Ditemukan 11604 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Umum Pembunuhan
Register : 28-03-2013 — Putus : 11-07-2013 — Upload : 04-02-2014
Putusan PN PELALAWAN Nomor 51/Pid.B/2013/PN.Plw
Tanggal 11 Juli 2013 —
125 — 71
  • Unsur "yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatuperbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untukmempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atauuntuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya daripidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untukmemastikan penguasaan barang yang diperolehnya secaramelawan hukum" ;Menimbang, bahwa unsur ini memiliki makna penekanan perbuatanmenghilangkan nyawa orang lain bukan terletak pada tujuan utama akantetapi merupakan perbuatan untuk memudahkan
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Register : 05-10-2018 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 601/Pdt.G/2018/PN Sgr
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penggugat:
Ahmad Sholihin
Tergugat:
Putu Eka Wira Wardana
Turut Tergugat:
Gede Putu Arsana SH
114 — 64
  • Bahwa terhadap pemasangan palang nama tersebut yangdidalamnya terdapat tulisan penekanan hak milik dan juga ada nama Tergugat,akhirnya Penggugat melaporkan kejadian itu ke Polres Buleleng, dan Laporantersebut sampai saat ini masih berjalan dan ditangani oleh penyidik PolresBuleleng ;27.
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil TUN Pajak
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tahun 2000
1278 — 399
  • Tentang : Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
  • Dengan undangundang penagihan pajak yang demikian itudiharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat WajibPajak dan kepentingan negara.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 08-04-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Plk
Tanggal 26 Juni 2019 — Penuntut Umum:
1.RIWUN SRIWATI, SH
2.AGUSTIN HEMATANG, SH
Terdakwa:
TONY Bin SUBANI
25 — 5
  • Unsur Setiap OrangBahwa yang dimaksud dengan dengan unsur Setiap Orang adalahorang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karenadituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkandalam ketentuan pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelakutindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yangdiuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur iniadalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuaidengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 20-08-2013 — Upload : 25-02-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 356 K/Pdt.Sus-HaKI/2013
Tanggal 20 Agustus 2013 — PT KRAKATAU STEEL (Persero) Tbk., suatu perseroan terbatas menurut Undang-undang Negara republik Indonesia, yang diwakili oleh Irvan Kamal Hakim (Direktur Utama) vs PT PERWIRA ADHITAMA SEJATI, yang diwakili oleh Hermon Tjandi, S.E., (Direktur Utama)
638 — 346 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • carapengucapan yang tidak lazim dan sulit untuk dilakukan serta tidak enakdidengar;Bahwa dengan menyatakan merek KSPS, Merek KSJS, Merek KSJIS, MerekKSTL, Merek KSL, Merek KSMS, dan Merek LKS milik Termohon Kasasi/Tergugat adalah merupakan satu kesatuan bunyi di dalam pertimbanganhukumnya, maka Judex Facti telah salah dalam membuat pertimbangan hukum,karena merekmerek Termohon Kasasi/Tergugat dibunyikan tidak dalam satutarikan nafas melainkan dibaca huruf per huruf dengan sedikit jeda antar hurufdan penekanan
Pengadilan PN KENDAL Pidana Umum
Register : 31-01-2019 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 17-03-2019
Putusan PN KENDAL Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Kdl
Tanggal 6 Maret 2019 — Penuntut Umum:
FITRIA IKA RAHMAWATI, S.H.
Terdakwa:
Zuhri Salafudin Alias Bajuri Bin Muh Soleh
38 — 2
  • Unsur setiap orang ;Menimbang, unsur pertama setiap orang, yang dimaksud setiap orangadalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan,yakni setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yangterhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengandemikian penekanan unsur ini adalah adanya kehadiran orang tersebut, tentangapakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana itu akan dibuktikandalam pertimbangan unsur materil dakwaan ;Di persidangan
Pengadilan PN METRO Pidana Umum
Register : 21-08-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PN METRO Nomor 119/Pid.B/2019/PN Met
Tanggal 26 September 2019 — Penuntut Umum:
1.Santy Adelina A. Purba, S.H.
2.Andrian Al Mas'udi, SH.
Terdakwa:
Rino Juliansah bin M. Umar
149 — 12
  • kebohongan, menggerakan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberihutang maupun menghapuskan piutang ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad. 1 Unsur barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalahmanusia/ orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menuruthukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalamdakwaan penuntut umum, oleh karena itu. penekanan
Pengadilan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Pidana Umum Kehutanan
Register : 08-02-2017 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 30-08-2017
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 20/Pid.B-LH/2017/PN LIW.
