Ditemukan 35989 data
76 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
ASIN BI SAFAR, DK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI BARAT DAN EDY SETYA BUDI, DKK;
68 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA., 2. PETERSON MOLLET;
179 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA vs PT. TIWA ABADI DAN PT. SASANA YUDHA BHAKTI;
PUTUSANNomor 377 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAIKARTANEGARA, tempat kedudukan di Jalan JenderalAhmad Yani Nomor 22, Kelurahan Melayu, KecamatanTenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, ProvinsiKalimantan Timur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Resdy Anggi Yuniarti, S.E.
,jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan pada Kantor PertanahanKabupaten Kutai Kartanegara, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor400/64.02/600.13/V/2019, tanggal 16 Mei 2019;Pemohon Kasasi;LawanPT TIWA ABADI, tempat kedudukan di Gedung Office 8 Lt.29 Unit A. SCBD Lot. 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 5253, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru,Jakarta Selatan Indonesia 12190, yang diwakili oleh DatoDR.
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA KANTORPERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 377 K/TUN/2020Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh Dr. H. Yulius S.H., M.H.
174 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI KUTAI KARTANEGARA VS PT. BRIAN ANJAT SENTOSA;
Kutai Kartanegara, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Knhusus Nomor03/SKKBankum/V/2018, tanggal 9 Mei 2018:Pemohon Kasasi I, II;LawanPT BRIAN ANJAT SENTOSA, tempat kedudukan di JalanWolter Monginsidi Nomor 17A RT 07, Kelurahan Timbau,Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,Provinsi Kalimantan Timur, yang diwakili oleh ZeniHandayaningrum, jabatan Direktur;Halaman 1 dari 8 halaman.
Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/51/SKDISBUNKUKAR/VII/2007 tentang ljin Usaha Budidaya Perkebunan KomoditiKelapa Sawit PT Sasana Yudha Bhakti tertanggal 26 Juli 2007 denganluas areal + 10.710 Ha (sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh hektar),berlokasi di Desa Gunung Sari, Buluq Sen, Ritan Baru dan TukungRitan, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara;2.
Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/25/SKDISBUNKUKAR/X/2008 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan KomoditiKelapa Sawit PT Enggang Alam Sawita tertanggal 20 Oktober 2008dengan luas areal + 12.277 Ha (dua belas ribu dua ratus tujuh puluhtujun hektar), berlokasi di Desa Long Beleh Modang, KecamatanKembang Janggut dan Gunung Sari, Long Lalang, Ritan Baru, MuaraRitan, Buluq Sen, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara;Yang menjadi obyek gugatan dalam perkara a quo, sampai denganadanya
Menyatakan batal atau tidak sah:a.Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/51/SKDISBUNKUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan KomoditiKelapa Sawit PT Sasana Yudha Bhakti tertanggal 26 Juli 2007dengan luas areal + 10.710 Ha (sepuluh ribu tujuh ratus sepuluhhektar), berlokasi di Desa Gunung Sari, Bulug Sen, Ritan Baru danTukung Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara;danKeputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/25/SKDISBUNKUKAR/X/2008 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan
Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:a.Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/51/SKDISBUNKUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan KomoditiKelapa Sawit PT Sasana Yudha Bhakti tertanggal 26 Juli 2007dengan luas areal + 10.710 Ha (sepuluh ribu tujuh ratus sepuluhhektar), berlokasi di Desa Gunung Sari, Bulug Sen, Ritan Baru danTukung Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara;danKeputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/25/SKDISBUNKUKAR/X/2008 tentang Ijin Usaha Budidaya
360 — 189 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA., II. PT. SASANA YUDHA BHAKTI VS PT. BRIAN ANJAT SENTOSA;
pada Kantor PertanahanKabupaten Kutai Kartanegara, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 235/64.02/600. 13/III/2019, tanggal 20 Maret 2019;Pemohon Kasasi I;.
Putusan Nomor 47 K/TUN/2020LawanPT BRIAN ANJAT SENTOSA, tempat kedudukan di JalanWolter Monginsidi Nomor 17 A, RT 07, Kelurahan Timbau,Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,Provinsi Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Dato Dr.
Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 147/Desa Buluksen, KecamatanTabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur,tertanggal 29 September 2010, dengan luas 4.659.100 m?
Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 29Oktober 2009, Luas 941,17 Ha, berdasarkan Surat Ukur Nomor2115/HGU/2009, tanggal 21 Oktober 2009, atas nama PT Sasana YudhaBhakti dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 147/Desa Buluksen,Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi KalimantanTimur, tanggal 29 September 2010, luas 4.659.100 m?
