Ditemukan 11604 data
Urut Berdasarkan
Register : 29-12-2015 — Putus : 01-03-2016 — Upload : 06-04-2016
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 183/Pid.B/2015/PN.Psb Tanggal 1 Maret 2016 — - ANDI BASWAL
53 — 37
53 — 37
Unsur Barang Siapa.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara iniadalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana,jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkanmengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yangdidakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsurunsur materiil daridakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukanorang yang bernama ANDI BASWAL
Register : 18-07-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 518/Pid.B/2017/PN.Smg Tanggal 10 Agustus 2017 — RIZQI MAULANA AKBAR BIN H. MASROKAN.
42 — 7
42 — 7
Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;Halaman 25, Putusan Nomor 518/Pid.B/2017/PN SmgAd.1 Unsur Barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk padasubyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yakni setiap orang sebagai subjekhukum s pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapatdipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian penekanan unsurin adalah adanya kehadiran orang tersebut, tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan perbuatan
Register : 04-12-2014 — Putus : 04-03-2015 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 206/Pid.B/2014/PN Mkd Tanggal 4 Maret 2015 — SLAMET TRISNO Alias GOTRIS Bin SUMITRO
125 — 25
125 — 25
Unsur Barangsiapa :oP)Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon) dankepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan, dengandemikian penekanan unsur Barangsiapa bertitik tolak dari kemampuan dan pribadiseseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan yangdilakukanMenimbang bahwa berdasarkan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaanidentitasnya pada sidang pertama
Register : 02-10-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN PALU Nomor 436/Pid.B/2019/PN Pal Tanggal 11 Desember 2019 — Penuntut Umum:
SAMUEL A.T PATANDIANAN, SH
Terdakwa:
1.ARFAN alias PAPA DINI.
2.RIKI alias PAPA SATRA.
3.EDO APRILIANO alias EDO.
134 — 16
SAMUEL A.T PATANDIANAN, SH
Terdakwa:
1.ARFAN alias PAPA DINI.
2.RIKI alias PAPA SATRA.
3.EDO APRILIANO alias EDO.
134 — 16
dan SOP yangberlaku di kepolisian serta penyidik tidak pernah melakukanpengancaman kepada para saksi dan para terdakwa yang mana padasaat diperiksa para saksi dan para terdakwa setelahn memberikanketerangan di persilankan untuk membaca kembali BAPnya kemudianpara saksi dan para terdakwa setelah membaca, langsung membubuhitandatangan pada Berita Acara Pemeriksaannya.Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut di atas Majelis Hakimmenilai bahwa penyidik sudah bekerja sesuai dengan SOP nya dan tidakada penekanan
Register : 26-11-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 13-01-2021
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 60-K/PMT.I/BDG/AD/XI/2020 Tanggal 13 Januari 2021 — Pembanding/Terdakwa : Anwar
Terbanding/Oditur : Zarkasi, S.H.
153 — 44
Terbanding/Oditur : Zarkasi, S.H.
153 — 44
Bahwa Terdakwa sebagai anggota Provoost seharusnya sudahmengetahui adanya peraturan perundangundangan yangmelarang terlibat dalam kegiatan peredaran gelap Narkotikatetapi Terdakwa malah ikut terlibat dalam kegiatan peredarangelap Narkotika dengan menjadi perantara jual bell Narkotikajenis shabu, hal tersebut mencerminkan Terdakwa tidak disiplindengan mengabaikan peraturan perundangundangan yangberlaku serta arahan dan penekanan dari Pimpinan TNI yangmelarang keras Prajurit TNI terlibat dalam kegiatan
Register : 16-02-2015 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 31-07-2016
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 40/Pid.B/2015/PN Mkd Tanggal 22 April 2015 — NUR SUFIANTO Alias NUR Bin (Alm) SANIJAN
70 — 13
70 — 13
Unsur Barangsiapa :9Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon) dankepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan, dengandemikian penekanan unsur Barangsiapa bertitik tolak dari kemampuan dan pribadiseseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan yangdilakukanMenimbang bahwa berdasarkan pembenaran para terdakwa terhadappemeriksaan identitasnya pada sidang pertama
Register : 28-04-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 178/Pid.B/2021/PN Gns Tanggal 19 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ELIS MAYATI, SH.
Terdakwa:
1.SAPANDI ALIAS NOBI BIN USMAN
2.DONI ARISTA BIN TALIB
40 — 48
ELIS MAYATI, SH.
