2178/DSTKM/2013 tertanggal 23 Agustus 2013 menganjurkan agarPenggugat melakukan pensiun dini atas permintaan sendiri, anjuran ini adalahsangat tidak fair dan tidak mempunyai dasar hukum;Bahwa Penggugat tetap ingin mengabdikan dirinya bekerja pada Tergugat i.c PT.Pos Indonesia (Persero) pada Kantor Pos Besar Kelas II Medan 20000 karenaPenggugat harus menafkahi istri dan anakanaknya sebanyak 3 orang yang sudahbersekolah;9 Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang bertindak semenasema danmelakukan pembiaran

Pos Indonesia (Persero);11 Bahwa karena perbuatan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalahtidak sesuai dengan aspek yuridis dan perundangundangan yang berlaku danterkesan adanya pembiaran selama 23 bulan sudah menyebabkan Penggugatmenderita lahir dan bathin maka perbuatan Tergugat dikualifikasikan sebagaiperbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan

sebagaiberikut:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah melarang Penggugat untukbekerja pada Tergugat serta melakukan pembiaran akan status Penggugatyang tidak jelas selama lebih dari 23 bulan adalah perbuatan melawanhukum;3 Memperkerjakan kembali Penggugat ke tempatnya semula yaitu staf praantaran (Bagian Pasca Antaran) pada Tergugat i.c PT.

Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) dengan tidak memberikan Surat Himbauandan/atau Surat Teguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) karenaPemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) 7/IDAKmenyampaikan SPT Masa PPN sejak tahun 2004:B. Materi Gugatan dan Penjelasan Tambahan pada Closing Statementyang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Pajak;Halaman 5 dari 34 halaman.

Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (SemulaTergugat) dengan tidak memberikan Surat Himbauan dan/atau SuratTeguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) karena PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) T/DAK menyampaikan SPTMasa PPN sejak tahun 2004;1.

Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (4) Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP161/PJ./2001 tersebut karena TermohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) belum memberikankeputusan sampai dengan tanggal 10 April 2004 maka permohonanPemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sudahdikabulkan;Bahwa dengan tidak diberikan Surat Himbauan atau Surat TagihanPajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat)hal ini menunjukkan adanya pembiaran oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat);10.

Bahwa pembiaran ini menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) menderita kerugian akibat hal ini:11.Bahwa seharusnya hal ini merupakan kesalahan dari TermohonPeninjauan Kembali (Semula Tergugat);12.Bahwa halhal di atas tidak dipertimbangkan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dalam memutuskan sengketa ini;.

Putusan Nomor 1117/B/PK/PJK/2015langkahlangkah yang harus dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali (Semula Penggugat) supaya surat Pemohon PeninjauanKembali (Ssemula Penggugat) segera di respon oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat);Bahwa dengan tidak menginformasikan apapun tersebutmenunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) melakukan pembiaran atas upaya yang dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);Bahwa atas pembiaran tersebut sangat merugikan

DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa gugatan Pembanding didasarkan adanyapengrusakan dan pembongkaran rumah ditanah yang ditempati LevaneSugiarso anak Pembanding semula Penggugat oleh Terbanding semulaTergugat yang kemudian telah dilaporkan kepada Terbanding II semulaTergugat Il yang sampai saat gugatan diajukan belum ditindak lanjuti atauadanya pembiaran oleh Terbanding Il semula Tergugat Il , sehinggamenimbulkan kerugian bagi Pembanding semula Penggugat;Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tingkat

