landasanketeraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalianpenyelenggaraan Negara ; Bahwa Tergugat telah tidak tertib sebagai penyelenggara Negara hal ini dapatterlihat Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak berlandaskanketeraturan, keserasian dan keseimbangan, Bahwa kalaupun Tergugatmenggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagai dasarPenerbitan objek sengketa bukan tergugat yang seharusnya menerbitkan objeksengketa akan tetapi dikeluarkan Oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPk

Pejabat Pemerintahan tidak menggunakankewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidaksesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidakmenyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan ;Halaman 20Perkara No. 208/G/2019/PTUNMDNBahwa Tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan dalam perkara aquo merupakan penyalahgunaan wewenang. karena yang memiliki otoritas yangkuat dalam memecat Penggugat adalah Pejabat Pembinan Kepegawaian (PPK

Dan disampaikan juga agar Bupati Padang Lawas Utarasebagai PPK untuk memberhentikan tidak dengan hormat PNSdimaksud sesuai dengan peraturan PerundangUndangan dantembusannya disampaikan Kepada Badan Kepegawaian Negara ;Surat Mnteri Pendayagunaan Aparatur Nagara danReformasi Birokrasi Nomor B/50/M.SM.00.00/2019tanggal 28 Febuari 2019 perihal Petunjuk PelaksanaanPenjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telahHalaman 38Perkara No. 208/G/2019/PTUNMDNdijatuhi Hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yangberkekuatan

juta s/d Rp.1Miyar, sedangkan proyek dimaksud Kualifikasi MI dengan nilaiproyek di atas 3 Milyar s/d 10 Milyar ;Bahwa bahkan menurut keterangan saksi YOHANISSULUPADANG,bahwa Proyek Peningkatan Jalan dan JembatanTanjung Isuy Mancong sepanjang 8,479 Kilometer yang dibuatterlebih dahulu adalah Surat Perintah Kerja (SPK) , walaupun kontrakkerjanya belum ada, padahal seharusnya yang dibuat terlebih dahuluadalah Kontra Kerja baru kKemudian Surat Perintah Kerja, dan saksisebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK

Hal ini, bersesuaiandengan keterangan saksisaksi TergugatPembanding, yakni Bahwa saksi YOHANIS SULUPADANG pada pokoknyamenerangkan :Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 6/PDT/2019/PT.SMR bahwa saat saksi menjabat sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK) dari pihak Penggugat tidak pernah adamengajukan untuk memeriksa pekerjaan ; bahwa setelan pekerjaan selesai, harus ada buktipenilaian hasil pekerjaan di lapangan yang dibuatkanBerita Acara Pemeriksaan ; Bahwa saksi PILIP,ST.

,M.Si pada pokoknya menerangkan : bahwa setahu saksi setelah selesainya suatu pekerjaanharus ada opname pekerjaan tersebut dan dibuatkanberita acara yang ditandatangani semua pihak ; bahwa untuk melakukan penagihan seharusnyarekanan memasukkan permohonan pembayarankepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehinggadilakukan opname ke lapangan ; bahwa syarat bahwa pekerjaan tersebut sudah selesaidikerjakan yaitu pemeriksaan lapangan setelahn itudibuatkan berita acara selanjutnya dilaporkan sudahselesai

Bahwa agar dilakukan pemeriksaan di lapangan, rekanan/PenyediaBarang melakukan penagihan dengan cara memasukkanpermohonan pembayaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen(PPK), sehingga dilakukan opname ke lapangan ;1.3. Bahwa ternyata PenggugatTerbanding selaku rekanan/PenyediaBarang dalam perkara aquo, belum pernah melakukan penagihandan memasukkan permohonan pembayaran kepada PPK, sehinggatidak pernah dilakukan opname ke lapangan.

;Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan yang diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil Pasal 292 ayat b disebutkan : bahwa PPK Instansi DaerahKabupaten/Kota menetapkan Pemberhentian terhadap PNS yang menduduki :1. JPT Pratama2. JA3. JF Ahli Madya, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama4.

diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubunganya dengan jabatan dan/atau pidana umum dandihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 292ayat b maka dengan demikian Pemberhentian tidak dengan hormat PNSdengan Pangkat/Golongan Penata (IV/a) berdasarkan ketentuan tersebutmerupakan kewenangan PPK

Ir.Rusman Solin tertanggal 19 April 2018. adalah telah sesuai dengankewenangannya sebagai PPK instansi Daearah ;Hal. 37 Putusan Nomor : 99/G/2018/PTUNMDNMenimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah dariAspek Subtansi Keputusan in litis diterbitkan berdasarkan Ketentuan HukumYang Berlaku dan telah sesuai dengan AzasAzas Umum Pemerintahan YangBaik?

1 (satu) rangkap foto copy Nota Kesepahaman antara Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan Konsultan Managemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KM-TPM) Provinsi Papua (P.II-20) Nomor : 05/SPK/PPK-PRS.8/VI/2013 ;

8.

1 (satu) rangkap foto copy nota kesepahaman antara Kementerian Perumahan Rakyat RI dengan konsultan Manajemen Tenaga pendamping Masyarakat (KM-TPM) Provinsi Papua (P.II-20) Nomor 05/SPK/PPK-PRS.8/VI/2013 ;

9. 1 (satu) bundel nota belanja barang materiel untuk penerima bantuan BSPS;

10. 1 (satu) bundel tanda terima barang ;

11.

N Permana Lazuardy, SE, MM selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) wilayah Papua dalam kegiatan tersebut, menetapkan 874penerima dana BSPS di 14 kampung di Distrik Arso Kabupaten Keerom.Selanjutnya Kementrian Perumahan Rakyat mengirim nama874 penerimabantuan tersebut ke Bank BRI Unit Arso Kabupaten Keerom untukdibuatkan rekening atas nama penerima bantuan (masyarakat yang berhakmendapatkan bantuan).

N Permana Lazuardy,SE, MM, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wilayah Papua, menetapkan874 penerima dana BSPS di 14 kampung di Distrik Arso KabupatenKeerom.

Bahwa pada tanggal 26 Desember 2011 semua temuan dariPPHP telah Penggugat selesaikan dan telah dilaporkan kepadaPPHP melalui PPK supaya segera dapat melaksanakan serahterima bangunan;9. Bahwa setelah Penggugat melengkapi dan menyelesaikansemua temuan dari PPHP, Penggugat minta serah terimabangunan kepada PPHP, akan tetapi PPHP menyuruhPenggugat untuk menemui Kepala Dinas Pasar, dan setelahPenggugat menemui Kepala Dinas Pasar yang pada waktu ituadalah Bapak Drs. Supadria, M.

BT22Mutu Bahan dan Pekerjaan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang DanPermukiman, selanjutnya ditandai dengan bukti T/PR27;28.Berita Acara Kesepakatan Tim PPHP Dinas Pengelolaan Pasar KotaBukittinggi No. 014/PPHP/DPP/XIl11 tanggal 29 Desember 2011,selanjutnya ditandai dengan bukti T/PR28;29.Surat pemberitahuan pemutusan kontrak/perjanjian No. 37/DPP/PPK/X1I/2011 tanggal 29 Desember 2011 diterbitkan oleh Pejabat PembuatKomitmen Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi, selanjutnyaditandai dengan bukti

T/PR29;30.Surat pemutusan kontrak No. 38/DPP/PPK/XII/2011 tanggal 30Desember 2011 diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen DinasPengelolaan Pasar Kota Bukittinggi, selanjutnya ditandai dengan buktiT/PR30;31.Surat permohonan klaim jaminan pelaksanaan dan jaminan uang mukaNo. 39/DPPPPK/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 diterbitkan olehPejabat Pembuat Komitmen Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi,selanjutnya ditandai dengan bukti T/PR31;Keseluruhan bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan

peraturan presiden nomor 54tahun 2010 Tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, Antara Tergugatdan Penggugat yang sama sekali tidak ada kesepakatan atau Penggugattidak pernah diajak untuk memabahas penambahan volume pekerjaandengan kontrak awal yang semula panjang jalan 1000M menjadi 1.075M;Jelasjelas Tergugat Melanggar Ketentuan Pasal 87 (1) Dalam hal terdapat perbedaan antarakondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasiteknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK

kontrakadalah tanggal 13 Desember 2013, sedang surat Keputusan Pemutusan kontrak olehPenggugat dilakukan tertanggal 16 Desember 2013;Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi acuan dalam hal pengadaan barang/jasa Pemerintah, tentang pemutusan kontrak secara sepihak, adalah ketentuan Pasal 93ayat (1) huruf a.1 dan a.2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 TentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menentukan bahwa PPK

Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia barang /jasa tidak akan mampumenyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun telah diberikan kesempatan sampai 50(lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untukmenyelesaikan pekerjaan;a. 2 setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (limapuluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia barang /jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;Menimbang, bahwa dari fakta adanya pemutusan kontrak

PPK menyetujui Rencana Penggunaan Uang Muka yangdiajukan oleh Penyedia Barang/Jasa; b. untuk Usaha Kecil, uang mukadapat diberikan paling tinggi 30% (tiga pulun perseratus) dari nilaiKontrak Pengadaan Barang/Jasa;. Bahwa Pembayaran Tahap ke dilakukan melalui SP2D Nomor475692A/045/111 tanggal 20 November 2012 dengan nilai bersihsebesar Rp 1.546.056.000, sesuai dengan SPM Nomor66115/DISNAK/TP/2012 tanggal 14 November 2012 sebesar Rp1.569.600.000, (Rp 1.962.000.000, Rp 392.400.000,).

Bahwa selain itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Disnak Prov. Kalseldan Penggugat menandatangani Berita Acara Serah Terima PertamaBarang/Pekerjaan Nomor 524.1/3066/BAST/APBN06/XV/2012 tanggal12 November 2012, yang pada pokoknya menyatakan bahwa DisnakProv. Kalsel telah menerima barang dari Penggugat berupa indukan sapiBali dari Provinsi NTT sebanyak 225 ekor.h.

SIT WAHIDAHMenerangkan yang pokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa saksi tahu apa yang dipersengketakan antara Penggugat denganHal. 39 dari 50 halaman Putusan Perkara No. 02/6/2013/FT UN.BUMKPPN di PTUN yaitu menyangkut Klaim pencairan garansi Bank ;Bahwa Saksi menjabat sebagai PPK di Dinas Peternakan Propinsi Sejaktahun 2011 sampai dengan tahun 2012 ;Bahwa sepengetahuan saksi sengketa ini ada Setelah kontrak sudahselesai ;Bahwa Kontrak dibuat tanggal 3 Oktober 2012 ;Bahwa kontrak mengikat kedua

Sang Hyang Seri (Persero)mengajukan surat permintaan pembayaran ke Kuasa Pengguna AnggaranHalaman 25 dari 292 Putusan Nomor 70/Pid.SusTPK/2019/PN Mdn(KPA) disertai dengan dokumen kelengkapan bukti penyaluran benihbersubsidi, Kkemudian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mendisposisikansurat tersebut ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selanjutnyaPejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan Tim Verifikasi untukmelakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan yang diajukan olehPT.

Sang Hyang Seri (Persero)mengajukan surat permintaan pembayaran ke Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) disertai dengan dokumen kelengkapan bukti penyaluran benihbersubsidi, kemudian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mendisposisikansurat tersebut ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selanjutnyaHalaman 52 dari 292 Putusan Nomor 70/Pid.SusTPK/2019/PN MdnPejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan Tim Verifikasi untukmelakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan yang diajukan olehPT.

Sang Hyang Seri (Persero)mengajukan surat permintaan pembayaran ke Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) disertai dengan dokumen kelengkapan bukti penyaluran benihbersubsidi, Kkemudian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mendisposisikansurat tersebut ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selanjutnyaPejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan Tim Verifikasi untukmelakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan yang diajukan olehPT.

