Ditemukan 5673 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : terpenuhi terpetuah terbeluh terpenuhã terpenui terpenuhu terpecah
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-10-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 16-03-2017
Putusan PN PONTIANAK Nomor 121/Pdt.G/2015/PN Ptk
Tanggal 30 Maret 2016 — 1.AGUSTINA PURWANTI BINTI H. PAINO MK 2.DES PURWADI BIN H. PAINO MK 3.PRIHARTININGSIH BINTI H. PAINO MK 4.AGUS PITOYO BIN H. PAINO MK 5.PARNI IRIANI BINTI H. PAINO MK 6.DESI PUDJI ASTUTI BINTI H. PAINO MK 7.ENDANG KUSMAHERNI BINTI H. PAINO MK lawan 1.KODIRUN KARYA 2.SRI INDAHWATI 3.AGUNG SRI SADHONO SH 4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTTIANAK
91 — 8
  • ;Halaman 74 dari 89 halaman Putusan No. 121/Pdt.G/2015/PN.PTKBahwa meskipun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Rekening Air sertaRekening Listrik atas objek perkara masih tercatat atas nama PAINO MKmaupun IMB adalah atas nama PAINO MK, hal ini tidak mutlakmembuktikan bahwa objek perkara masih status harta warisan atau hartapeninggalan dari almarhum Paino MK, tetapi yang mutlak membuktikankepemilikan seseorang atas sebidang tanah dan rumah adalah SertifikatHak Milik yang merupakan hak terkuat dan terpenuh
Pengadilan PN TEBING TINGGI Perdata Tanah
Putus : 25-08-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.TBT
Tanggal 25 Agustus 2015 — TUAN HAIRUL ASWAD lawan RATNA YUNITA, dkk
85 — 8
  • No. 5/Pdt.G/2015/PN.Tbt26.27.28.29.30.31.32.33.sertipikat hak atas tanah tersebut setelah lewat dari 5 (lima) tahun, makasegala tuntutan terhadap sertipikat tersebut dinilai kadaluarsa;Bahwa kepemilikan hak dari Tergugat VIII lahir pada tanggal 20 September2014 belum memenuhi kualifikasi terkuat dan terpenuh sesuai PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehinggabelum memberikan perlindungan dan jaminan kepastian bagi Penggugatsebagai pembeli tanah dengan nomor Sertipikat
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 05-08-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 21-11-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 844/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
Dra. INDRAYATI. H.S, SH., MH
Terdakwa:
AHMAD MUFID als MUFID als BULE als APIT als ABU DUJANABIN H. NAWAWI
236 — 114
  • Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atauketerangan untuk melakukan kejahatan.Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan unsur percobaan,Majelis berpendapat belum terjadi adanya permulaan pelaksanaan tindakpidana, sehingga tidak ada pula perbuatan Terdakwa yang dapat dikategorikansebagai tindakan membantu perbuatan pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur Melakukanpermufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme terpenuh;3.
Pengadilan PN SORONG Pidana Umum Kehutanan
Register : 16-02-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 12-12-2021
Putusan PN SORONG Nomor 43/Pid.B/LH/2021/PN Son
Tanggal 4 Nopember 2021 — ROSITA KAYKATUI
226 — 125
  • melakukan kerjasama dengan ahli waris dari Harun Kalagison dansimson kalagison untuk penggalian c sejak tahun 2008, dan untuk meyakinkanterdakwa, terdakwa menanyakan kepada Kantor Kelurahan malanu dan DisitrikMalanu mengklarifikasi kepemilikan adat milik kalagison, untuk kebutuhanpembangunan Kota Sorong yang sangat diharapkan dari penggalian C tersebut,maka sesuai Pasal 20 ayat 1 UndangUndang No. 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria, Hak milik adalah hak turuntemurun,terkuat dan terpenuh
Pengadilan PN KUPANG Perdata
Putus : 11-09-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 146/Pdt.G/2013/PN.KPG
Tanggal 11 September 2014 — DAUD EOH NDOLU LAWAN 1. JUBLINA A. PAH-MOOY 2. ROBBY CHR MOOY 3. JERMY MOOY 4. Dr. D. Z. MOOY 5. Drh. RONNY STEFANUS MOOY 6. Dra. LIDYA MARLIN KATIPANA MOOY 7. Ir. PAUL LAMBERTUS MOOY 8. SOFIA ADELINA VERA RAFAEL MOOY 9. ANITA Chr. AMNIFU MOOY 10. DONALD E. MOOY, SE 11. ANANDA RENE KANA MOOY, SE., MSi 11. ANANDA RENE KANA MOOY, SE., MSi 13. RIDWAN SUGIARTO 14. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA KUPANG
44 — 29
  • outentik yang memungkinkan dilakukannyaSita Jaminan atas obyek sengketa oleh karena dalil Penggugat sematamatakepemilikannya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi AgrariaPropinsi NTT Nomor : 710/KPG/HM/Kinag/68 tanggal 1 Oktober 1968, yangtelah Daluarsa dan tidak mempunyai nilai alas hak yang kuat berdasarkanhukum, oleh karena Surat Keputusan tersebut tidak ditindak lanjuti denganPendaftaran Hak atas Tanah untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik sebagaibukti Hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-02-2014 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 84/PDT.G/2014/PN.BDG