Banding bahwaperistiwa yang dijadikan dasar gugatan oleh Pembanding semula PenggugatHalaman 4 dari 7 Putusan Nomor 155/PDT/2021/PT MNDtersebut adalah peristiwa pidana, maka seharusnya diselesaikan melalui prosespidana;Menimbang, bahwa tentang laporan pidana Pembanding semulaPenggugat kepada Terbanding II semula Tergugat II yang sampai saat gugatandiajukan belum ditindak lanjuti atau adanya pembiaran oleh Terbanding IIsemula Tergugat Il adalah apabila Pembanding semula Penggugat merasa danmemandang

bahwa Penggugatdan Tergugat masih serumah dan sampai sekarang masih memberikan nafkah batin,sedangkan nafkah lahir baru 1 bulan tidak diberikan Tergugat ;Menimbang, bahwa pelanggaran didalam taklik talak angka 2 adalah harusterpenuhi tidak adanya nafkah minimal selama 3 bulan berturutturut, sedangkanfakta hukumnya Penggugat tidak menerima lafkah lahir baru 1 bulan dan nafkahbatin berupa hubungan coitus masih tetap berjalan sampai sekarang, sedangkanperjanjian taklik talak angka 4, adalah adanya pembiaran

selama 6 bulan berturutturut, sedangkan fakta hukumnya Penggugat dan Tergugat masih serumah dan masihberhubungan coitus, ini menunjukan tidak adanya pembiaran terhadap Penggugat,maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah premature dan tidakberalasan sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor Tahun5Salinan Putusan Lembar KeNo.0455/Pdt.G/2012/PA.Kds. dari 6 halaman1974 Jo.116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugatharus dinyatakan tidak dapat diterima

Bahwa melalui keputusan in cassu perkara PengadilanTingkat Pertama telah melegalkan setidaktidaknyamelakukan pembiaran perihal jual beli yang dilatarbelakangi hutang piutang dan dilarang UndangUndang atauaturan hukum yang bersangkutan ;4.

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah melegalkansetidaktidaknya melakukan pembiaran perihal main hakimsendiri yang dilakukan oleh Tergugat iMenimbang, bahwa terhadap memori banding dari ParaPembanding semula Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum ParaTerbanding semula Para Tergugat mengajukan kontra memori bandingtertanggal 10 Juni 2014, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :Hal 5 dari 7 hal.

Sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat / Kreditur untuk :MELAKUKAN PEMBIARAN HINGGA BERTAHUN TAHUNTIDAK SECEPATNYA MELELANG ASSET JAMINAN YANGSUDAH DISEDIAKAN OLEH PENGGUGAT / DEBITUR ),sebaliknya terus menerus menghitung bunga LAYAKNYAARGOMETER TAXI YANG BERJALAN TERUSMENERUS,padahal penumpangnya sedang tidur pulas diluar taxi tersebut,sehingga berakibat :a Menjadi BUNGABERBUNGA dan MENJADI GUNUNGGUNUNG BUNGA dan jumlahnya bisa menjadi berapa sajaTERGANTUNG MAU DILAKUKAN PEMBIARANbeberapa lama

Kreditur yang serakah bisa melakukan pembiaran (tidak segera melelangasset jaminan padahal debitur sudah angkat tangan tidak bisa melanjutkanpembayaran hutangnya) dan bisa bervariasi :a Kreditur bisa melakukan pembiaran selama 28 bulan saja sehinggahutang debitur yang hanya Rp. 60.000.000. berakibatmembengkak sebesar Rp 165.000.000, ;b Kreditur bisa melakukan pembiaran selama 10 tahun, sehinggajumlah hutang pokok + bunga bisa membengkak menjadi Rp400.000.000, (Hutang Pokok hanya Rp. 60 juta) ;c Tetapi

Kreditur yang KESERAKAHANNYA LUAR BIASAsangat memungkinkan melakukan pembiaran s/d selama 2050tahun sehingga : Ibaratnya disediakan asset jaminansekelurahanpun tidak cukup untuk membayar hutangnya yangcuma sebesar Rp 60.000.000, ";3.2.

Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (SemulaTERGUGAT) dengan tidak memberikan Surat Himbauan dan/atauSurat Teguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) karena PemohonPeninjauan Kembali (semula PENGGUGAT) TIDAK menyampaikanSPT Masa PPN sejak tahun 2004.1.

