., M.Si VS BUPATI KUTAI KARTANEGARA;

ANIK ISTIYANDARI, M.P.H VS BUPATI KUTAI TIMUR;;

YULIUS GUN, MM VS BUPATI KUTAI BARAT;

., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Kampung Ngenyan Asa, RT 003,Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat,pekerjaan Eks Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan KantorBupati Kutai Barat;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Paulus Suryadi, S.H., dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokatpada Kantor Paulus Suryadi, S.H., & Rekan, beralamat diKota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal22 Oktober 2019 ;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI KUTAI BARAT, tempat kedudukan di JalanSendawar

Komplek Perkantoran, Kabupaten Kutai Barat;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Adrianus Joni, S.H., M.H.

,jabatan Kepala Bagian Hukum Kabupaten Kutai Barat, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/3633/HKTU.P/X/2019, tanggal 1 Oktober 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara/Sengketa1.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor800.05.860/K.967/2018, tanggal 31 Desember 2018, tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tidak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan,atas nama Drs. Yulius Gun, M.M., NIP 19590701 1986031021;3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai BaratNomor 800.05.860/K.967/2018, tanggal 31 Desember 2018, tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tidak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan,atas nama Drs. Yulius Gun, M.M., NIP 19590701 1986031021;4. Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban untuk merehabilitasi danmengembalikan hakhak dan kedudukan Penggugat sebagai PegawaiNegeri Sipil seperti keadaan semula;5.

- PEMDA KABUPATEN KUTAI TIMURmelawan- KEPALA CABANG BANK MANDIRI, Tbk. SANGATTA;- KEPALA KP PAJAK PRATAMA BONTANG;- KEPALA KANWIL DJP KALIMANTAN TIMUR.

Kutai Timur Energi ; 4.

Kutai Timur Energi ; d. Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka pihak yang berhak mewakili PT. KutaiTimur Energi di dalam Pengadilan adalah Direksi (Direktur). Namun mengingatsaat in, PT. Kutai Timur Energi di bawah pengurusan Tim Likuidator karenatelah dibubarkan oleh Organ PT. Kutai Timur Energi, maka pihak yang berhakmewakili PT. Kutai Timur Energi untuk mengajukan gugatan a quo adalah TimLikuidator PT. Kutai Timur Energi ; e.

Kutai Timur Energi ; . Berdasarkan halhal tersebut di atas, idealnya bahwa pihak yang berhakmewakili PT. Kutai Timur Energi di dalam Pengadilan adalah Direksi(Direktur). Namun mengingat saat in, PT. Kutai Timur Energi di bawahpengurusan Tim Likuidator karena telah dibubarkan oleh Organ PT. KutaiTimur Energi, maka pihak yang berhak mewakili PT. Kutai Timur Energi untukmengajukan gugatan a quo adalah Tim Likuidator PT. Kutai Timur Energi ; .

Kutai Timur Energi kepada PT.

Kutai Timur Energimerupakan objek pajak penghasilan ; 6.

., M.Si VS BUPATI KUTAI KARTANEGARA;

PT KUTAI TIMBER INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 213/C/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KUTAI TIMBER INDONESIA, NPWP 01.001.689.7057.000, beralamat di Jalan Tanjung Tembaga Baru /Pelabuhan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur,67201, yang diwakili oleh Satoshi Kawanami, jabatanDirektur Utama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili olen Kuasanya: MonicaRomelina Sijabat, kewarganegaraan Indonesia, KonsultanHukum Pajak, beralamat

Kutai TimberIndonesia, NPWP. 01.001.689.7057.000, yang beralamat di JalanTanjung Tembaga Baru/Pelabuhan Mayangan, Kota Probolinggo, JawaTimur 67201;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 03 Oktober 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: PT KUTAI TIMBER INDONESIA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010032.16/2018/PP/HT.1 Tahun 2019, tanggal 25 Februari 2019;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan banding Pemohon Banding: PT KUTAI TIMBERINDONESIA:2.