Tanggal 17 Maret 2020 — Ny. Yogiaman lias Lee Mei Yuan LAWAN Drs. H. Dedi Hermawan, DKK
107 — 25
  • objek sengketa, sehingga berdasarkan Pasal 1697 KUHPerdatatuntutan hak baik yang bersifat kebendaan atau perorangan hapus setelah 30tahun dan Pasal 1963 KUHPerdata menyebutkan lampaunya waktu (20 tahun)menyebabkan seseorang memperoleh hak, maka Pelawan (semula Tergugat)telah kehilangan haknya atas tanah karena kadaluarsa;Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut di atas, menurut dalil Pelawanberdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UndangUndang Pokok Agraria Hakmilik adalah hak turun temurun, terkuat, terpenuh
Pengadilan PN MAKALE Perdata Tanah
Register : 15-05-2012 — Putus : 28-09-2012 — Upload : 06-11-2017
Putusan PN MAKALE Nomor 33/PDT.G/2012/PN.MKL
Tanggal 28 September 2012 — YANCE TATO SULE @ YANCE, YULIUS RAPA’ @ RAPA’, PITHER ANDASO’ @ SAPAN, ADOLFINA LIMBONG ALLO @ LAI’ RAPA’ (PENGGUGAT) VS Y MALIMBONG TAULA’BI, ANTONIUS RORENG, LIUS RORENG, MARSELINUS TAPPI’, RIBKA RORENG, LUDIA TIKU RORENG, PIMPINAN PT TELKOMSEL INDONESIA U.P. REGIONAL MANAGER REGION SULAWESI MALUKU PAPUA (SUMAPUA) (TERGUGAT)
126 — 68
  • Menimbang, bahwa oleh karena belum ada Sertipikat Hak Miliksebagai bukti kepemilikan terkuat dan terpenuh sebagaimana diaturoleh UU No. 5 Tahun 1960, tentulah menjawab inti sengketa diantarakeduabelah pihak berperkara harus mempehatikan bagaimanamasingmasing pihak bisa mempertahankan haknya.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 04-06-2021 — Putus : 25-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 25 Nopember 2021 — Penggugat:
NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Sebagai Tergugat)
469 — 355
  • adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat aktaautentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang ini atau berdasarkan undangundang lainnya.Akta Notans yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yangdibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yangditetaokan dalam UndangUndang ini.Adapun Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004tentang Jabatan Notaris juga menegaskan sebagai berikut:Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 27-10-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 102/PDT/2021/PT BNA
Tanggal 21 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat : Fuadri, S.Si, M.Si Diwakili Oleh : Fuadri, S.Si, M.Si
Terbanding/Tergugat I : Arifin Nafi
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia, C.q Kepala Badan Pertanahan Nasional, C.q Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh C.q Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat
Terbanding/Turut Tergugat I : Faniah
Terbanding/Turut Tergugat II : Hamidah
Terbanding/Turut Tergugat III : Nuraida
Terbanding/Turut Tergugat IV : Emmaliana
Terbanding/Turut Tergugat V : Muzakkir
Terbanding/Turut Tergugat VI : Azhar, S.H. selaku PPAT Daerah Kerja Wilayah Kabupaten Aceh Barat
Terbanding/Turut Tergugat VII : Cut Ida Khairani, S.H., M.Kn selaku PPAT Daerah Kerja Wilayah Kabupaten Aceh Barat
126 — 69
  • Pasal 20 ayat (1) UndangUndang No 5 Tahun 1960 Tentang PeraturanC.Dasar PokokPokok Agraria menyatakan bahwa Hak milik adalah hakyang turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah.Bahwa merujuk pada PP No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,pasal 17 angka (2) Dalam penetapan batas bidang tanah padaHalaman 61 dari 109 Putusan Nomor 102/PDT/2021/PT BNApendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secarasporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-12-2009 — Putus : 17-06-2010 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1636/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel
Tanggal 17 Juni 2010 — 1. DJENI bin GAMUNG bin AIP, Beralamat di Kampung Sawah Rt.003/Rw.01 Kelurahan Petukangan Selatan, Kec. Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan 2. ASEMAH binti GAMUNG bin AIP, Berlamat di Kampung Sawah Rt.009/Rw.01 Kelurahan Petukangan Selatan, Kec. Pesanggarahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29-Nopember-2009, memilih domisili hukum di kantor kuasanya Drs. Paulus Pase, SH. MM., Riki M. Muchtar, SH. dan M. Kasim Ramli, SH., para advokat pada kantor “DRS. PAULUS PASE, SH. MM. & REKAN” berkantor di Ruko Grand Prima Bintara No.55 Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Bekasi Barat, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; M e l a w a n : 1. YAYASAN PEMBELA TANAH AIR-BOGOR (YAPETAB) Dalam hal ini diwakili oleh: - H. TINTON SOEPRAPTO, selaku Ketua YAPETAB, - Ny. NING ZULAICHA, selaku Sekretaris YAPETAB, - Drs. HARI SANTOSO, selaku Bendahara YAPETAB, Beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.35 Bogor 16121 atau Sirkuit Sentul Km.42 Citereup, Bogor, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I ; 2. H.M. SOEHARTO, Cq. AHLIWARIS H.M. SOEHARTO, - Hj. SITI HARDIYANTI HASTUTI, Beralamat di Jl. Yusuf Adiwinata No.14 Rt.003/Rw.01 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II-A ; - SIGIT HARDJOJUDANTO, Beralamat di Jl. Yusuf Adiwinata No.14 Rt.003/Rw.01 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II-B ; - BAMBANG TRIHATMODJO, Beralamat di Jl. Tanjung No.23 Rt.007/Rw.001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II-C ; - SITI HEDIATI HARIYADI, SH., Beralamat di Jl. Cendana No.5 Rt.002/Rw.01 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II-D ; - HUTOMO MANDALA PUTRA, Beralamat di Jl. Cendana No.12 Rt.002/Rw.01 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II-E ; - Ir. SITI HUTAMI ENDANG ADININGSIH, Beralamat di Jl. Cendana No.17 Rt.002/Rw.01 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II-F ; 3. MANSYUR bin SIMIN, Beralamat di Jl. Haji Taing No.25 Kampung Sawah Rt.008/Rw.06 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT III ; 4. SAIMIN bin AIP, Terakhir diketahui beralamt di Kampung Sawah, Desa Petungan, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tangerang (berdasarkan Akta Jual-beli No.78/AGR/1969 tanggal 22-Juli-1969) sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT IV ; 5. MOHAMMAD DAUD, Terakhir diketahui beralamt di Kampung Sawah, Desa Petungan, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tangerang (berdasarkan Akta Jual-beli No.78/AGR/1969 tanggal 22-Juli-1969) sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT V ; 6. PEMERINTAH RI Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DKI JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, Beralamat di Jl. Prapanca Raya No.9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT VI ; 7. PEMERINTAH PROPINSI DKI JAKARTA cq. WALIKOTA JAKARTA SELATAN Cq. CAMAT KECAMATAN PESANGGRAHAN Cq. LURAH KELURAHAN PETUKANGAN SELATAN, Beralamat di Jl. Damai PDKI No.2 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT VII ; 8. WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN cq. PANITIA PENGADAAN TANAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, Beralamat di Jl. Prapanca Raya No.9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT I-A ; 9. DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM RI cq. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, Beralamat di Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT I-B ; 10. PT. JASA MARGA (PERSERO) Tbk., Beralamat di Plasa Tol TMII Jakarta 13550, selanjutnya disebut sebagai: TURUT TERGUGAT I-C ; Dalam hal ini, masing-masing bertindak selaku Penanggung jawab dan/atau pimpinan maupun pelaksana dari Proyek Tol Lingkar Luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Roads (JORR) W-2 untuk selanjutnya secara bersama-sama mohon disebut sebagai : TURUT TERGUGAT I ; 11. PEMERINTAH KOTA TANGERANG cq. CAMAT KECAMATAN CILEDUG, Beralamat di Jl. KH. Hasyim Ashari No.2 Ciledug, Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT II ; 12. SP. HENNY SINGGIH, SH., Notaris Jakarta, Beralamat di Jl. Rajasa III/17, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT III ; 13. I GUSTI NYOMAN SUWEDEN. Beralamat di Jl. Flamboyan No.1 Rt.005/Rw.03 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT IV ;
548 — 112
  • Sel.78(UU No. 5 tahun 1960) Pasal 20 ayat (1) Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah,dengan mengingat ketentuan dalam Pasal6.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 30-03-2017 — Putus : 24-04-2018 — Upload : 27-03-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Dps
Tanggal 24 April 2018 — Penggugat:
A A Ngurah Gede Agung
Tergugat:
1.I Wayan Sundi
2.I Made Sunda
3.I Nyoman Bahagia
4.I Ketut Sandi