Bahwa dengan tidak diberikan Surat Himbauan atau Surat TagihanPajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPENGGUGAT) hal ini menunjukkan adanya pembiaran olehTermohon Peninjauan Kembali (Semula TERGUGAT).10.Bahwa pembiaran ini menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula PENGGUGAT) menderita kerugian akibat hal ini.11.Bahwa seharusnya hal ini merupakan kesalahan dari TermohonPeninjauan Kembali (semula TERGUGAT).12.Bahwa halhal di atas tidak dipertimbangkan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dalam

Terjadi pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula TERGUGAT) dengan cara tidak menginformasikan tindaklanjut mengenai Surat Permohonan Pencabutan PKP.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula PENGGUGAT) telahmengajukan permohonan pencabutan Pengukuhan PengusahaKena Pajak (PKP) sesuai surat permohonan yang diterbitkantanggal 11 Februari 2004 ditujukan kepada Kepala KPP Manado(LAMPIRAN 1) melalui pos tercatat (LAMPIRAN 2).2.

Bahwa pada waktu kunjungan tersebut Termohon PeninjauanKembali (semula TERGUGAT) tidak menginformasikan apapun ataulangkahlangkah yang harus dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali (Semula PENGGUGAT) supaya surat Pemohon PeninjauanKembali (semula PENGGUGAT) segera di respon oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula TERGUGAT).Bahwa dengan tidak menginformasikan apapun tersebutmenunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semulaTERGUGAT) melakukan pembiaran atas upaya yang dilakukan olehPemohon Peninjauan

Kembali (semula PENGGUGAT).Bahwa atas pembiaran tersebut sangat merugikan PemohonPeninjauan Kembali (semula PENGGUGAT).F.

Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (SemulaTergugat) dengan tidak memberikan Surat Himbauan ddO 0 OO0000 StTegh OOOOO0O000O0dOOHalaman 7 dari 33 halaman. Putusan Nomor 691/B/PK/PJK/2015ketentuan yang berlaku yang menyebabkan Surat Keputusan tersebutmenjadi cacat secara hukum;G. Terjadi kelalaian Termohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat)karena Format atau Isi Surat Keputusan Pembatalan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Tergugat) tidak sesuai ketentuan yangberlaku;H.

Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (SemulaTergugat) dengan tidak memberikan Surat Himbauan dan/atau SuratTeguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) karena PemohonPeninjauan Kembali (Semula Penggugat) tidak menyampaikan SPTMasa PPN sejak tahun 2004;1.

oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat);Bahwa pembiaran ini menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) menderita kerugian akibat hal ini;Bahwa seharusnya hal ini merupakan kesalahan dari TermohonPeninjauan Kembali (Semula Tergugat);Bahwa halhal di atas tidak dipertimbangkan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dalam memutuskan sengketa ini;Kekeliruan dalam penerbitan SKPKB PPN karena Pemohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) telah mengajukan PermohonanPencabutan Pengukuhan

Bahwa kelalaian yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) tidak dipertimbangkan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak;Terjadi pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) dengan cara tidak menginformasikan tindak lanjutmengenai Surat Permohonan Pencabutan PKP;1.

Kembali (semula Penggugat);Bahwa atas pembiaran tersebut sangat merugikan PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat);F.

Terjadi pembiaran yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) dengan cara tidak menginformasikantindak lanjut mengenai Surat Permohonan Pencabutan PKP;G. Terjadi kelalaian Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) karena mengabaikan Tatacara atau ProsedurPenerbitan Surat Keputusan Pembatalan SKPKB sehinggabertentangan dengan~ ketentuan yang berlaku = yangmenyebabkan Surat Keputusan tersebut menjadi cacat secarahukum;H.

Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) dengan tidak memberikan Surat Himbauandan/atau Surat Teguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) karenaPemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) JIDAKmenyampaikan SPT Masa PPN sejak tahun 2004;1.Bahwa sejak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)menyampaikan Surat Permohonan Pencabutan PKP makaPemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat) tidak pernahmenyampaikan SPT Masa PPN sampai saat pengajuan PeninjauanKembali

Bahwa dengan tidak diberikan Surat Himbauan atau Surat TagihanPajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) hal ini menunjukkan adanya pembiaran olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat);10.Bahwa pembiaran ini menyebabkan Pemohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) menderita kerugian akibat hal ini;11.Bahwa seharusnya hal ini merupakan kesalahan dari TermohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat);12.Bahwa halhal di atas tidak dipertimbangkan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dalam

Terjadi pembiaran yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) dengan cara tidak menginformasikantindak lanjut mengenai Surat Permohonan Pencabutan PKP;1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telahmengajukan permohonan pencabutan Pengukuhan PengusahaKena Pajak (PKP) sesuai surat permohonan yang diterbitkantanggal 11 Februari 2004 ditujukan kepada Kepala KPP Manado(LAMPIRAN 1) melalui pos tercatat (LAMPIRAN 2);2.

Kembali (semula Penggugat);Bahwa atas pembiaran tersebut sangat merugikan PemohonPeninjauan Kembali (Semula Penggugat);G.

Sepulang dari Jakarta dibulanjanuari 2012 Termohon sms ke Pemohon dengan mengatakan tidakpulang kerumah Pemohon tapi Termohon langsung kerumah orang tua.( Pemohon tidak mencegah bahkan melakukan pembiaran) Termohondibiarkan berlarutlarut.

Termohon berusaha minta pamannya Pemohonuntuk mediasi kami, lama Pemohon melakukan pembiaran hingga masukbulan februari 201 2;Dibulan Pebruari 2012 setelah Termohon berusaha melakukan islahdengan bantuan pamannya Pemohon,juga Termohon minta dimediasidengan adik kandungnya Pemohon, akhirnya Pemohon bersedia untukTermohon tinggal diluar demi untuk mempertahankan rumah tangga.Pemohon sewakan koskosan buat Termohon dengan perjanjian tidaktinggal penuh dikoskosan tapi diatur bergiliran antara rumah Pemohondengan

Maka tanggal 9 maret2012, Termohon sms Pemohon jika emosi sudah reda tolong sms Go.Tetapi ternyata Pemohon sudah benarbenar mengingkarijanjinya;Termohon merasa tidak punya kesalahan padaPemohon; Kesimpulan:Pemohon mengingkari janjinya yang sudahdisepakati;Pemohon selama ini menyimpan dendam;Pemohon melakukan pembiaran untuk keuntungan diri sendiri karnaselama sejak desember sampai dengan saat ini pemohon tidakmemberikan nafkah terhadap Termohon; Selama ini Pemohon tidak melakukan islah, islah justru

Untuk itu Termohon meminta majelishakim mengabulkan permintaan Termohon, antaraa Mutah dan kiswah, Pemohon menjanjikan tanah kepadaTermohon, tanah seluas 800 meter persegi, kami ajukan sebagaiMutah atas perceraian yang sebenarnya tidak dikehendaki atauberupa uang senilai harga tanah tersebut sebesar Rp50.000.000,;11b Biaya nafkah yang tidak dipenuhi sejak tanggal 20 Desember2011 hingga diputusnya masalah perceraian ini (Pemohonmelakukan pembiaran selama 3 bulan), membayar perbulan Rp2.500.000,;c

Tapikenyataannya Gubernur tetap melakukan praktek pembiaran yang berlarutlarut, meski sudah ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukumtetap, mengingkari omongannya sendiri (Bukti P21);Bahwa Penggugat adalah sah secara hukum sebagai Calon LegislatifTerpilih periode 20092014 adalah berdasarkan Pengakuan Tergugat melalui Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor180/005/I/2012 tanggal 6 Februari 2012 Perihal: Pemberitahuan atasPemanggilan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung pada