PT KUTAI TIMBER INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 209/C/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KUTAI TIMBER INDONESIA, NPWP: 01.001.689.7057.000, beralamat di Jalan Tanjung Tembaga Baru/Pelabuhan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur,67201, yang diwakili oleh Satoshi Kawanami, jabatanDirektur Utama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili olen Kuasanya: MonicaRomelina Sijabat, kewarganegaraan Indonesia, KonsultanHukum Pajak, beralamat

Kutai TimberIndonesia, NPWP. 01.001.689.7057.000, yang beralamat di JalanTanjung Tembaga Baru/Pelabuhan Mayangan, Kota Probolinggo, JawaTimur 67201;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 03 Oktober 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT KUTAI TIMBER INDONESIA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010028.16/2018/PP/HT.I Tahun 2019, tanggal 25 Februari 2019;Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 209/C/PK/Pjk/2020MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan banding Pemohon Banding PT KUTAI TIMBERINDONESIA:2.

PT KUTAI TIMBER INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 211/C/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KUTAI TIMBER INDONESIA, NPWP 01.001.689.7057.000, beralamat di Jalan Tanjung Tembaga Baru/Pelabuhan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur,67201, yang diwakili oleh Satoshi Kawanami, jabatanDirektur Utama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili olen Kuasanya: MonicaRomelina Sijabat, kewarganegaraan Indonesia, KonsultanHukum Pajak, beralamat

Kutai TimberIndonesia, NPWP. 01.001.689.7057.000, yang beralamat di JalanTanjung Tembaga Baru/Pelabuhan Mayangan, Kota Probolinggo, JawaTimur 67201;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 03 Oktober 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT KUTAI TIMBER INDONESIA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010035.16/2018/PP/HT.1 Tahun 2019, tanggal 25 Februari 2019;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan banding Pemohon Banding PT KUTAI TIMBERINDONESIA:2.

PT KUTAI TIMBER INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 208/C/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KUTAI TIMBER INDONESIA, NPWP: 01.001.689.7057.000, beralamat di Jalan Tanjung Tembaga Baru/Pelabuhan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur,67201, yang diwakili oleh Satoshi Kawanami, jabatanDirektur Utama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili olen Kuasanya: MonicaRomelina Sijabat, kewarganegaraan Indonesia, KonsultanHukum Pajak, beralamat

Kutai TimberIndonesia, NPWP. 01.001.689.7057.000, yang beralamat di JalanTanjung Tembaga Baru/Pelabuhan Mayangan, Kota Probolinggo, JawaTimur 67201;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 03 Oktober 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT KUTAI TIMBER INDONESIA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010027.16/2018/PP/HT.I Tahun 2019, tanggal 25 Februari 2019;Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 208/C/PK/Pjk/2020MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan Banding Pemohon Banding PT. KUTAI TIMBERINDONESIA:2.

BUPATI KUTAI BARAT VS PT. TANJUNG SILAE SINERGI;

PUTUSANNomor 323 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:BUPATI KUTAI BARAT, tempat kedudukan di SendawarPusat, Perkantoran Barong Tongkok, Kabupaten KutaiBarat;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Yosef Stevanson,S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum, dan kawankawan,beralamat di Kota Kutai Barat, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 180/2918/HKTU.P/VIII/2018 tanggal6 Agustus

KepalaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Kutai Barat Nomor 525.29/K.1/2018 Tentang Izin UsahaPerkebunan Untuk Budidaya (IUPB) PT Tanjung Silae Sinergi;Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.068/2016tanggal 19 Januari 2016, Tentang Izin Usaha Perkebunan UntukBudidaya (IUPB) Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Abadi;Selama proses pemeriksaan perkara ini berjalan sampai denganadanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;2.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk menangguhkan (menunda)pelaksanaan :Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat Nomor 525.29/04/2018tanggal 9 April 2018 Tentang Pencabutan Surat Keputusan KepalaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Kutai Barat Nomor 525.29/K.1/2018, Tentang IzinUsaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUPB) PT Tanjung SilaeSinergi;Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.068/2016tanggal 19 Januari 2016

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KabupatenKutai Barat Nomor 525.29/04/2018 tanggal 9 April 2018 TentangPencabutan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal DanPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat Nomor525.29/K.01/2018 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya(IUPB) PT Tanjung Silae Sinergi;4.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Kutai BaratNomor 525.29/K.068/2016 tanggal 19 Januari 2016 TentangIzin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUPB) Kelapa Sawit PTBorneo Citra Persada Abadi;5. Mewajibkan Tergugat untuk mecabut Surat Keputusan Bupati KutaiBarat Nomor 525.29/K.068/2016 tanggal 19 Januari 2016 tentangIzinUsaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUPB) Kelapa Sawit PT BorneoCitra Persada Abadi;6.