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA KANTORPERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA dan PemohonKasasi II PT. SASANA YUDHA BHAKTI:2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 215/B/2019/PT. TUN.
177 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
SAFARNAH JAYA UTAMA VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR;
151 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA., II. PT. ENGGANG ALAM SAWITA VS PT. BRIAN ANJAT SENTOSA;
PUTUSANNomor 48 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAIKARTANEGARA, tempat kedudukan di Jalan JenderalAhmad Yani, Nomor 22, Kelurahan Melayu, KecamatanTenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, ProvinsiKalimantan Timur;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Resdy Anggi Yuniarti,S.E., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah danPengendalian
Pertanahan pada Kantor PertanahanKabupaten Kutai Kartanegara, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 234/64.02/600. 13/III/2019, tanggal 20 Maret 2019;.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara,berupa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 125/Desa Tukung Ritan danRitan Baru, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, ProvinsiKalimantan Timur tertanggal 8 Februari 2010, dengan luas 3.184,41hektar (tiga ribu seratus delapan puluh empat koma empat puluh satuhektar), berdasarkan Surat Ukur Nomor 02/HGU/2010 tertanggal 5Februari 2010, atas nama pemegang hak PT Enggang Alam Sawita;3.
Menyatakan sah secara hukum penerbitan Sertipikat Hak Guna UsahaNomor 125/Desa Tukung Ritan dan Ritan Baru, Kecamatan Tabang,Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 8Februari 2010 luas 3.184,41 Ha, berdasarkan Surat Ukur Nomor02/HGU/2010 tanggal 5 Februari 2010 atas nama PT Enggang AlamSawita yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi /Tergugat, telah sesuaidengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;5.
KEPALA KANTORPERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA dan PemohonKasasi Il. PT ENGGANG ALAM SAWITA;2. Menghukum Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II membayar biayaperkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribuRupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H.
56 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR., II. PT. GUNTA SAMBA JAYA;;
176 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
TIWA ABADI DAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA;
Bakti tertanggal 26 Juli 2007, yangberlokasi di Desa Gunung Sari, Bulugq Sen, Ritan Baru dan TukungRitan, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, ProvinsiKalimantan Timur, dengan luas areal 10.710 Ha (Sepuluh ribu tujuhratus sepuluh hektar); danKeputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 525.26/005/IUP.BID.1/VIII/2015/BP2T tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT PersadaBangun Jaya tertanggal 4 Agustus 2015, berlokasi di Desa GunungSari Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, ProvinsiKalimantan
Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 525.26/005/IUP.BID.1/VIII/2015/BP2T tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT PersadaBangun Jaya tertanggal 4 Agustus 2015, berlokasi di Desa GunungSari, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, ProvinsiKalimantan Timur, dengan luas areal +2.242,06 Ha (Dua ribu duaratus empat puluh dua koma nol enam hektar);3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:a.
Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 503/51/SKDISBUNKUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan KomoditiKelapa Sawit PT Sasana Yudha Bakti tertanggal 26 Juli 2007, yangberlokasi di Desa Gunung Sari, Bulugq Sen, Ritan Baru dan TukungRitan, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, ProvinsiKalimantan Timur, dengan luas areal 10.710 Ha (Sepuluh ribu tujuhratus sepuluh hektar); dan;b.
Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 503/51/SKDISBUNKUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan KomoditiKelapa Sawit PT Sasana Yudha Bakti tertanggal 26 Juli 2007, yangberlokasi di Desa Gunung Sari, Bulugq Sen, Ritan Baru dan TukungRitan Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, ProvinsiKalimantan Timur, dengan luas areal 10.710 Ha (Sepuluh ribu tujuhratus sepuluh hektar); dan;b.
Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa KeputusanBupati Kutai Kartanegara Nomor 925.26/005/IUP.BID.1/VIII/2015/BP2T tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT PersadaBangun Jaya tertanggal 4 Agustus 2015, berlokasi di Desa GunungSari, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, ProvinsiKalimantan Timur, dengan luas areal +2.242,06 Ha (Dua ribu duaratus empat puluh dua koma nol enam hektar);.