Anentinus sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatanapabila tuntutannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi lagilagiGubernur tetap melakukan praktek pembiaran sehingga menguntungkanorang lain, dan lagilagi Gubernur mengingkari omongannya sendiri,meskipun sudah ada putusan pengadilan yang sudahberkekuatan hukum tetap, dia tetap melakukan praktek pembiaran (Bukti P22);Akibat terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor 188.44/112/l/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang:

Adi Permadi yang sudah dibatalkan oleh KPU KabupatenBangka Selatan sebagai Calon Pengganti pada tanggal 1 Mei 2010sebagaimana Bukti P6 dan Bukti P7 dan dikuatkan dengan putusanpengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap peninjauan kembaliMahkamah Agung RI Nomor 50PK/TUN/2011 sebagaimana Bukti P9 danTergugat sebagai Pejabat yang bertanggung jawab tidak segeramelaksanakan putusan KPU dan putusan pengadilan yang sudahberkekuatan hukum tetap tersebut, maka Tergugat telah melakukanpraktek pembiaran

Adi Permadi (Tergugat II) yang sudah dibatalkan, tetapdibiarkan menerima fasilitas Negara yang sudah bukan haknya lagi seperti:Gaji, Tunjangan, SPPD, dll, dengan demikian Praktek pembiaran olehTergugat Il dan Sdr.

Mahkamah Agung RItentang gugatan TUN yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena putusanPengadilan Tinggi Bangka Belitung yang menguatkan Putusan PengadilanNegeri Sungailiat tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan alasansebagai berikut:Bahwa sesuai dengan fakta persidangan Penggugat tidak dapatmembuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa Para Tergugat telah secara sengajamelakukan pembiaran

Kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalammenginterpretasikan Surat Permohonan Pencabutan PKP yang dianggaptidak secara jelas dan tegas menyatakan permohonan pencabutan PKP(halaman 66 par. 3);Terjadi kelalaian Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat)karena Surat Permohonan Pencabutan PKP belum diterbitkan SuratPencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh Termohon PeninjauanKembali (Semula Tergugat) sehingga merugikan Pemohon PeninjauanKembali (semula Penggugat);Terjadi pembiaran

Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) dengan tidak memberikan Surat Himbauan dan/atau SuratTeguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) karena PemohonPeninjauan Kembali (Semula Penggugat) Tidak menyampaikan SPTMasa PPN sejak tahun 2004;1. Bahwa sejak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)menyampaikan Surat Permohonan Pencabutan PKP maka PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak pernahHalaman 8 dari 36 halaman.

menerbitkanSurat Keputusan paling lambat tanggal 10 April 2004;Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (4) Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP161/PJ./2001 tersebut karena TermohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) belum memberikankeputusan sampai dengan tanggal 10 April 2004 maka permohonanPemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sudahdikabulkan;Bahwa dengan tidak diberikan Surat Himbauan atau Surat TagihanPajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) halini menunjukkan adanya pembiaran

Bahwa pembiaran ini menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) menderita kerugian akibat hal ini;11. Bahwa seharusnya hal ini merupakan kesalahan dari TermohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat);12.

Bahwa dengan tidak menginformasikan apapun tersebutmenunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) melakukan pembiaran atas upaya yang dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);6. Bahwa atas pembiaran tersebut sangat merugikan PemohonPeninjauan Kembali (Semula Penggugat);.

2178/DSTKM/2013 tertanggal 23 Agustus 2013 menganjurkan agarPenggugat melakukan pensiun dini atas permintaan sendiri, anjuran ini adalahsangat tidak fair dan tidak mempunyai dasar hukum;Bahwa Penggugat tetap ingin mengabdikan dirinya bekerja pada Tergugat i.c PT.Pos Indonesia (Persero) pada Kantor Pos Besar Kelas II Medan 20000 karenaPenggugat harus menafkahi istri dan anakanaknya sebanyak 3 orang yang sudahbersekolah;9 Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang bertindak semenasema danmelakukan pembiaran