,MM vs BUPATI KUTAI KARTANEGARA;

., dankawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat padaKantor Hukum RH & Partners, beralamat di Kota Samarinda,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2020;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI KUTAI KARTANEGARA, tempat kedudukan diJalan Wolter Monginsidi, Timbau, Tenggarong, KabupatenKutai Kartanegara, Kalimantan Timur;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: Purnomo, S.H., jabatanKepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten KutaiKartanegara dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor B2856

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap keputusanatau objek sengketa yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Kartanegara;2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor NIP:888/III.1403/A.SK./VII/BKPSDM/2019 Atas Nama H. Hairuni, SH. MM.Tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor NIP: 888j/III.1403/A.SK.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAITIMUR vs. GEREJA BETHANY INDONESIA

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK (BADAK);melawan1.MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN;2.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA;3.BUPATI KUTAI BARAT;4.PT. TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (Tergugat II Intervensi);

BUPATI KUTAI BARAT, Berkedudukan di Jalan Sendawar 1 KomplekPerkantoran Kabupaten Kutai Barat;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. Jannes MHutajulu, SH.,M.Si, KewarganegaraanIndonesia, Jabatan Kepala Bagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Kutai Barat, alamat di Jalan Sendawar1 Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat;2.

Burhan Ranreng, SH, Kewarganegaraan Indonesia,Jabatan Advokad dan Konsultan Hukum Tim AdvokasiSentawar Kabupaten Kutai Barat, alamat di JalanSendawar 1 Komplek Perkantoran Kabupaten KutaiBarat;5. Ismail, SH, Kewarganegaraan Indonesia, JabatanAdvokad dan Konsultan Hukum Tim Advokasi SentawarKabupaten Kutai Barat, alamat di Jalan Sendawar 1Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat;halaman 6 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD6. Yunanto, SH.

KUTAI,PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTANTIMUR.Tanggal 27 Pebruari 1998;" KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL, NOMOR : 59/HGU/BPN/2005, TENTANGPEMBERIAN HAK GUNA USAHA ATAS TANAHTERLETAK DI KABUPATEN KUTAI BARAT,PROPINSI KALIMANTAN TIMUR, TANGGAL 02 JUNI2005;* KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT,IZIN USAHAPERKEBUNAN (IUP)NOMOR : = 503/480/Eko.TUP/XII/2006.Tanggal 19 Desember 2006.halaman 65 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMD2.

Perda Kabupaten Kutai No. 35 tahun 2000 PelaksanaanPelaksanaan dan Prosedur Pemberian Ijin Usaha Perkebunan diKabupaten Kutai;g. Surat Keputusan Menteri No. 79/KptsII/2001 tanggal 15 Maret2001;h.

Kutai Barat,Propinsi Kalimantan Timur, Tanggal 02 Juni 2005.

(BUPATI KUTAI TIMUR VS MENTERI ENERGI DAN SMD;;

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR (diwakili oleh Ir. H. ISMUNANDAR, MT) bersama DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR VS 1. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR., 2. DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;

., Kepala Bagian Hukum, SekretariatKabupaten Kutai Timur;3. Soleh Abidin, S.H., Kasubag Bantuan Hukum dan Kerjasama,Sekretariat Kabupaten Kutai Timur:Halaman 1 dari 78 halaman. Putusan Nomor 24 P/HUM/20194.

Dalamsurat tersebut Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur menyatakan ...atasHalaman 5 dari 78 halaman. Putusan Nomor 24 P/HUM/2019nama pimpinan DPRD Kabupaten Kutai Timur memberikan persetujuandan merekomendasikan kepada Bupati Kutai Timur untuk mewakillPemerintahan Daerah mengajukan yudicial review (uji mater) keMahkamah Agung Republik Indonesia ....

Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten KutaiTimur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan DaerahKabupaten Kutai Timur, tidak terlibat atau ikut serta bersamasamadengan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur mengajukan permohonanHak Uji materiil dalam permohonan hak uji materiil aquo ;2.