Rekapitulasi Penjualan Benih Bersubsidi.Bahwa lembar kerja hasil verifikasi dokumen diserahkan kepada PejabatPembuat komitmen (PPK) kegiatan subsidi benih sebagai dasarpenerbitan berita acara hasil verifikasi pelaksanaan subsidi benih.Bahwa mekanismenya, tim verifikasi menyerahkan lembar kerja hasilverifikasi dokumen kegiatan subsidi benih tahun anggaran 2016 Nomor :67/ LK/ IX.VER/ SHS/ XIl/ 2016 tanggal 23 Desember 2016 kepadaPejabat Pembuat Komitmen (PPK), selanjutnya Pejabat PembuatKomitmen (PPK

) membuat berita acara verifikasi pelaksanaan subsidibenih Nomor : IIlLBENIH/ SUBSIDI/ BA.VERIF/ S/ 18/ XII/ 2016 tanggalyang ditandatangani 23 Desember 2016 oleh Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) dan Syaiful Bahri selaku Direktur Utama PT.

No. 843 K/Pid.Sus/2016Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor: 900/DPUNGK/176/05/2012 tanggal 10 Mei 2012 tentang Penunjukan Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TahunAnggaran 2012 turut serta melakukan perbuatan Saksi ALFONSIUS AFO NDAYselaku Kepala Perwakilan PT.

Sumber Griya Permai Nagekeo yangberdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 660/DPUNGK/270/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappedaantara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum KabupatenNagekeo Tahun Anggaran 2012 dengan PT. Sumber Griya Permai bertindaksebagai Kontraktor/ Penyedia, Saksi DANIEL EMANUEL DHAE selaku WakilDirektur CV.

Pasal 11 ayat (1) huruf e, f, dan h yang menyatakan PPK memilikitugas pokok dan kewenangan antara lain mengendalikan pelaksanaankontrak, melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaanbarang/jasa kepada PA/KPA, dan melaporkan kemajuan pekerjaantermasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaankepada PA/KPA setiap triwulan;Hal. 26 dari 104 hal. Put.

) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda KabupatenNagekeo Tahun Anggaran 2012 yang diangkat berdasarkan Surat KeputusanKepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor: 900/DPUNGK/176/05/2012 tanggal 10 Mei 2012 tentang Penunjukan Pejabat PembuatKomitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TahunAnggaran 2012 turut serta melakukan perbuatan Saksi ALFONSIUS AFO NDAYselaku Kepala Perwakilan PT.

No. 843 K/Pid.Sus/2016(empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratusempat puluh tiga rupiah tiga puluh sen);Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)yang tidak melakukan pengawasan secara teratur terhadap pekerjaan yangdilakukan oleh Kontraktor/Penyedia PT. Sumber Griya Permai, KonsultanPengawas CV.

Mitra Kerja menyerahkan gabah/ beras sesuai PJB dan SPTB (suratPerintah Terima Barang) ke Gudang yang ditunjuk untuk dilakukanpemeriksaan kualitas oleh PPK (Petugas Pemeriksa Kualitas):b.

Mitra Kerja menyerahkan gabah/beras sesuai PJB dan SPTB (suratPerintah Terima Barang) ke Gudang yang ditunjuk untuk dilakukanpemeriksaan kualitas oleh PPK (Petugas Pemeriksa Kualitas);b.

LHPK yangdibuat oleh PPK; dan, (4). Kuitansi dari MKP.

LHPK yangdibuat oleh PPK; dan, (4). Kuitansi dari MKP;> Dalam penerbitan SPP tidak diwajibkan untuk melakukanpemeriksaan pisik barang di gudang , Dan tidak mungkinHal. 105 dari 214 hal. Put.

LHPK yang dibuat oleh PPK; dan, (4). Kuitansi dariMKP.

Absen diberikan oleh PPK. (videPutusan halaman 137 angka 47.20);b) Terlapor mengetahui siapa saja yang hadir pada saataanwijzing di kantor. Pelaksanaan aanwijzing yangdilakukan di kantor yaitu banyak yang hadir dan kamiserahkan daftar hadir, aanwijzing terhadap 18 Paketdilakukan secara bersamasama dan kami sediakan absendi meja sehingga mereka mengisi daftar hadir pada paketyang mereka ikuti.