Pos Indonesia (Persero);11 Bahwa karena perbuatan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalahtidak sesuai dengan aspek yuridis dan perundangundangan yang berlaku danterkesan adanya pembiaran selama 23 bulan sudah menyebabkan Penggugatmenderita lahir dan bathin maka perbuatan Tergugat dikualifikasikan sebagaiperbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan

sebagaiberikut:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah melarang Penggugat untukbekerja pada Tergugat serta melakukan pembiaran akan status Penggugatyang tidak jelas selama lebih dari 23 bulan adalah perbuatan melawanhukum;3 Memperkerjakan kembali Penggugat ke tempatnya semula yaitu staf praantaran (Bagian Pasca Antaran) pada Tergugat i.c PT.

SusPHI/2020Suaka tahun 2018 2020;Bahwa sesuai bukti surat T22 yang menerangkan nilai kerugianyang ditanggung Tergugat sebagai akibat pembuangan pakan yangdilakukan oleh Penggugat III secara terus menerus selama 4 (empat) tahundan adanya pembiaran dari atasan langsung Penggugat III yaitu PenggugatIl dan Penggugat I.Bahwa terhadap perbuatan Penggugat III tersebut, maka beralasanhukum pemutusan hubungan kerja dengan kompensasi uang pisah, uangjasa, sisa hak cuti dan hak lainnya sebagaimana telah benardipertimbangkan

Judex Factie.Bahwa terhadap Turut Termohon Kasasi dan dahulu Penggugat dan selaku atasan dari Pemohon Kasasi secara berjenjang tepat dilakukanpemutusan hubungan kerja dengan hak kompensasi 1 (satu) kali uangpesangon, uang penggantian masa kerja dan uang penggantian hak selainhak lainnya, karena tidak mengawasi atau melakukan pembiaran terhadapPemohon Kasasi yang telah melakukan perbuatan yang merugikanperusahaan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan

bahwa:Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1821 kK/Pdt/2014Pelaksanaan gugatan perwakilan dapat diajukan oleh perorangan ataukelompok/organisasi kemasyarakatan yang mewakili para pihak yangdirugikan akibat adanya penyelenggaraan bangunan gedung yangmengganggu, merugikan atau membahayakan kepentingan umum;In casu a quo, terdapat suatu tindakan hukum dari Turut Tergugat yangmelanggar ketentuan Perda kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2010 danperbuatan pelanggaran hukum tersebut tidak dilakukan penegakanhukum/ pembiaran

di Jalan Kundur tempattinggal Penggugat yang merupakan komplek percontohan (Bukti P5);Bahwa warga komplek perumahan di Jalan Kundur in casu Penggugatmerupakan bahagian kelompok masyarakat yang komunal, salingmengenal, dan memiliki hubungan kekerabatan yang baik dan eratdalam bertetangga maupun bermasyarakat, untuk itulah dibatasi tinggipagar bangunan tempat tinggal di lingkungan perumahan ini supayatercipta interaksi sosial didalam masyarakat melalui Perda KotaPekanbaru Nomor 1 Tahun 2010;Bahwa pembiaran

Bahwa yang diuraikan dalam dalil gugatan, Para Tergugat telahmelakukakan pembiaran terhadap pelanggaran Pasal 31 ayat (1) PerdaNomor 1 Tahun 2010 tetapi pada posita poin 21 dan 24 halaman 6Penggugat menyebutkan bahwa Para Tergugat telah melakukanpembiaran terhadap pelanggaran Pasal 31 ayat (1) Perda Nomor 1 Tahun2012.