93 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR., II. AMIRULLAH SIAHAAN, S.H., DKK VS PT. NUSA INDAH KALIMANTAN PLANTATIONS diwakili oleh FX. HARI WITONO;;
267 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI KUTAI TIMUR., III. PT. CIPTA HIJAU BUMI ETAM VS PT. OCEANIAS TIMBER PRODUCTS;
BUPATI KUTAI TIMUR, berkedudukan di Jalan BukitPelangi, Teluk Lingga, Sangatta Utara, Kabupaten KutaiTimur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Waluyo Heryawan,S.H., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,jabatan Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat DaerahKabupaten Kutai Timur, beralamat di Kabupaten KutaiTimur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/02/S.Kuasa/HK/X/2018, tanggal 29 Oktober 2018;lll.PT CIPTA HIJAU BUMI ETAM, beralamat di Jalan RayaGerbang Dayaku RT.014 RW 05, Bakungan, Loa Janan
,Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, diwakili olehBudiono Tanbun, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Direktur Utama;Halaman 1 dari 13 halaman.
Putusan Nomor 27 PK/TUN/2019925.26/K.162/HK/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang PerpanjanganIzin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT.Cipta Hijau Bumi Etam Seluas + 13.600 Ha Yang Terletak Di KecamatanMuara Wahau dan Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur;3.
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan: Tergugat berupa Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor:925.26/K.162/HK/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentangPerpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan KelapaSawit Kepada PT.
Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 525.26/K.162/ HK/III/2015tanggal 10 Maret 2015 tentang Perpanjangan Izin Lokasi untukKeperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT.Cipta HijauBumi Etam Seluas + 13.600 Hektar yang terletak di KecamatanMuara Wahau dan Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur;b.
43 — 16
KRISTIANUS KUTAI LUMALESSY alias KUTAI, DKK
Kristianus Kutai Lumalesy, terdakwa II.
Kristianus Kutai Lumalesy alias Kutai menjawab Kenapa? lalu tanpa bertanya lagiterdakwa I.
kemudian terdakwa I.Kristianus Kutai Lumalesy alias Kutai menjawab Kenapa? lalu tanpa bertanyalagi terdakwa I.
KristianusKutai Lumalesy alias Kutai yang pada pokoknya sebagai berikut :bahwa terdakwa I. Kristianus Kutai Lumalesy alias Kutai dihadirkan kepersidangan sehubungan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I.Kristianus Kutai Lumalesy alias Kutai bersamasama terdakwa II.
Kristianus Kutai Lumalesyalias Kutai, dimana terdakwa I. Kristianus Kutai Lumalesy alias Kutai langsung memukul wajahsaksi korban Kristianus Natalis BasikBasik sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi KristianusNatalis BasikBasik terjatuh dari sepeda motor kemudian terdakwa I. Kristianus Kutai Lumalesyalias Kutai, terdakwa II.
123 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
SAWIT KALTIM LESTARI VS BUPATI KUTAI KARTANEGARA; PT. KUTAI BARA ABADI
Bahwa berdasarkan Perda Kutai No. 2/2001 ditentukan Tergugatwajib untuk menembuskan Keputusan Tergugat No. 540/012/2008 kepada Menteri Pertanian. Hal ini sebagaimana dinyatakandalam Pasal 13 ayat (2) Perda Kutai No. 2/2001, yangmenyatakan :Hal. 8 dari 79 hal. Put.
Bahwa Perda Kutai No. 2/2001 mensyaratkan agar setiapbadan hukum swasta yang diberikan Izin Usaha Pertambangan(in casu. Kuasa Pertambangan Eksploitasi), harusberkedudukan di Kabupaten Kutai, pengurusnyaberkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal diKabupaten Kutai dan mempunyai lapangan usaha di bidangHal. 9 dari 79 hal. Put. No. 208 K/TUN/2010(iv)pertambangan, sebagaimana yang dinyatakan dalamketentuan Pasal 9 huruf (c) jo.
Kutai Bara Abadi dan KeputusanTergugat No.86/DPN.K/H.86/VII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentangPemberian jin Lokasi Untuk Pertambangan Batubara di Desa Sabintulung,Kecamatan Muara Kaman Kepada PT. Kutai Bara Abadi;5.
Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/012/KPEp/DPEIV/IV2008tanggal 26 Pebruari 2008 tentang Pemberian Kuasa PertambanganEksploitasi kepada PT. Kutai Bara Abadi (Keputusan Bupati KutaiKartanegara Nomor 540/012/KPEp/DPEIV/I/2008) ;2. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 86/DPN.K/H.86/VIIV2008tanggal 22 Agustus 2008 tentang Pemberian jin Lokasi untuk PertambanganBatubara di Desa Sabintulung, Kecamatan Muara Kaman kepada PT.