Bahwa kalau hanya dikatakan DPRD Kabupaten Kutai Timur telahmemberikan persetujuan melalui Surat Nomor175/167/849/TUUMI/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 perihalPenyampaian Rekomendasi yang pada pokoknya menyatakan afasnama pimpinan DPRD Kabupaten Kutai Timur memberikan persetujuanHalaman 57 dari 78 halaman.

Putusan Nomor 24 P/HUM/2019dan merekomendasikan kepada Bupati Kutai Timur untuk mewakiliPemerintahan Daerah mengajukan yudicia review (uji materi) keMahkamah Agung Republik Indonesia, lalu. dianggap Bupatibersamasama dengan Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur telahmewakili Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur mengajukanpermohonan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung RI.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR., II. YAYASAN SANGATTA BARU;

PUTUSANNomor 497 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:LUDIANSYAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Jalan Yos Sudarso, Gang Bone Nomor 77 RT 013,Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara,Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur,pekerjaan Swasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhamad Japri, S.H., dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia,

,jabatan Jabatan Kepala Seksi Pengadaan Tanah padaKantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor01/K.K/64.08/V1I/2019, tanggal 28 Juni 2019;ll. YAYASAN SANGATTA BARU, tempat kedudukan diJalan Dr. Sutomo S12, Desa Swarga Bara, KecamatanSangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, yang diwakilioleh Louse Gerda Pessireron selaku Ketua danSyarifuddin Noor selaku Sekretaris:Halaman 1 dari 6 halaman.

TANJUNG SILAE SINERGI DAN BUPATI KUTAI BARAT;

Barat Nomor 525.29/K.844/2018 tanggal 22Oktober 2018 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati KutaiBarat Nomor 525.29/K.931/2016 Tentang Pemberian ljin LokasiUntuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit AtasNama PT Tanjung Silae Sinergi Terletak Di Kampung Kendesiq DanRikong Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat ProvinsiKalimantan Timur;Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.436/2016 tanggal 7Maret 2016 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai BaratNomor 525.29/1127/2013 Tentang

Putusan Nomor 205 K/TUN/2020a.Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.844/2018 tanggal 22Oktober 2018 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati KutaiBarat Nomor 525.29/K.931/2016 Tentang Pemberian ljin LokasiUntuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit AtasNama PT Tanjung Silae Sinergi Terletak Di Kampung Kendesiq DanRikong Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat ProvinsiKalimantan Timur;Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.436/2016 tanggal 7Maret 2016 Tentang Perubahan Keputusan

Bupati Kutai BaratNomor 525.29/1127/2013 Tentang Ijin Lokasi Usaha PerkebunanKelapa Sawit PT.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan berupa:a.Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.844/2018 tanggal 22Oktober 2018 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati KutaiBarat Nomor 525.29/K.931/2016 Tentang Pemberian ljin LokasiUntuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit AtasNama PT Tanjung Silae Sinergi Terletak Di Kampung Kendesiq DanRikong Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat ProvinsiKalimantan Timur;Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.436/2016 tanggal 7Maret

2016 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai BaratNomor 525.29/1127/2013 Tentang Ijin Lokasi Usaha PerkebunanKelapa Sawit PT.

BUATI KUTAI KARTANEGARA;

., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,para Advokat pada Kantor Advokat Aya Sofia Law Firm,beralamat di Kota Palembang, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 29 Oktober 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BRIAN ANJAT SENTOSA, tempat kedudukan di JalanWolter Monginsidi Nomor 17A RT.07, Kelurahan Timbau,Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,Provinsi Kalimantan Timur, yang diwakili oleh ZeniHandayaningrum, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: IrwanSyarifuddin

Penetapan Nomor 71 PK/TUN/2020Termohon Peninjauan KembaliDANBUPATI KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di JalanWolter Monginsidi Nomor 1, Kelurahan Timbau, KecamatanTenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, ProvinsiKalimantan Timur;Turut Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa permohonan pencabutan sebagaimana diuraikandi atas yang dikuatkan dengan Akta Pencabutan Peninjauan Kembali

BORNEO CITRA PERSADA ABADI DAN BUPATI KUTAI BARAT;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR., 2. GEREJA BETHANY INDONESIA;;