Tanggal 4 April 2017 — ABDUL CHALIK Bin SAMSUL BAHRUN
466 — 84
  • melakukan penebangan pohon dalam kawasanhutan tanpa ijin Pejabat yang berwenang3. orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut sertamelakukan perbuatan itu.Ad.1 Unsur Setiap OrangMenimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsureini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawabmenurut hukum, yang telah melakukan perbuatan pidana yang termuat dalamenurut hukum, yang telah melakukan perbuatan pidana yang termuat dalamdakwaan Penuntut Umum, dengan demikian penekanan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 08-01-2019 — Putus : 29-01-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Bgl
Tanggal 29 Januari 2019 — Pemohon:
EKA NURDIANTY ANWAR
Termohon:
Kepolisian Daerah Bengkulu
399 — 539
  • pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus,mengubah atau mengganti salah satu isi surat sehingga berbeda dengansurat semula, surat ini disebut dengan surat yang dipalsu, "menggunakansurat palsu yaitu melakukan perbuatan bagaimana pun wujudnya atassebuah surat dengan menyerahkan, menunjukkan, mengirimkannya padaorang lain yang orang lain itu kemudian dengan surat itu mengetahulisinya seolaholah surat asli dan tidak dipalsu, perbedaan pasal 263 KUHPdengan pasal 266 KUHP adalah adanya penekanan
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-02-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PN Sei Rampah Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Srh
Tanggal 28 April 2021 — Penuntut Umum:
FERDINAN SEBAYANG, SH.MH.
Terdakwa:
JOKO SANTOSO Alias JOKO.
42 — 12
  • Untuk itu, penekanan unsurbarang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yangtepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangdihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantungHalaman 20 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Srhpada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukanseorang lakilaki
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 26-05-2016 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 114-K/PM I-04/AD/V/2016
Tanggal 22 Juni 2016 — Kapten Chk Mukhlis Fauzi, S.H.
138 — 44
  • Bahwa penyuluhan tentang bahaya Narkotika bagi setiap anggota TNI sudahsering dilakukan disatuan baik bekerja sama dengan BNN maupun setiappengarahan Jam Komandan maupun penekanan pimpinan pada setiap apel baikpagi maupun siang dan terdakwa mengetahui tentang hal tersebut.14.
Pengadilan DILMIL I 01 BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 07-10-2010 — Putus : 28-12-2010 — Upload : 12-09-2011
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor Put/114-K/PM.I-01/AD/X/2010, 28-12-2010
Tanggal 28 Desember 2010 — KOPDA SUMARNO
83 — 55
  • pada saat melakukatindak pidana ini Terdakwa berdinas di Kodim 0113/GLsampai dengan sekarang masih berdinas aktif pangkatKopda Jabatan Taprovost Kodim 0113/GL.Bahwa Terdakwa sampai sekarang masih aktif sebagaiTNI AD belum pernah diakhiri atau = mengakhiri dariikatan dinasnya sebagai TNI AD.Bahwa Terdakwa selain perkara ini belum pernahdihukum baik hukuman disiplin mauoun hukuman pidana.14Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi diAceh pada tahun 2006.Bahwa Terdakwa sudah sering mendengar penekanan
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 28-05-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Srh
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
AGUS ADI ATMAJA, SH
Terdakwa:
LATIFUL AMIN ALS IPUL
33 — 19
  • Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalahadanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagaiTerdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagaiTerdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung padapembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorangyang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama Latiful Amin alias
Pengadilan PN GARUT Pidana Umum Pencurian
Upload : 26-09-2017
Putusan PN GARUT Nomor 194/Pid.B/2017/PN.Grt
Cepi Mulyadi Bin Oleh Dkk
22 — 4
  • Terhadapbantahan terdakwa Ajang Bin Atang dan terdakwa Riki Bin Aay saksi tetappada keterangannya ;Menimbang, bahwa meskipun kemudian terdakwa Ajang Bin Atang danterdakwa Riki Bin Aay menerangkan bahwa semua keterangannya yang adadalam BAP Penyidik tidak benar oleh karena pada saat pencurian tersebutterdakwa Ajang Bin Atang dan terdakwa Riki Bin Aay tidak berada di tempatkejadian dan sedang berada di Cikarang sedang bekerja selain itu pada saatpenandatanganan BAP berada dalam penekanan dan paksaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 527/B/PK/PJK/2016
Tanggal 29 Juni 2016 — PT. HARI SAWIT JAYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
54 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sengketagugatan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
    Disisi lain sanksi pidana perpajakan tersebut dilihat daripemenuhan kewajiban pembayaran bersifat depend terhadaphukum administrasi yang meletakkan prinsip administration penallaw merupakan kebijakan perpajakan sebagai ultimum remedium.Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekHalaman 104 dari 140 halaman.
