Ditemukan 11605 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 29-01-2015 — Putus : 26-02-2015 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN KENDAL Nomor 03/Pid.B/2015/PN.Kdl
Tanggal 26 Februari 2015 — 1.BAMBANG SUSILO Als MBUTUK Bin SARDI (Alm) 2.JOKO TRIYANTO Bin BUDI RAHARJO (alm) 3.SUCIPTO Bin BONARI
402
  • Unsur BARANG SIAPA :Menimbang, unsur pertama barang siapa, yang dimaksud barangsiapa adalahmenunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yakni setiap orang sebagaisubjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dipertanggungjawabkanatas segala perbuatannya, dengan demikian penekanan unsur ini adalah adanya kehadiranorang tersebut, tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana itu akandibuktikan dalam pertimbangan unsur materil dakwaan ;Menimbang,
Putus : 29-03-2012 — Upload : 05-06-2013
Putusan PN SELONG Nomor 223/Pid.B/2011/PN.SEL
Tanggal 29 Maret 2012 — SYAMSUL KIFLI
9123
  • Unsur Barang siapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkaraini adalah orang sebagai subyek hukum, yang didakwa telah melakukan tindakpidana, karenanya penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum50tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atautidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung padaunsurunsur materiil dari dakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan seorang yang bernama
Register : 16-04-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN TENGGARONG Nomor 201/Pid.B/2021/PN Trg
Tanggal 23 Juni 2021 — 1.AFDAL ARISKAL NUR Bin SYAMSUL BAHRI 2.SYAMSUL BAHRI Bin MAKKUASANG
11029
  • Berdasarkan Visum et Repertum nomor 450/001/I/RSUD-DRKB/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr.WIRSAL INDRA WIJAYA GEA dokter pada RSUD Dayaku Raja Kota Bangun telah memeriksa jenazah atas nama HAFIZ AZHAR Bin LALU DARMAWAN dengan hasil sebagai berikut :- Lebam Mayar tampak warna merah gelap pada punggung dan hilang penekanan, kaku mayat tidak ditemukan kaku jenazah pada tubuh, kaki dan tangan- Bagian belakang tampak luka tusuk dengan tepi luka rata
    Wirsal Indra Wijaya Gea, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah memeriksa jenazah atas nama HAFIZ AZHAR Bin LALU DARMAWAN, dengan hasil sebagai berikut : Lebam Mayar tampak warna merah gelap pada punggung dan hilang penekanan, kaku mayat tidak ditemukan kaku jenazah pada tubuh, kaki dan tangan.
    WirsalIndra Wijaya Gea, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku RajaKota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah memeriksa jenazah atasnama HAFIZ AZHAR Bin LALU DARMAWAN, dengan hasil sebagai berikut :e Lebam Mayar tampak warna merah gelap pada punggung dan hilang penekanan,kaku mayat tidak ditemukan kaku jenazah pada tubuh, kaki dan tangan.Halaman 32 dari 36 HalamanPutusan Perkara Nomor 201/Pid.B/2021/PN.Trge Bagian belakang tampak luka tusuk dengan tepi luka rata dan sudut runcingdibagian
Register : 22-10-2021 — Putus : 23-12-2021 — Upload : 12-01-2022
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Blk
Tanggal 23 Desember 2021 — Penuntut Umum:
1.RAKA APRIZKI SOEROSO ,SH
2.KASMAWATI SALEH SKM,SH
3.MUHAMMAD SYAMSURIZAL ABADI, SH
Terdakwa:
MUH USDAR ALIAS ANDI USDAR ALIAS PUANG USDAR BIN PUANG CAUDE
11873
  • KabupatenBulukumba ; Bahwa, pada saat saksi ke lokasi Pertambangan tersebut saksi melihatPertambangan tersebut sedang beroperasi dimana alat yang digunakanTerdakwa pada saat itu berupa alat penyedot pasir serta saksi melihat ada 7(tujuh) unit mobil Dam Truck ; Bahwa, selain saksi yang membuat laporan polisi, saksi pula yangmelakukan pemberkasan penyidik Kepolisian ; Bahwa, pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksisaksi, Saksitidak melakukan penekanan saat melakukan pemeriksaan kepada Terdakwamaupun
Putus : 12-03-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1155/B/PK/PJK/2014
Tanggal 12 Maret 2015 — DIREKTUR JENDERAL BEA dan CUKAI vs. PT WILMAR NABATI INDONESIA
3926 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lain halnya dibidang impordimana UU 17/2006 memberikan penekanan berimbang antara pelayanandan pengawasan, sementara dibidang ekspor lebih ditekankan adalah sisipelayanannya sehingga walaupun Pasal 8 Ayat (2) PMK 214/2008 mengaturuntuk tidak dilayani eksportasi yang tidak memenuhi kondisi Pasal 7 Ayat (3)jo.
Register : 07-05-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 233/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 29 Juni 2021 — Pembanding/Tergugat : PT. TUMBUH SEMANGAT MAKMUR Diwakili Oleh : Sirajuddin Yusuf, SH.