Sawit Kaltim Lestari diKecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara (lampiran bukti PK10).Selanjutnya, Termohon Kasasi (Bupati Kutai Kartanegara) telahmengeluarkan IUP untuk perkebunan kelap sawit Pemohon Kasasi untukPemohon Kasasi berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:503/06/SKDISBUNKUKAR/X/2005 tertanggal 7 Oktober 2005 tentang jjinUsaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT.
109 — 41
SAWIT KALTIM LESTARI vs-BUPATI KUTAI KARTANEGARA-PT. KUTAI BARA ABADI
. ; wCoNnawaRw Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat pada LawFirm FRANS WINARTA & PARTNERS, alamatkantor di Kompleks Bukit Ganding Mediterania(Florencia), Boulevard Bukit Gading Raya, Blok A,Nomor : 1517, Kelapa Gading Permai, Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28Desember 2011 ; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWANBUPATI KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di Jalan Wolter MonginsidiNomor : 1 Tenggarong, Kutai Kartanegara, KalimantanDalam hal
,M.Si., Jabatan Kepala Bagian HukumSekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara ; Halaman 2 dari 105 halaman, Putusan Nomor : 01/G/2012/PTUNSMD ......... 2. HJ. Asnani, S.H.,M.H., Jabatan Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum SetkabKutai Kartanegara ; a. A. Faizal Nuralam, S.H., Jabatan Staf Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setkab Kutai Kartanegara ;4. Suratno, S.H., Jabatan Staf Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setkab KutaiKartanegara ; 5. H. Anang Sismadi, S.H., Pekerjaan Advokad / Pengacara ;PT.
KUTAI BARA ABADI,Kesemuanya beralamat pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Jalan WolterMonginsidi Nomor : 01 Tenggarong, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : 180.14/HKBankum/I/2012, tanggal 18 Januari 2012 ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;DANberalamat di Jalan Biak Blok C Nomor : 3, Jakarta,diwakili oleh Pieter Tika, Kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan direktur utama PT.
KUTAI BARA ABADI,alamat di Jalan KS Tubun II B, Nomor : 18, RT. 005,RW. 001, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah,Jakarta Barat, berdasarkan Akta Nomor : 57, tanggal 30September 2010, tentang Pernyataan KeputusanRapat PT. KUTAI BARA ABADI, yang dibuat olehNotaris Rose Takarina, Sarjana Hukum, Notaris diDalam hal ini memberikan kuasa kepada1. Denny Kailimang,S.H., M.H. ; NOMBRWNHarry Ponto, S.H., LL.M.
Bahwa yang menjadi objek gugatan a quo adalah Keputusan TERGUGATBupati Kutdi Kartanegara No.: 540/2394/TUPOP/MBPBAT/VIII/2010tanggal 30 Agustus 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Kepada PT KUTAI BARA ABADI Seluas 2.039 Ha(dua ribu tiga puluh sembilan hektar)>
32 — 12
BUPATI KUTAI TIMUR; DIDIK. A;
PUTUSANNomor 246/B/2017/PT.TUN.JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa danmemutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam sengketa antara : BUPATI KUTAI TIMUR, berkedudukan di Jalan Soekarno >usatPerkantoran Bukit Pelangi, Sangatta abupatenKutai Timur, Provinsi Kalimantan Timtr *Dalam hal ini diwakili oleh :++1.
WALUYO HERYAW , Jabatan Kepala BagianKabupaten Kutai Timur ;LIN AGVANISFIYANTI, S.H., Jabatan KasubbagDokumentasi Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Kutai Timur ;.
., Jabatan KasubbagPerundangundangan Bagian MHukum SekretariatDaerah Kabupaten Kutai Timur ;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Kutai Timur,beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, PusatPerkantoran Bukit Pelangi, Sangatta Utara, KabupatenKutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkanHal. 1 dari 13 hal. Put.
ABDUL KAR Advokat Magang ) ;ewarganegaraan Indonesia, PekerjaanLingga, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 02 Februari 2017 ;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/TERBANDING ;2022noene ennPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : 1.
Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai TimurNomor 141.1/K.886/2016, tanggal 15 Desember 2016 tentang PenetapanPenundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pada Desa Long NoranKecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur ;4. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini sebesar Rp. 601.000, (enam ratus satu ribu rupiah) ;Hal. 3 dari 13 hal. Put.
68 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT Kutai Kartanegara Prima Coal
104 — 31
Menyatakan batal Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.2-897.7/A.SK/VII/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 Tentang Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Norhidayati;-------------------------------------------3.