Bahwa gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi terdahulu adalahgugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatigeoverheids daad) atas dasar perbuatan yang bersifat negaitif/pembiaran dari Tergugat dan Tergugat II terhadap Turut Tergugatyang mendirikan pagar bangunan tanpa IMB dengan ketinggian+ 2.78 meter dan menutupi pandangan bebas persimpangan sudut ditikungan jalan;4.2.

terhadap perilaku Turut Tergugat, padahaltelah terjadi pelanggaran atas Peraturan Daerah yang semestinya diambiltindakan oleh Tergugat; Bahwa perbuatan Tergugat melakukan pembiaran atas pelanggaranPeraturan Daerah tersebut, jelas merupakan perbuatan melawan hukum,oleh karenanya pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri dapat diambilalih karena dinilai tepat; Bahwa pagar rumah Tergugat 2.60 meter, melebihi Perda 1,25 meter, lebih1,35 meter (sekitar 2 kali dari seharusnya); Bahwa pagar rumah Tergugat

adalah pihak yang diberikan tugas dantanggung jawab untuk melakukan perlindungan hutan terhadap kawasanhutan di wilayah kabupaten Pelalawan, termasuk di dalamnya terhadapOBJEK SENGKETA, akan tetapi dalam tindak tanduknya TURUTTERGUGAT Il telah lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, sehingga telah mengakibatkan OBJEK SENGKETA dirusakdengan cara menebang seluruh kayu alam yang ada di atas OBJEKSENGKETA dan kemudian dijadikan areal perkebunan kelapa sawit danTERGUGAT II telah melakukan pembiaran

yang serius (Omision delict) danhal tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 28 huruf g dan huruf hUndang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi Setiap pejabat dilarangdengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas dan/ataulalai dalam melaksanakan tugas;Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas (poin 29), maka sudah sewajarnyajika PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksaperkara a quo Supaya mewajibkan TERGUGAT II

Menyatakan TURUT TERGUGAT II Telah melakukan pembiaran yang serius(omission delict) terhadap perusakan KAWASAN HUTAN yang dilakukanoleh TERGUGAT;Menghukum TURUT TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT II supayatunduk dan patuh pada putusan ini;Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Plw7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar20.000.000 (dua puluh juta rupiah) setiap hari nya apabila TERGUGATlalai menjalankan putusan;8.

Pihak Penggugat juga mengalami kerugian non materiil akibat dariterganggunya dari usaha milik para Tergugat sehingga Penggugat tidak bisatidur dengan tenteram dan nyaman serta adanya pembiaran yang dilakukanoleh para turut Tergugat sehingga secara langsung maupun tidak langsungmengganggu aktivitas seharihari yang jika dikalkulasi mengalami kerugiansebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);Bahwa dengan adanya tindakan yang menyalahi ketentuan Perda dankebijakan Pemda Bulukumba serta tindakan

para Tergugat telah menghasilkankerugian dan para turut Tergugat melakukan pembiaran maka sudahseharusnya tindakan para Tergugat dan para turut Tergugat dinyatakan sebagaiperbuatan melawan hukum dan sudah seharusnya Majelis Hakim mengabulkangugatan Penggugat;Bahwa oleh karena pihak Penggugat mengajukan ganti kerugian kepadapihak Tergugat maka pihak Penggugat mengajukan sita jaminan atas caf milikyang berdiri di atas tanah milik para Tergugat yang terletak:1.

Kabupaten Bulukumba;Menghukum para Tergugat dan para turut Tergugat secara tanggungrenteng untuk membayar ganti kerugian baik moril maupun materiil sebagaiberikut: Kerugian materiil biaya pengongkosan untuk mendapat bantuan hukumdari pengacara yang mana besaran untuk pengacara sebesarRp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); Kerugian non materiil terganggunya Penggugat akibat aktivitas caf milikPara Tergugat sehingga pihak Penggugat tidak bisa tidur dengantenteram dan nyaman sehingga serta adanya pembiaran

Tergugat juga telah melakukan pembiaran/penelantaran kepadaPenggugat bahkan pada saat Penggugat mengalami sakit tumor rahim danharus dioperasi Tergugat sama sekali tidak memperdulikan lagi selama 5(lima) tahun ini;Putusan Perkara No. 0178/Pdt.G/2015/PA. Skh.Halaman 5 dari 13 halaman16.Bahwa hingga sekarang, saat Penggugat telah memiliki rumah sendiri,Tergugat sama sekali tidak pernah berkunjung bahkan tidak pernah ikutcampur sama sekali dalam pembelian rumah tersebut.

