTAK PARDEDE,SH JPL.
    TOBING SH.MHum, sebagai Hakim Ketua, POLTAKPARDEDE,SH, dan KETUT SUARTA,SH, masingmasing sebagaiHakim Anggota, dan Putusan Ttersebut diucapkan dipersidanganyang terbuka untuk Umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua,dengan didampingi oleh HakikHakim Anggota tersebut, dibantu oleh: WISNARTI, Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Pekanbarudengan dihadiri oleh : T. HARLY MULYATIE,SH, Jaksa penuntutUmun dan terdakwa.HakimHakim Anggota : Hakim Ketua Tersebut3. POLTAK PARDEDE,SH JPL.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-10-2014 — Upload : 03-06-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 36/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Tjk
Tanggal 16 Oktober 2014 — - LUQMAN Bin ABDUL RAHMAN
94 — 78
  • DadiTjokrodipo Bandar Lampung dari dalam flas disk yang diberikanoleh terdakwa LUQMAN ttersebut, dan selanjutnya ABUBAKAR bersamasama dengan MUHAMMAD NOORmembawa kertas dokumen HPS tersebut kepada SUWONDOselaku PPK untuk ditanda tangani. Setelah ditandatangani olehSUWONDO, S. Sos selaku PPK maka HPS dan SpesifikasiTekhnis Pengadaan alkes RSUD dr. A.
    DadiTjokrodipo Kota Bandar Lampung ttersebut Jlangsung diambilkeseluruhannya dan dipindahkan ke bank Commonwealth oleh Sdr.KUSNADI GULILING.Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barangbukti yang telah diperlihatkan kepada saksisaksi dan Terdakwa sebagai berikut : Fotocopy 4 (empat) Lembar Surat Keputusan Walikota Bandar LampungNomor : 723/IV.41/IK/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang PenetapanPejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Tim Pengelola Anggaran TugasPembantuan
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-02-2013 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 23/Pid.Tpk/2012/PN.TK
Tanggal 11 Februari 2013 — - HENRY ANGGAKUSUMA bin ANGGAKUSUMA
118 — 166
  • tanah dariKepala Desa Tarahan tersebut, Panitia telah menetapkan harga tanah atau besarnya gantirugi tanah SHGU No. 2 milik terdakwa adalah sebesar Rp 50.000, permeter persegi, yangdengan demikian mengabaikan harga pasar yang telah diberikan sebelumnya yang nilainyajauh dibawah penetapan tersebut;Menimbang, bahwa meskipun Panitia telah meminta masukan dari BPKP danjuga Sucofindo tentang harga tanah ang sebenarnya disekitar tanah SHGU No. 2 yang padapokoknya berpendapat bahwa harga yang ditetapkan ttersebut
    adalah Rp 10.032.000.000, Rp 2.731.000.000, = Rp 7.301.000.000, (tujuh milyartiga ratus satu juta rupiah);Menimbang, bahwa seluruh uang tersebut telah diterima oleh terdakwa, makadengan demikian telah menjadikan bertambahnya kekayaan terdakwa sebagai pemilik PTNaga Intan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;ad. 4. unsur : yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dapat merugikan keuangannegara adalah menunjukkan bahwa delik ttersebut
Pengadilan PN NEGARA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-09-2011 — Upload : 03-10-2012
Putusan PN NEGARA Nomor 111/ Pid. Sus/ 2011/ PN.Ngr
Tanggal 19 September 2011 — - TERDAKWA I : I WAYAN SUISTRA, S.E - TERDAKWA II : I NENGAH SUDIARTHANA - TERDAKWA III:I WAYAN SUDARSANA
157 — 61
  • menerima uang yang masuk dari BankBukopin yang dicairkan di BRI ; Bahwa untuk pengelolaan dananya di koperasi diberikan kepada anggotadalam bentuk pinjaman sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebuthal itu semuanya merupakan tanggung jawab dari manager unit simpanpinjam Ketut Astradi Arteka dan manager bertanggung jawab kepadapengurus koperasi dalam bentuk laporan harian dan laporan bulanan,dimana laporan hariannya dalam bentuk neraca keuangan dan terdakwaikut menandatangani laporan neraca keuangan ttersebut
    Perbuatan para Terdakwa selaku pengurus dari Koperasi Serba UsahaJimbarwana Mandiri harusnya menjadi tauladan dalam berprilaku yangsesuai dengan norma norma yang ada akan tetapi justru para Terdakwasendirilah yang terlibat dalam pelanggaran norma ttersebut ; 2. Perbuatan para Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakatsedang giat giatnya melakukan pemberantasan korupsi di segalaHAL HAL YANG MERINGANKAN : 1. Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; 2.