Terbanding/Penggugat : PT. SURYA CIPTA KHATULISTIWA
Terbanding/Turut Tergugat I : Notaris Syamsul Hidayat, S.H.
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor
7351
  • Tahap Ketiga, setelah keseluruh tanah, baik SHGB maupun SHP,telah dalam keadaan kosong (tidak dikauasai atau dihuni oleh pihaklain);(Garis bawah kami, sebagai penekanan terhadap Tergugat)Halaman 3 dari 43 halama Putusan Nomor 233PDT/2021/PT BDG2.4.
Register : 02-04-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 39-K/PM.II-09/AD/IV/2019
Tanggal 16 Mei 2019 — Oditur:
YUDHO WIBOWO, S.H
Terdakwa:
Dio Kristian Saefatu
402314
  • Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas darirangkaian perbuatan dan faktafakta yang melekat padadiri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sejalandengan penekanan pimpinan TNI berkaitan penyelesaianperkara tindak pidana susila, akan tetapi harus dilihatdulu bagaimana duduk persoalannya dan kasusnyaseperti apa hal ini mendasari Kompilasi Rumusan HasilRapat Pleno pada.
Register : 13-11-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 615/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 14 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat : SRI YUHSRI YUHANAH MARWIYAH, S.AG Diwakili Oleh : ARDI ANDRIAN,SH,MH
Terbanding/Tergugat I : DEDEN AHMAD RAHMAT TAUFIQ
Terbanding/Tergugat II : HJ. MARWIYAH
Terbanding/Tergugat III : NENDEN ARMELIA RUKOYAH, SE
Terbanding/Tergugat IV : PT BANK PERKREDITAN RAKYAT BUMI TANI MANDIRI PUSAT
Terbanding/Tergugat V : PT BANK PERKREDITAN RAKYAT UTAMA KITA MANDIRI
Terbanding/Tergugat VI : H. DEDI SURYAMAN, SH.
Terbanding/Tergugat VIII : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN JAWA BARAT CQ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat I : VITRIANNIE SETIA BOEDI, SH.
Terbanding/Turut Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN CIANJUR
146125
  • BahwaPemohon Banding memberikan penekanan khusus terhadappertimbangan hukum judex factie yang menyatakan Penggugatbukanlah satusatunya ahli waris dari H. Asep Djapar Bin H. Pakih,karena baik dalam gugatan a quo dan selama proses persidanganpada tingkat pertama, Penggugat menjabar secara detail terkait paraHalaman 27 dari 42 hal, Putusan Nomor 615/PDT/2020/PT BDGahli waris dari H. Asep Djapar Bin H. Pakih, sehingga judex factiedalam membuat putusan terlihat sangat dipaksakan..
Register : 13-04-2017 — Putus : 29-08-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PN SINGKEL Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN SKL
Tanggal 29 Agustus 2017 — -SAPRIL Bin Alm. SALAM LIMBONG,;
12252
  • Terdakwa, saksi periksa pada hari itu juga Sabtu tanggal 11Februari 2017 sekira pukul 14.00 Wib;Bahwa saat memeriksa Terdakwa, saksi dibantu oleh rekan saksi yangbernama Azwar Dahlan;Bahwa Terdakwa ditangkap karena tertangkap tangan ditemukan padadirinya bungkusan yang berisi ganja;Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine danhasilpemeriksaannya Negatif;Bahwa ada diperlihatkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, danTerdakwa mengatakan benar, lalu tanda tangan;Bahwa saksi tidak ada melakukan penekanan
Register : 25-08-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 66-K/PM I-07/AD/VIII/2017
Tanggal 28 September 2017 — Yudar Zainuddin Kapten Cba NRP: 2920053030571 Pasi Urdal Dejasa Angkutan VI-44-13 Bekangdam VI/Mlw
14066
  • Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya hanya karenaTerdakwa tidak mampu mengatasi problem rumah tangganya,tidak disiplin dan mengabaikan aturan hukum maupun kedinasanyang berlaku bagi seorang Prajurit, padahal Terdakwa sudahmengetahui dan pernah mendapat penekanan dari Pimpinan agarsetiap Prajurit menghindari semua perbuatan yang dilarangapalagi bertentangan dengan UndangUndang.
Register : 10-01-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 05-04-2019
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Tnk
Tanggal 2 April 2019 — PEMOHON DAN TERMOHON
220
  • Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon didasari atas suka samasuka, saling mencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihakmanapun, Pemohon berstatus Jajaka dan Termohon berstatus Perawan;. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknyasuami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:1. ANAK KE1, lahirtanggal 18 September 2004,2. ANAK KE2, lahirtanggal 28 September 20093.