Terdakwa:
1.SAPANDI ALIAS NOBI BIN USMAN
2.DONI ARISTA BIN TALIB
40 — 48
oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsurunsurtersebut diatas;Ad.1. unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa unsur pertama barangsiapa, yang dimaksudbarang siapa adalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yangdidakwakan, yakni setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dankewajiban yang terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segalaperbuatannya, dengan demikian penekanan
Putus : 30-06-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 291 K/Pid/2014 Tanggal 30 Juni 2014 — BUDI SETYO BIN (ALM) NISMAN
158 — 203 — Berkekuatan Hukum Tetap
158 — 203 — Berkekuatan Hukum Tetap
Begitu jugapendapat Mahkamah Agung yang bagus dan logis dalam pertimbanganpertimbangan hukum putusannya.Ketiga, penekanan pembuktian antara unsur yang bersifat objektif dansubyektif tidak selalu sama. Pada umumnya titik berat pembuktianunsur subyektif adalah pada analisis dalam requisitoir.Beragam pandangan tentang sifat melawan hukum(wederrechtelijkheid). Membawa pengaruh terhadap pembuktian dalamsidang pengadilan.
Register : 03-01-2017 — Putus : 20-03-2017 — Upload : 20-05-2019
Putusan PA TERNATE Nomor 1/Pdt.G/2017/PA.TTE Tanggal 20 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
73 — 35
73 — 35
Bahwa ada penekanan di dalam pasal 80Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu sesuai dengan kemampuannyadiartikan sebagai orang yang tidak mampu dalam memberikan kebutuhansehariarinya utamanya uang belanja, akan tetapi dari segi fisik TergugatRekonpensi masih mampu untuk bekerja yang menghasilkan uang makaPenggugat Rekonpensi menganggap Tergugat Rekonpensi sebagai orangyang masih mampu mencukupinya atau mungkin karena PenggugatRekonpensi sudah tahu tabiat Tergugat Rekonpensi yang pelit sehinggamasih
Register : 07-09-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Srh Tanggal 14 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ANDI HAKIM P. LUMBAN GAOL, SH
Terdakwa:
JOHANES GULTOM Alias ONES
53 — 21
ANDI HAKIM P. LUMBAN GAOL, SH
Terdakwa:
JOHANES GULTOM Alias ONES
53 — 21
Untuk itu, penekanan unsur barangSiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orangyang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegahterjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa(error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akanbergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaantersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umummengajukan seorang lakilaki yang bernama JOHANESGULTOM Alias ONES sebagai Terdakwa
Register : 07-06-2012 — Putus : 27-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43560/PP/M.XVII/19/2013 Tanggal 27 Februari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
121 — 29
121 — 29
Tetap dilayaninya ekspor oleh Pejabat Bea dan Cukai atas PEB denganmekanisme biasa yang melampaui tanggal perkiraan ekspor dan tidakdilakukan pembatalan, sematamata karena mengedepankan pelayanan.Tidak seperti halnya bidang impor dimana UndangUndang Kepabeananmemberikan penekanan yang berimbang antara pelayanan danpengawasan, di bidang ekspor yang lebih ditekankan adalah sisipelayanannya sehingga walaupun Pasal 8 ayat (2) PMK214/PMK.04/2008 mengatur untuk tidak melayani eksportasi yang tidakmemenuhi
Register : 06-09-2019 — Putus : 01-11-2019 — Upload : 21-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 446/PDT/2019/PT BDG Tanggal 1 Nopember 2019 — Pembanding/Tergugat I : Tn. YOGA HANTORO,
Pembanding/Tergugat II : Tn. TITO ROESBANDI,
Terbanding/Penggugat : DRS. H. BUDHYHARDJO
66 — 51
Pembanding/Tergugat II : Tn. TITO ROESBANDI,
Terbanding/Penggugat : DRS. H. BUDHYHARDJO
66 — 51
Saya dan pak Tito awalnya merasa kami jugadirugikan karena pak Budi tidak bisa menepati janji untuk mengeuarkan dukungandeposito, sehingga pekerjaan yang kami kerjakan menjadi batal;Pak Budi tidak mau mengerti, dan mengatakan itu bukan urusannyamelainkan urusann pak Broni;Beberapa kali pak Budi datang baik kerumah pak Tito dan rumah saya untukmeminta pelunasan, beliau selalu datang dengan anak dan istri beliau beramairamai, sehingga membuat penekanan secara psikologis baik kepada pak Titomaupun kepada
Putus : 23-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 873/B/PK/PJK/2015 Tanggal 23 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES
36 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila penerimamanfaat bunga bukan pihak yang secara substansidnyatanyata merupakan pemilik manfaat yangsesungguhnya (Beneficial Owner), maka Indonesiadapat mengenakan pajak dengan tarif 20% sesuaidengan Pasal 26 UU PPh;12) Penekanan dalam sengketa ini adalah pembuktian bahwapenerima bunga yang telah dibayar oleh TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) adalahmemenuhi syarat atau tidak agar memperoleh fasilitas P3BIndonesia Belanda dengan pertimbangan bahwa perludicermati usaha untuk