Nomor 1049 K/Pdt.SusKPPU/20176.2.4.6.2.5.melakukan aanwijzing lapangan, melainkan PPK. Pokjahanya menyiapkan pelaksanaan lelang, untuk pelaksanaanteknisnya PPK yang melakukan karena PPK yang tahukondisi lapangan. Tim PPK yang hadir pada saat aanwijzinglapangan.

Nomor 1049 K/Pdt.SusKPPU/2017masukan dari PPK/Kelompok Kerja ULP/PejabatPengadaan sesuai dengan ketentuan;Dengan demikian jelas Bukan LKPP yang melakukanblacklist tapi LKPP secara administratif menerima usulandari PA KPA untuk ditayangkan dalam Portal LKPP;Bahwa LPJK mempunyai kepentingan penayangan dandaftar blacklist dalam kaitan pengurusansertifikasibadan Usaha;7.4.2.

,M.M., Notaris di Kota Surakarta;Atas Perjanjian KSO tersebut, telah mendapatpenunjukan dari Kantor Balai Besar Pelaksanaan JalanNasional V Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Jawa Tengah, PPK BTS JabarSidarejaWangon Nomor KU.03.01/PSW/III/2013/14 tentangPenunjukan Penyedia Jasa Untuk Pelaksanaan PaketPekerjaan Pelebaran Jalan Bts.

Atas Perjanjian KSO tersebut, telah mendapatpenunjukan dari Kantor Balai Besar Pelaksanaan JalanNasional V Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Jawa Tengah, PPK BTS JabarSidarejaWangon Nomor KU.03.01/PSW/III/2013/14 tentangPenunjukan Penyedia Jasa Untuk Pelaksanaan PaketPekerjaan Pelebaran Jalan Bts. Provinsi JabarPatimuanSidareja;vii.

., selaku KepalaBidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai sekaligusPejabat Pembuat Komitmen (PPK), untuk meminta pekerjaan tersebut,selanjutnya Terdakwa bersama MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT.,bersepakat untuk memberikan pekerjaan normalisasi Sungai Lobu kepadaTerdakwa;Hal. 2 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017Bahwa setelah Terdakwa menghubungi MOH. DALLE SUTOMO, ST.,MT., Terdakwa diminta oleh MOH.

., untukmempersiapkan perusahaan untuk digunakan mengerjakan pekerjaantersebut, yang mana sebelumnya pekerjaan tersebut oleh PPK telahdibuat menjadi pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan Surat PerintahKerja (SPK) sebanyak 6 (enam) pekerjaan agar tidak perlu dilakukantender;Bahwa pada saat melakukan pemecahan paket tersebut Saksi MOH.DALLE SUTOMO, ST., MT., juga membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS)dengan harga yang tinggi dengan cara Saksi MOH.

DALLE SUTOMO, ST., MT., selaku KepalaBidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai sekaligusPejabat Pembuat Komitmen (PPK), untuk meminta pekerjaan tersebut,selanjutnya Terdakwa bersama MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT.,bersepakat untuk memberikan pekerjaan normalisasi Sungai Lobu kepadaTerdakwa; Bahwa setelah Terdakwa menghubungi MOH. DALLE SUTOMO, ST.,MT., Terdakwa diminta oleh MOH.

., MT. untukmempersiapkan perusahaan untuk digunakan mengerjakan pekerjaantersebut, yang mana sebelumnya pekerjaan tersebut oleh PPK telahdibuat menjadi pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan Surat PerintahKerja (SPK) sebanyak 6 (enam) pekerjaan agar tidak perlu dilakukantender; Bahwa pada saat melakukan pemecahan paket tersebut Saksi MOH.DALLE SUTOMO, ST., MT., juga membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS)dengan harga yang tinggi dengan cara Saksi MOH.