Register : 03-04-2012 — Putus : 29-05-2012 — Upload : 06-09-2012
Putusan PN KOTABUMI Nomor 83 / Pid. B / 2012 / PN. KB
Tanggal 29 Mei 2012 — EKHMANSYAH, SE., Gelar PANGERAN PUTCAK Bin MAT AMIN
344
  • perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amarputusan di bawah ini ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diriTerdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan :Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;e Terdakwa berbelitbelit dalam memberikan keterangannya sehinggamempersulit jalannya proses persidangan ;e = Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;ole Terdakwa melakukan penekanan
Putus : 20-02-2014 — Upload : 20-05-2014
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 883/Pid.B/2013/PN.Bwi
Tanggal 20 Februari 2014 — JAMIL bin YASIR
399
  • Dengan demikian penekanan unsur barang siapa bertitik tolakdari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Jamilbin Yasir selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimanaberdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalampemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti
Register : 02-06-2020 — Putus : 21-07-2020 — Upload : 21-07-2020
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 7-K/PMT-I/AD/VI/2020
Tanggal 21 Juli 2020 — Oditur : Kolonel Laut (KH) Budi Winarno, S.H., M.H. Terdakwa : Mayor Inf Riwanto, S.Pd.
420101
  • Bahwa selaku seorang Prajurit TNI yang berpangkat Mayor, Terdakwa sudahmengetahui dan telah menerima pengarahan maupun penekanan dari pimpinan TNItentang sangat dilarangnya Prajurit TNI terlibat dalam masalah PenyalagunaanNarkotika bahkan Terdakwa sendiri sebagai seorang Pamen sudah sering di berikanpengarahan oleh pimpanan tentang larangan penyalah gunaan Narkotika sebagaimanaselalu ditekankan oleh pimpinan TNI namun Terdakwa malah terlibat didalamnya.2.
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1016/B/PK/PJK/2016
Tanggal 15 September 2016 — PT. GUNUNG MELAYU vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4936 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function)..
    sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata UsahaNegara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam ttulisan Pak Winarto Suhendro (sumberhttp://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
    Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuaan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau) mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajak dalam menggalakan fungsi penerimaan NegaraHalaman 140 dari
Register : 27-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 641 B/PK/PJK/2016
Tanggal 28 Juli 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
4825 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function)..
    sengketa gugatan dalam lingkungan peradilanTata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 523/B/PK/PJK/2016
Tanggal 29 Juni 2016 — PT. HARI SAWIT JAYA vs.DIREKTUR JENDERAL PAJAK
6639 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengenaisengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
    Disamping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) danHalaman 132 dari 144 halaman.
    Sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi (2005),bahwa tujuan pidana selain untuk menghukum pembuat kejahatanjuga untuk membuat orang lain tidak melakukan kejahatan.Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education espect), sehingga tujuanutama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon PeninjauanKembali tidak meninggalkan atau
Register : 13-08-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 165/PDT/2019/PT PBR
Tanggal 23 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat : PT Bank DBS Indonesia Diwakili Oleh : D. R. Golda Meir, S.H
Terbanding/Tergugat I : Mikael Kaka
Terbanding/Tergugat II : Arpian
Terbanding/Tergugat III : Sar i
Terbanding/Tergugat IV : Yuki Heldi
Terbanding/Tergugat V : Sudakat
Terbanding/Tergugat VI : Marusaha Manurung
Terbanding/Tergugat VII : Muhammad Saini
Terbanding/Tergugat VIII : Nakkok Pernanda M
Terbanding/Tergugat IX : Suryadi
Terbanding/Tergugat X : Zulhijaya
Terbanding/Tergugat XI : Imanuel Darwaman Purba
Terbanding/Tergugat XII : Supri Keliat
Terbanding/Tergugat XIII : Brema Matyas
Terbanding/Tergugat XIV : Sahadi
Terbanding/Tergugat XV : Maria Dina Maryana
Terbanding/Tergugat XVI : Jimmy Jantri Tambunan
Terbanding/Tergugat XVII : Kahar
Terbanding/Tergugat XVIII : Netap Brada Aritonang
Terbanding/Tergugat XIX : Hermanto Sembiring
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan
5724
  • ,Lebih lanjut dalambukunya halaman 48 Yahya Harahap menyatakan:...penekanan rumusan pasal 378 RV dititikberatkan padakerugian.
Register : 01-03-2013 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 24-06-2013
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 63-K/PM.III-12/AD/III/2013
Tanggal 2 Mei 2013 — - MARHARIS FITRIADI, Praka NRP 31020749070880
7038
  • Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telah menerima pengarahanataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan di kesatuannyatentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan narkotika, termasuk diantaranya mengkonsumsi sabusabu ataupunganja, dan ancaman pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang terlibatdalam masalah narkotika.
Register : 11-12-2018 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 253/Pid.B/2018/PN Bdw
Tanggal 27 Februari 2019 — Penuntut Umum:
ARIF SURYONO, SH.
Terdakwa:
DWI WAHYUDI alias YUDI bin ACHMAD DAHLAN
7821
  • Barang siapa:Menimbang, unsur pertama barangsiapa, yang dimaksud barang siapaadalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan,yakni setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yangterhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengandemikian penekanan unsur ini adalah adanya kehadiran orang tersebut, tentangapakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana itu akan dibuktikandalam pertimbangan unsur materil dakwaan;Menimbang, bahwa selanjutnya