5.Lamianti Pamungkas Cq Indo Raja Walet
6.Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Ngurah Rai Cq Perumahan Bea dan Cukai
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung
120 — 83
  • yaitu warga Negara Indonesia/badan hukum tertentu ;Hak guna bangunan yaitu warga Negara Indonesia/badan hukum tertentu,hak guna bangunan bisa diatas Negara dan diatas tanah milik ;Hak pakai yaitu warga Negara Indonesia/Warga negara Asing atauDepartemen/Non Departemen, Pemerintah Daerah, Perwakilan NegaraAsing yang ada di Indonesia ;Hal 95 dari 125 halaman Putusan Nomor 255/Pdt.G/2017/PN DpsBahwa lembaga yang menerbitkan sertifikat adalah Badan PertanahanNasional ( BPN ) ;Bahwa hak yang terkuat terpenuh
Pengadilan PN ROKAN HILIR Perdata
Register : 04-12-2018 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Rhl
Tanggal 10 Oktober 2019 — Penggugat:
MAULANA SARAGIH
Tergugat:
PT.ANDIKA PERMATA SAWIT LESTARI PEKANBARU
Turut Tergugat:
1.Pengurus Kelompok Tani Maju Bersama Kepenghuluan Putat
2.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq GUBERNUR RIAU Cq BUPATI ROKAN HILIR Cq CAMAT TANAH PUTIH Cq PENGHULU PUTAT
194 — 309
  • .; Penggugat seolaholahadalah pemilik syah seluruh objek tanah dimaksud sebagaimana dalamgugatannya namun Penggugat tidak menunjukan bukti kepemilikan/AktaJual Beli terhadap ojek tanah tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 20ayat (1) UUPA menentukan Hak milik adalah hak yang turun temurun,terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, denganmengingat ketentuan Pasal 6 Hak Milik yang diakui olen Penggugat tidakmempunyai konsep yang jelas sebab hak milik yang Penggugat akui tidakmemiliki
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 04-11-2019 — Putus : 02-11-2020 — Upload : 20-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 2 Nopember 2020 — Penggugat:
1.I Made Widana, S.Sos
2.I Nengah Sirde
3.I Nengah Sirnayasa
Tergugat:
1.Kornelius I Wayan Mega
2.Thomas I Nengah Suprapta
3.I Wayan Emilius
4.I Nyoman Bernadus
270 — 141
  • Pendaftaran Tanah) telahmembuktikan secara tegas, sempurna dan jelas bahwa TanahSengketa a quo adalah milik sah Para Para Tergugat, dan bukan ParaPenggugat.Oleh karena Tanah Sengketa a quo adalah milik Para Tergugat, makamenurut hukum Para Tergugat jelaslah mempunyai hak penuh untukmelakukan segala perbuatan hukum atas Tanah sengketa a quo (videpasal 16 ayat 1 huruf a dan pasal 20 UU No. 5 Tahun 1960 tentangPokokPokok Agraria yang menegaskan bahwa hak milik adalah hakturun temurun, terkuat dan terpenuh
    Oleh karena Tanah Sengketa a quo adalah milik Para Tergugat, makamenurut hukum Para Tergugat jelaslah mempunyai hak penuh untukmelakukan segala perbuatan hukum atas Tanah sengketa a quo (videpasal 16 ayat 1 huruf a dan pasal 20 UU No. 5 Tahun 1960 tentangPokokPokok Agraria yang menegaskan bahwa hak milik adalah hakturun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah) karenanya perbuatan Para Tergugat yang melarang ParaPenggugat untuk mensertipikatan atas Tanah Sengketa adalah jelas
    Oleh karena Tanah Sengketa a quo adalah milik Para Tergugat, makamenurut hukum Para Tergugat jelaslah mempunyai hak penuh untukmelakukan segala perbuatan hukum atas Tanah sengketa a quo (videHalaman 232 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Padt.G/2019/PN Dps42.pasal 16 ayat 1 huruf a dan pasal 20 UU No. 5 Tahun 1960 tentangPokokPokok Agraria yang menegaskan bahwa hak milik adalah hakturun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah) karenanya perbuatan Para Tergugat yang
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 04-10-2018 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 35/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 11 Februari 2019 — Penggugat:
PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI, diwakili NOVRIATY HILDA SIBUEA
Tergugat:
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
238 — 260
  • Individual dan Final; 1 srimbultan abet moka bagi seseorang atau badan hukumPeralta; 202 2n nnn nn neon nn eens nen en nen ene ne senna nn nen eee nenensMenimbang, bahwa keenam unsurunsur tersebut di atas adalahbersifat Imperatif Kumulatif yang artinya untuk dapat disebut Keputusan TataUsaha Negara yang dapat disengketakan dan diajukan ke Pengadilan TataUsaha Negara harus memenuhi keselurunan unsur tersebut atau dengankata lain keenam unsur tersebut wajib terpenuhi dan tidak boleh satupunyang tidak terpenuh