DALLE SUTOMO, ST., MT., selaku KepalaBidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai sekaligusPejabat Pembuat Komitmen (PPK), untuk meminta pekerjaan tersebut,selanjutnya Terdakwa bersama PPK bersepakat untuk memberikanpekerjaan normalisasi Sungai Lobu kepada Terdakwa;Bahwa setelah Terdakwa menghubungi PPK Terdakwa diminta oleh PPKuntuk mempersiapkan perusahaan untuk digunakan mengerjakanpekerjaan tersebut, yang mana sebelumnya pekerjaan tersebut oleh PPKtelah dibuat menjadi pekerjaan yang

Register : 0061, jenisPekerjaan pembuatan Site Pile tebing Sungai Tamiang diKota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang,Kabupaten Aceh Tamiang, Jumlah Rp1.564.888.000,00;3 (lembar) lembar Register Agenda PPK Dinas PengairanAceh untuk pencatatatan penerimaan dokumen SPPLS danlampirannya, No.

No. 1891 K/Pid.Sus/201462(Dikembalikan kepada383940414243tentang Penunjukan/Penetapan Pembantu PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK) Pembantu BendaharaPenerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantupemegang barang, dan Pembantu Pengurus Barang padaDinas Pengairan Tahun Anggaran 2009, dan Lampirannya;yang berhak yaitu saksi Drs.

Register : 0061, jenisPekerjaan pembuatan Site Pile tebing Sungai Tamiang di28293031Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang,Kabupaten Aceh Tamiang, Jumlah Rp1.564.888.000,00;3 (lembar) lembar Register Agenda PPK Dinas PengairanAceh untuk pencatatatan penerimaan dokumen SPPLS danlampirannya, No.

lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD)No : 054/PPKA /2009, tanggal 20 April 2009, besertalampirannya;3 (tiga) lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD)No : 099/PPKA /2009, tanggal O1 juli 2009, besertalampirannya;3 (tiga) lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD)No : 199/PPKA /2009, tanggal 28 Oktober 2009, besertalampirannya;4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala DinasPengairan No : 900A/KPTS/16/2009, tanggal 28 Mei 2009,tentang Penunjukan/Penetapan Pembantu PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK

dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 054/PPKA/2009, tanggal 20 April 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 099/PPKA/2009, tanggal 01 Juli 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 199/PPKA/2009, tanggal 28 Oktober 2009, beserta lampirannya;4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pengairan No : 900A/KPTS/16/2009, tanggal 28 Mei 2009, tentang Penunjukan/Penetapan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam RangkaPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:Pasal 1 Ayat (6) Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnyadisingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untukmelaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawabpenggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yangbersangkutan;Pasal 9 Ayat (1) Dalam pelaksanaan anggaran pada Satker, KPAmemiliki tugas dan wewenang:b. menetapkan PPK

Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi ataspertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangkapenyusunan laporan keuangan; Pasal 13 Ayat (1) Dalam melakukan tindakan yang dapatmengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memilikitugas dan wewenang:g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagihkepada negara;k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaankegiatan; dan. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengantindakan yang mengakibatkan

Nomor: 1335 K/Pid.Sus/201514.1 (satu) lembar kuitansi honor Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) perbulan Rp1.110.000,00 dibayar dari bulan Maretsampai dengan Mei tahun 2013 yang ditandatangani oleh Putu Suarjana;15.1 (satu) lembar kuitansi honor Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) perbulan Rp930.000,00 dari bulan Maret sampaidengan Mei tahun 2013 yang ditandatangani oleh AriusAbami;16.1 (satu) lembar kuitansi honor Bendahara Pengeluaranbulan Maret sampai dengan Mei 2013 Rp2.790.000;17.1 (satu) lembar kuitansi

KPPN selakukuasa BUN;Bahwa dapat saksi terangkan, di Kejari Wamena, sebagai KuasaPengguna Anggaran (KPA) adalah Terdakwa PUTU SUARJANA,S.H(Kajari Wamena) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ARIUS ABAMI(Kasubbag Bin Kejari Wamena), Pejabat Penandatangan Surat PerintahMembayar (PPSPM) ARIUS ABAMI (Kasubbag Bin Kejari Wamena),Bendaharawan Gaji ORGENIS ASSO, Bendahara Penerimaan SHELLYA.