Skh.Halaman 9 dari 13 halamanMenimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangantersebut sehingga proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1)PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan sejak tahun2009 Tergugat telah melalaikan kewajibannya memberi nafkah, lahir maupunbathin kepada Penggugat bahkan telah melakukan pembiaran/ penelantarankepada Penggugat yang hingga sekarang sudah 05 tahun lamanya sehingggameyebabkan

halhal yang saling bersesuaian dan telah pulamendukung dalildalil gugatan Penggugat, karenanya keterangan para saksi dinilaitelah memenuhi syarat formil dan meteriil kasaksian, karenanya pula dalil gugatanPenggugat haruslah dinilai terbukti;Menimbang bahwa dari gugatan Penggugat dan keterangan para saksitersebut diatas dapat diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat sejak sejak tahun2009 Tergugat telah melalaikan kewajibannya memberi nafkah, lahir maupunbathin kepada Penggugat bahkan telah melakukan pembiaran

DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa gugatan Pembanding didasarkan adanyapengrusakan dan pembongkaran rumah ditanah yang ditempati LevaneSugiarso anak Pembanding semula Penggugat oleh Terbanding semulaTergugat yang kemudian telah dilaporkan kepada Terbanding II semulaTergugat Il yang sampai saat gugatan diajukan belum ditindak lanjuti atauadanya pembiaran oleh Terbanding Il semula Tergugat Il , sehinggamenimbulkan kerugian bagi Pembanding semula Penggugat;Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tingkat

Banding bahwaperistiwa yang dijadikan dasar gugatan oleh Pembanding semula PenggugatHalaman 4 dari 7 Putusan Nomor 155/PDT/2021/PT MNDtersebut adalah peristiwa pidana, maka seharusnya diselesaikan melalui prosespidana;Menimbang, bahwa tentang laporan pidana Pembanding semulaPenggugat kepada Terbanding II semula Tergugat II yang sampai saat gugatandiajukan belum ditindak lanjuti atau adanya pembiaran oleh Terbanding IIsemula Tergugat Il adalah apabila Pembanding semula Penggugat merasa danmemandang

SKPKBtersebut menjadi cacat secara hukum;Kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalammenginterpretasikan Surat Permohonan Pencabutan PKP yangdianggap sebagai surat biasa oleh Majelis Pengadilan Pajak;Terjadi kelalaian Termohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat)karena Surat Permohonan Pencabutan PKP belum diterbitkan SuratPencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh Termohon PeninjauanKembali (Semula Tergugat) sehingga merugikan Pemohon PeninjauanKembali (semula Penggugat);Terjadi pembiaran

Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) dengan tidak memberikan Surat Himbauan dan/atau SuratTeguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) karena PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak menyampaikan SPTMasa PPN sejak tahun 2004;1.

oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat);Bahwa pembiaran ini menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) menderita kerugian akibat hal ini;Bahwa seharusnya hal ini merupakan kesalahan dari TermohonPeninjauan Kembali (Semula Tergugat);Bahwa halhal di atas tidak dipertimbangkan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dalam memutuskan sengketa ini;Kekeliruan dalam penerbitan SKPKB PPN karena Pemohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) telah mengajukan PermohonanPencabutan Pengukuhan

Permohonan Pencabutan PKP belumditerbitkan Surat Pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP) olehTermohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) sehinggamerugikan Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat);Bahwa kelalaian yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) mohon jangan bebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat);Bahwa kelalaian yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (Semula Tergugat) tidak dipertimbangkan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak;Terjadi pembiaran

Bahwa dengan tidak menginformasikan apapun tersebutmenunjukkan Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) melakukan pembiaran atas upaya yang dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);6. Bahwa atas pembiaran tersebut sangat merugikan PemohonPeninjauan Kembali (Semula Penggugat);F.