Pengadilan PN Labuan Bajo Perdata Tanah
Putus : 29-11-2012 — Upload : 30-09-2013
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 04/PDT.G/2012/PN.LBJ
Tanggal 29 Nopember 2012 — ABDUL RAJAK MULUK,dk Melawan ABDUL KARIM, dk
95 — 114
  • MANGEDA ttersebut di atasmenunjukan dengan jelas bahwa Penggugat I dan II bukanlah orang yangPutusan Nomor : 04 / PDT.G/ 2012 / PN.LBJ11berkepentingan atas obyek sengketa dan tidak berkapasitas hukum untukmenggugat ;Gugatan para Penggugat masih kurang pihak karena tidak mengikutsertakanSdri. SUBAIDA (Istri kedua) dari HAPI MANDANG dan NAJEMANG(anak dari HAPI MANDANG) sebagai Penggugat, dimana Sdri.
Pengadilan PN BITUNG Perdata Tanah
Upload : 23-05-2016
Putusan PN BITUNG Nomor 152/Pdt.G/2014/PN Bit
WILSON PINADENDI NANEMPA, dkk Lawan Jd. STIN BAWARE – MANUSAMA, dkk
100 — 34
  • Dan sampai dengan sebelum diajukan gugatan telah dikuasai olehTERGUGAT XIV dan XV sejak tahun 2000 atau + 14 tahun;Tanah milk TERGUGAT XVI, sebelum dibeli oleh TERGUGAT XVI telahdimilik oleh Yunus Saranti berdasarkan SHM No. 251/Madidir Unet yangbila dihitung sejak tanggal SHM diterbitkan yakni 07 November 1982,maka sebelum dibeli TERGUGAT XVI tanah ttersebut sudahdikuasaydimiliki oleh Junus Saranti (bukan PARA PENGGUGAT, namunsepengetahuan PARA PENGGUGAT) selama + 32 tahun.
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Umum Pencurian
Register : 18-07-2014 — Putus : 18-09-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 164/Pid.B/2014/PN PBM
Tanggal 18 September 2014 — terdakwa I. ACHMAD MULYADI bin M. NUR, terdakwa II. PERKASA JAYA bin ISMAIL dan terdakwa III. MUHAMAD RAMDAN bin HASAN MANTRI JAYA
41 — 34
  • ACHMAD MULYADI merasa amanmelakukannya karena informasi terdakwa PERKASA JAYA denganmengatakan Jauh lonyo (dianya = PUTRA TAMA APRIANSYAH jauh)sedangkan terdakwa MUHAMAD RAMDAN meyakinkannya dengan carakepala menunduknunduk tanda situasi aman;Hal 61 dari 73 halaman, Putusan Nomor 164/Pid.B/2014/PN PomMenimbang, bahwa setelah situasi dipastikan aman terdakwa ACHMADMULYADI memasukkan mata kunci T ke dalam lubang kunci pintu sampingmobil untuk membuka paksa pintu, namun di luar dugaannya ternyata kunci Ttersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-09-2015 — Upload : 23-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1131 K/Pdt/2015
Tanggal 28 September 2015 — LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, dk vs WAHYUDI PRASETIO, dk
253 — 205 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • adalah pihak yang harus bertanggung jawab terhadappenjualan produk Reksadana serta DF yang telah dipasarkan dantelah dibeli oleh Penggugat, sehingga dengan demikian terhadappetitum point ke 2, untuk menyatakan jual beli produk Reksadanaberupa dana tetap terproteksi dan/atau pengelolaan DiscretionaryFund antara Penggugat dengan Pembanding adalah tidak sah danbatal demi hukum, oleh karena beralasan hukum serta berdasarhukum, maka terhadap petitum tersebut haruslah dikabulkan;4 Bahwa pertimbangan hukum ttersebut
Pengadilan PT MANADO Perdata
Putus : 04-10-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PT MANADO Nomor 90/PDT/2011/PT.MDO
Tanggal 4 Oktober 2011 — RIA M.PAPALAPU, DKK ; LINDA WAKARY
117 — 217
  • gugatandemikian kabur dan cacad formil.Bahwa Tergugat 23 WHMPIE UMBOH bukti' pemilikannyabukan SHM No. 783/Desa Tateli seperti teruraidalam gugatan point 17 No. 7, akan tetapi SHMTergugat 23 WEMPIE UMBOH bernomor 1010 diterbitkanoleh Badan Pertanahan Kabupaten Minahasa.Bahwa sertifikat pemilikan tanah dari TergugatIll, IV, V, VI di buat oleh Badan PertanahanKabupaten Minahasa termasuk SHM milik Tergugat 23dan 31, maka secara yuridis berhak menilai sahtidaknya SHM ttersebut adalah Pengadilan NegeriTondano