    Disamping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (5) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadi tidakrelevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakan Putusanatas
    Sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi (2005),bahwa tujuan pidana selain untuk menghukum pembuat kejahatanjuga untuk membuat orang lain tidak melakukan kejahatan.Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuanutama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon PeninjauanKembali tidak meninggalkan atau
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penganiayaan
Putus : 15-01-2013 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1444/ PID.B/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 15 Januari 2013 — EDWARD HUNNOK TUPESSY alias EDO
90 — 33
  • pemeriksaan terhadap YONGKY MASLEBU als.YONGKI sebanyak 1 (satu) kali dan pemeriksan dilakukan di ruanganPenyidik ;Bahwa mekanisme pemeriksaan dilakukan dengan cara saksi bertanya kemudianyang bersangkutan menjawab, selanjutnya dituangkan berita acara pemeriksaanBahwa setelah yang bersangkutan membaca isi berita acara pemeriksaan, lalumembubuhkan tanda tangannya pada kolom tandatangan saksi, dan tiap lembarberita acara pemeriksaan saksi ;Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan tidak melakukan ancaman,penekanan
    melakukan pemeriksaan terhadap REIN PENTURYsebanyak 1 (satu) kali ;Bahwa pemeriksan dilakukan di ruangan Penyidik ; Bahwa mekanisme pemeriksaan dilakukan dengan cara saksi bertanya kemudianyang bersangkutan menjawab, selanjutnya dituangkan berita acara pemeriksaanBahwa setelah yang bersangkutan membaca isi berita acara pemeriksaan, lalumembubuhkan tanda tangannya pada kolom tanda tangan saksi, dan tiap lembarberita acara pemeriksaan saksi ;Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan tidak melakukan ancaman,penekanan
    Enriko Simanjuntak, S.H.dan Imam Hadi, S.H. yang ditunjuk oleh Terdakwasendiri ;e Bahwa dalam perkara ini ada dilakukan Konfrontir antara Terdakwa denganJefry Kailola dan saksi sendiri yang melakukan pemeriksaantersebut ;e Bahwa pada saat dilakukan Konfrontir antara Terdakwa dengan saksi JefryKailola, Terdakwa duduk berhadapan dengan saksi Jefry kailola ;e Bahwa Terdakwa dan Jefry Kailola serta saksi menandatangani BAPKonfrontir tersebut ;e Bahwa dalam pemeriksaan tersebut tidak ada dilakukan penekanan
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-11-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 105/PDT/2019/PT BNA
Tanggal 3 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat I : SUMARNI
Terbanding/Tergugat I : PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Cabang Pembantu Peunayong
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL Banda Aceh
Terbanding/Turut Tergugat : OTORITAS JASA KEUANGAN PROPINSI ACEH
Turut Terbanding/Penggugat II : SYAFRUDDIN
78 — 20
  • penjabat BRI yang berwenang sesuai dengan ketentuanyang berlaku di BRI.Dan juga pada angka 7 mengenai keberadaan pasal 1266 KUPPerdata.Bahwa setelah terjadi perdebatan dan penolakan Penggugat atasBerita Acara tersebut, Tergugat tetap memaksakan kehendaknya agarPenggugat menandatangani Berita Acara tersebut dan apalagi saat ituPenggugat II selaku suami Penggugat tidak ada dan Penggugat tidakdiberi kesempatan/waktu untuk berpikir dan bertanya/berdiskusi padapihak lain.Bahwa setelah melalui proses penekanan
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Umum
Register : 23-09-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 03-12-2019
Putusan PN Sei Rampah Nomor 442/Pid.B/2019/PN Srh
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
ANDI HAKIM P. LUMBAN GAOL, SH
Terdakwa:
REZA AULIA HABIB Alias REZA
33 — 12
  • Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapaadalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampubertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan.Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN SrhAd.2.Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyekhukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwauntuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagaiTerdakwa
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 05-07-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN Sei Rampah Nomor 401/Pid.Sus/2021/PN Srh
Tanggal 9 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
ERWIN ADE PUTRA SILABAN, SH
Terdakwa:
ADIT NUGRAHA Als ADIT
24 — 17
  • Untuk itu, penekanan unsur "barangSiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepatdiajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangdihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantungpada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukanseorang lakilaki yang bernama Adit Nugraha alias Adit sebagai Terdakwa
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 22-11-2017 — Putus : 09-04-2018 — Upload : 04-10-2018
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 2051/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Brt
Tanggal 9 April 2018 — Penuntut Umum:
Aci.E, SH
Terdakwa:
HERMAN
26 — 6
  • Brtpaksaan, Terdakwa bebas menjawab, tidak ada penekanan atau arahan,Terdakwa menjawab seperti yang dituangkan di BAP; Bahwa setelah itu Terdakwa membaca sendiri BAP nya didampingiPenasihat Hukum sebanyak 3 orang, kKemudian BAP ditandatangani dandicap jempol, juga ditandatangani oleh Penasihat Hukum dan Penyidik,tanpa ada paksaan; Bahwa saksi memeriksa Terdakwa yang kedua. sedangkan yangpertama yang memeriksa adalah saksi Budi Hidayat, saksi hanyamemeriksa dalam hubungan Terdakwa dengan saksi ELFIKAR