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.2-897.7/A.SK/VII/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 Tentang Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Norhidayati;----------4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi status kepegawaian Penggugat seperti keadaan semula;-----------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 327.000,- (Tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
NORHIDAYATI;melawanBUPATI KUTAI KARTANEGARA;
PUTUSANNOMOR : 35/G/2016/PTUN.SMDDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilantingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusansebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam sengketa antara : NORHIDAYATI, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Gunung Triyu RT.054, Kelurahan Loa lpuh, Kecamatan Tenggarong,Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur,Pekerjaan
Awang Long Senopati No.20 RT.04, KelurahanSukarame, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten KutaiKartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Pekerjaan Advokatpada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum H.NASRUN MU'MIN, S.H., M.H. & REKAN yang, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2016;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWAN:Halaman Putusan Nomor : 35/G/2016/PTUN.SMDBUPATI KUTAI KARTANEGARA, tempat kedudukan di Jalan WolterMonginsidi Tenggarong, Provinsi Kalimantan Timur,dalam hal ini
253 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT Kutai Kartanegara Prima Coal
85 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
MASRANI VS BUPATI KUTAI BARAT;
,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat, bertempat tinggal diJalan Daman Huri, Perumahan Borneo Muati Il Blok C Nomor 17, RT. 41,Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda,Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23Agustus 2013;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;melawan:BUPATI KUTAI BARAT, berkedudukan di Jalan Sendawar 1, KomplekPerkantoran Kabupaten Kutai Barat, dalam hai ini memberikan kuasakepada : Drs.
pada pokoknyaatas dalildalil sebagai berikut:e Obyek sengketa tata usaha ini adalah Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor:146.3/K.525/2012, tanggal 31 Mei 2012, tentang Penetapan dan PenegasanGaris Batas Wilayah Antara Kampung Muara Ponak Kecamatan SilugNgurai dengan Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang ;e Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 146.3/K.525/2012, tanggal 31 Mei2012, tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah AntaraKampung Muara Ponak Kecamatan Silug Ngurai dengan Kampung MuaraTae
Bahwa, Tergugat tanopa mengindahkan saran Penggugat dan PengurusKampung Muara Tae, kemudian mengeluarkan Keputusan Tata UsahaNegara berupa Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 146.3/K.525/2012,tanggal 31 Mei 2012, tentang Penetapan dan Penegasan Garis BatasWilayah Antara Kampung Muara Ponak Kecamatan Silug Ngurai denganKampung Muara Tae Kecamatan Jempang.
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor :146.3/K.525/2012, tanggal 31 Mei 2012, tentang Penetapan dan PenegasanGaris Batas Wilayah Antara Kampung Muara Ponak Kecamatan Silug Nguraidengan Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang ;3.
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang mengadiliperkara a quo, yang berwenang adalah Pengadilan Umum, in casuPengadilan Negeri Kutai Barat ;2.
125 — 51
Menyatakan batal Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.2-897.8/A.SK/VII/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Juarni;---3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.2-897.8/A.SK/VII/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Juarni;---------------------------------------------------------4.
JUARNI;melawanBUPATI KUTAI KARTANEGARA;
TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN:Bahwa, Pada tanggal 20 Oktober 2016 penggugat disuruh oleh Kepala UnitPelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Kutai Kartanegarabapak H.
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupaKeputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888 / IllL.2897.8 / A. SK / VIl/BKD / 2016, tanggal 15 Juli 2016, Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Juarni;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888 / Ill.2897.8 / A.
PeraturanBupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang PenyelenggaraanSistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah dan juga telah memperhatikanprinsif kehatihatian dalam mengunakan keuangan daerah mengingat DinasPendidikan merupakan Penanggung Jawab atas pengunaan anggaran, yangmana apabila Dinas Pendidikan tidak menindaklanjuti hasil temuan dariInspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dan Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Kutai Kartanegara dan tetap melakukan pembayaran kepadaPenggugat tentu
Bahwa memang benar Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/IIL2 897.4/A.SK/VVIVBKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 adalah Produk Tata UsahaNegara yang diterbitkan oleh Tergugat ;4.
Itkab700/314/LHPKH/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 ;Bahwa Pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegaraadalah dengan melakukan konfirmasi dan investigasi kepada BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, UPTD Dinas PendidikanKecamatan Tenggarong, Kepala Sekolah SDN 031 Kecamatan Tenggarong,para Guru SDN 031 Tenggarong, Sdr.