Pengadilan PN CIREBON Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-12-2013 — Putus : 14-10-2014 — Upload : 29-02-2016
Putusan PN CIREBON Nomor 81/PDT.G/2013/PN.CN
Tanggal 14 Oktober 2014 — Perdata: Pengugat: - Ny. Lily Mulyono Tergugat: - Tn. Andi Liem Alias Acien - PT. Bank Mega Kantor Pusat Jakarta Cq.PT.Bank Mega Cabang Cirebon - Pemerintah R.I Cq.Menteri Keuangan R.I Cq.Direktur Jenmdral Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon - Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Jawa Barat Cq, Badan Pertanah Nasional (BPN) Kabupaten Majalengka
108 — 11
  • Bahwa agar PARA TERGUGAT untuk tidak melakukan upaha hukum apapunyang bersifat mengalihkan / melelang dan atau memanfaatkan atas 4 (empat) objeksengketa / Objek jaminan milk PENGGUGAT ttersebut, yang saat ini telahmenjadi Objek sengketa sehubungan dengan perkara ini sampai dengan adanyaPutusan Perkara ini yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht) ;10Bahwa sudah sepantasnya PARA TERGUGAT dibebani membayar uang paksasebesar Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah) PerHari secara tanggungrenteng apabila
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-06-2011 — Putus : 13-09-2011 — Upload : 14-11-2011
Putusan PN PADANG Nomor 04/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG
Tanggal 13 September 2011 — DEDI EKA SISWANTO
67 — 13
  • Hal. ke 91 dari 100.tersebut merupakan kerugian negara;Menimbang bahwa berdasarkan perhitungan tersebut maka unsurdapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negaratelah terpenuhi ;Menimbang oleh karena seluruh unsur Dakwaan Jaksa PenuntutUmum sebagai mana dakwaan Primair telah terpenuhi, maka dakwaanPrimair Jaksa Penuntut Umum ttersebut telah terbukti secara sahmenurut hukum ;Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbuktimaka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;Menimbang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 03-04-2012 — Putus : 23-07-2012 — Upload : 31-07-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 53/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 23 Juli 2012 — Pengurus Koperasi Tani Hutan Binjai Group;1.Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia,2.Pengurus Koperasi Tani Hutan Binjai Group
86 — 54
  • definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiriwewenang yang telah dilimpahkan itu ;Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, artinyadelegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturanperundang undangan;Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaiantidak diperkenankan adanya delegasi ; Kewajiban memberi keterangan ( penjelasan ), artinya delegans berwenang untukmeminta penjelasan tentang pelaksanaan Wwewenang ttersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 10-06-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1063 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 10 Juni 2015 — EDDY
35 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1063 K/Pid.Sus/2015561213141516171819Bahwa Bon BBM tersebut diserahkan oleh Eddy (Kuasa Usaha SPBUKasuari) sebagai rekanan pengadaan bahan bakar untuk DinasKebersihan Kota Medan ke Dinas Kebersihan sesuai dengan kebutuhandan oleh Adnan mencantumkan jumlah kuota liter minyak tiapkendaraan Dinas Kebersihan Kota Medan;Bahwa untuk mengawasi penggunaan Bon BBM ttersebut DinasKebersihan telah menunjuk sdr Abdul Muthalib di SPBU Kasuari untukmencatat pemakaian dan penggunaan BBM pada Dinas Kebersihan