Jayawijaya yang dilakukan secarafiktif senilai lebih kurang Rp5 milyar yang dilakukan oleh Kadis Pariwisatadan Kabag Humas) dan sedangkan Penyidikannya adalah hasil dariPenyelidikan diatas dengan tersangkanya RATNA ISBUDIARTI, SH selakuKadis pariwisata dan MARTEN MADLAMA, Sp.D selaku PPK,;Dan masih ada 1 (satu) perkara Tipikor lagi yakni Penyelidikan yaknidugaan penyimpangan dana pembangkit listrik tenaga mikro hidro diKabupaten Yalimo senilai lebih kurang Rp5 milyar;.

., M.Si. bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia Cq Kementrian Perdagangan Cq Pemerintah Kabupaten Gianyar Cq Satuan Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar Cq Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar cq Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Diwakili Oleh : FINNA WULANDARI SH.MH

KPA dan PPK Pembangunan Faspel Kuala Semboja danMaloy/Sangkulirang TA. 2011 dan 2012 ;Bahwa setelah saksi mengetahui uang sebesar Rp. 300.000.000, (tigaratus juta rupiah) adalah uang ganti rugi dari PT. Global Trans energyyang diterima secara tidak sah oleh Terdakwa (yang mengaku sebagaiKepala Bagian Perhubungan Sesayap Hilir Kab.

LautTana Tidung Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan kelas IIITanjung Selor dengan Nilai kontrak Rp. 8.338.000.000, (delapan milyartiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan no surat perjanjianPPK/O12A/II/XI/TS15 tanggal 16 Nopember 2015 dan paket pekerjaanSupervisi Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Sesayap,Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara dengan nilai kontrakRp. 49.775.000, (empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh limaribu rupiah) dengan no surat perjanjian : PPK

/O10/I/XI/TS15 tanggal 03Nopember 2015.Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai PPK dalam kegiatanPembangunan Prasarana dan fasilitas perhubungan pekerjaanPembangunan Pelabuhan Sesayap Kabupaten Tana Tidung TahunAnggaran 2015: Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa Menandatangani kontrak Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa Mengendalikan pelaksanaan kontrak Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasakepada

(delapan milyar tiga ratus tiga puluhdelapan juta rupiah)dengan tahun anggaran 2015 yang pada saat itukedudukan saksi sebagai PPK kegiatan.Bahwa kegiatan Prasarana dan fasilitas pelabuhan pekerjaanPembangunan Pelabuhan Sesayap Kabupaten Tana Tidung TahunAnggaran 2015 telah selesai dikerjakan pada tanggal tiga puluh bulandesember tahun dua ribu lima belas dengan progres 100 %.Bahwa setelah kegiatan PPK kegiatan Prasarana dan fasilitaspelabuhan pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Sesayap KabupatenTana

trestel.Bahwa tentang pembangunan pelabuhan sesayap tahun 2015 yangmana saksi sebagai PPK, saksi setelan pelaksanaan pekerjaan tersebuttidak serta merta bisa dimanfaatkan karena belum lengkap saranapendukung diatas lahan reklamasi tersebut seperti gudang danperkantoran.Bahwa saksi melakukan cek lapangan ke lokasi sebanyak 4 kali.Bahwa terkait kerusakan pada dermaga saksi ketahui dari warga sekitarbahwa sekira bulan april 2015 dermaga sesayap ilir tertabrak olehponton yang bermuatan batubara milik

dalamnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh paraterdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas,bermula dari terdakwa BONEFANSIUS EMPOR alias GONI,bersama beberapa orang lainnya dengan menumpang truk yangdisiapkan oleh ALOISIUS SAWUN, datang ke kantor CamatNdoso dan sesampai di depan Kantor Kecamatan Ndoso,FRANS SALES LEGA bersama dengan STEFANUS BADUNGtelah berada di depan Kantor Kecamatan Ndoso tersebut danmenghendaki agar rapat/sidang pleno tingkat PPK

cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas,bermula dari terdakwa BONEFANSIUS EMPOR alias GONI,bersama beberapa orang lainnya dengan menumpang truk yangPutusan Nomor : 53/Pid/2016/PT KPG Halaman 7 dari 21 Halamandisiapkan oleh ALOISIUS SAWUN, datang ke kantor CamatNdoso dan sesampai di depan Kantor Kecamatan Ndoso,FRANS SALES LEGA bersama dengan STEFANUS BADUNGtelah berada di depan Kantor Kecamatan Ndoso tersebut danmenghendaki agar rapat/sidang pleno tingkat PPK