Register : 28-10-2010 — Putus : 17-03-2011 — Upload : 09-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 153/G/2010/PTUN-JKT Tanggal 17 Maret 2011 — Yayasan Methodist Jemaat Damai Sejahtera Jakarta Barat;Kepala Suku Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Kota Administrasi Jakarta Barat
141 — 139
141 — 139
gereja yang sudah ada sebelumnyaBahwa pada kenyataannya, setelah wakil Lurah Pegadungan,P2B Kecamatan mendatangi lokasi tidak terjadipermasalahan dan para instansi terkait tidakberkomentar apapun perihal bedeng Penggugat ; Bahwa setelah adanya survei/ pengecekan dari instansiyang terkait dan tidak ada tindakan apapun yangdilakukan oleh instansi' yang terkait tersebut, PihakPaguyuban yang beranggotakan sebanyak 7 (tujuh) orang12Sumargo, Asep, Haryono, Bin bin, Amin, Melan danSulistiyo Ruslimelakukan penekanan
Register : 07-12-2015 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1644/Pid. Sus/2015/PN. JKT. UTR. Tanggal 26 April 2016 — RUBIYANTI HASYIM
242 — 192
242 — 192
orang menurutYurisprudensi Mahkamah Agung No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995adalah sama dengan terminology kata Barang Siapa, jadi yang dimaksudsetiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadiTerdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan(sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) jadiorang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukanperbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebabitu penekanan
Register : 25-05-2016 — Putus : 23-08-2016 — Upload : 05-05-2019
Putusan PA SUMBAWA BESAR Nomor 405/Pdt.G/2016/PA.SUB Tanggal 23 Agustus 2016 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 4
12 — 4
tidaknyapenggugat rekonpensi mendapat mutah, aspek kedua yang perlu dipertimbangkanadalah jumlah tuntutan uang mutah apakah berdasarkan kepatutan atau tidak;Menimbang bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah mutah makaasas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asas kepatutandan asas sesuai kemampuan;Menimbang, bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patut mempunyaihubungan yang erat dengan asas sesuai kKemampuan yang bisa diketahui menurutsyariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan
Register : 02-01-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 P/HUM/2019 Tanggal 25 Juli 2019 — MUHAMMAD NUR RAMBE., DKK VS MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI;
104 — 179 — Berkekuatan Hukum Tetap
104 — 179 — Berkekuatan Hukum Tetap
Asas Keadilan dan Kesetaraan, yakni asas yangmemberikan penekanan bahwa setiap pengaturanpenyelenggaraan manajemen ASN harusmencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untukmemperoleh kesempatan akan fungsi dan peran ASN:d.3..4 Bahwa pembentukan Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang KriteriaPenetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil danPelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri SipilTahun 2018 telah memperhatikan landasan filosofispembentukan
Register : 13-06-2012 — Putus : 27-11-2012 — Upload : 04-04-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 58/G/2012/PTUN-BDG Tanggal 27 Nopember 2012 — TASDIK ANGGA WIDJAYA VS KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ( PILKADES ) Desa Linggajaya Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang
113 — 37
113 — 37
yang mengakibatkan semakinKacau 5 22222 22 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn n=Bahwa tanggal 4 Juni 2012, adanya surat yang dilayangkan oleh delapan balon kepaladesa untuk melakukan audensi khusus dengan BPD, menurut hemat kami, tidak adahubungan langsung antara bakal calon kepala desa dengan BPD ;Pada tanggal 5 Juni 2012 Kepala Desa mengundang BPD untuk melakukan rapatkoordinasi pemerintah desa dengan BPD, akan tetapi yang menjadi heran bagi kami,dalam surat itu sebuah penekanan
Putus : 29-05-2017 — Upload : 12-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 551 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 Tanggal 29 Mei 2017 — DEDY HERIANTO SITEPU VS P.T. BANK MANDIRI (Persero), Tbk
93 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
93 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
(cetakantebal: penekanan dan Tergugat)Halaman 14 dari 36 hal Put. Nomor 551 K/Pdt.SusBPSK/2017c.
Register : 07-05-2018 — Putus : 06-08-2018 — Upload : 26-08-2018
Putusan PN KENDAL Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN Kdl Tanggal 6 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
DESTY SETYO ARIMBI, S.H.
Terdakwa:
Matori Bin Almarhum Suadi
47 — 19
DESTY SETYO ARIMBI, S.H.
Terdakwa:
Matori Bin Almarhum Suadi
47 — 19
,melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, ataumembujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatancabul ;Ad.1 Unsur Setiap orangMenimbang, unsur pertama setiap orang, yang dimaksud setiap orangadalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yaknisetiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yangHalaman 31 dari 39 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN Kdlterhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengandemikian penekanan