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 481 K/TUN/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — THIO YONATAN, S.H.,S.Kom.,S.E.,MAF.,M.Kn. vs. KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
109 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Objek Bangunan telah dibangunmelebihi ijin yang diberikan, yaitu: 3 lantailebih (Objek Sengketa hanya 3 (tiga) lantai)(Vide Bukti P15, foto yang letaknya diakhir dari Bukti P15).Pengakuan Saksi Fakta ini merupakan alatbukti terkuat dan terpenuh yang tidak dapatditarik Kembali.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 08-06-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 359/Pdt.G/2018/PN Mdn
Tanggal 14 Maret 2019 — Penggugat:
1.SUWANDI
2.HARDIE
3.RACHMAT LOEMANTO
Tergugat:
1.ALI SUWANTO dan YAMINA
2.AHMAD
3.SYAMSUL HILAL GINTING
4.SADA ARIHTA GINTING
5.REZEKI GINTING, Amd
6.SURIATI PINTA MEHULI GINTING
7.EKAKIN GINTING
8.NUR JEHAN
9.TENGKU MUHAMMAD YUDHA
10.TENGKU NURLIANI
11.TENGKU NURLIANA
12.TENGKU IRWANI
13.TENGKU NURAINI
14.TENGKU NURHAYATI
15.PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOL MEDAN BINJAI
16.PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL MEDAN BINJAI
145 — 87
  • Yos Sudarso)KM 8, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, KotaMedan, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1)UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Hak Milik adalan hakturun temurun, terkuat dan terpenuh.5.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 15-04-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 63/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penggugat:
YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM BERCAHAYA YARUSIB CILACAP. Diwakili oleh DJOKO SUMEDI, SH., MH
Tergugat:
1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
2.Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3.RUMAH SAKIT ISLAM FATIMAH CILACAP
289 — 220
  • Hal demikian juga dinyatakan dalam bagianPenjelasan atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentangJabatan Notaris yang berbunyi Sebagai alat bukti tertulis yang terkuatdan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima,kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yangsebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 08-04-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tjk
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
SYUKRI SH
Terdakwa:
Ir. TIOPAN SALOMON PANGGABEAN anak dari RICARD PANGGABEAN
101 — 23
  • Parluhutan Marpaung selaku Pengguna Anggaran untuk mewujudkan suatu tindak pidana berdasarkanperannya masingmasing;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa unsur turut melakukan perbuatan itu telah terpenuh;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo PasalUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999
Pengadilan PN Sei Rampah Perdata
Register : 22-01-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN Sei Rampah Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Srh
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
PT LUBUK NAGA
Tergugat:
1.Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Naga Jaya
2.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
164 — 112
  • Apabila sebelum subjek Hukum bermohon maka tidak akan adaHak Milik tetapi ada kepemilikan;Bahwa dari segi nama ada pengkategorian hak atas tanah yaitu hakterkuat dan terpenuh adalah Hak Milik. Baru dibawahnya karenaperuntukannya untuk perkebunan, peternakan dan perikanan namanyaHak Guna Usaha, jangka waktunya sekian.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 26-03-2014 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 10-12-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 62/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 8 Oktober 2014 — 1. H. MARDANIH, DKK;1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
169 — 129
  • tanggal 05 Februari 1997 yang ternyata tidak mempunyaidasar hukum terhadap tanah girik milik PARA PENGGUGAT.Akibat hukum yang timbul dari KTUN OBJEK SENGKETA tersebut sangatmerugikan kepentingan PARA PENGGUGAT karena haknya untukmendapatkan Sertifikat atas tanah miliknya yang sudah ditempatinya selamaberpuluhpuluh tahun menjadi hilang tanoa sebab yang dibenarkan oleh hukum.Bahwa tanah girik milik adat yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT dilindungiPasal 20 UUPA sebagai hak turun temurun yang terkuat dan terpenuh