tempatkerjanya, istri saya selalu terlihat risih/canggung (jika saya (Tergugat)sudah berada di lokasi tempat bekerjanya); Selalu menolak ajakan suami (jemput kerja istri) memilin diantar oranglain atao ojeg; Adanya kecurigaan kepada Penggugat bahwa media sosialnyadinonaktifkan;Pada Nomor 6 : Tidak benar bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugatsejak tahun 2017 yang kenyataan puncak perselisihan terjadi pada bulanApril 2019, ketika saya melarang istri saya untuk TIDAK mengikutikegiatan/menjadi PPK

Kemudian puncak dari perselisihan antaraTergugat dan Penggugat terjadi pada bulan April 2019 saat Tergugatmelarang Penggugat menjadi PPK untuk Pemilu 2019;Menimbang, bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat sertamendalilkan hal lain tentang perselisihan Penggugat dan Tergugat.Penggugat menyatakan bahwa tidak ada hubungan suami istri lagi sejaksetahun yang lalu.

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia(MARI) Perkara Peninjauan Kembali (PK) Reg No. 470 PK/Pdt/1990tanggal 14 Februari 1994 (Bukti PPK 3), jo Putusan Kasasi MARItanggal 3 Januari 1989 No. 1094 K/Pdt/1987 (Bukti PPK4), joputusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 16 September 1986 No.60/Pdt/1986/PT.Dps (bukti PPK5), Jo Putusan Pengadilan NegeriAmlapura tanggal 14 Desember 1985 No. 22/Pdt.G/1985/PN. APHalaman 31 dari 41 halaman.

Putusan Nomor 80 PK/TUN/2015(Bukti PPK 6) dalam perkara antara Ketut Parka, Made Kompiang,SH, Ketut Mandera, Nengah Tarka, Made Rame, Komang Katah(yang mendalilkan dirinya adalah ahli waris saudara sepupu keduapancer laki laki dari Gede Pasek (alm) ) yang diwakili oleh kuasahukumnya Gede Semarajaya sebagai Para Pemohon PeninjauanKembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat Konpensi/PenggugatRekonpensi/Pembanding melawan Made Alit sebagai TermohonPeninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/TergugatRekonpensi

AP pada halaman 2 (dua) angka 3 (tiga)), dimana Ketut Mandera dkk sebagai orang tua dari Gede Semarajaya,dahulu sebagai Tergugat 3 (tiga) pernah berperkara melawan MadeAlit sebagai Penggugat dalam Perkara Peninjauan Kembali (PK)Reg No. 470 PK/Pdt/1990 tanggal 14 Februari 1994 (Bukti PPK 3),Jo Putusan Kasasi MARI tanggal 3 Januari 1989 No. 1094K/Pdt/1987 (Bukti PPK4), jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasartanggal 16 September 1986 No. 60/Pdt/1986/PT.Dps (Bukti PPK5),Jo Putusan Pengadilan Negeri Amlapura

AP (Bukti PPK 6).Bahwa oleh karena obyek sengketa atas nama Made Alit diterbitkanberdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukumtetaop maka sebelum Tergugat I/Termohon PK menerbitkanpenetapan berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Bali, Nomor 3271/Pbt/BPN51/2011tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 10, 11, 13, 14, 15, 16,17, 18, 1501, 1641, 1645, 19/Desa Kubu dan sebagian Hak MilikNomor 12/Desa Kubu yang semuanya atas nama Made Alit danSertipikat

Donal Pitumanda, S.Hut selaku PPK-SKPD, tanggal 22 Des 2014;

Donal Pitomanda, S.Hut selaku PPK-SKPD, tanggal 08 Des 2014;

Donal Pitumanda, S.Hut selaku PPK-SKPD, tanggal 08 Sept 2014;

Donal Pitumanda, S.Hut selaku PPK-SKPD, tanggal 26 Juni 2014;

Donal Pitumanda, S.Hut selaku PPK-SKPD, tanggal 03 Feb 2015;